{"id":114948,"date":"2017-07-12T13:43:57","date_gmt":"2017-07-12T06:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=114948"},"modified":"2017-07-12T13:43:57","modified_gmt":"2017-07-12T06:43:57","slug":"menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/","title":{"rendered":"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_114949\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg\" rel=\"attachment wp-att-114949\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-114949\" class=\"size-medium wp-image-114949\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto-300x200.jpg\" alt=\"Menko Polhukam dan Menkominfo dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12\/7).\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto-300x200.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto-150x100.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto-600x400.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg 750w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-114949\" class=\"wp-caption-text\">Menko Polhukam dan Menkominfo dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12\/7).<\/p><\/div>\n<p>Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang\u00a0Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan\u00a0tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.<\/p>\n<p>\u0093Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menerima Perppu ini dengan pertimbangan yang jernih, karena Perppu ini tidak bermaksud untuk membatasi kebebasan Ormas, bukan tindakan kesewenang-wenangan, tetapi semata-mata untuk merawat persatuan, kesatuan dan eksistensi Bangsa,\u0094 kata Wiranto dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12\/7) siang.<!--more--><\/p>\n<p>Dijelaskan Menko Polhukam, jumlah Ormas di Indonesia telah mencapai 344.039 yang telah beraktivitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ia menekankan, ormas tersebut harus diberdayakan, didayagunakan dan dibina sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.<\/p>\n<p>Namun dalam kenyataannya, Menko Polhukam menyebutkan, terdapat kegiatan-kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat.<\/p>\n<p>Pemerintah, lanjut Menko Polhukam, menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum\u00a0 yang ada.<\/p>\n<p>Menko Polhukam Wiranto yang didampingi Menkominfo Rudiantara menunjuk contoh tidak terwadahinya asas hukum administrasi\u00a0<em>contrario actus<\/em>\u00a0dalam Undang-Undang tersebut, yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan, adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.<\/p>\n<p>Selain itu, menurut Menko Polhukam, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dalam Undang-Undang tersebut, dirumuskan secara sempit, yaitu hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Leninisme. \u0093Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila,\u0094 ujarnya.<\/p>\n<p>Karena itu, tegas Wiranto,\u00a0\u00a0berdasarkan Keputusan MK Nomor 139\/PUU-VII\/2009, yaitu keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, dan Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, serta Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, maka pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<\/p>\n<p>Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017, dan telah diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal yang sama, yaitu 10 Juli 2017.\u00a0<strong>(EN\/ES)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang\u00a0Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan\u00a0tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. \u0093Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menerima [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":114949,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-114948","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang\u00a0Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan\u00a0tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. \u0093Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menerima [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-07-12T06:43:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"750\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\"},\"headline\":\"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam\",\"datePublished\":\"2017-07-12T06:43:57+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/\"},\"wordCount\":433,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/\",\"name\":\"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg\",\"datePublished\":\"2017-07-12T06:43:57+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg\",\"width\":750,\"height\":500,\"caption\":\"Menko Polhukam dan Menkominfo dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12\/7).\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang\u00a0Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan\u00a0tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Ormas Islam, apalagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. \u0093Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan dapat menerima [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2017-07-12T06:43:57+00:00","og_image":[{"width":750,"height":500,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01"},"headline":"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam","datePublished":"2017-07-12T06:43:57+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/"},"wordCount":433,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/","name":"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg","datePublished":"2017-07-12T06:43:57+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Perppu-Ormas-Wiranto.jpg","width":750,"height":500,"caption":"Menko Polhukam dan Menkominfo dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12\/7)."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menko-polhukam-perppu-no-22017-tidak-bermaksud-mendiskreditkan-ormas-islam\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Menko Polhukam: Perppu No. 2\/2017 Tidak Bermaksud Mendiskreditkan Ormas Islam"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/114948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=114948"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/114948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":114950,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/114948\/revisions\/114950"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/114949"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=114948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=114948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=114948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}