{"id":220764,"date":"2021-07-06T07:25:23","date_gmt":"2021-07-06T00:25:23","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=220764"},"modified":"2021-07-06T09:29:53","modified_gmt":"2021-07-06T02:29:53","slug":"perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/","title":{"rendered":"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_216904\" style=\"width: 1410px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-216904\" class=\"size-full wp-image-216904 alignleft\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1400\" height=\"935\" \/><p id=\"caption-attachment-216904\" class=\"wp-caption-text\">Menko Perekonomian Airlangga Hartarto\u00a0 (Dokumentasi Humas Setkab)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers mengenai Perpanjangan dan Pengetatan Pelaksanaan PPKM Mikro, Senin (05\/07\/2021) secara virtual.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cDiputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten\/kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di 20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,\u201d ujarnya.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rincian 43 kabupaten\/kota yang diberlakukan pengetatan tersebut adalah di Sumatra (18 kabupaten\/kota), yaitu Kota Banda Aceh (Aceh); Kota Medan dan Kota Sibolga (Sumatra Utara) ); Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok (Sumatra Barat); Kota Pekanbaru (Riau); Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Natuna (Kepulauan Riau); Kota Jambi (Jambi); Kota Bengkulu (Bengkulu); Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang (Sumatra Selatan); serta Kota Bandar Lampung dan Kota Metro (Lampung).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemudian di Kalimantan (9 kabupaten\/kota) yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang (Kalimantan Barat); Kota Palangkaraya, Lamandau, dan Sukamara (Kalimantan Tengah); Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang (Kalimantan Timur); serta Bulungan (Kalimantan Utara).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kemudian di Sulawesi (4 kabupaten\/kota) yaitu Kota Palu (Sulawesi Tengah);\u00a0 Kota Kendari (Sulawesi Tenggara); serta Kota Manado dan Kota Tomohon (Sulawesi Utara).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selanjutnya Kepulauan Aru dan Kota Ambon (Maluku); Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat); Lembata dan Nagekeo (Nusa Tenggara Timur); Boven Digoel dan Kota Jayapura (Papua); serta Fak Fak, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama (Papua Barat).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ketentuan Pembatasan Kegiatan yang berlaku adalah sebagai berikut:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1. Kegiatan Perkantoran\/ Tempat Kerja<\/strong><br \/>\nKegiatan perkantoran\/tempat kerja baik di perkantoran pemerintah (kementerian\/lembaga\/daerah) serta perkantoran BUMN\/BUMD\/swasta diberlakukan ketentuan:<br \/>\na. Kabupaten\/kota level 4: menerapkan bekerja dari rumah atau <em>work from home<\/em> (WFH) 75 persen dan bekerja di kantor atau <em>work from office<\/em> (WFO) 25 persen;<br \/>\nb. Kabupaten\/kota level lainnya: menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen;<br \/>\nc. Pelaksanaan WFH dan WFO dilakukan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; pengaturan waktu kerja secara bergantian; pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari kementerian\/lembaga (K\/L) atau masing-masing pemerintah daerah (pemda).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2. Kegiatan Belajar Mengajar<\/strong><br \/>\nKegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, serta tempat pendidikan\/pelatihan diberlakukan ketentuan:<br \/>\na. Kabupaten\/kota level 4: dilakukan secara daring; dan<br \/>\nb. Kabupaten\/kota level lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3. Kegiatan Sektor Esensial<\/strong><br \/>\nKegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas, dan protokol kesehatan lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sektor ini antara lain kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.\u00a0 Juga lokasi sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan proyek vital nasional. Kemudian tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket), baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan\/mal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4. Kegiatan Makan\/Minum di Tempat Umum<br \/>\n<\/strong>Kegiatan makan\/minum di tempat umum termasuk di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan\/mal, diberlakukan ketentuan:<br \/>\na. Makan\/minum di tempat, paling banyak 25 persen kapasitas;<br \/>\nb. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00;<br \/>\nc. Layanan pesan-antar atau <em>delivery<\/em>\/dibawa pulang atau <em>takeaway<\/em> diizinkan dengan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00;<br \/>\nd. Restoran yang hanya melayani pesan-antar\/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam; dan<br \/>\ne. