{"id":209446,"date":"2021-02-20T16:58:21","date_gmt":"2021-02-20T09:58:21","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=209446"},"modified":"2021-02-20T18:47:25","modified_gmt":"2021-02-20T11:47:25","slug":"pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/","title":{"rendered":"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_209452\" style=\"width: 1441px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-209452\" class=\"size-full wp-image-209452\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png\" alt=\"\" width=\"1431\" height=\"808\" \/><p id=\"caption-attachment-209452\" class=\"wp-caption-text\">Sumber: Tangkap Layar YouTube BNPB Indonesia<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah memperpanjang\u00a0kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali dengan periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20\/02\/2021) pagi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan PPKM Mikro Tahap I pada 9 hingga 22 Februari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Berdasarkan hal tersebut tentu kita melihat untuk kita tindaklanjuti perpanjangan PPKM, karena PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi COVID-19,&#8221; ujarnya.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dari hasil evaluasi tersebut, Airlangga mengungkapkan, selama penerapan PPKM Mikro, secara nasional jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan signifikan, yaitu minus 17,27 persen dalam sepekan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, tren kasus aktif di lima provinsi menurun, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabar), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Kemudian, <em>bed\u00a0occupancy\u00a0rate<\/em> (di semua provinsi) juga di bawah angka 70 persen. (Tren) kesembuhan di lima provinsi itu meningkat, di DKI, Banten, Jabar, DIY, dan Jawa Timur,\u201d papar Ketua KPCPEN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain\u00a0 itu, tren kematian di tiga provinsi juga mengalami penurunan, yakni di DKI Jakarta, Jabar, dan Bali. Sementara, hasil survei juga menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu \u00a0di kisaran 87,64 hingga 88,73 persen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ditambahkan Airlangga, pada periode 5-17 Februari, kasus aktif nasional menurun 2,53 persen, tingkat kesembuhan naik 2,56 persen, dan tingkat kematian turun 0,03 persen.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu telah berhasil mulai menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan,&#8221; paparnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait perpanjangan PPKM Mikro ini, lanjut Airlangga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021 yang akan ditindaklanjuti oleh para gubernur dengan menerbitkan aturan kebijakan di masing-masing daerah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, juga akan dilakukan penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa\/kelurahan, yang meliputi pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (<em>testing<\/em>, <em>tracing<\/em>, <em>treatment<\/em><em>),<\/em><em>\u00a0<\/em>penyiapan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek\/koramil, serta integrasi: pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan pendataan 3T.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPemerintah provinsi diharapkan mengoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan (beras, masker), dan melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat melalui Satgas Daerah,\u201d paparnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Airlangga menambahkan, kriteria provinsi ataupun kabupaten\/kota serta zonasi risiko di tingkat mikro untuk PPKM Mikro masih sama dengan aturan sebelumnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cCakupan ini adalah 123 kabupaten\/kota sampai desa\/kelurahan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali,\u201d imbuhnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam pelaksanaan PPKM Mikro yang dibarengi dengan penguatan 3T dan pemenuhan kebutuhan dasar, desa\/kelurahan membentuk posko jaga yang berfungsi penanganan, pencegahan, pembinaan, dan pendukung.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait penguatan 3T, untuk <em>testing <\/em>dilakukan <em>swab test<\/em> antigen secara gratis kepada masyarakat di desa\/kelurahan yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas di wilayah masing-masing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemudian, untuk <em>tracing<\/em> dilakukan penelusuran dan pelacakan lebih intensif di setiap desa\/kelurahan dengan menggunakan <em>tracer <\/em>dari Babinsa\/Bhabinkamtibmas yang telah dididik Kemenkes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara untuk <em>treatment<\/em>, meliputi pelaksanaan isolasi mandiri (PPKM rumah tangga), isolasi terpusat (PPKM RT), perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa\/kelurahan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Terkait pemenuhan kebutuhan dasar, akan dilakukan pemberian bantuan beras 20 kilogram per rumah (yang isolasi mandiri) selama 14 hari isolasi. Selain itu, juga pemberian bantuan masker kain sesuai dengan standar untuk seluruh masyarakat desa\/kelurahan. Hal ini dikoordinasikan oleh TNI\/Polri di tingkat polsek dan koramil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cKita berharap agar pemberlakuan (PPKM Mikro) ini bisa terus menekan pandemi COVID-19 dan ini tentu dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi,\u201d tandas Airlangga. <strong>(UN)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pemerintah memperpanjang\u00a0kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali dengan periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20\/02\/2021) pagi. Perpanjangan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":209452,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55,1805],"tags":[1819],"class_list":["post-209446","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-penanganan-covid-19","tag-kemenko-perekonomian"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pemerintah memperpanjang\u00a0kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali dengan periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20\/02\/2021) pagi. Perpanjangan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-02-20T09:58:21+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-02-20T11:47:25+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1431\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"808\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\"},\"headline\":\"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021\",\"datePublished\":\"2021-02-20T09:58:21+00:00\",\"dateModified\":\"2021-02-20T11:47:25+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/\"},\"wordCount\":582,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png\",\"keywords\":[\"Kemenko Perekonomian\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Penanganan COVID-19\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/\",\"name\":\"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png\",\"datePublished\":\"2021-02-20T09:58:21+00:00\",\"dateModified\":\"2021-02-20T11:47:25+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png\",\"width\":1431,\"height\":808,\"caption\":\"Sumber: Tangkap Layar YouTube BNPB Indonesia\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Pemerintah memperpanjang\u00a0kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali dengan periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (20\/02\/2021) pagi. Perpanjangan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2021-02-20T09:58:21+00:00","article_modified_time":"2021-02-20T11:47:25+00:00","og_image":[{"width":1431,"height":808,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png","type":"image\/png"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8"},"headline":"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021","datePublished":"2021-02-20T09:58:21+00:00","dateModified":"2021-02-20T11:47:25+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/"},"wordCount":582,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png","keywords":["Kemenko Perekonomian"],"articleSection":["Berita","Penanganan COVID-19"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/","name":"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png","datePublished":"2021-02-20T09:58:21+00:00","dateModified":"2021-02-20T11:47:25+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Screen-Shot-2021-02-20-at-18.20.19.png","width":1431,"height":808,"caption":"Sumber: Tangkap Layar YouTube BNPB Indonesia"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-kebijakan-ppkm-mikro-hingga-8-maret-2021\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pemerintah Perpanjang Kebijakan PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/209446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=209446"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/209446\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":209457,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/209446\/revisions\/209457"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/209452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=209446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=209446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=209446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}