{"id":190359,"date":"2020-05-12T10:42:35","date_gmt":"2020-05-12T03:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=190359"},"modified":"2020-05-12T13:50:42","modified_gmt":"2020-05-12T06:50:42","slug":"5-arahan-presiden-soal-evaluasi-pelaksanaan-psbb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/5-arahan-presiden-soal-evaluasi-pelaksanaan-psbb\/","title":{"rendered":"5 Arahan Presiden Soal Evaluasi Pelaksanaan PSBB"},"content":{"rendered":"
\"\"

Presiden Jokowi saat memberikan pengantar di awal Rapat Terbatas, Selasa (12\/5). (Foto: Humas\/Agung)<\/p><\/div>\n

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB).<\/p>\n

<\/p>\n

“Dan juga provinsi atau kota\/kabupaten yang belum melaksanakan PSBB tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil,” tutur Presiden saat mengawali Rapat Terbatas, Selasa (12\/5).<\/p>\n

Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin terkait evaluasi pelaksanaan PSBB, sebagai berikut:<\/p>\n

Pertama<\/strong>, Presiden ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melakukan PSBB maupun tidak.<\/p>\n

“Berdasarkan data kasus baru sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah,” imbuh Presiden.<\/p>\n

Ini karena, lanjut Presiden, memang pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda dan juga agar daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual\/konsisten namun tidak PSBB, tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten serta masih fluktuatif.<\/p>\n

“Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Ini juga hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi: ada apa, kenapa,” kata Presiden.<\/p>\n

Kedua<\/strong>, dari seluruh provinsi dengan kasus positif terbanyak hanya 3 provinsi yang melakukan status PSBB, yaitu\u00a0\u00a0DKI Jakarta, Jabar, dan Sumatra Barat, sedangkan tujuh provinsi lainnya\u00a0\u00a0masih non PSBB.<\/p>\n

“Karena itu, kita juga harap evaluasi baik provinsi\/kabupaten\/kota yang tidak memperlakukan PSBB tapi juga menjalankan kebijakan physical distancing<\/em>, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” tandas Presiden.<\/p>\n

Oleh sebab itu, Presiden sampaikan bahwa ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan proses\u00a0di daerah masing-masing.<\/p>\n

Ketiga<\/strong>, Presiden berharap manajemen pengendalian PSBB juga tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan.<\/p>\n

“Artinya, juga bersifat akulturasi penanganan sebuah kawasan besar yang saling mendukung sehingga manajemen angka daerahnya menjadi terpacu. Misalnya seperti yang sudah dilakukan Jabodetabek, ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” tuturnya.<\/p>\n

Keempat<\/strong>, berdasarkan data Gugus Tugas 70% kasus positif itu ada di Pulau Jawa, 70% kasus positif ada di Pulau Jawa, dan semikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82% ada di Jawa.<\/p>\n

“Untuk itu saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian Covid di 5 provinsi di Pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai Lebaran, jadi itu harus betul-betul kita gunakan,” ujarnya.<\/p>\n

Kelima<\/strong>, Presiden minta pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.<\/p>\n

“Semuanya didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” pungkas Presiden. (FID\/EN<\/strong>)<\/p>\n

Simak Video Pengantar Presiden RI:<\/strong>
\n