![\"ogp\"](\"http:\/\/128.199.246.214\/setkabdev\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/ogp.jpg\")
Open Government Partnertship (OGP) merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif multilateral baru ini bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama\u00a0multi-stakeholder<\/em>, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.<\/p>\n<\/p>\n
OGP secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, ketika 8 negara pendiri (Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat) menyetujui suatu Deklarasi Pemerintah Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara. Sejak september 2011, keanggotaan OGP telah mencapai 60 negara.<\/p>\n
Indonesia sebagai Ketua Utama OGP periode 2013-2014 telah menyelenggarakan\u00a0Open Government Partnership Asia Pacific Regional Conference\u00a0<\/em>(OGP-APRC) pada tanggal 6 dan 7 Mei 2014 di Nusa Dua\u00a0Convention Centre<\/em>, Bali. Tema yang diangkat pada Konferensi ini adalah \u0093Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement<\/em>\u0094. Konferensi dibuka oleh Presiden RI, Bpk. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan dihadiri oleh lebih dari 600 peserta dari 61 negara undangan, yang terdiri dari Menteri,\u00a0opinion maker<\/em>, kaum muda, swasta, akademisi, media, aktivis pengusung isu keterbukaan, hingga CSO.<\/p>\n Dalam Pidato pembukaannya Presiden SBY menyampaikan bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan kunci kesuksesan dari pemerintahan yang efektif. Menurut Presiden SBY hal ini merupakan cara pemerintah untuk menjawab atau merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Namun meski keterbukaan dan transparansi pemerintah merupakan hal yang baik, hal ini belum cukup baik jika masyarakat tidak mau berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, budaya partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk Pemerintahan Indonesia Terbuka atau yang biasa disebut dengan OGI. Dengan persuasi dan inovasi, program OGI telah membantu reformasi birokrasi Indonesia kearah yang lebih baik lagi.<\/p>\n Konferensi ini menjadi wadah bertemunya komunitas yang mendorong keterbukaan dunia khususnya di kawasan Asia Pasifik untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan inovasi dalam implementasi\u00a0good governance<\/em>. Hal ini tercermin dari rangkain Konferensi yang terdiri dari 3plenary session<\/em>s<\/em>, lightning talks,\u00a0<\/em>dan 18\u00a0breakout session<\/em>s<\/em>\u00a0dengan topik yang beragam.<\/p>\n Pada hari pertama hanya terdapat satu sesi\u00a0breakout\u00a0<\/em>dengan mengusung lima topik yang berbeda yang tersebar di beberapa ruangan dengan pembicara yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Sedangkan pada hari kedua terdapat dua sesi\u00a0breakout\u00a0<\/em>yang masing-masingnya juga membahas topik yang berbeda-beda.<\/p>\n Salah satu sesi pada hari pertama tersebut mengusung tema \u0093Opening up: Inspiring Stories from Transparent and Accountable Local Governments<\/em>\u0094. Pada sesi ini dibahas bagaimana\u00a0local government<\/em>\u00a0menjadi\u00a0open government<\/em>\u00a0serta berbagi pengalaman antar\u00a0local government<\/em>\u00a0di Asia Pasifik. Salah satu pembicara dalam sesi ini adalah Walikota Bandung, M.Ridwan Kamil, yang memaparkan proses dan usaha-usaha Pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinannya yang baru berumur 7 bulan dalam mereformasi sistem birokrasi ke arah pemerintahan yang lebih transparan seperti saat ini.<\/p>\n Walikota Bandung itu mengatakan bahwa keterbukaan data dan pelayanan masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan memperbaiki baik dari segi manajemen internal maupun juga pada sisi pelayanan publik.