{"id":168053,"date":"2019-09-03T19:51:27","date_gmt":"2019-09-03T12:51:27","guid":{"rendered":"https:\/\/beta.setkab.go.id\/?p=168053"},"modified":"2019-09-04T08:38:29","modified_gmt":"2019-09-04T01:38:29","slug":"ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/","title":{"rendered":"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak"},"content":{"rendered":"
\"\"

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersiap menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3\/9) petang. (Foto: Rahmat\/Humas)<\/p><\/div>\n

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting.<\/p>\n

\u201cRUU ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip\u00a0income<\/em>\u00a0perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, dan menempatkan berbagai fasilitas perpajakan di dalam satu perundang-undangan,\u201d kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3\/9) petang.<\/p>\n

Beberapa poin penting dari RUU ini diuraikan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yaitu:<\/p>\n

Pertama, yang menyangkut pengaturan yang berhubungan dengan tarif pajak penghasilan. RUU ini nanti akan menyangkut tiga undang-undang yang bisa yang dalam hal ini akan terkoreksi atau terkena, yaitu Undang-Undang PPH (Pajak Penghasilan), Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).<\/p>\n

\u201cDi bidang PPH, substansi yang paling penting di dalam RUU ini adalah penurunan tarif PPH badan, yang saat ini 25% akan diturunkan secara bertahap menjadi 20%,\u201d terang Menkeu.<\/p>\n

Pemerintah, lanjut Menkeu, juga akan memberikan penurunan untuk perusahaan yang\u00a0go public<\/em>\u00a0di bawah tarif PPH yang sudah turun tersebut 3% di bawahnya, sehingga kalau mencapai 20%, akan bisa mencapai 17%.<\/p>\n

\u201cIni sama dengan PPH di Singapura. Dan ini terutama untuk go public baru yang akan masuk ke bursa sehingga mereka bisa mendapatkan insentif. Kita berikan tiga persen lebih rendah dari tarif normal untuk 5 tahun,\u201d ujar Sri Mulyani.<\/p>\n

Yang kedua, yang sangat penting di dalam RUU ini nanti adalah menghapuskan PPH atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Selama ini, menurut Menkeu, dividen yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri yang diterima oleh PPH badan, kalau dia memiliki saham di atas 25% memang tidak dikenakan PPH. Namun kalau dia memiliki saham di bawah 25% dikenakan PPH normal, yaitu 25% tarif yang sekarang, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan dividen juga dikenakan PPH final 10 persen.<\/p>\n

\u201cDi dalam RUU ini kami akan menyampaikan semua pajak PPH dividen ini dihapuskan apabila apabila deviden itu ditanamkan di dalam investasi di Indonesia. Jadi ini, baik dividen yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka dia akan dibebaskan selama dia diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,\u201d kata Menkeu.<\/p>\n

Ketiga, untuk PPH wajib pajak orang pribadi, menurut Menkeu, pemerintah akan menerapkan perubahan rezim perpajakan dari\u00a0world wide<\/em>\u00a0menjadi teritorial. Artinya, warga negara Indonesia maupun warga negara asing akan menjadi wajib pajak di Indonesia tergantung dari berapa lama tinggal di Indonesia, yaitu\u00a0cut of date<\/em>-nya 183 hari, dan terhadap subjek pajak tersebut akan dikenakan rezim pajak teritorial.<\/p>\n

Yang keempat, lanjut Menkeu, RUU ini bertujuan untuk para wajib pajak lebih\u00a0complay<\/em>\u00a0atau patuh dengan secara lebih mudah. Jadi RUU ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa merasa terbebani terhadap kepatuhan. Ada beberapa hal yang mengurangi keringanan dari sanksi.<\/p>\n

\u201cJadi kalau wajib pajak yang selama ini melakukan pembetulan SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa dan kemudian mereka mengalami kurang bayar dan oleh karena itu mereka melakukan pembetulan, mereka selama ini dikenakan sanksi 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar tadi. Di dalam RUU ini, kami menurunkan sanksinya per bulan menjadi prorata yaitu suku bunga acuan yang ada di pasar + 5%,\u201d jelas Menkeu seraya menambahkan,\u00a0 itu prorata itu artinya tergantung berapa lama mereka berapa panjang, berapa lama kekurangan bayar. Kalau dia hanya 2 bulan ya berarti 2 bulan per 12 dikalikan suku bunga pasar + 5%.<\/p>\n

Selain itu, pemerintah juga akan menurunkan sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau faktur pajak yang dibuatnya tidak tepat waktu, selama ini sanksinya adalah 2% dari pengenaan pajaknya. Maka di dalam RUU ini, lanjut Menkeu, diusulkan diturunkan dari 2% menjadi 1% sanksinya.<\/p>\n

Yang kelima, pemerintah juga memberikan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak masukan, terutama bagi perusahaan kena pajak yang selama ini barang yang dihasilkan tidak dikukuhkan sebagai objek pajak dan oleh karena itu mereka sekarang boleh mengkreditkan.<\/p>\n

\u201cJadi berbagai pajak masukan yang selama ini tidak bisa dikreditkan, di dalam RUU ini sekarang bisa dikreditkan. Dikreditkan ini artinya artinya dia boleh diklaim untuk mengurangi pembayaran kewajiban pajaknya,\u201d kata Menkeu.<\/p>\n

