Pada tahun 2023, Indonesia kembali akan memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai ketua ASEAN, setelah sebelumnya Indonesia pernah menjadi ketua pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Momentum keketuaan tersebut perlu dipersiapkan secara maksimal dengan upaya penguatan koordinasi di dalam negeri, baik dari segi teknis, substansi, dan sumber daya manusia. Koordinasi ini dalam rangka memastikan bahwa seluruh kementerian\/lembaga dan pemangku kepentingan memiliki kesamaan pandangan terhadap agenda-agenda prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia di ASEAN dan mampu menyinergikan langkah-langkah implementasinya agar selaras dengan tujuan nasional.<\/p>\n
Momentum Keketuaan Indonesia Selama masa Keketuaan Indonesia pada tahun 2023, diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik dari Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi, maupun Pilar Sosial-Budaya. Pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut diprioritaskan untuk dilakukan secara fisik, apabila perkembangan situasi pandemi COVID-19 memungkinkan. Terkait dengan tempat penyelenggaraan acara, Indonesia perlu memperkuat peran Jakarta sebagai Diplomatic Capital of Indo-Pacific<\/em> melalui keberadaan ASEAN Secretariat<\/em> (ASEC) sebagai ASEAN Headquarters<\/em>, sehingga pertemuan tingkat teknis direncanakan dilaksanakan di Gedung ASEC yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Namun, dalam rangka meningkatkan promosi destinasi wisata, pertemuan tingkat menteri ke atas dapat diselenggarakan di luar Jakarta seperti Bali, Balikpapan, Labuan Bajo, Lombok, Makassar, Medan, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan Keketuaan Indonesia ini dapat berkontribusi meningkatkan potensi devisa negara hingga ratusan miliar rupiah, baik di pusat maupun daerah.<\/p>\n Perkembangan Isu-isu Regional dan Tantangan Keketuaan Indonesia Keketuaan Indonesia diharapkan mampu meminimalisir berbagai dampak dari disrupsi tersebut di atas, sekaligus mampu membawa ASEAN menjadi organisasi yang lebih efektif dan memiliki peran yang lebih besar sebagai lokomotif stabilitas dan kesejahteraan di kawasan pada berbagai isu, seperti perubahan iklim, keamanan siber, ekonomi digital, dan disrupsi regional supply chain<\/em>. Indonesia perlu menciptakan fondasi kerja sama yang kuat sebagai suatu bentuk l<\/em>egacy<\/em> agar ASEAN dapat menghadapi segala bentuk tantangan secara agile<\/em> sebagai satu kawasan.<\/p>\n Pada isu ekonomi, prospek pasar tenaga kerja di kawasan mulai menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2022 dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2023. Berdasarkan laporan ASEAN BioDiaspora Virtual Center<\/em> (ABVC) per 1 Maret 2022, sekitar 72 persen penduduk ASEAN telah menerima vaksinasi COVID-19 penuh dan telah memenuhi target yang dicanangkan WHO pada angka 70 persen. Pada isu Sosial-Budaya, pelonggaran restriksi dan pembukaan perbatasan antarnegara dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga berbagai program people-to-people <\/em>di ASEAN dapat bergulir kembali. Kondisi-kondisi ini dapat menjadi pendorong utama program pemulihan ekonomi di kawasan agar dapat kembali stabil dan bahkan melampaui angka-angka indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat.<\/p>\n Persiapan Keketuaan Indonesia Dalam melaksanakan koordinasi dimaksud, Menteri Luar Negeri (Menlu) memanfaatkan mekanisme pertemuan pada Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2020 tentang Setnas ASEAN. Di tahun 2022, Kementerian Luar Negeri tercatat telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 12 Januari 2022 dan rapat pleno pada tanggal 10 Maret 2022 yang dihadiri perwakilan dari 36 kementerian\/lembaga serta unsur Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di ASEAN.