{"id":299296,"date":"2024-05-15T23:49:03","date_gmt":"2024-05-15T16:49:03","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=299296"},"modified":"2024-05-17T09:25:21","modified_gmt":"2024-05-17T02:25:21","slug":"percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/","title":{"rendered":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk"},"content":{"rendered":"
\"\"

Menko Perekonomian memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15\/04\/2024). (Foto: Humas Setkab\/Rahmat)<\/p><\/div>\n

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai percepatan kewajiban sertifikasi halal, Rabu (15\/05\/2024), di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperluas kewenangan penetapan kehalalan.<\/p>\n

\u201cTadi rapat dengan Bapak\u00a0Presiden\u00a0terkait dengan revisi PP 39 Tahun 2021 yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diatur beberapa perubahannya. Dan, salah satu adalah perluasan kewenangan kehalalan produk, tidak hanya oleh MUI pusat tetapi juga MUI provinsi, MUI kabupaten\/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan oleh Komite Fatwa Produk Halal,\u201d ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan persnya usai mengikuti ratas.<\/p>\n

Airlangga menambahkan, dalam perubahan juga akan ditambahkan lingkup inspeksi terhadap tempat lainnya untuk pemotongan hewan\/unggas selain rumah potong hewan (RPH). Selain itu juga akan dilakukan sinkronisasi peraturan di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan peraturan di Kementerian Agama (Kemenag), penetapan kehalalan produk dilakukan berdasarkan standar fatwa halal yang ditetapkan oleh pemerintah, serta pembentukan Komite Fatwa Halal yang terdiri atas unsur akademisi dan ulama yang ditetapkan oleh Menteri Agama.<\/p>\n

\u201cSelama ini diatur dalam PP 39, [peraturan] Kementan bahwa RPH itu hanya dilakukan, ayam hanya dipotong di RPH, tetapi ditambahkan di sini tempat lainnya untuk pemotongan hewan dan unggas, artinya di pasar basah dia bisa dipotong,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Menko Perekonomian mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 Tahun 2021 kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Namun, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal belum mencapai target dan masih banyak produk usaha mikro dan kecil (UMK) yang belum tersertifikasi.<\/p>\n

Penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 2019 untuk semua jenis produk per 15 Mei 2024 baru mencapai 4.418.343 produk, atau 44,18 persen dari target 10 juta produk. Adapun total jumlah UMK yang ada di tanah air mencapai sekitar 28 juta unit usaha.<\/p>\n

\u201cBapak Presiden memutuskan bahwa untuk UMKM makanan minuman dan yang lain, itu pemberlakuannya diundur tidak 2024 tetapi 2026. Itu disamakan dengan obat tradisional, herbal dan yang lain, kemudian juga produk kimia, kosmetik juga 2026, kemudian aksesoris, kemudian barang\u00a0gunaan\u00a0rumah tangga, kemudian berbagai alat kesehatan, dan juga terkait dengan hal yang lain itu yang berlakunya 2026. Jadi khusus UMKM, itu digeser ke 2026,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Airlangga menambahkan, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil penyembelihan, dan jasa penyembelihan setelah 17 Oktober 2024 tetap diberlakukan untuk pelaku usaha menengah dan besar, direlaksasi untuk pelaku UMK sampai 17 Oktober 2026, dan direlaksasi untuk produk impor sampai 17 Oktober 2026 berdasarkan\u00a0mutual recognition agreement<\/em> (MRA).<\/p>\n

\u201cTerkait dengan produk dari berbagai negara lain, maka akan diberlakukan setelah negara tersebut menandatangani MRA dengan Indonesia. Tadi dilaporkan oleh Pak Menteri Agama saat sekarang ada 16 negara sudah melakukan MRA, bahkan negara yang sudah melakukan MRA itu diberlakukan karena halalnya disertifikasi di negara asal sehingga barangnya bisa masuk. Tetapi, bagi negara yang belum menandatangani MRA ini belum diberlakukan,\u201d tandasnya. (FID\/UN)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai percepatan kewajiban sertifikasi halal, Rabu (15\/05\/2024), di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk memperluas kewenangan penetapan kehalalan. \u201cTadi rapat dengan Bapak\u00a0Presiden\u00a0terkait dengan revisi PP 39 Tahun 2021 yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":299297,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-299296","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"\nPercepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-05-15T16:49:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-05-17T02:25:21+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2685\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1790\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\"},\"headline\":\"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk\",\"datePublished\":\"2024-05-15T16:49:03+00:00\",\"dateModified\":\"2024-05-17T02:25:21+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/\"},\"wordCount\":482,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/\",\"name\":\"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg\",\"datePublished\":\"2024-05-15T16:49:03+00:00\",\"dateModified\":\"2024-05-17T02:25:21+00:00\",\"description\":\"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg\",\"width\":2685,\"height\":1790,\"caption\":\"Menko Perekonomian memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15\/04\/2024). (Foto: Humas Setkab\/Rahmat)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2024-05-15T16:49:03+00:00","article_modified_time":"2024-05-17T02:25:21+00:00","og_image":[{"width":2685,"height":1790,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8"},"headline":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk","datePublished":"2024-05-15T16:49:03+00:00","dateModified":"2024-05-17T02:25:21+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/"},"wordCount":482,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/","name":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg","datePublished":"2024-05-15T16:49:03+00:00","dateModified":"2024-05-17T02:25:21+00:00","description":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/RapinHalal12.jpg","width":2685,"height":1790,"caption":"Menko Perekonomian memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15\/04\/2024). (Foto: Humas Setkab\/Rahmat)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/percepat-sertifikasi-halal-pemerintah-perluas-kewenangan-penetapan-kehalalan-produk\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Percepat Sertifikasi Halal, Pemerintah Perluas Kewenangan Penetapan Kehalalan Produk"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/299296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=299296"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/299296\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":299318,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/299296\/revisions\/299318"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/299297"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=299296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=299296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=299296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}