{"id":117589,"date":"2017-09-04T09:17:17","date_gmt":"2017-09-04T02:17:17","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=117589"},"modified":"2017-09-04T09:17:17","modified_gmt":"2017-09-04T02:17:17","slug":"menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/","title":{"rendered":"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018"},"content":{"rendered":"

\"Tumpukan-uang-100-ribuan\"<\/a>Dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) \u00a0dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, pada 25 Agustus 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117\/PMK.07\/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjam Daerah Tahun Anggaran 2018.<\/p>\n

Menurut PMK ini, Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018. Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah. Sementara proyeksi PDB sebagaimana dimaksud merupakan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2018.<\/p>\n

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, PMK ini menyebutkan, bahwa Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:<\/p>\n

    \n
  1. sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat tinggi;<\/li>\n
  2. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori tinggi;<\/li>\n
  3. sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sedang;<\/li>\n
  4. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori rendah; dan<\/li>\n
  5. sebesar 3% (tiga persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kategori sangat rendah.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u0093Defisit APBD sebagaimana dimaksud merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah, Kategori Kapasitas Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk Tahun Anggaran 2018,\u0094 bunyi Pasal 3 ayat (2,3) PMK ini.<\/p>\n

    Adapun Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018, menurut PMK ini, \u00a0ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Pinjaman Daerah sebagaimana termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.<\/p>\n

    Persetujuan Menkeu<\/strong><\/p>\n

    Ditegaskan dalam PMK ini, pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dimana rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam PMK ini, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.<\/p>\n

    Persetujuan sebagaimana dimaksud, diberikan berdasarkan penilaian: a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui; b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB tidak terlampaui; c. Pinjaman Daerah yang telah disetujui, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan d. Rencana Pinjaman Daerah yang telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.<\/p>\n

    \u0093Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD,\u0094 bunyi Pasal 9 PMK ini.<\/p>\n

    Disebutkan dalam PMK ini, Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.<\/p>\n

    Dalam hal rencana Defisit APBD melebihi Batas Maksimal Defisit APBD dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan, menurut PMK ini, Pemerintah Daerah melampirkan permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam laporan rencana Defisit APBD.<\/p>\n

    Ditegaskan juga dalam PMK ini, bahwa Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.<\/p>\n

    \u0093Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan,\u0094 bunyi Pasal 12 ayat (1) PMK ini.<\/p>\n

    Menurut PMK ini, Menteri Keuangan Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBN dan\/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.<\/p>\n

    \u0093Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u0094 bunyi Pasal 16 Nomor: 117\/PMK.07\/2017, yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 28 Agustus 2017 itu. (JDIH Kemenkeu\/ES)<\/strong><\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) \u00a0dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, pada 25 Agustus 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":117591,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-117589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"\nMenkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) \u00a0dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, pada 25 Agustus 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-09-04T02:17:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"973\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"677\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018\",\"datePublished\":\"2017-09-04T02:17:17+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/\"},\"wordCount\":659,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/\",\"name\":\"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg\",\"datePublished\":\"2017-09-04T02:17:17+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg\",\"width\":973,\"height\":677},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) \u00a0dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, pada 25 Agustus 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani […]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2017-09-04T02:17:17+00:00","og_image":[{"width":973,"height":677,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018","datePublished":"2017-09-04T02:17:17+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/"},"wordCount":659,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/","name":"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg","datePublished":"2017-09-04T02:17:17+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/09\/Tumpukan-uang-100-ribuan-1.jpg","width":973,"height":677},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/menkeu-tetapkan-batas-maksimal-defisit-apbd-dan-batas-maksimal-pinjaman-daerah-tahun-2018\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Menkeu Tetapkan Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun 2018"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/117589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=117589"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/117589\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":117592,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/117589\/revisions\/117592"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/117591"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=117589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=117589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=117589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}