![\"\"](\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Biofarma-2.jpg\")
\nKementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk turut mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan. Langkah strategis yang dijalankan antara lain adalah pelaksanaan kebijakan substitusi impor 35 persen pada tahun 2022, yang salah satunya didukung melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).<\/p>\n
\u201cSesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-obatan,\u201d ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman Kemenperin, Rabu (16\/06\/2021).<\/p>\n
Menperin menegaskan, pihaknya telah mendorong sektor industri farmasi dan alat kesehatan di Tanah Air untuk meningkatkan produktivitasnya. Apalagi, kedua sektor ini sudah dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan ke depannya.<\/p>\n
\u201cGuna menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, kami mendorong pengoptimalan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN),\u201d ujarnya.<\/p>\n
Kemenperin akan mendukung percepatan upaya tersebut, dengan cara menilai penghitungan TKDN di masing-masing sektor. Misalnya di sektor farmasi, cara menghitung nilai TKDN yang awalnya menggunakan metode cost based<\/em>, saat ini sudah diubah menjadi processed based<\/em>.<\/p>\n \u201cSetelah adanya perubahan tersebut, ternyata ada kenaikan nilai TKDN rata-rata sekitar 15 persen,\u201d ungkap Agus.<\/p>\n Sedangkan, untuk produk-produk alat kesehatan, Kemenperin juga akan sesuaikan cara menghitung nilai TKDN-nya. \u201cSaat ini penghitungan nilai TKDN-nya masih cost based<\/em>\u00a0(daftarnya meliputi alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja). Nantinya akan kami sesuaikan dengan yang disebut\u00a0full costing<\/em>, yaitu kombinasi antara\u00a0cost based<\/em> dengan desain, logistik, serta R&D,\u201d imbuhnya.<\/p>\n Seiring upaya tersebut, nilai TKDN rata-rata akan ditargetkan lebih dari 43 persen pada tahun 2021, dan naik menjadi 50 persen pada 2024. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.<\/p>\n \u201cSelanjutnya, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya ditargetkan sebanyak 7.000 produk pada tahun 2021, dan akan meningkat menjadi 8.400 produk pada 2024,\u201d ujar Menperin.<\/p>\n Menperin menambahkan, terdapat 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri yang diupayakan dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan.<\/p>\n \u201cBeberapa produk tersebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen, yang artinya produk-produk dalam negeri ini wajib dibeli dan produk impor dilarang untuk dibeli,\u201d tegasnya.<\/p>\n