{"id":197384,"date":"2020-09-09T12:45:22","date_gmt":"2020-09-09T05:45:22","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=197384"},"modified":"2020-09-09T15:55:46","modified_gmt":"2020-09-09T08:55:46","slug":"sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/","title":{"rendered":"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_197337\" style=\"width: 1290px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-197337\" class=\"size-full wp-image-197337\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"720\" \/><p id=\"caption-attachment-197337\" class=\"wp-caption-text\">Ketua Bawaslu saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Selasa (8\/9).<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, menyampaikan bahwa ada 2 sanksi di dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni<\/span><span lang=\"IN\"> yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana.<br \/>\n<\/span><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">&#8221;Sanksi yang sifatnya administratif itu murni menjadi kewenangan Bawaslu dan juga bersama KPU. Jadi sanksi administrasi ini bisa berupa teguran atau menghentikan proses yang dilakukan oleh pasangan calon nantinya,&#8221; ujar Ketua Bawaslu saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Selasa (8\/9).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia menjelaskan bahwa sanksi administratif tersebut sifatnya administrasi bisa teguran maupun saran perbaikan ataupun menghentikan sebuah proses yang sedang berjalan. <span lang=\"IN\">Terkait dengan persoalan protokol kesehatan, Abhan menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Pilkada tidak mengatur mengenai sanksi pidana dalam soal protokol kesehatan ini, yang sanksi admin<\/span>istratif<span lang=\"IN\">\u00a0diatur di\u00a0<\/span>P<span lang=\"IN\">KPU<\/span>,<span lang=\"IN\">\u00a0tapi yang terkait dengan sanksi pidananya\u00a0\u00a0memang tidak diatur dalam\u00a0<\/span>UU N<span lang=\"IN\">omor 10\u00a0<\/span>T<span lang=\"IN\">ahun 2016.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Abhan, dalam pilkada ada undang-undang lain di luar U<span lang=\"IN\">ndang-Undang Pilkada <\/span>Nomor\u00a0<span lang=\"IN\">10<\/span>\u00a0Tahun\u00a0<span lang=\"IN\">2016 yang bisa diterapkan manakala ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tahapan pilkada ini.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait dengan sanksi pidananya ketika ada pelanggaran protokol kesehatan, Abhan menyebutkan ada undang-undang misalnya\u00a0di<span lang=\"IN\">\u00a0KUHP\u00a0<\/span>P<span lang=\"IN\">asal 212 yang menyebutkan misalnya bahwa\u00a0<\/span>\u201c<span lang=\"IN\">Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah<\/span>,<span lang=\"IN\">\u00a0atau orang yang menurut kewajiban undang-undang<\/span>\u00a0atau<span lang=\"IN\">\u00a0atas per<\/span>mintaan<span lang=\"IN\">\u00a0pejabat memberikan\u00a0<\/span>pertolongan<span lang=\"IN\">\u00a0kepadanya<\/span>,<span lang=\"IN\">\u00a0diancam karena melawan pejabat<\/span>,<span lang=\"IN\">\u00a0dengan pidana paling lama\u00a0<\/span>satu<span lang=\"IN\"> tahun,<\/span>\u201d<span lang=\"IN\"> atau di\u00a0<\/span>P<span lang=\"IN\">asal 218,\u00a0<\/span>\u201cB<span lang=\"IN\">arang<\/span><span lang=\"IN\">\u00a0<\/span><span lang=\"IN\">siapa pada waktu\u00a0<\/span>rakyat\u00a0<span lang=\"IN\">datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah\u00a0<\/span>tiga<span lang=\"IN\">\u00a0kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang<\/span>,<span lang=\"IN\">\u00a0diancam karena ikut serta<\/span><span lang=\"IN\">\u00a0<\/span>perkelompokan dengan<span lang=\"IN\">\u00a0pidana paling lama\u00a0<\/span>empat<span lang=\"IN\">\u00a0bulan.<\/span>\u201d<span lang=\"IN\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">&#8221;Ada juga di<\/span>\u00a0U<span lang=\"IN\">ndang-undang<\/span>\u00a0Nomor<span lang=\"IN\">\u00a06 tahun 2018, yaitu soal tentang karantina kesehatan yang dalam\u00a0<\/span>P<span lang=\"IN\">asal 93 menyebutkan\u00a0<\/span>\u201c<span lang=\"IN\">setiap orang yang tidak mematuhi\u00a0penyelenggara<\/span>an\u00a0ke<span lang=\"IN\">karantinaan<\/span><span lang=\"IN\">\u00a0kesehatan dan atau\u00a0menghalangi<\/span>-halangi\u00a0<span lang=\"IN\">penyelenggara<\/span>an\u00a0ke<span lang=\"IN\">karantinaan<\/span><span lang=\"IN\"> kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan maksimal dipidana 1 tahun dan ada juga di Undang-undang<\/span>\u00a0No.