{"id":47398,"date":"2016-02-19T14:25:00","date_gmt":"2016-02-19T07:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=47398"},"modified":"2016-02-19T15:03:52","modified_gmt":"2016-02-19T08:03:52","slug":"mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/","title":{"rendered":"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_47425\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-47425\" class=\"size-medium wp-image-47425\" alt=\"Menko Bidang Polhukam menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (19\/2). (Humas\/Rahmat)\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-300x198.jpg\" width=\"300\" height=\"198\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-300x198.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-697x460.jpg 697w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-348x230.jpg 348w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-768x507.jpg 768w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-1024x676.jpg 1024w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-600x396.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1-150x99.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg 1500w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-47425\" class=\"wp-caption-text\">Menko Bidang Polhukam menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (19\/2). (Humas\/Rahmat)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah setuju revisi hanya untuk penguatan dengan 4 usulan perubahan. usulan tersebut yaitu pembentukan dewan pengawas, penerbitan SP3, pengangkatan penyelidik dan penyidik serta terkait penyadapan.<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">&#8220;Sebenarnya begini aja lah, kalau lari dari empat yang kami usulkan itu. Presiden tidak akan, posisinya tidak,&#8221; ujar Luhut pada wartawan usai menerima kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AS-ASEAN, Jumat (19\/2) pagi.\u00a0 <!--more--><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Luhut menjawab pertanyaan wartawan tentang Surat Presiden (Surpres) terkait persetujuan Presiden atas 4 undang-undang yang akan direvisi, diantaranya UU KPK, UU <em>Tax Amnesty<\/em>, dan UU Terorisme. &#8220;Kami kan, Presiden sudah mengirimkan, jadi sudah ada di sana empat,&#8221; ucap Menko Bidang Polhukam pada wartawan.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Berkaitan dengan berbagai penolakan yang ada, Luhut kembali menegaskan bahwa posisi pemerintah adalah untuk memperkuat KPK. Selanjutnya, Luhut menjelaskan mengenai usulan dewan pengawas, dewan pengawas ditunjuk langsung oleh Presiden untuk melihat jika ada hal-hal yang harusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Bagaimana dengan penolakan dari pimpinan KPK atas revisi UU KPK ini? &#8220;Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia hanya bisa melaksanakan,&#8221; jawab Luhut.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Mengenai tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus izin terlebih dahulu, Luhut menegaskan itu tidak ada. \u0093Tidak ada itu, penyadapan itu semua prosesnya, saya ulangi, proses penyadapan itu seluruhnya berada di pimpinan KPK tidak ada intervensi yang lain,\u0094 tegasnya.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><b>Tentang Papua<\/b><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Berkaitan dengan beberapa ancaman dari gerakan separatis yang ingin Papua merdeka dari Indonesia, Menko Bidang Polhukam mengataka hal tersebut tidak lebih dari ancaman.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u0093Orang bilang mau internasionalisasi, apa yang mau di internasionalisasi? Kemarin yang ada di Wamena itu mereka berharap supaya ada tindakan represif dari pemerintah dari aparat keamanan, tidak kita diamkan saja. Karena presiden ada di Amerika. Kita turunkan dan kita periksa orang-orangnya. Ya kelompok-kelompok itu ingin menunjukkan eksistensi saja,\u0094 kata Luhut lagi.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">Luhut mengatakan bahwa\u00a0hal tersebut dikarenakan 60% pemimpin di Papua meninggalkan tempatnya sehingga manajemnnya buruk. Menko Bidang Polhukam juga menambahkan saat ini pemerintah daerah sudah mau untuk memperbaiki manajemennya, hanya sikap pemerintah pusat untuk lebih tegas.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u0093Salah pemerintah itu dimana? Jadi <em>management<\/em>-nya itu yang tidak baik. Jadi sekarang ini yang coba kita dorong baik-baik supaya jalan, pejabat-pejabat itu kita minta jangan terlalu banyak keluar dari Papua,\u0094 kata Menko Bidang Polhukam.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Selama sepuluh tahun terakhir, Luhut mengatakan Rp52 triliun dana otonomi khusus untuk Papua dan Rp15 Triliun sudah diberikan kepada Papua Barat. Dengan demikian, Luhut juga menjelaskan bahwa salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah keadilan.