{"id":119696,"date":"2017-10-19T11:04:03","date_gmt":"2017-10-19T04:04:03","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=119696"},"modified":"2017-10-19T11:04:03","modified_gmt":"2017-10-19T04:04:03","slug":"tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/","title":{"rendered":"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_119697\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg\" rel=\"attachment wp-att-119697\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-119697\" class=\"size-medium wp-image-119697\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815-300x200.jpg\" alt=\"Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) membahas Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18\/10). (Humas\/Oji)\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815-300x200.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815-150x100.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815-768x512.jpg 768w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815-600x400.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-119697\" class=\"wp-caption-text\">Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Ratas membahas Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18\/10). (Humas\/Oji)<\/p><\/div>\n<p>Presiden meminta kepada para menteri terkait untuk memperhatikan dalam hal desain untuk penggunaan dana desa terutama tahun 2018. Pedoman Presiden adalah selama ini penggunaan dana desa dipakai untuk beberapa tujuan pembangunan prasarana desa, membangun masyarakat desa, membangun institusi atau organisasi di desa.<\/p>\n<p>Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) membahas Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18\/10).\u00a0<!--more--><br \/>\nLebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa\u00a0untuk pembangunan prasarana dan sarana desa diharapkan akan dilakukan fokus untuk menciptakan kesempatan kerja di desa jadi seluruh pekerjaan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga namun di swakelola atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.<\/p>\n<p>&#8220;Konsepnya adalah semacam <em>cash power<\/em> atau semacam pembelian pembelian tenaga kerja yang menyerap di desa itu sendiri yang kemudian mendapatkan upah dari dana desa itu sendiri sehingga bisa menimbulkan membutuhkan daya beli di masyarakat desa,&#8221; tambah Menkeu.<\/p>\n<p>Nanti akan dilihat, lanjut Menkeu,\u00a0desain dana desa yang 2018 karena ini persiapan dengan dewan untuk nanti disetujui tahun 2018. Ia menambahkan nanti untuk desain DIPA nya yang dilakukan Kementerian Desa bersama Menteri Dalam Negeri dan\u00a0Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan di dalam pelaksanaan desain penggunaan dana desa.<\/p>\n<p>&#8220;Yang kedua disamping itu Bapak Presiden meminta kepada menteri teknis terkait yang memiliki anggaran untuk proyek infrastruktur dasar seperti Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian dan Menteri KP untuk memfokuskan dari desain RKA-K\/L-nya tahun 2018 juga semaksimal mungkin memaksimalkan penyerapan tenaga kerja itu DIPA-nya juga agar didesain untuk melakukan swakelola,&#8221; tambah Menkeu.<\/p>\n<p>Hal ketiga, lanjut Menkeu, karena proyek yang dilakukan swakelola itu pertanggungjawabannya berbeda dengan proyek yang dilakukan oleh pihak ketiga atau dikontrakkan maka Presiden menginstruksikan agar SPJ bisa disederhanakan sehingga tidak menimbulkan disisentif bagi kementerian untuk bisa menjalankan proyeknya secara swakelola dan penyerapan tenaga kerja maksimal.<\/p>\n<p>&#8220;Yang kempat nanti akan kita melihat juklak\/juknisnya sehingga alokasi anggaran untuk penyerapan tenaga kerja itu bisa maksimal. Jadi, instruksi Bapak Presiden adalah untuk dana desa diperbaiki untuk kementerian lembaga juga memperbaiki.\u00a0Untuk diketahui tahun 2018 kami akan melakukan reformulasi dari alokasi anggaran Desa sehingga lebih fokus kepada desa yang tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi,&#8221; tutur Sri Mulyani.<\/p>\n<p>Alokasi dasar untuk seluruh desa, tambah Menkeu, biasanya berdasarkan hanya\u00a0dari jumlah populasi akan menurun dari yang tadinya di atas 20% menjadi hanya 10%, sedangkan untuk desa dengan jumlah penduduk miskin akan dinaikkan dari 20 persen menjadi 35 persen.<\/p>\n<p>&#8220;Dengan demikian alokasi anggaran dana desa yang jumlah penduduk miskinnya tinggi akan\u00a0lebih tinggi, namun perlu diperkuat dari sisi pendampingannya, karena biasanya desa yang jumlah penduduk miskinnya\u00a0lebih tinggi kapasitas desanya juga mungkin lebih lemah sehingga\u00a0dari sisi pendampingan dan pertanggungjawabannya juga harus diperbaiki,&#8221; pungkas Menkeu. (<strong>SM\/DID\/GUN\/OJI\/EN<\/strong>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presiden meminta kepada para menteri terkait untuk memperhatikan dalam hal desain untuk penggunaan dana desa terutama tahun 2018. Pedoman Presiden adalah selama ini penggunaan dana desa dipakai untuk beberapa tujuan pembangunan prasarana desa, membangun masyarakat desa, membangun institusi atau organisasi di desa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, usai mengikuti Rapat Terbatas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":119697,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-119696","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Presiden meminta kepada para menteri terkait untuk memperhatikan dalam hal desain untuk penggunaan dana desa terutama tahun 2018. Pedoman Presiden adalah selama ini penggunaan dana desa dipakai untuk beberapa tujuan pembangunan prasarana desa, membangun masyarakat desa, membangun institusi atau organisasi di desa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, usai mengikuti Rapat Terbatas [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-10-19T04:04:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"3799\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"2532\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\"},\"headline\":\"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal\",\"datePublished\":\"2017-10-19T04:04:03+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/\"},\"wordCount\":474,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/\",\"name\":\"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg\",\"datePublished\":\"2017-10-19T04:04:03+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg\",\"width\":3799,\"height\":2532,\"caption\":\"Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) membahas Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18\/10). (Humas\/Oji)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Presiden meminta kepada para menteri terkait untuk memperhatikan dalam hal desain untuk penggunaan dana desa terutama tahun 2018. Pedoman Presiden adalah selama ini penggunaan dana desa dipakai untuk beberapa tujuan pembangunan prasarana desa, membangun masyarakat desa, membangun institusi atau organisasi di desa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, usai mengikuti Rapat Terbatas [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2017-10-19T04:04:03+00:00","og_image":[{"width":3799,"height":2532,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01"},"headline":"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal","datePublished":"2017-10-19T04:04:03+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/"},"wordCount":474,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/","name":"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg","datePublished":"2017-10-19T04:04:03+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/IMG_20171018_163815.jpg","width":3799,"height":2532,"caption":"Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) membahas Optimalisasi Dana Desa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18\/10). (Humas\/Oji)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/tidak-boleh-pihak-ketiga-menkeu-swakelola-dana-desa-agar-penyerapan-tenaga-kerja-maksimal\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Tidak Boleh Pihak Ketiga, Menkeu: Swakelola Dana Desa Agar Penyerapan Tenaga Kerja Maksimal"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/119696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=119696"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/119696\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":119698,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/119696\/revisions\/119698"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/119697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=119696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=119696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=119696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}