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan\/Mal<\/strong><br \/>\nPusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan dapat beroperasi dengan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat serta pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen kapasitas dengan protokol kesehatan lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6. Kegiatan Konstruksi<br \/>\n<\/strong>Tempat konstruksi dan lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7. Kegiatan Ibadah<br \/>\n<\/strong>Kegiatan di tempat ibadah termasuk masjid, musala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya, diberlakukan ketentuan:<br \/>\na. Kabupaten\/kota level 4: ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman; dan<br \/>\nb. Kabupaten\/kota level lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8. Kegiatan di Area Publik<br \/>\n<\/strong>Kegiatan di area publik \u00a0termasuk fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, serta area publik lainnya, diberlakukan ketentuan:<br \/>\na. Kabupaten\/kota level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan<br \/>\nb. Kabupaten\/kota level lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>9. Kegiatan Seni, Budaya, dan Sosial Kemasyarakatan<\/strong><br \/>\nKegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan di lokasi kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, berlaku ketentuan:<br \/>\na. Kabupaten\/kota level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman;<br \/>\nb. Kabupaten\/kota level lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 pesen kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat; dan<br \/>\nc. Kegiatan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25 persen kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>10. Rapat, Seminar, dan Pertemuan Luring<br \/>\n<\/strong>Kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring \u00a0di lokasi rapat\/seminar\/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, berlaku ketentuan:<br \/>\na. Kabupaten\/kota level 4: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan<br \/>\nb. Kabupaten\/kota Level lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>11. Transportasi Umum<\/strong><br \/>\nKendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan <em>online<\/em>), ojek (<em>online<\/em> dan pangkalan), serta kendaraan sewa\/rental dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara, dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (tanggal 6 \u2013 20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan ibadah pada Hari Raya Iduladha, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Iduladha, Pelaksanaan Kurban 1442H di Luar Wilayah PPKM Darurat. Pengaturannya antara lain meliputi ketentuan malam takbiran dan takbir keliling dilarang; Salat Iduladha ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; serta pelaksanaan kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya, dalam upaya mengendalikan lonjakan kasus COVID-19, sebelumnya mulai tanggal 3 Juli 2021 pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua KPCPEN meyakinkan, meskipun diterapkan PPKM Darurat (di Jawa-Bali) dan PPKM Mikro diperketat (di Luar Jawa-Bali), namun kegiatan di sektor esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cJuga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan \u00a0bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika dibandingkan kondisi kasus COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali dengan pulau lainnya, jumlah kasus aktif di enam provinsi di Pulau Jawa adalah 239.555 kasus atau 77,28 persen dari total kasus aktif nasional yang sebesar 309.999 kasus per 5 Juli 2021. Terdapat lima provinsi dengan jumlah kasus aktif terbesar dan di atas 10 ribu kasus, yakni: DKI Jakarta 91.458 kasus, Jawa Barat\u00a0 70.596 kasus, Jawa Tengah 43.110 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 14.166 kasus, dan Jawa Timur 11.885 kasus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit (RS) atau <em>bed occupancy ratio<\/em> (BOR) pada enam provinsi di Jawa semuanya lebih dari 80 persen, lebih tinggi dari BOR Nasional sebesar 75 persen per 4 Juli 2021. Sedangkan di luar Jawa, ada tiga provinsi yang mempunyai BOR tertinggi yaitu Lampung (74 persen), Papua Barat (72 persen), dan Kalimantan Timur (71 persen).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jika dilihat dari Zonasi Risiko-nya, maka enam provinsi di Jawa memiliki Risiko Tinggi, sementara di Luar Jawa ada sepuluh provinsi yang termasuk dalam Risiko Tinggi, yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cKesepuluh provinsi dengan Risiko Tinggi di luar Jawa-Bali tersebut diukur dari parameter: tingkat BOR lebih dari 65 persen, dan jumlah kasus aktif di atas 4.000 kasus,\u201d ujar Airlangga.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Data Indikator Asesmen Situasi Pandemi terhadap seluruh kabupaten\/kota di luar Jawa adalah: terdapat sebanyak 43 kabupaten\/kota berada di level 4; 187 kabupaten\/kota di level 3; dan sebanyak 146 kabupaten\/kota di level 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan, daerah dengan level asesmen tinggi yakni level 4 dapat diartikan memiliki kasus konfirmasi tinggi, untuk menurunkan diperlukan peningkatan <em>testing<\/em>; jumlah rawat inap di RS tinggi, dapat dikurangi dengan meningkatkan tempat Isolasi di RS; jumlah kematian tinggi, dapat diturunkan dengan peningkatan <em>treatment <\/em>(penyediaan oksigen, obat-obatan, dan lain-lain).