<\/p>\n Melalui forum-forum Setnas tersebut, Menlu telah menetapkan berbagai panduan dan acuan bagi kementerian\/lembaga terkait dalam upaya persiapan Keketuaan Indonesia, utamanya mengenai t<\/em>imeline<\/em> dan deliverables.<\/em> Terkait timeline, <\/em>target triwulan I difokuskan untuk menjaring usulan awal prioritas Keketuaan Indonesia, sedangkan pada triwulan II akan dilakukan pembahasan tema, isu prioritas, potential deliverables<\/em>, logo, serta notional calendar<\/em>. Rencananya pada saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di bulan Oktober\/November akan dilakukan serah terima Keketuaan ASEAN dari Kamboja kepada Indonesia.<\/p>\n Penyusunan Deliverables Pada prinsipnya, Keketuaan Indonesia harus mampu menghasilkan d<\/em>eliverables<\/em> yang bermanfaat tidak hanya bagi kawasan ASEAN, namun juga bagi kepentingan nasional secara khusus dan kepentingan global secara umum. Seperti halnya dengan Presidensi Indonesia pada G20, deliverables <\/em>Keketuaan Indonesia harus dapat diimplementasikan, berkualitas, konkret, dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. kementerian\/lembaga perlu memberikan perhatian tidak hanya pada kesepakatan yang sifatnya normatif dan monumental, namun juga berdampak luas secara positif bagi masyarakat.<\/p>\n Penyusunan deliverables <\/em>menggunakan pendekatan empat working clusters<\/em>, yakni: (i) penguatan Komunitas ASEAN; (ii) penguatan arsitektur kawasan; (iii) ASEAN untuk semua; dan (iv) ASEAN untuk kawasan dan dunia. Agenda-agenda prioritas yang teridentifikasi dalam perumusan deliverables<\/em> Keketuaan Indonesia, di antaranya: Way Forward Kementerian\/lembaga dalam melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Keketuaan Indonesia dilandaskan pada RPJMN dan RKP sehingga program kegiatan dapat menonjolkan identitas ASEAN dan sesuai dengan prioritas kepentingan nasional Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian\/lembaga juga perlu meningkatkan upaya penyebarluasan informasi Keketuaan Indonesia kepada seluruh kalangan masyarakat di dalam negeri, melalui program-program sosialisasi, people-to-people engagement <\/em>(lomba, pameran, dan sayembara), atau outreach<\/em> yang melibatkan stakeholders<\/em> daerah dan para akademisi, termasuk dari Pusat Studi ASEAN agar Keketuaan Indonesia dapat dipahami, didukung, dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri.\u00a0(Kedeputian Polhukam, Setkab)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pada tahun 2023, Indonesia kembali akan memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai ketua ASEAN, setelah sebelumnya Indonesia pernah menjadi ketua pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Momentum keketuaan tersebut perlu dipersiapkan secara maksimal dengan upaya penguatan koordinasi di dalam negeri, baik dari segi teknis, substansi, dan sumber daya manusia. Koordinasi ini dalam rangka memastikan […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[779,554],"tags":[],"class_list":["post-249562","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-evaluasi","category-evaluasi_polhukam"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\n<\/strong>Momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 (selanjutnya disebut Keketuaan Indonesia) perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia, memperkuat diplomasi ekonomi dan kesehatan, serta mengamankan kepentingan nasional pada Pilar-pilar Masyarakat ASEAN. Keketuaan Indonesia juga diharapkan dapat memunculkan ide dan inisiatif baru dalam mengatasi tantangan dan isu-isu krusial lainnya yang menjadi perhatian di kawasan dan dunia.<\/p>\n