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u0093Masalahnya itu di keadilan, nah sekarang keadilan yang ada itu dana yang kita gelontorkan ke sana lebih banyak dari dana yang diklaim diberikan oleh Freeport ke Indonesia, jauh lebih banyak. Presiden sendiri perhatiannya luar biasa. Jadi tidak usah terlalu aneh-aneh lah,\u0094 ungkap Luhut pada wartawan.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Menanggapi apakah diperlukan revisi otonomi khusus terkait hal tersebut, Luhut menegaskan jika itu tidak diperlukan. Menko Bidang Polhukam mengatakan bahwa hal tersebut karena otonomi khusus belum dilaksanakan sepenuhnya dan di Indonesia hanya di Papua dan Papua Barat yang kepala daerahnya harus warga asli Papua.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div dir=\"ltr\" style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u0093Itu kebablasan saya dulu tidak mau, tapi kita hormati itu. Ini kita sebagai bangsa tidak boleh, tidak boleh ditawar-tawar, ada koridor bermain yang kita tidak boleh kebablasan,\u0094 pungkas Menko Bidang Polhukam akhiri jawaban kepada wartawan. (<strong>FID\/EN<\/strong>)<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah setuju revisi hanya untuk penguatan dengan 4 usulan perubahan. usulan tersebut yaitu pembentukan dewan pengawas, penerbitan SP3, pengangkatan penyelidik dan penyidik serta terkait penyadapan. &#8220;Sebenarnya begini aja lah, kalau lari dari empat yang kami usulkan itu. Presiden tidak akan, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":47425,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-47398","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah setuju revisi hanya untuk penguatan dengan 4 usulan perubahan. usulan tersebut yaitu pembentukan dewan pengawas, penerbitan SP3, pengangkatan penyelidik dan penyidik serta terkait penyadapan. &#8220;Sebenarnya begini aja lah, kalau lari dari empat yang kami usulkan itu. Presiden tidak akan, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-02-19T07:25:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-02-19T08:03:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"990\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\"},\"headline\":\"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK\",\"datePublished\":\"2016-02-19T07:25:00+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-19T08:03:52+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/\"},\"wordCount\":564,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/\",\"name\":\"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg\",\"datePublished\":\"2016-02-19T07:25:00+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-19T08:03:52+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg\",\"width\":1500,\"height\":990,\"caption\":\"Menko Bidang Polhukam menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (19\/2). (Humas\/Rahmat)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan terkait revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah setuju revisi hanya untuk penguatan dengan 4 usulan perubahan. usulan tersebut yaitu pembentukan dewan pengawas, penerbitan SP3, pengangkatan penyelidik dan penyidik serta terkait penyadapan. &#8220;Sebenarnya begini aja lah, kalau lari dari empat yang kami usulkan itu. Presiden tidak akan, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2016-02-19T07:25:00+00:00","article_modified_time":"2016-02-19T08:03:52+00:00","og_image":[{"width":1500,"height":990,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01"},"headline":"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK","datePublished":"2016-02-19T07:25:00+00:00","dateModified":"2016-02-19T08:03:52+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/"},"wordCount":564,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/","name":"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg","datePublished":"2016-02-19T07:25:00+00:00","dateModified":"2016-02-19T08:03:52+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Luhut1.jpg","width":1500,"height":990,"caption":"Menko Bidang Polhukam menjawab pertanyaan wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta (19\/2). (Humas\/Rahmat)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/mengenai-revisi-uu-kpk-menko-polhukam-posisi-pemerintah-untuk-perkuat-kpk\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Mengenai Revisi UU KPK, Menko Polhukam: Posisi Pemerintah Untuk Perkuat KPK"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/47398","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=47398"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/47398\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47440,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/47398\/revisions\/47440"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/47425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=47398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=47398"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=47398"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}