<span lang=\"IN\">\u00a04\u00a0<\/span>T<span lang=\"IN\">ahun 19<\/span>8<span lang=\"IN\">4<\/span><span lang=\"IN\"> tentang wabah penyakit menular,&#8221; imbuh Ketua Bawaslu.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal ini. menurut Abhan, wilayahnya ada pidana umum maka menjadi murni kewenangan penyidik kepolisian<span lang=\"IN\">\u00a0<\/span>beserta<span lang=\"IN\"> jaksa sehingga tugas Bawaslu adalah meneruskan persoalan tersebut kepada penyidik polisi untuk bisa melakukan tindakan.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Di dalam peraturan bupati\/gubernur\/wali kota, Abhan menyebutkan pada perda masing-masing yang jug<\/span>a\u00a0<span lang=\"IN\">m<\/span>e<span lang=\"IN\">ngenakan<\/span><span lang=\"IN\">\u00a0sanksi-sanksi\u00a0admin<\/span>i<span lang=\"IN\">stratif<\/span><span lang=\"IN\"> dan juga sanksi pidana. &#8221;Tetapi menurut kami terkait d<\/span>e<span lang=\"IN\">ngan protokol kesehatan ini yang paling penting adalah upaya pencegahan. Karena apa artinya penindakan kalau sudah memang banyak kerumunan dan menyebabkan banyak orang tertular. Maka\u00a0<i>action<\/i>\u00a0yang harus kita lakukan bersama adalah agar jangan sampai terjadi\u00a0ker<\/span>u<span lang=\"IN\">munan,&#8221; tambah Abhan.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Kalau ada kerumunan, Abhan menyebutkan, maka harus bersama-sama yang punya kewenangan untuk bisa membubarkan kerumunan-kerumunan massa ketika masa tahapan-tahapan pilkada itu. &#8221;<\/span><span lang=\"IN\">Terkait dengan soal kapolri, penundaan penyidikan saya kira ini tidak membatasi<\/span>, <span lang=\"IN\">artinya tidak berlaku untuk tindak pidana pemilihan. Jadi kalau tindak pidana pemilihan sepaham saya tetap berjalan, kalau tindak pidana yang terkait dengan persoalan pemilihan tetap jalan,&#8221; imbuhnya.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman menyebutkan bahwa\u00a0<span lang=\"IN\">Undang-Undang Nomor 10 <\/span>T<span lang=\"IN\">ahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah tidak mengubah metode kampanye, tidak dibatalkan, ketentuan itu masih tertuang di dalam undang-undang.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8221;Maka KPU tentu tidak bisa menghilangkan metode-metode kampanye yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Tetapi KPU kemudian mengatur seluruh metode kampanye yang diperbolehkan oleh undang-undang itu harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan penyebaran virus Covid-19,&#8221; jelas Arief.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Itulah, lanjut Arief, saat rapat umum KPU mengatur jumlah pertemuan fisik atau kehadiran fisiknya dibatasi bahkan seluruh kegiatan kampanye dan seluruh metode kampanyenya itu ketentuan awalnya itu agar dilakukan secara daring.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8221;Dalam hal tidak bisa dilakukan secara daring maka pertemuan fisik itu diatur dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk pembatasan kehadiran secara fisik hanya maksimal 100 orang kalau rapat umum, kalau pertemuan terbatas maksimal 50 orang. Jadi itu yang kemudian diatur. Dan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi supaya tidak menyebar virus Covid-19, maka dibutuhkan kepatuhan dari seluruh pihak. Penyelenggaranya, peserta pemilunya, dan pemilihnya juga harus patuh,&#8221; kata Arief.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian juga menyampaikan<span lang=\"IN\">\u00a0jika ada yang melanggar peraturan misalnya C<\/span>ovid-19<span lang=\"IN\">, pengumpulan massa dan lain-lain agar diberitakan oleh wartawan. &#8221;Beritakan dan kemudian berikan ulasan negatif supaya mereka <i>ngerem<\/i>. Sebaliknya bagi para pasangan calon yang taat aturan, ini saya lihat ada hal yang kurang berimbang. Kemarin diberitakan banyak yang negatif, kerumunan ya,\u00a0<i>bad new is good news,&#8221; <\/i>ungkap Mendagri.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun demikian, Mendagri menyebutkan banyak juga yang ikut aturan sesuai protokol dan ada selebaran calon agar pengikutnya\/pendukungnya tidak usah hadir, namun para pendukung hadir sendiri dengan tim kecilnya ke KPU. &#8221;Banyak, banyak juga terjadi tapi tidak diberitakan di media. Sehingga mohon beritakan juga yang positif-positif ini ke\u00a0\u00a0media supaya paslon-paslon lain, masyarakat bisa menilai, bisa menilai ini paslon yang baik ini,&#8221; tandas Mendagri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Pada bagian akhir jawaban, Mendagri menyampaikan bahwa kalau seandainya ada paslon yang melanggar peraturan kerumunan massa, maka dapat dipercaya pasangan calon tersebut nanti tidak akan bisa menangani pandemi ini ketika menjadi pemimpin.