![\"\"](\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/WhatsApp-Image-2020-10-09-at-5.51.00-PM.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Pemerintah berkeyakinan bahwa adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memperbaiki kehidupan pekerja. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, Jumat (9\/10), di Istana Kepresidenan Bogor.<\/p>\n
\u201cPemerintah berkeyakinan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka,\u201d kata Presiden.<\/p>\n
Dijelaskan Presiden, UU Cipta Kerja memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.<\/p>\n
Diungkapkan Kepala Negara, setiap tahun terdapat sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru\/anak muda yang masuk ke pasar kerja sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak.<\/p>\n
\u201cJadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran,\u201d kata Presiden.<\/p>\n
Dalam UU ini, lanjutnya, juga didorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor padat karya. Lapangan pekerjaan ini diperlukan karena 87 persen dari total penduduk pekerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persennya memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar.<\/p>\n
UU Cipta Kerja, tutur Presiden, juga akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. \u201cRegulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel,\u201d katanya.<\/p>\n
Dicontohkan Presiden, pada UU Cipta Kerja ini ditegaskan bahwa pemerintah akan membiayai sertifikasi halal bagi UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Pembentukan perseroan terbatas atau PT juga akan dipermudah dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum.<\/p>\n
\u201cPembentukan koperasi juga dipermudah, (peserta) jumlahnya hanya sembilan orang saja koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air,\u201d kata Presiden.<\/p>\n
Pemberian izin kapal nelayan tangkap, ditambahkan Kepala Negara, juga dipermudah dan hanya dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). \u201cKalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja,\u201d jelasnya.<\/p>\n
UU yang disahkan pada tanggal 5 Oktober lalu ini, kata Presiden, juga mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. \u201cIni jelas, karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar (pungli) dapat dihilangkan,\u201d tegas Presiden.<\/p>\n