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cYang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8-59 persen, dengan Kepri yang mencapai 59 persen sudah divaksin dari total penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2-2,5 juta suntikan per hari,\u201d ujar Dante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan mengenai percepatan realisasi anggaran oleh pemda, didorong untuk mempercepat realisasi\u00a0<em>earmarked<\/em>\u00a08 persen Dana Alokasi Umum (DAU)\/Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan COVID-19. Kemudian, penyaluran Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cMemang yang terpenting dalam situasi sekarang adalah\u00a0<em>earmarked<\/em>\u00a0DAU\/DBH dengan total 8 persen atau Rp35,1 triliun se-Indonesia, dan ini baru terserap 10,53 persen. Ini terbagi untuk penanganan COVID-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan, insentif tenaga kesehatan, serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat,\u201d tutur Suahasil.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Turut hadir dalam keterangan pers kali ini Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito dan Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro. <strong>(HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN\/UN)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Kunjungi laman resmi Kemenko Perekonomian <a href=\"https:\/\/ekon.go.id\/\">di sini.<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":216904,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55,1805],"tags":[1819],"class_list":["post-220764","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-penanganan-covid-19","tag-kemenko-perekonomian"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Pemerintah perpanjang PPKM Mikro mulai 6-20 Juli 2021. Tahap XII ini berlaku di semua provinsi luar Jawa-Bali, pengetatan 43 kabupaten\/kota.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pemerintah perpanjang PPKM Mikro mulai 6-20 Juli 2021. Tahap XII ini berlaku di semua provinsi luar Jawa-Bali, pengetatan 43 kabupaten\/kota.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-07-06T00:25:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-07-06T02:29:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"935\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\"},\"headline\":\"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota\",\"datePublished\":\"2021-07-06T00:25:23+00:00\",\"dateModified\":\"2021-07-06T02:29:53+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/\"},\"wordCount\":1604,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg\",\"keywords\":[\"Kemenko Perekonomian\"],\"articleSection\":[\"Berita\",\"Penanganan COVID-19\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/\",\"name\":\"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg\",\"datePublished\":\"2021-07-06T00:25:23+00:00\",\"dateModified\":\"2021-07-06T02:29:53+00:00\",\"description\":\"Pemerintah perpanjang PPKM Mikro mulai 6-20 Juli 2021. Tahap XII ini berlaku di semua provinsi luar Jawa-Bali, pengetatan 43 kabupaten\/kota.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg\",\"width\":1400,\"height\":935,\"caption\":\"Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto delivered press statement after attending a Limited Meeting in Jakarta (17\/05\/2021). (Photo by: PR of Cabinet Secretariat\/Agung)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Pemerintah perpanjang PPKM Mikro mulai 6-20 Juli 2021. Tahap XII ini berlaku di semua provinsi luar Jawa-Bali, pengetatan 43 kabupaten\/kota.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Pemerintah perpanjang PPKM Mikro mulai 6-20 Juli 2021. Tahap XII ini berlaku di semua provinsi luar Jawa-Bali, pengetatan 43 kabupaten\/kota.","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2021-07-06T00:25:23+00:00","article_modified_time":"2021-07-06T02:29:53+00:00","og_image":[{"width":1400,"height":935,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"8 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8"},"headline":"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota","datePublished":"2021-07-06T00:25:23+00:00","dateModified":"2021-07-06T02:29:53+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/"},"wordCount":1604,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg","keywords":["Kemenko Perekonomian"],"articleSection":["Berita","Penanganan COVID-19"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/","name":"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg","datePublished":"2021-07-06T00:25:23+00:00","dateModified":"2021-07-06T02:29:53+00:00","description":"Pemerintah perpanjang PPKM Mikro mulai 6-20 Juli 2021. Tahap XII ini berlaku di semua provinsi luar Jawa-Bali, pengetatan 43 kabupaten\/kota.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/airlangga-1.jpg","width":1400,"height":935,"caption":"Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto delivered press statement after attending a Limited Meeting in Jakarta (17\/05\/2021). (Photo by: PR of Cabinet Secretariat\/Agung)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/perpanjang-ppkm-mikro-di-luar-jawa-pemerintah-lakukan-pengetatan-di-43-kabupaten-kota\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Perpanjang PPKM Mikro di Luar Jawa-Bali, Pemerintah Lakukan Pengetatan di 43 Kabupaten\/Kota"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/220764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=220764"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/220764\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":220775,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/220764\/revisions\/220775"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/216904"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=220764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=220764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=220764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}