{"id":174324,"date":"2019-11-11T13:41:24","date_gmt":"2019-11-11T06:41:24","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=174324"},"modified":"2019-11-12T11:30:52","modified_gmt":"2019-11-12T04:30:52","slug":"kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/","title":{"rendered":"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_174325\" style=\"width: 2058px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-174325\" class=\"size-full wp-image-174325\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU.jpg\" alt=\"\" width=\"2048\" height=\"1363\" \/><p id=\"caption-attachment-174325\" class=\"wp-caption-text\">Ketua Umum KPU Arief Budiman didampingi jajaran pengurus KPU menyampaikan keterangan pers usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11\/11) pagi. (Foto: Jay\/Humas)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11\/11) pagi, adalah mengenai penyampaian Rancangan Peraturan KPU yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin Pemilu, KPU memasukkan itu dan kemudian di <em>Judicial Review<\/em> di Mahkamah Agung dibatalkan terkait yang narapidana korupsi tetapi yang bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu tidak dibatalkan terkait hanya korupsi,\u201d terang Arief.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemudian kenapa sekarang sudah ada pengalaman itu kok masih mengusulkan, menurut Ketua KPU itu, karena ada fakta baru yang dulu menjadi argumentasi dan sekarang patah sebetulnya argumentasi itu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama, ungkap Arief, KPU <em>ndak<\/em> usah mengatur begitu, serahkan saja kepada pemilih, kepada masyarakat. Faktanya, ada calon yang sudah ditangkap, sudah ditahan, tapi terpilih juga.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLah padahal orang yang sudah ditahan ketika terpilih dia kan tidak bisa memerintah, yang memerintahkan kemudian orang lain karena digantikan oleh orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih kemudian menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih tapi orang lain,\u201d ungkap Arief seraya menunjuk yang terjadi di Tulungagung dan Maluku Utara, pemilihan Gubernur Maluku Utara.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Yang kedua ada argumentasi kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi. Tapi faktanya, menurut KPU, Kudus itu kemudian sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cNah atas dasar 2 fakta ini yang kami menyebutnya sebagai novum ini, maka kami mengusulkan ini tetap diatur di Pemilihan Kepala Daerah,\u201d terang Arief.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Argumentasi berikutnya adalah Pileg itu kan mewakili semua kelompok, ya sudahlah siapapun kelompok apapun tetap harus bisa diwakili. Tetapi Pemilihan Kepala Daerah itu kan hanya memilih 1 orang untuk menjadi pemimpin bagi semuanya, maka menurut Arief, KPU ingin 1 orang itu betul-betul mampu menjalankan tugasnya dengan baik sekaligus menjadi contoh yang baik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSalah salah satunya adalah punya rekam jejak yang baik, itu mengapa kami kemudian masih mengusulkan di dalam pemilihan kepala daerah,\u201d ujar Arief seraya menambahkan, bahwa perdebatan saat ini sebetulnya sudah tidak sekeras dulu lagi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tapi, lanjut Ketua KPU itu, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lagi bersama DPR dan pemerintah di Komisi 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cYa sekarang karena undang-undang belum waktunya direvisi, belum ada jadwal yang sudah ada jadwalnya PKPU (Peraturan KPU) maka kita masukkan dulu ke PKPU,\u201d ucap Arief.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Soal kemungkinan pilkada dilakukan kembali melalui DPRD, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kalau soal pilihan sistem, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat Undang-Undang, Pemerintah dan DPR yang punya kewenangan untuk itu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cTapi pedoman pada Undang-Undang yang berlaku, pemilihan sampai hari ini masih dilakukan secara langsung. Nanti soal evaluasi yang sistem itu biar pembuat Undang-Undang yang memutuskan,\u201d ujar Arief<strong>. (RAF\/JAY\/ES)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11\/11) pagi, adalah mengenai penyampaian Rancangan Peraturan KPU yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). \u201cPada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":174328,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-174324","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11\/11) pagi, adalah mengenai penyampaian Rancangan Peraturan KPU yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). \u201cPada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-11-11T06:41:24+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-11-12T04:30:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2048\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1363\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada\",\"datePublished\":\"2019-11-11T06:41:24+00:00\",\"dateModified\":\"2019-11-12T04:30:52+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/\"},\"wordCount\":489,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/\",\"name\":\"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg\",\"datePublished\":\"2019-11-11T06:41:24+00:00\",\"dateModified\":\"2019-11-12T04:30:52+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg\",\"width\":2048,\"height\":1363},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui, salah satu bahasan yang disampaikan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11\/11) pagi, adalah mengenai penyampaian Rancangan Peraturan KPU yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). \u201cPada saat Pemilihan Legislatif (Pileg), [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2019-11-11T06:41:24+00:00","article_modified_time":"2019-11-12T04:30:52+00:00","og_image":[{"width":2048,"height":1363,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada","datePublished":"2019-11-11T06:41:24+00:00","dateModified":"2019-11-12T04:30:52+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/"},"wordCount":489,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/","name":"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg","datePublished":"2019-11-11T06:41:24+00:00","dateModified":"2019-11-12T04:30:52+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/Keterangan-Pers-KPU-1.jpg","width":2048,"height":1363},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/kpu-tetap-usulkan-narapidana-korupsi-tidak-boleh-ikut-pilkada\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"KPU Tetap Usulkan Narapidana Korupsi Tidak Boleh Ikut Pilkada"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/174324","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=174324"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/174324\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":174459,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/174324\/revisions\/174459"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/174328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=174324"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=174324"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=174324"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}