<\/p>\n Lebih lanjut Ridwan Kami mengatakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel ada\u00a03 (tiga) hal yang sangat perlu dilaksanakan oleh Pemerintah<\/strong>\u00a0yaitu yang pertamapolitical will<\/em><\/strong>\u00a0(keinginan politik) untuk melakukan transparansi, yang kedua\u00a0partisipasi publik<\/strong>dalam mendukung pelaksanaan transparansi, dan yang terakhir\u00a0teknologi\u00a0<\/strong>sebagai sarana penunjang yang vital dalam melaksanakan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel.<\/p>\n \u00a0Masih pada sesi yang sama, pengalaman berbeda terjadi di Nepal. Berbeda dengan Indonesia yang mengutamakan penggunaan teknologi dalam usaha meningkatkan keterbukaan menurut Mr. Vidyadhar Mallik (former Minister for Local Government and Federal Affairs Nepal<\/em>), pemerintahan terbuka yang sekarang berlangsung di Nepal berdasarkan interaksi tatap muka langsung dengan warga, pusat kepedulian masyarakat, dan pemerintah daerah yang melibatkan lebih dari 900 000 orang yang berinteraksi dengan 3973 desa dan kota tingkat Pemda. Hal ini karena masyarakat Nepal banyak yang belum memiliki akses ke internet.<\/p>\n Pada hari kedua Konferensi OGP Asia Pasifik, 7 Mei 2014, terdapat 2 sesi\u00a0Plenary dan\u00a0<\/em>2 sesiBreakout<\/em>. Hari kedua dibuka dengan Sesi\u00a0Plenary\u00a0<\/em>pertama yang dipandu oleh moderator Wimar Witoelar. Salah satu pembicara dalam sesi ini adalah Bupati Bojonegoro, Suyoto, yang menceritakan kisah suksesnya dalam melaksanakan transformasi sistem pemerintahan di Bojonegoro dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan Pemerintah Daerah.<\/p>\n Menurut Bupati Bojonegoro salah satu akar permasalahan selama ini adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati Bojonegoro Jatim itu berusaha untuk memperbaiki komunikasi antar pihak dan menghubungkan seluruh\u00a0stakeholder\u00a0<\/em>yang ada di daerahnya dalam suatu komunikasi dan kerja sama yang baik guna mengatasi permasalahan yang ada. Perubahan yang coba dilaksanakan Bupati Bojonegoro itu awalnya memang tidak mudah namun seiring dengan berjalannya waktu perubahan itu mulai menampakkan hasil. Masyarakat lebih percaya dan mau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada.<\/p>\n Dalam akhir pemaparannya Bupati Bojonegoro mengatakan bahwa\u00a0kerja sama hanya akan dapat tercapai apabila ada hubungan satu sama lain, saat kedua belah pihak (Pemerintah Daerah dan masyarakat) memiliki tujuan yang sama, mau membuka hati dan mau bekerjasama untuk membuat inovasi guna kepentingan bersama, maka kemudian kekuatan bersama ini akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan.<\/strong><\/p>\n Aelain pemaparan dari Bupati Bojonegoro tersebut, dalam sesi ini terdapat 7 orang pembicara lainnya yang memaparkan proyek yang telah mereka jalankan yang sejalan dengan keterbukaan, salah satunya adalah Budiyanto Sidiki yang merupakan Kepala Biro Pembangunan dan Pengawasan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Inovasi yang dilakukannya adalah membuat sistem e-monitoring evaluasi untuk diterapkan di daerahnya agar semua pihak dapat memantau perkembangan pembangunan, baik dalam kegiatan konstruksi atau proyek pemerintah, maupun kegiatan pengembangan non fisik di semua tingkatan mulai dari tingkat Gubernur, Pemimpin Pemerintah Daerah, Pemimpin proyek, dan bahkan masyarakat umum. Hasilnya Provinsi Gorontalo menjadi Provinsi Percontohan dalam hal monitoring dan evaluasi, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Hal positif lainnya adalah sistem ini telah membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan penyerapan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<\/p>\n Selain pemaparan dari sisi Pemerintah, perwakilan dari Organisasi Masyarakat juga berbagi pengalamannya. Salah satunya adalah Sowmya Kidambi, Sowmya bekerja di\u00a0Society of Social Audit<\/em>, yang\u00a0<\/em>memaparkan bahwa\u00a0<\/em>proses audit sosial telah diimplementasikan oleh masyarakat di negara bagian Andhra Pradesh, India untuk melaksanakan audit sosial, akuntabilitas dan transparansi kepada Pemerintah. Termasuk di dalam proses tersebut adalah pelaksanaan\u00a0public hearing\u00a0<\/em>dimana masyarakat dapat bertemu dengan wakil Pemerintahan guna memberikan masukan, bertanya, dan lain-lain terkait suatu kebijakan atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.