{"id":213435,"date":"2021-04-07T11:35:21","date_gmt":"2021-04-07T04:35:21","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=213435"},"modified":"2021-04-09T08:23:58","modified_gmt":"2021-04-09T01:23:58","slug":"empat-pesan-presiden-jokowi-untuk-tingkatkan-moderasi-beragama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/empat-pesan-presiden-jokowi-untuk-tingkatkan-moderasi-beragama\/","title":{"rendered":"Empat Pesan Presiden Jokowi untuk Tingkatkan Moderasi Beragama"},"content":{"rendered":"
\"\"

Presiden Jokowi saat membuka Munas IX LDII secara virtual, dari Istana Negara Jakarta, Rabu (07\/04\/2021). (Foto: Humas Setkab\/Rahmat)<\/p><\/div>\n

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong moderasi beragama di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tahun 2021, secara virtual, Rabu, (07\/04\/2021), dari Istana Negara, Jakarta.<\/p>\n

\u201cPemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama. Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri kita yang kita cintai ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif. Untuk itu, pemerintah tidak akan membiarkan tumbuhnya sikap tertutup dan intoleran.<\/p>\n

\u201cBeberapa kali sudah saya sampaikan di setiap sambutan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita,\u201d tegas Kepala Negara.<\/p>\n

Lebih lanjut Presiden menekankan bahwa organisasi keagamaan di Indonesia harus meningkatkan moderasi beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut, imbuhnya, dalam dilakukan melalui empat hal.<\/p>\n

\u201cPertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat, mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Kedua, lanjut Kepala Negara, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama; menghormati perbedaan; memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat; menghargai kesetaraan dan perbedaan; dan bersedia bekerja sama.<\/p>\n

\u201cKetiga, organisasi keagamaan harus memiliki prinsip, ini penting, prinsip anti kekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Terakhir, ujar Presiden, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat beragam.<\/p>\n

\u201cOrganisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bineka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang merupakan warisan leluhur kita, ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika kita sebagai bangsa Indonesia,\u201d pungkasnya. (TGH\/UN)<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

\n
\n

 <\/p>\n

\n
<\/div>\n
\n
<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n
\n
Lihat postingan ini di Instagram<\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n
\n
\n
<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n
\n
<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n
\n
<\/div>\n
<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
<\/div>\n
<\/div>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet)<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n