{"id":42578,"date":"2015-12-04T20:13:27","date_gmt":"2015-12-04T13:13:27","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=42578"},"modified":"2015-12-07T08:05:46","modified_gmt":"2015-12-07T01:05:46","slug":"paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/","title":{"rendered":"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_42579\" style=\"width: 240px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-42579\" class=\" wp-image-42579 \" style=\"margin: 5px;\" alt=\"Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan ketujuh, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4\/12) malam\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1-300x178.jpg\" width=\"230\" height=\"200\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-42579\" class=\"wp-caption-text\">Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan ketujuh, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4\/12) malam (Foto: Setkab\/Deni)<\/p><\/div>\n<p>Pada Paket Kebijakan ketujuh yang diumumkan pada Jumat (4\/12) malam, Pemerintah akan memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya.<\/p>\n<p>Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemberian fasilitas keringanan pembayaran PPh Pasal 21 untuk industri padat karya itu berlaku selama jangka waktu dua tahun, dan setelahnya akan dievaluasi perlu tidaknya diperpanjang. Fasilitas ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.<\/p>\n<p>\u0093Kira-kira lebih rincinya adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini,\u0094 kata Darmin kepada wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4\/12) malam.<!--more--><\/p>\n<p>Darmin menyebutkan, persyaratan bagi perusahaan padat karya itu yang dapat mengajukan keringatan PPH pasal 21 itu adalah yang menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5000 orang, kemudian menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan, pada pasal 21 itu. \u0093Jadi harus ada <i>list<\/i>&#8211; nya juga,\u0094 jelas Darmin.<\/p>\n<p>Keringanan pembayaran PPh Pasal 21, lanjut Darmin, juga diberikan pada perusahaan yang hasil produksinya diekspor minimal 50 persen berdasarkan hasil produksi pada tahun sebelumnya.<\/p>\n<p>Selanjutnya keringanan diberikan untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta. \u0093Ini gaji karyawannya ini, jadi jangan yang tinggi-tinggi yang mendapat fasilitas, yang bawah aja ya, sampai dengan Rp 50 juta,\u0094 ujar Darmin seraya menyebutkan, pemanfaatan fasilitas subsidi PPh tidak berbarengan atau diberikan setelah ada fasilitas lainnya yang dia dapat yang bersangkutan dengan pajak.<\/p>\n<p>Masih terkait perusahaan padat karya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, adanya perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu.<\/p>\n<p>\u0093Fasilitasnya itu <i>tax allow<\/i><i>ance, apa tax allow<\/i><i>ance-<\/i>nya? Yang pertama kalau investasi seratus dia hanya diperhitungkan dalam perhitungan pajak 95. Ada fasilitas 5% selama 6 tahun. Kemudian ada pengurangan dividen yang dibayarkan sebagai pajak, sebagai subjek pajak luar negeri itu diturunkan pajaknya 20% menjadi 10%,\u0094 kata Darmin.<\/p>\n<p>Denga perubahan ini, maka \u00a0industri yang memenuhi persyaratan tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di seluruh provinsi tanpa pengecualian.<\/p>\n<p>\u0093Masih ada satu lagi, ditambahkan lagi dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada, industri pakaian jadi dan tekstil. Selanjutnya, industri pakaian jadi dari kulit. Nah kelima bidang industri menjadi industri baru yang merupakan industri padat karya. Semuanya untuk bisa memperoleh fasilitas <i>tax allowance<\/i><i>,\u0094\u00a0 <\/i>lanjut Darmin<i>.<\/i> <b>(FID\/DNS\/ES)<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pada Paket Kebijakan ketujuh yang diumumkan pada Jumat (4\/12) malam, Pemerintah akan memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemberian fasilitas keringanan pembayaran PPh Pasal 21 untuk industri padat karya itu berlaku selama jangka waktu dua tahun, dan setelahnya akan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":42579,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-42578","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pada Paket Kebijakan ketujuh yang diumumkan pada Jumat (4\/12) malam, Pemerintah akan memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemberian fasilitas keringanan pembayaran PPh Pasal 21 untuk industri padat karya itu berlaku selama jangka waktu dua tahun, dan setelahnya akan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-12-04T13:13:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2015-12-07T01:05:46+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"3668\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"2186\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor\",\"datePublished\":\"2015-12-04T13:13:27+00:00\",\"dateModified\":\"2015-12-07T01:05:46+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/\"},\"wordCount\":390,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/\",\"name\":\"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg\",\"datePublished\":\"2015-12-04T13:13:27+00:00\",\"dateModified\":\"2015-12-07T01:05:46+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg\",\"width\":3668,\"height\":2186,\"caption\":\"Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan ketujuh, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4\/12) malam\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Pada Paket Kebijakan ketujuh yang diumumkan pada Jumat (4\/12) malam, Pemerintah akan memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemberian fasilitas keringanan pembayaran PPh Pasal 21 untuk industri padat karya itu berlaku selama jangka waktu dua tahun, dan setelahnya akan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2015-12-04T13:13:27+00:00","article_modified_time":"2015-12-07T01:05:46+00:00","og_image":[{"width":3668,"height":2186,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor","datePublished":"2015-12-04T13:13:27+00:00","dateModified":"2015-12-07T01:05:46+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/"},"wordCount":390,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/","name":"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg","datePublished":"2015-12-04T13:13:27+00:00","dateModified":"2015-12-07T01:05:46+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Menko-Darmin-1.jpg","width":3668,"height":2186,"caption":"Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan ketujuh, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4\/12) malam"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/paket-kebijakan-ke-7-pemerintah-beri-keringanan-pajak-perusahaan-padat-karya-dan-ekspor\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Paket Kebijakan Ke-7, Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/42578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=42578"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/42578\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42619,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/42578\/revisions\/42619"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/42579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=42578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=42578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=42578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}