{"id":216529,"date":"2021-05-12T10:15:35","date_gmt":"2021-05-12T03:15:35","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=216529"},"modified":"2021-05-12T10:20:19","modified_gmt":"2021-05-12T03:20:19","slug":"percepat-operasional-kawasan-industri-halal-proses-sertifikasi-produk-halal-harus-cepat-dan-murah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-operasional-kawasan-industri-halal-proses-sertifikasi-produk-halal-harus-cepat-dan-murah\/","title":{"rendered":"Percepat Operasional Kawasan Industri Halal, Wapres: Proses Sertifikasi Produk Halal Harus Cepat dan Murah"},"content":{"rendered":"
\"\"

Rapat tentang Kawasan Industri Halal dan Sertifikasi Halal, di Jakarta, Selasa (11\/05\/2021). (Foto: BPMI Setwapres)<\/p><\/div>\n

Salah satu upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia adalah pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini, \u00a0Sidoarjo Safe N Lock, Modern Cikande Industrial Estate, dan Bintan Inti Industrial Estate telah ditetapkan sebagai KIH. Namun, operasional di kawasan tersebut belum bisa dilakukan, salah satu penyebabnya adalah lamanya proses sertifikasi halal dan biaya yang dianggap masih mahal oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).<\/p>\n

Oleh karena itu, untuk memfasilitasi terisinya produk-produk halal UMKM di kawasan tersebut, proses sertifikasi halal harus dilakukan secara cepat dan murah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma\u2019ruf Amin saat memimpin rapat tentang Kawasan Industri Halal dan Sertifikasi Halal di\u00a0 Jakarta, Selasa (11\/05\/2021).<\/p>\n

Lebih jauh Wapres meminta pihak-pihak terkait untuk bersinergi agar KIH segera terisi dan beroperasi. Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diminta untuk segera membuat peraturan terkait dengan sertifikasi produk halal. Terlebih, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.<\/p>\n

\u201cSaya meminta kepada Menteri Agama dan BPJPH agar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan turunannya yaitu terkait dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) jaminan produk halal terutama yang menyangkut kemudahan sertifikasi halal bagi UMK dan pendampingan proses produk halal bagi UMK,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selanjutnya, kepada Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Wapres meminta untuk segera menyelesaikan kodifikasi nomor sertifikasi halal pada pelaporan ekspor dan impor produk halal. Agar KIH segera terisi, Wapres juga meminta fatwa halal yang cepat dari Majelis Ulama Indonesia dan promosi yang gencar dari Kementerian Investasi.<\/p>\n

\u201cSaya minta Menteri Investasi untuk dapat melakukan promosi baik di dalam maupun di luar negeri,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Menanggapi arahan Wapres, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal bahkan dengan biaya gratis, apabila mampu memberikan pernyataan halal (self declare) <\/em>karena menggunakan bahan produk yang dipastikan halal.<\/p>\n

Selain itu, Airlangga juga akan mendorong proses sertifikasi halal maksimal selesai dalam 21 hari. \u201cIni paling lama, maksimal. Jadi harapannya ini semua akan memakan biaya yang lebih rendah,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Sejalan dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa penetapan tarif sertifikasi halal\u00a0 saat ini sedang dalam pembahasan lebih lanjut untuk penerbitan Peraturan Menteri Keuangannya.<\/p>\n

\u201cSelf declare<\/em>\u00a0untuk UMKM biayanya adalah nol rupiah. Terus ada pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, Hibah, Dana Bergulir, atau bahkan CSR, dan pendanaan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dengan prioritas dan kesepakatan dari sertifikasinya,\u201d papar Sri Mulyani.<\/p>\n

Turut hadir dalam rapat kali ini antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi\/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa\u2019adi, serta Plt. Kepala BPJPH Mastuki. (BPMI SETWAPRES)<\/strong><\/p>\n

Kunjungi laman resmi Wapres RI melalui tautan ini.<\/a><\/strong><\/p>\n