{"id":223014,"date":"2021-07-29T11:27:45","date_gmt":"2021-07-29T04:27:45","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=223014"},"modified":"2021-07-29T17:30:51","modified_gmt":"2021-07-29T10:30:51","slug":"buka-rakornas-bmkg-presiden-sampaikan-empat-arahan-untuk-tingkatkan-ketangguhan-hadapi-bencana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/buka-rakornas-bmkg-presiden-sampaikan-empat-arahan-untuk-tingkatkan-ketangguhan-hadapi-bencana\/","title":{"rendered":"Buka Rakornas BMKG, Presiden Sampaikan Empat Arahan untuk Tingkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana"},"content":{"rendered":"
\"\"

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rakorbangnas BMKG Tahun 2021, Kamis (29\/07\/2021), secara virtual. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube BMKG)<\/p><\/div>\n

Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko bencana geo-hidrometeorologi yang tinggi. Frekuensi, durasi, dan intensitas kejadian bencana tersebut meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan dalam waktu bersamaan dapat terjadi multi bencana. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021, Kamis (29\/07\/2021), secara virtual, dari Istana Merdeka, DKI Jakarta.<\/p>\n

\u201cDengan tantangan yang semakin meningkat, maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda,\u201d ujar Presiden.<\/p>\n

Presiden mencontohkan, kejadian bencana gempa bumi pada kurun waktu tahun\u00a02008-2016 rata-rata 5.000-6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali.<\/p>\n

\u201cCuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi, dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya El\u00a0Nino\u00a0atau La Nina pada periode\u00a01981-2020, cenderung semakin cepat, dua sampai dengan tiga tahunan, dibandingkan periode\u00a01950-1980, yang berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan,\u201d imbuhnya.<\/p>\n

Untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana tersebut, dalam Rakorbangnas Presiden Joko Widodo menekankan empat hal.<\/p>\n

Pertama<\/strong>, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.<\/p>\n

\u201cTingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Kedua<\/strong>, peringatan BMKG harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara, harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.<\/p>\n

Kebijakan nasional dan daerah juga harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Untuk itu, Presiden meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.<\/p>\n

\u201cBMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Ketiga<\/strong>, pentingnya peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi secara terus menerus.<\/p>\n

\u201cHarus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Terakhir<\/strong>, perlu adanya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana.<\/p>\n

\u201cKesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat, manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana,\u201d kata Presiden.<\/p>\n

Ditambahkan Presiden, masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber-sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak pada kabar dan berita-berita bohong.<\/p>\n

\u201cSaya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami yang lebih cepat dan dengan jangkauan yang lebih luas pada masyarakat, tetapi bersinergi bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana,\u201d tandasnya.<\/p>\n

Acara Rakorbangnas ini dilaksanakan bertempat dengan Peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi dan\u00a0<\/span>Geofisika\u00a0(HMKG) ke-74 yang mengusung tema \u201cInfo BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”. Melalui tema tersebut, BMKG berharap dapat terus\u00a0\u00a0berinova<\/span>si\u00a0dengan<\/span>\u00a0<\/span>lompatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia,\u00a0\u00a0dan memaksimalkan Info BMKG.
\n<\/span>
\nKegiatan ini dihadiri secara virtual oleh 2.000 peserta. Turut hadir antara lain pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Tanah Air. (TGH\/UN)<\/strong><\/p>\n