{"id":114425,"date":"2017-07-04T14:32:18","date_gmt":"2017-07-04T07:32:18","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=114425"},"modified":"2017-07-04T15:14:26","modified_gmt":"2017-07-04T08:14:26","slug":"inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/","title":{"rendered":"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman.jpg\" rel=\"attachment wp-att-114426\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-114426 alignleft\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-300x199.jpg\" alt=\"Uang Kerohiman\" width=\"300\" height=\"199\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-300x199.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-150x100.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman.jpg 501w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Dengan pertimbangan dalam penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional, seringkali terhambat oleh keadaan dimana tanah yang akan digunakan, telah dikuasai \u00a0dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama, pemerintah memandang perlu dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.<\/p>\n<p>Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 31 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional.<!--more--><\/p>\n<p>Dalam Perpres itu ditegaskan, pemerintah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.<\/p>\n<p>\u0093Tanah sebagaimana dimaksud merupakan tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik \u00a0negara, atau badan usaha milik daerah,\u0094 bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.<\/p>\n<p>Masyarakat sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, memenuhi kriteria: a. memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh \u00a0kecamatan setempat; dan b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.<\/p>\n<p>Sedangkan penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud , memenuhi persyaratan sebagai \u00a0berikut: a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; \u00a0dan b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, dan diakui dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan\/atau lurah\/kepala desa setempat.<\/p>\n<p>\u0093Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, diberikan uang santunan untuk: a. biaya pembongkaran rumah; \u00a0b. mobilisasi; c. sewa rumah; dan d.tunjangan kehilangan pendapatan,\u0094 bunyi Pasal 5 Perpres ini.<\/p>\n<p>Menurut Perpres ini, kementerian\/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan dikuasai oleh Masyarakat, menyusun dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan.<\/p>\n<p>Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat: a. letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat; b.data Masyarakat yang menguasai tanah; dan c. gambaran umum situasi dan kondisi Masyarakat \u00a0yang menguasai tanah.<\/p>\n<p>\u0093Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada gubernur,\u0094 bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres ini.<\/p>\n<p>Setelah menerima dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Gubernur membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial \u00a0Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Tim Terpadu.<\/p>\n<p>Selanjutnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: a.melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Masyarakat; b. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas Masyarakat yang menguasai tanah; c. menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran uang santunan; d. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan; e. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan uang santunan, besaran uang santunan berdasarkan perhitungan pihak independen, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.<\/p>\n<p>Tim Terpadu sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diketuai oleh Sekretaris Daerah \u00a0Provinsi dan beranggotakan: \u00a0a.Kepala Badan\/Dinas Provinsi; b. Kepala Badan\/Dinas Kabupaten\/Kota; c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; d.Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; e.Kepala Kejaksaan Tinggi; f.Kepala Kepolisian Daerah; g. Komandan Resort Militer; h.pemilik hak atas tanah; dan i. pihak lain yang dipandang perlu.<\/p>\n<p>\u0093Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu, gubernur menetapkan: a. daftar Masyarakat penerima uang santunan b. besaran uang santunan; dan c. mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan,\u0094 bunyi Pasal 8 Perpres ini.<\/p>\n<p>Selanjutnya, berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, kementerian\/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah melaksanakan pemberian uang santunan kepada Masyarakat.<\/p>\n<p>\u0093Pelaksanaan pemberian uang santunan dapat diberikan dalam bentuk tunai atau melalui transaksi perbankan,\u0094 bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres ini.<\/p>\n<p>Perpres ini menyebutkan, terhadap tanah yang telah dilakukan pembayaran uang santunan sebagaimana dimaksud, dilakukan pengosongan oleh masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya uang santunan.<\/p>\n<p>Adapun barang atau aset yang diperoleh dalam rangka penanganan masalah sosial yang tidak digunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, menurut Perpres ini, dapat dihibahkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.<\/p>\n<p>\u0093Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u0094 bunyi Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Juni 2017. <strong>(pusdatin\/es)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dengan pertimbangan dalam penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional, seringkali terhambat oleh keadaan dimana tanah yang akan digunakan, telah dikuasai \u00a0dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama, pemerintah memandang perlu dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 31 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":114427,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-114425","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dengan pertimbangan dalam penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional, seringkali terhambat oleh keadaan dimana tanah yang akan digunakan, telah dikuasai \u00a0dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama, pemerintah memandang perlu dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 31 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-07-04T07:32:18+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2017-07-04T08:14:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"501\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"333\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional\",\"datePublished\":\"2017-07-04T07:32:18+00:00\",\"dateModified\":\"2017-07-04T08:14:26+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/\"},\"wordCount\":685,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/\",\"name\":\"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg\",\"datePublished\":\"2017-07-04T07:32:18+00:00\",\"dateModified\":\"2017-07-04T08:14:26+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg\",\"width\":501,\"height\":333},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Dengan pertimbangan dalam penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional, seringkali terhambat oleh keadaan dimana tanah yang akan digunakan, telah dikuasai \u00a0dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang lama, pemerintah memandang perlu dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 31 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2017-07-04T07:32:18+00:00","article_modified_time":"2017-07-04T08:14:26+00:00","og_image":[{"width":501,"height":333,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional","datePublished":"2017-07-04T07:32:18+00:00","dateModified":"2017-07-04T08:14:26+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/"},"wordCount":685,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/","name":"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg","datePublished":"2017-07-04T07:32:18+00:00","dateModified":"2017-07-04T08:14:26+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Uang-Kerohiman-1.jpg","width":501,"height":333},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-perpres-penanganan-dampak-sosial-dalam-penyediaan-tanah-untuk-proyek-strategis-nasional\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Inilah Perpres Penanganan Dampak Sosial Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/114425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=114425"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/114425\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":114439,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/114425\/revisions\/114439"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/114427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=114425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=114425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=114425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}