\n<\/strong>Pada isu politik dan keamanan, kawasan diperkirakan masih dipengaruhi oleh isu-isu penting seperti: (i) perkembangan rivalitas politik antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT); (ii) pembentukan kerja sama keamanan QUAD (The Quadrilateral Security Dialogue<\/em>) antara AS, Australia, India, dan Jepang; (iii) pembentukan pakta pertahanan AUKUS antara AS, Australia, dan Inggris; (iv) ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS); (v) situasi krisis pasca-pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada tahun 2021; serta (vi) dampak perang Rusia-Ukraina tahun 2022. Situasi-situasi tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan tantangan besar bagi ASEAN, namun juga perlu dilihat sebagai kesempatan untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak mengingat posisi ASEAN yang relatif netral dan tidak berafiliasi pada satu kekuatan blok tertentu.<\/p>\n
\n<\/strong>Secara nasional, persiapan Keketuaan Indonesia berada di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan\u00a0 tiga menteri koordinator (menko) yang mengampu Pilar Masyarakat ASEAN, yakni Menko Polhukam pada Pilar Politik dan Keamanan, Menko Perekonomian pada Pilar Ekonomi, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Pilar Sosial-Budaya.<\/p>\n
\n<\/em><\/strong>Dalam mengidentifikasi deliverables <\/em>(capaian), <\/em>kementerian\/lembaga perlu mengacu pada dua hal, yaitu continuity<\/em> (keberlanjutan) dan change <\/em>(perubahan). Dimensi continuity<\/em> fokus pada penyelesaian dan\/atau revitalisasi komitmen-komitmen existing<\/em> di ASEAN yang memerlukan intervensi dalam merealisasikannya. Sementara, dimensi change <\/em>menekankan pada urgensi penyusunan inisiatif-inisiatif baru terhadap berbagai tantangan yang berkembang di kawasan dan dunia, baik intra-ASEAN maupun dengan Mitra Wicara ASEAN.<\/p>\n
\n– <\/em>Klaster penguatan Komunitas ASEAN meliputi: (i) penguatan visi ASEAN pasca-2025, (ii) penguatan kapasitas komunitas dan kelembagaan ASEAN, (iii) pemajuan implementasi Five-Point Consensus<\/em> pada krisis Myanmar, dan (iv) rencana keanggotaan Timor Leste;
\n–<\/em> Klaster penguatan arsitektur kawasan meliputi: (i) penguatan isu hak asasi manusia, (ii) peningkatan partisipasi masyarakat ASEAN, (iii) akselerasi transformasi digital inklusif, dan (iv) pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan;
\n– Klaster penguatan ASEAN untuk masyarakat meliputi: (i) pengelolaan isu pekerja migran, (ii) pengembangan infrastruktur, (iii) pengarusutamaan gender dan peran perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas, serta (iv) peningkatan kerja sama grass-roots<\/em> untuk isu tanggap bencana, usaha desa, dan pariwisata; dan
\n– <\/em>Klaster\u00a0penguatan peran ASEAN untuk kawasan dan dunia meliputi: (i) pengelolaan kekuatan besar melalui East Asia Summit<\/em> (EAS) dan penegasan Declaration of the 6th<\/sup> East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations<\/em>, Bali, Indonesia, 19 November 2011 (Bali Principle<\/em>s<\/em> 2011<\/em>), (ii) pemajuan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific<\/em> (AOIP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership<\/em>, serta (iii) peningkatan stabilitas LCS melalui penyelesaian Code of Conduct<\/em>.<\/p>\n
\n<\/em><\/strong>Persiapan Keketuaan Indonesia dipandang telah berjalan sesuai dengan timeline<\/em> yang ditentukan. Setnas ASEAN telah secara aktif menyelenggarakan pertemuan intra-pilar atau yang bersifat lintas pilar guna memastikan seluruh kementerian\/lembaga memiliki keselarasan pandangan terkait agenda prioritas Indonesia serta bagaimana cara menerjemahkan hal tersebut ke dalam program-program yang dijalankan pada masa Keketuaan Indonesia. Selain itu, kementerian\/lembaga pengampu sektor juga tengah mengawal negosiasi deliverables<\/em> Keketuaan Indonesia melalui koordinasi dengan berbagai counterpart<\/em> di ASEC dan negara ASEAN lainnya.<\/p>\n