{"id":133631,"date":"2018-07-02T11:26:00","date_gmt":"2018-07-02T04:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=133631"},"modified":"2018-07-02T12:10:41","modified_gmt":"2018-07-02T05:10:41","slug":"inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/","title":{"rendered":"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-1.jpg\" rel=\"attachment wp-att-133636\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-133636 alignright\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-1-300x169.jpg\" alt=\"OSS\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-1-150x84.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-1-600x338.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-1.jpg 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (tautan:\u00a0<a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/PP-24-2018-OSS-dan-Lampiran-HVS.pdf\" rel=\"\">PP 24 2018 OSS dan Lampiran HVS<\/a>)<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ditegaskan dalam PP ini, jenis Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional. Sementara pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas: a. Pelaku Usaha perseorangan; dan b. Pelaku Usaha non perseorangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perizinan Berusaha, menurut PP ini, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati\/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokuman lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS,\u0094 bunyi Pasal 19 PP ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lembaga OSS berdasarkan ketentuan PP ini, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati\/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud disertai dengan Tanda Tangan Elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (<em>print out<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pelaksanaan Perizinan Berusaha<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut PP ini, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk kegiatan\u00a0 berusaha dengan cara mengakses laman OSS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan pendaftaran dilakukan \u00a0dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan); nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran PT, yayasan\/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komenditer, persekutuan firma, persekutuan perdata;\u00a0 dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selanjutnya, setelah mendapatkan akses dalam laman OSS mengisi data yang ditentukan. \u0093Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP. OSS memproses pemberian NPWP,\u0094 bunyi Pasal 23 PP ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selanjutnya, Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut PP ini, NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093NIB sebagaimana dimaksud berlaku juga sebagai: a. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; b. API (Angka Pengenal Impor) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan c. Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan,\u0094 bunyi Pasal 26 PP ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ditegaskan dalam PP ini, Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, menurut PP ini, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), dengan mengisi data pada laman OSS. Selanjutnya sistem OSS memproses pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengesahan RPTKA itu merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ditegaskan dalam PP ini, Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB, dan Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitken kepada: a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalkan usaha dan\/atau kegiatan; dan b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan\/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen\u00a0 kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan\/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah Lembaga OSS menerbitkan: a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi Perairan; c. Izin Lingkungan; dan\/atau d. IMB.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat melakukan kegiatan: a. pengadaan tanah; b. perubahan luas lahan; c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya; d. pengadaan peralatan atau sarana; e. pengadaan sumber daya manusia; f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; g. pelayanan uji coba produksi; dan\/atau h. pelaksanaan produksi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha namun belum menyelesaikan: a. Amdal; dan\/atau b. rencana teknis bangunan gedung, menurut PP ini, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam PP ini disebutkan, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi: a. standar, sertifikat, dan\/atau lisensi; dan\/atau b. pendaftaran barang\/jasa sesuai dengan jenis produk dan\/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usah melalui sistem OSS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan\u00a0 dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen dan\/atau Izin Komersial atau Operasional,\u0094 bunyi Pasal 40 PP ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ditegaskan dalam PP ini, Izin Usaha dan\/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemenuhan Komitmen yang diatur dalam PP ini meliputi Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan\/atau Izin Mendirikan Bangunan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Lembaga OSS <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ditegaskan dalam PP ini, Lembaga OSS berwenang untuk: a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS; d. Mengelola \u00a0dan mengembangkan sistem OSS; dan e. Bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan\/atau bupati\/wali kota, difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian,\u0094 bunyi Pasal 94 ayat (2,3) PP ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam ketentuan peralihan disebutkan, Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya PP ini, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u0094 bunyi Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 21 Juni 2018. <strong>(Pusdatin\/ES)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (tautan:\u00a0PP 24 2018 OSS dan Lampiran HVS)<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":133637,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-133631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (tautan:\u00a0PP 24 2018 OSS dan Lampiran HVS)\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-07-02T04:26:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-07-02T05:10:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"450\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik\",\"datePublished\":\"2018-07-02T04:26:00+00:00\",\"dateModified\":\"2018-07-02T05:10:41+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/\"},\"wordCount\":957,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/\",\"name\":\"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg\",\"datePublished\":\"2018-07-02T04:26:00+00:00\",\"dateModified\":\"2018-07-02T05:10:41+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg\",\"width\":800,\"height\":450},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. (tautan:\u00a0PP 24 2018 OSS dan Lampiran HVS)","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2018-07-02T04:26:00+00:00","article_modified_time":"2018-07-02T05:10:41+00:00","og_image":[{"width":800,"height":450,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik","datePublished":"2018-07-02T04:26:00+00:00","dateModified":"2018-07-02T05:10:41+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/"},"wordCount":957,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/","name":"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg","datePublished":"2018-07-02T04:26:00+00:00","dateModified":"2018-07-02T05:10:41+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/OSS-2.jpg","width":800,"height":450},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Inilah PP No. 24\/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/133631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=133631"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/133631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":133678,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/133631\/revisions\/133678"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/133637"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=133631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=133631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=133631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}