{"id":218905,"date":"2021-06-14T16:28:27","date_gmt":"2021-06-14T09:28:27","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=218905"},"modified":"2021-06-14T20:36:04","modified_gmt":"2021-06-14T13:36:04","slug":"pemerintah-perpanjang-ppkm-mikro-hingga-28-juni-pengaturan-sesuai-zonasi-risiko-wilayah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-perpanjang-ppkm-mikro-hingga-28-juni-pengaturan-sesuai-zonasi-risiko-wilayah\/","title":{"rendered":"Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga 28 Juni, Pengaturan Sesuai Zonasi Risiko Wilayah"},"content":{"rendered":"
\"Ketua

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (14\/06\/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab\/Agung)<\/p><\/div>\n

Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang dilaksanakan di seluruh provinsi di Tanah Air. Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap X itu diberlakukan mulai dari tanggal 15 hingga 28 Juni 2021, dan di dalam pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di masing-masing daerah.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (14\/06\/2021).<\/p>\n

\u201cIni untuk daerah zona merah work from home<\/em>-nya [WFH] 75 persen. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM Mikro [zona] merah itu kantornya 25 persen. Namun kantor itu harus digilir, artinya 25 persen itu bukan mereka yang itu-itu saja tetapi harus diputar sehingga meyakinkan bahwa yang work from office <\/em>[WFO] itu bergantian dan memastikan bahwa pekerjanya itu adalah standby<\/em> di tempat mereka bekerja masing-masing,” ujarnya.<\/p>\n

Sementara untuk daerah dengan zona oranye dan kuning, imbuh Airlangga, proporsi WFO dan WFH-nya sama dengan ketentuan sebelumnya, yaitu sebesar 50%.<\/p>\n

“Kegiatan belajar mengajar mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, namun untuk daerah [zona] merah, kecamatan yang daerah [zona] merah 100 persen daring. Jadi kecamatan yang [zona] merah [belajar mengajar] secara online<\/em> dua minggu,” tegasnya. Ditambahkan Airlangga, pada periode PPKM Mikro kali ini, juga telah memasuki masa libur sekolah.<\/p>\n

Sementara itu, untuk kegiatan restoran dan mal ketentuannya masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu dibuka hingga jam 21.00 dengan kapasitas 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.<\/p>\n

“Untuk tempat ibadah untuk di daerah [zona] merah atau kecamatan yang [zona] merah itu juga beribadah dari rumah. Beribadah di tempat publik atau beribadah di tempat-tempat ibadah khusus di daerah [zona] merah itu ditutup dulu untuk dua minggu,” papar Airlangga.<\/p>\n

Menutup keterangan persnya, Ketua KPCPEN menyampaikan, pelaksanaan PPKM Mikro Tahap X ini akan diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).<\/p>\n

“Terkait dengan daerah-daerah [zona] merah, antara lain Kudus, kemudian juga Bangkalan dan beberapa daerah, nanti Instruksi Mendagri-nya akan segera diterbitkan dan masing-masing daerah untuk membuat keputusan di daerah provinsi maupun di kabupaten\/kota masing-masing,” ujarnya.<\/p>\n

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, pemerintah juga mendorong adanya penambahan petugas di daerah zona merah seperti Kudus dan Bangkalan tersebut.<\/p>\n

“Pemerintah melalui Satgas COVID-19 dan menugaskan Dandim dan Kapolres untuk me-lead\u00a0<\/em>PPKM Mikro untuk dilakukan penebalan, penebalan artinya penambahan petugas, agar kedisiplinan masyarakat bisa lebih ditingkatkan,” tandasnya. (RF\/UN)<\/strong><\/p>\n