{"id":108527,"date":"2017-03-01T09:51:31","date_gmt":"2017-03-01T02:51:31","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=108527"},"modified":"2017-03-01T11:21:29","modified_gmt":"2017-03-01T04:21:29","slug":"inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/","title":{"rendered":"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg\" rel=\"attachment wp-att-108528\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright wp-image-108528\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg\" alt=\"nelayan-2\" width=\"280\" height=\"120\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg 700w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2-300x129.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2-600x257.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2-150x64.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 280px) 100vw, 280px\" \/><\/a>Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 Perpres itu disebutkan, bahwa Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam Lampiran I Perpres dimaksud terdapat Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia setebal 37 halaman, yang terdiri atas beberapa Bab, diantaranya mulai dari Pendahuluan, Tantangan Pembangunan Kelautan Indonesia, Tujuan dan Prinsip Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga Kaidah Pelaksanaan.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Disebutkan dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia itu, bahwa visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah: a. terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan; b. terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal; c. terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh; d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut; e. terlaksananya tata kelola kelautan yang baik; f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata; g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing; h. terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal; i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut; j. terlaksananya pelindungan lingkungan laut; k. terlaksananya diplomasi maritim; dan I. terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,\u0094 bunyi Bab IV poin (2) dokumen tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dokumen tersebut, kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) Wawasan Nusantara; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi biru; (4) pengelolaan terintegrasi dan transparan; (5) partisipasi; dan (6) kesetaraan dan pemerataan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kebijakan Kelautan Indonesia itu terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu: 1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; 2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; 3. Tata kelola dan kelembagaan laut; 4. \u00a0Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; 5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; 6. Budaya Bahari; dan 7. Diplomasi Maritim.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut dokumen ini, pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia secara berkala kepada Presiden disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,\u0094 bunyi Bab VI poin (3) dokumen tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam dokumen ini juga disebutkan, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) pilar Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang didetailkan dalam beberapa program prioritas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Rencana aksi dimaksud disusun untuk menyinergikan program dan kegiatan kementerian\/Iembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan, yang dirinci dalam strategi, kegiatan, sasaran, target\/<em>output<\/em>, jangka waktu, penanggung jawab, instansi terkait, dan sumber pendanaan,\u0094 bunyi Bab VI poin (5) dokumen tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019, menurut dokumen tersebut, terdiri atas 5 (lima) kluster program prioritas, yaitu: (1) Batas Mantim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan Serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.<\/p>\n<p><strong>(Pusdatin\/ES)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 Perpres itu disebutkan, bahwa Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":108528,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-108527","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 Perpres itu disebutkan, bahwa Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-03-01T02:51:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2017-03-01T04:21:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"700\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"300\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia\",\"datePublished\":\"2017-03-01T02:51:31+00:00\",\"dateModified\":\"2017-03-01T04:21:29+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/\"},\"wordCount\":536,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/\",\"name\":\"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg\",\"datePublished\":\"2017-03-01T02:51:31+00:00\",\"dateModified\":\"2017-03-01T04:21:29+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg\",\"width\":700,\"height\":300},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 Perpres itu disebutkan, bahwa Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2017-03-01T02:51:31+00:00","article_modified_time":"2017-03-01T04:21:29+00:00","og_image":[{"width":700,"height":300,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia","datePublished":"2017-03-01T02:51:31+00:00","dateModified":"2017-03-01T04:21:29+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/"},"wordCount":536,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/","name":"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg","datePublished":"2017-03-01T02:51:31+00:00","dateModified":"2017-03-01T04:21:29+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/nelayan-2.jpg","width":700,"height":300},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-poin-poin-dokumen-kebijakan-kelautan-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Inilah Poin-Poin Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/108527","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=108527"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/108527\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":108543,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/108527\/revisions\/108543"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/108528"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=108527"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=108527"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=108527"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}