{"id":244969,"date":"2022-04-14T18:54:24","date_gmt":"2022-04-14T11:54:24","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=244969"},"modified":"2022-04-14T19:19:03","modified_gmt":"2022-04-14T12:19:03","slug":"pemerintah-pertajam-dak-tahun-2023-untuk-pembangunan-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/pemerintah-pertajam-dak-tahun-2023-untuk-pembangunan-daerah\/","title":{"rendered":"Pemerintah Pertajam DAK Tahun 2023 untuk Pembangunan Daerah"},"content":{"rendered":"
\"\"

Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin dan Seskab Pramono Anung memasuki ruang Ratas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14\/04\/2022). (Foto: Humas Setkab\/Rahmat)<\/p><\/div>\n

Pemerintah akan melakukan penajaman kebijakan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2023, baik dari segi tematik, lokus prioritas, hingga efektivitas program, agar DAK tersebut benar-benar efektif dalam pembangunan daerah.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)\/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (14\/04\/2022).<\/p>\n

\u201cPada tahun yang akan datang, kita akan memulai mempertajam itu supaya Dana Alokasi Khusus benar-benar efektif untuk membantu pembangunan di daerah. Dana Alokasi Khusus sebenarnya untuk mempertautkan,\u00a0menyinkronkan, tujuannya adalah\u00a0menyinkronkan\u00a0program-program nasional dan daerah yang bertemu di anggaran APBN dan anggaran daerah,\u201d ujar Suharso.<\/p>\n

Di dalam Ratas, lanjut Suharso, juga dibahas mengenai jalan daerah yang lebih dari 40 persen dalam kondisi rusak. Padahal jalan provinsi\/kabupaten\/kota tersebut mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di tanah air.<\/p>\n

\u201cTadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten\/kota dan juga di provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Suharso menanbahkan, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang akan mengatur penanganan jalan daerah tersebut.<\/p>\n

\u201cAkan diupayakan\u00a0ke depan, mungkin dalam bentuk inpres (instruksi presiden) untuk jalan provinsi dan inpres jalan kabupaten\/kota yang diprioritaskan buat jalan-jalan produktif, yang menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah produksi dan daerah-daerah\u00a0konsumennya,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selain penajaman DAK, di dalam Ratas Presiden Jokowi juga menginstruksikan penajaman kualitas belanja kementerian\/lembaga seperti peningkatan kualitas belanja non-operasional. Suharso menyampaikan, belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi.<\/p>\n

\u201cBu Menteri Keuangan sudah menyampaikan sekitar Rp977 triliun dan sekitar Rp620 (triliun)-an itu adalah untuk belanja non-ops, dan di belanja non-ops ini yang kualitas belanjanya yang harus ditingkatkan, utamanya belanja-belanja yang tidak langsung pada program untuk dikurangi,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Pada RKP tahun 2023, ujar Suharso, pemerintah juga memberikan perhatian pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, peningkatan decent job<\/em>, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.<\/p>\n

\u201cRKP ini diarahkan dalam rangka untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang juga\u00a0concern<\/em>\u00a0terhadap perubahan iklim, utamanya respons itu dalam bentuk pembangunan rendah karbon dan transisi energi,\u201d tandasnya.\u00a0(MAY\/UN)<\/strong><\/p>\n