![\"\"](\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/20241009-menkopolhukam-768x1024.webp\")
<\/p>\n<\/p>\n
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam Pertemuan <\/span>Asean Political Security Community Council<\/span><\/i> ke-28 menyoroti terjadinya peningkatan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Asia Tenggara, terutama korban TPPO yang dipaksa melakukan penipuan online. Untuk itu, perlu kerja sama komprehensif dalam penanganan dan penindakan TPPO oleh negara-negara ASEAN.<\/span><\/p>\n \u201cASEAN perlu menindaklanjuti dan memberikan perhatian khusus terhadap kesepakatan ASEAN <\/span>Leader\u2019s Declarations on Combating Trafficking in Persons caused by the abused of technology<\/span><\/i>,\u201d tegas Hadi saat memimpin Delegasi Indonesia pada ApSC ke-28 di Vientiane bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada tanggal 8 Oktober 2024.<\/span><\/p>\n Menko Polhukam menekankan apabila TPPO ini tidak ditangani secara serius, alih alih menjadi <\/span>epicentre of growth<\/span><\/i>, kawasan Asia Tenggara bisa menjadi \u201cepicentre of scam\u201d.<\/span><\/p>\n ASEAN telah menyepakati kerja sama penegakan hukum seperti ASEAN Mutual Legal Assistance. Untuk melengkapi upaya pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan secara komprehensif, perlu diselesaikan segera ASEAN <\/span>Extradition Treaty<\/span><\/i>.<\/span><\/p>\n Menko Polhukam, selaku Penanggung Jawab Pilar Komunitas Polkam ASEAN, mengapresiasi ASEAN yang telah berhasil mengimplementasikan hampir 100 persen dari Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025.<\/span><\/p>\n Diharapkan Visi ASEAN 2045 dapat segera dituntaskan agar ASEAN siap menghadapi tantangan masa depan. Disamping itu, Delegasi Indonesia di APSC ke-28 juga menekankan pentingnya setiap pihak terkait menahan diri di Laut China Selatan agar tidak terjadi eskalasi ketegangan yang dapat membawa pada konflik terbuka.<\/span><\/p>\n Penyusunan <\/span>Code of Conduct on South China Sea<\/span><\/i> juga perlu segera difinalisasi sebagai panduan untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan. Keamanan maritim perlu terus diperkuat, termasuk melalui ASEAN <\/span>Maritime Forum<\/span><\/i> (AMF) dan <\/span>Expanded<\/span><\/i> AMF (EAMF).<\/span><\/p>\n Setelah memimpin Delegasi RI pada pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN ke-28, Menko Polhukam akan menjadi Delegasi RI pada KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI K.H. Maruf Amin.<\/span><\/p>\n Pada tahun 2024 ini, Laos merupakan Ketua ASEAN dan menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 serta KTT terkait lainnya. Terdapat 11 KTT termasuk KTT dengan mitra eksternal ASEAN termasuk Kanada, RRT, Jepang, Republik Korea, Australia, India, AS dan PBB. (<\/span>Humas Menko Polhukam\/DNS<\/b>)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dalam Pertemuan Asean Political Security Community Council ke-28 menyoroti terjadinya peningkatan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Asia Tenggara, terutama korban TPPO yang dipaksa melakukan penipuan online. Untuk itu, perlu kerja sama komprehensif dalam penanganan dan penindakan TPPO oleh negara-negara ASEAN. \u201cASEAN perlu […]<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":306857,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[2665,2666],"class_list":["post-306856","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","tag-perdagangan-orang","tag-tppo"],"acf":[],"yoast_head":"\n