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8221;Baru mengendalikan ratusan\/ribuan orang saja tidak mampu, menjadi kepala daerah nanti dia harus mengendalikan puluhan ribu, ratusan ribu,<span lang=\"IN\">\u00a0bahkan jutaan masyarakat. Pandemi ini kunci<\/span>nya<span lang=\"IN\"> adalah pengendalian massa, pengendalian masyarakat,&#8221; pungkas Mendagri seraya meminta bantuan Media memberitakan hal positif terkait Pilkada. (<strong>FID\/EN<\/strong>)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, menyampaikan bahwa ada 2 sanksi di dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana.<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":197337,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[1341,1142],"class_list":["post-197384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-covid-19","tag-pilkada"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, menyampaikan bahwa ada 2 sanksi di dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-09-09T05:45:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-09-09T08:55:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"720\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\"},\"headline\":\"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU\",\"datePublished\":\"2020-09-09T05:45:22+00:00\",\"dateModified\":\"2020-09-09T08:55:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/\"},\"wordCount\":849,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png\",\"keywords\":[\"Covid-19\",\"Pilkada\"],\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/\",\"name\":\"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png\",\"datePublished\":\"2020-09-09T05:45:22+00:00\",\"dateModified\":\"2020-09-09T08:55:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png\",\"width\":1280,\"height\":720,\"caption\":\"Ketua Bawaslu saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Selasa (8\/9).\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan, menyampaikan bahwa ada 2 sanksi di dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) yakni yang sifatnya administratif dan sanksi yang sifatnya pidana.","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2020-09-09T05:45:22+00:00","article_modified_time":"2020-09-09T08:55:46+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":720,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png","type":"image\/png"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"4 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01"},"headline":"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU","datePublished":"2020-09-09T05:45:22+00:00","dateModified":"2020-09-09T08:55:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/"},"wordCount":849,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png","keywords":["Covid-19","Pilkada"],"articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/","name":"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png","datePublished":"2020-09-09T05:45:22+00:00","dateModified":"2020-09-09T08:55:46+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/PERS-4.png","width":1280,"height":720,"caption":"Ketua Bawaslu saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara daring, Selasa (8\/9)."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/sanksi-administratif-jadi-kewenangan-bawaslu-dan-kpu\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sanksi Administratif Jadi Kewenangan Bawaslu dan KPU"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/197384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=197384"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/197384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":197413,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/197384\/revisions\/197413"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/197337"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=197384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=197384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=197384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}