Kemudian yang keenam, RUU ini kita akan menempatkan seluruh fasilitas-fasilitas insentif perpajakan di dalam satu bagian, seperti\u00a0tax holiday, super deduction<\/em>, fasilitas PPH untuk kawasan ekonomi khusus, dan PPH untuk surat berharga nasional di pasar internasional.<\/p>\n

\u201cIni semuanya akan dimasukkan di dalam RUU ini, sehingga dia memiliki landasan hukum dan konsistensi dari landasan hukumnya di satu peraturan. Kita tidak mengambil dari peraturan-peraturan yang lain, seperti undang-undang investasi, dan yang lain-lain. Tapi kita masukkan dalam undang-undang perpajakan ini,\u201d tegas Menkeu.<\/p>\n

Yang ketujuh, di dalam rangka untuk mengantisipasi dari sisi munculnya fenomena perusahaan digital internasional seperti amazon, google, dan yang lain-lain. Selama ini, menurut Menkeu, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa dikukuhkan sebagai subjek pajak luar negeri yang bisa melakukan pemungutan pajak yang kemudian disetor, namanya subjek pajak luar negeri.<\/p>\n

Dengan undang-undang ini, menurut Menkeu, pemerintah akan menetapkan bahwa perusahaan digital terutama di internasional seperti Google, Amazon, Netflix sekarang bisa memungut, menyetor dan melaporkan PPn.<\/p>\n

\u201cIni tujuannya adalah supaya tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan internasional dari kewajiban PPn-nya yang mereka bisa pungut karena mereka tahu siapa-siapa yang berapa jumlah volume kegiatan ekonominya. Tarifnya PPn masih sama dengan undang-undang PPn selama ink yaitu 10%,\u201d terang Sri Mulyani.<\/p>\n

Yang terakhir, lanjut Menkeu,\u00a0 ini ada di dalam komunike dari pertemuan G20 terakhir dan sudah dilakukan di dalam laporan OECD terhadap negara-negara anggota OECD, bahwa dengan adanya ekonomi digital ini sekarang bentuk usaha tetap\/badan usaha tetap atau yang disebut\u00a0permanent establishment<\/em>\u00a0selama ini didasarkan pada kehadiran fisik.<\/p>\n

\u201cJadi perusahaan itu harus ada di wilayah teritori\u00a0Indonesia baru mereka bisa diberikan badan usaha tetap atau\u00a0permanent<\/em>\u00a0establishment<\/em>,\u201d terang Menkeu seraya menambahkan, di dalam RUU ini sesuai dengan fenomena yang sekarang sudah dikenal mengenai ekonomi yang sifatnya digital\u00a0across border<\/em>\u00a0maka definisi dari badan usaha tetap tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Jadi walaupun mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajaknya tetap ada.<\/p>\n

\u201cIni karena mereka memiliki apa yang disebut\u00a0significant economy present<\/em>\u00a0atau kehadiran dari kegiatan ekonomi yang sangat signifikan meskipun mereka tidak punya cabang atau badan usaha tetap di sini,\u201d pungkas Menkeu.\u00a0(FID\/MAY\/RAH\/ES)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. \u201cRUU ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip\u00a0income\u00a0perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":168054,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[1029,1028,1027],"class_list":["post-168053","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-insentif","tag-keuangan","tag-perpajakan"],"acf":[],"yoast_head":"\nRUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. \u201cRUU ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip\u00a0income\u00a0perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-09-03T12:51:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-09-04T01:38:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1669\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\"},\"headline\":\"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak\",\"datePublished\":\"2019-09-03T12:51:27+00:00\",\"dateModified\":\"2019-09-04T01:38:29+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/\"},\"wordCount\":1043,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg\",\"keywords\":[\"Insentif\",\"Keuangan\",\"Perpajakan\"],\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/\",\"name\":\"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg\",\"datePublished\":\"2019-09-03T12:51:27+00:00\",\"dateModified\":\"2019-09-04T01:38:29+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg\",\"width\":2500,\"height\":1669,\"caption\":\"Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersiap menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3\/9) petang. (Foto: Rahmat\/Humas)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. \u201cRUU ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip\u00a0income\u00a0perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam […]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2019-09-03T12:51:27+00:00","article_modified_time":"2019-09-04T01:38:29+00:00","og_image":[{"width":2500,"height":1669,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01"},"headline":"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak","datePublished":"2019-09-03T12:51:27+00:00","dateModified":"2019-09-04T01:38:29+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/"},"wordCount":1043,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg","keywords":["Insentif","Keuangan","Perpajakan"],"articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/","name":"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg","datePublished":"2019-09-03T12:51:27+00:00","dateModified":"2019-09-04T01:38:29+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/KonpresRatas1.jpg","width":2500,"height":1669,"caption":"Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersiap menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3\/9) petang. (Foto: Rahmat\/Humas)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ruu-perpajakan-baru-pemerintah-pangkas-pph-badan-hapus-pph-dividen-turunkan-denda-pajak\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"RUU Perpajakan Baru: Pemerintah Pangkas PPH Badan, Hapus PPH Dividen, Turunkan Denda Pajak"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/168053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=168053"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/168053\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":168055,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/168053\/revisions\/168055"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/168054"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=168053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=168053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=168053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}