{"id":47681,"date":"2016-02-24T14:24:52","date_gmt":"2016-02-24T07:24:52","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=47681"},"modified":"2016-02-26T10:10:54","modified_gmt":"2016-02-26T03:10:54","slug":"terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/","title":{"rendered":"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-47715 alignright\" alt=\"Pencucian Uang\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang-300x200.jpg\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang-300x200.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang-345x230.jpg 345w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang-150x100.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan\/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam PP itu disebutkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK \u00a0berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan\/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan: a. mengelola data dan informasi; dan\/atau; b. menerima laporan dari profesi tertentu.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri atas: a. Daftar pencarian orang; b. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara; c. Data dan informasi terkait profil pengguna jasa; d. Data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan\/atau <i>settlement <\/i>di industri jasa keuangan; e. Data dan informasi yang berkaitan dengan <i>potitically exposed persons<\/i>; f. Data dan informasi kependudukan; g. Data dan informasi di bidang administrasi bidang hukum; h. Data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia; i. Data dan informasi di bidang pertanahan; j. Data dan informasi bidang perpajakan; dan k. Data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud, Kepala ppATK mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan\/atau lembaga swasta. Permintaan sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat: a. alasan permintaan; b. jenis data dan informasi yang dimintakan; dan c. jangka waktu pemenuhan permintaan data dan informasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Pimpinan Instansi Pemerintah dan\/atau lembaga swasta wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh Kepala PPATK sebagaimana dimaksud,\u0094 bunyi Pasal\u00a0 5 PP tersebut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ditegaskan dalam PP ini, bahwa penyampaian data dan informasi oleh Instansi pemerintah dan\/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adapun penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara: a. elektronik; dan\/ atau b. nonelektronik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyampaian secara nonelektronik sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Kepala PPATK yang disertai dengan: a. data dan informasi yang telah dimuat dalam <i>compact disc, universal serial bus<\/i>, atau media penyimpan lainnya yang terenkripsi; dan\/atau b. data dan informasi yang telah dibuat dalam dokumen hasil cetak (<i>hard copy<\/i>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi pemerintah dan\/atau lembaga swasta. Dan atas hal itu, pimpinan Instansi Pemerintah dan\/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Pimpinan Instansi Pemerintah dan\/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud wajib merahasiakan permintaan data dan informasi oleh PPATK,\u0094 bunyi Pasal 10 PP Nomor 2 Tahun 2016 itu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">PPATK sendiri, menurut PP ini, \u00a0wajib merahasiakan data dan informasi yang diterima dari Instansi Pemerintah dan\/atau lembaga swasta, kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,\u0094 bunyi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2016 itu. <b>(Pusdatin\/ES)<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan\/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":47715,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-47681","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan\/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-02-24T07:24:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-02-26T03:10:54+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\"},\"headline\":\"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang\",\"datePublished\":\"2016-02-24T07:24:52+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-26T03:10:54+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/\"},\"wordCount\":527,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/\",\"name\":\"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg\",\"datePublished\":\"2016-02-24T07:24:52+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-26T03:10:54+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg\",\"width\":600,\"height\":400},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan\/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2016-02-24T07:24:52+00:00","article_modified_time":"2016-02-26T03:10:54+00:00","og_image":[{"width":600,"height":400,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01"},"headline":"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang","datePublished":"2016-02-24T07:24:52+00:00","dateModified":"2016-02-26T03:10:54+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/"},"wordCount":527,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/","name":"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg","datePublished":"2016-02-24T07:24:52+00:00","dateModified":"2016-02-26T03:10:54+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/Pencucian-Uang.jpg","width":600,"height":400},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terbit-pp-instansi-pemerintahswasta-wajib-beri-informasi-tindak-pidana-pencucian-uang\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Terbit PP, Instansi Pemerintah\/Swasta Wajib Beri Informasi Tindak Pidana Pencucian Uang"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/47681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=47681"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/47681\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":89745,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/47681\/revisions\/89745"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/47715"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=47681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=47681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=47681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}