<\/p>\n Di India, dimana tidak semua masyarakatnya memiliki akses internet,\u00a0public hearing\u00a0<\/em>seperti ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan mereka dapat mengajukan keberatan atau memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini penting karena kebijakan menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memberikan keberatan\/masukan terhadap hal ini. Beberapa inovasi lainnya yang dipaparkan pada sesi ini adalah\u00a0Community-Based Monitoring Program<\/em>\u00a0yang digagas oleh\u00a0Integrity Watch Afghanistan<\/em>,Democracy Education Center<\/em>, Mongolia yang menggagas\u00a0Check My Service<\/em>, dan\u00a0Open Knowledge Foundation Australia<\/em>\u00a0yang menggagas GovHack.<\/p>\n Dari sesi-sesi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dan\u00a0stakeholder\u00a0<\/em>lainnya sangatlah penting. Partisipasi masyarakat sendiri sebenarnya telah diatur dalam OGP\u00a0Guidelines<\/em>yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam merancang\u00a0National Action Plan<\/em>\u00a0dan dalam mengatur peran serta masyarakat.\u00a0Guidelines\u00a0<\/em>ini belum sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan oleh karena itu masih perlu perbaikan dan masukan untuk menyempurnakanG<\/em>uidelines\u00a0<\/em>tersebut. Di Indonesia sendiri\u00a0National Action Plan\u00a0<\/em>yang ada saat ini dianggap belum cukup melibatkan masyarakat dan\u00a0stakeholder\u00a0<\/em>lainnya, oleh karena itu di masa yang akan datang, berdasarkan keterangan dari perwakilan OGI, hal ini akan coba terus ditingkatkan sehinggaNational Action Plan\u00a0<\/em>dapat benar-benar mengakomodir kebutuhan dan prinsip pelaksanaan OGP dapat terselenggara dengan sebaiknya.<\/p>\n Sebagai penutup penyelenggaraan Konferensi ini Wakil Menteri PAN-RB menyampaikan pidatonya, dengan menyatakan bahwa\u00a0good governance\u00a0<\/em>dan reformasi birokrasi adalah prioritas nasional pertama Indonesia dalam pembangunan dan implementasi\u00a0open government<\/em>. Menurut Wakil Menteri PAN-RB EKo Prasojo, konferensi ini menghasilkan beberapa poin penting yang ingin ditekankan Pemerintah Indonesia, yaitu:<\/p>\n Dari Konferensi tersebut terdapat beberapa hal yang patut digaris bawahi antara lain:<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ————————————–<\/p>\n [*] Artikel ini dibuat sebagai\u00a0<\/em>hasil\u00a0<\/em>laporan menghadiri Konferensi OGP Kawasan Asia Pasifik di Bali, tanggal 6 dan 7 Mei 2014.<\/em>\u00a0(Bidang Hubungan Internasional, Keasdepan P<\/strong><\/em>olitik dan<\/em><\/strong>H<\/em><\/strong>ubungan\u00a0<\/em><\/strong>I<\/em><\/strong>nternasional<\/em><\/strong>, DPOK<\/em><\/strong>)<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oleh :\u00a0Tania Cahya Utami Dewi Open Government Partnertship (OGP) merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif multilateral baru ini bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama\u00a0multi-stakeholder, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah […]<\/p>\n","protected":false},"author":30,"featured_media":2755,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-2754","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel"],"acf":[],"yoast_head":"\n\n
\n