{"id":36436,"date":"2015-09-16T20:02:29","date_gmt":"2015-09-16T13:02:29","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=36436"},"modified":"2015-09-16T20:03:29","modified_gmt":"2015-09-16T13:03:29","slug":"penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/","title":{"rendered":"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan"},"content":{"rendered":"
\"Menteri<\/a>

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya<\/p><\/div>\n

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengemukakan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak, termasuk perusahaan (korporasi) yang terkait pembakaran hutan di beberapa wilayah di tanah air, dilakukan secara paralel.<\/p>\n

\u0093Jadi tadi Pak Kapolri sudah menegaskan yang pidana, di kami ada 14 (empat belas) yang kita sedang proses. Kemudian ada yang perdata juga. Di kami itu yang perdata ada 9 (sembilan) gugatan perdata yang kita persiapkan. Kemudian, satu lagi, langkah administratif,\u0094 kata Siti kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas mengenai penanggulangan bencana asap yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16\/9) sore.<\/p>\n

Selain penyelesaian pidana dan perdata, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengemukakan, di dalam Undang-Undang Lingkungan, kemudian diterjemahkan di dalam Peraturan Pemerintah, \u00a0ada 3 (tiga) macam langkah sanksi administrasi. Pertama, paksaan pemerintah yaitu menghentikan kegiatan. Yang kedua, membekukan izin. Yang ketiga, mencabut izin.<\/p>\n

Luas Area\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b><\/p>\n

Dalam kesempatan itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengemukakan, saat ini selai memakai konsep darurat, pihaknya juga menggunakan konsep \u0091siaga darurat\u0092, yang sudah diterapkan sejak Februari lalu. \u0093Jadi beberapa daerah sudah bekerja sebetulnya sejak bulan April. \u0091Siaga darurat\u0092 kemudian \u0091darurat\u0092,\u0094 ujarnya.<\/p>\n

Kemudian untuk instrument, menurut Siti selain hotspot<\/i>, kini pihaknya juga menggunakan instrumen ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara). \u0093Ini dari proses yang kami amati selama menangani Riau, itu korelasinya positif. Jadi pada kondisi ISPU di atas 100 itu biasanya terus kita sudah gerah. Kita beritahu di daerah bahwa ini ada problem, anda harus perhatikan,\u0094 terang Siti.<\/p>\n

Ia menjelaskan, penggunaan instrument ISPU sudah digunakan dalam hubungan dengan Badan Nasional Penanggunglangan Bencana (BNPB). Ia menjelaskan, dipilihnya ISPU, karena ternyata mengandalkan hotspot <\/i>itu, itu lebih baik kita cek lagi dengan ISPU.<\/p>\n

\u0093Kita tidak bisa lengah, bahkan hitungan hari. Apalagi kalau lihat kemarin di Singapura, kenapa dia tidak bisa komplain sama kita, karena memang ISPU-nya juga turun naik. Jadi artinya apa? Artinya memang kita sedang berusaha, begitu,\u0094 papar Siti.<\/p>\n

Adapun menyangkut damage area<\/i>-nya, area yang rusak, menurut Menteri Lingkungan Hidu dan Kehutanan kalau dilihat dari data di lapangan, dari data di posko di lapangan secara langsung, itu di Sumatera hanya tercatat 5.492,82 hektar yang rusak, yang terbakar, yang kebakaran. Di Kalimantan hanya 2.510.<\/p>\n

Tetapi ketika di cross<\/i>, diuji dengan foto satelit, kemudian ground check <\/i>betul apinya, menurut Siti, ternyata memang cukup lumayan berbedanya. Sumatera 52.985 hektar dan Kalimantan 138.008 hektar. \u0093Jadi dari sini, kemudian dicek di lapangan, diuji dengan ground check <\/i>ketahuan ini rusak, kemudian kita buat berita acara, lalu hukum administratifnya keluar,\u0094 terang Siti.<\/p>\n

Menteri juga mengemukakan, pihaknya mempertimbangkan untuk melakukan blacklist<\/i>, sebagaimana saran yang disampaikan Kapolri.\u00a0 \u0093Itu kita mempertimbangkan untuk melakukan blacklist<\/i>. Artinya, seseorang yang melakukan, menyulitkan, atau melakukan kejahatan itu dia tidak mungkin berusaha lagi di bidang yang sama,\u0094 kata Siti. (SLN\/UN\/RAH\/ES)<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengemukakan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak, termasuk perusahaan (korporasi) yang terkait pembakaran hutan di beberapa wilayah di tanah air, dilakukan secara paralel. \u0093Jadi tadi Pak Kapolri sudah menegaskan yang pidana, di kami ada 14 (empat belas) yang kita sedang proses. Kemudian ada yang perdata juga. Di kami itu […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":36437,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-36436","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"\nPenegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengemukakan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak, termasuk perusahaan (korporasi) yang terkait pembakaran hutan di beberapa wilayah di tanah air, dilakukan secara paralel. \u0093Jadi tadi Pak Kapolri sudah menegaskan yang pidana, di kami ada 14 (empat belas) yang kita sedang proses. Kemudian ada yang perdata juga. Di kami itu […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-09-16T13:02:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2015-09-16T13:03:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"2116\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1308\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan\",\"datePublished\":\"2015-09-16T13:02:29+00:00\",\"dateModified\":\"2015-09-16T13:03:29+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/\"},\"wordCount\":462,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/\",\"name\":\"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg\",\"datePublished\":\"2015-09-16T13:02:29+00:00\",\"dateModified\":\"2015-09-16T13:03:29+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg\",\"width\":2116,\"height\":1308,\"caption\":\"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengemukakan, penegakan hukum terhadap pihak-pihak, termasuk perusahaan (korporasi) yang terkait pembakaran hutan di beberapa wilayah di tanah air, dilakukan secara paralel. \u0093Jadi tadi Pak Kapolri sudah menegaskan yang pidana, di kami ada 14 (empat belas) yang kita sedang proses. Kemudian ada yang perdata juga. Di kami itu […]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2015-09-16T13:02:29+00:00","article_modified_time":"2015-09-16T13:03:29+00:00","og_image":[{"width":2116,"height":1308,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan","datePublished":"2015-09-16T13:02:29+00:00","dateModified":"2015-09-16T13:03:29+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/"},"wordCount":462,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/","name":"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg","datePublished":"2015-09-16T13:02:29+00:00","dateModified":"2015-09-16T13:03:29+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/09\/Siti_Nurbaja_2.jpg","width":2116,"height":1308,"caption":"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/penegakan-hukum-dilakukan-paralel-sanksi-pencabutan-ijin-menanti-perusahaan-pembakar-hutan\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Penegakan Hukum Dilakukan Paralel, Sanksi Pencabutan Ijin Menanti Perusahaan Pembakar Hutan"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/36436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=36436"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/36436\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36441,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/36436\/revisions\/36441"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/36437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=36436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=36436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=36436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}