{"id":89930,"date":"2016-04-06T17:12:19","date_gmt":"2016-04-06T10:12:19","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=89930"},"modified":"2016-04-06T17:28:09","modified_gmt":"2016-04-06T10:28:09","slug":"reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/","title":{"rendered":"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda"},"content":{"rendered":"
\"Seskab<\/a>

Seskab Pramono Anung<\/p><\/div>\n

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan penjelasan terkait simpang siur perizinan reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta, menyusul penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi di Jakarta.<\/p>\n

Menurut Seskab, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995. Dalam Pasal 4 Keppres itu disebutkan, pasal 4, wewenang dan tanggungjawab reklamasi pantura berada pada Gubernur DKI.<\/p>\n

\u0093Seperti yang saya sampaikan pada awal, reklamasi itu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah pusat boleh mendelegasikan kepada pemerintah daerah (Pemda),\u0094 kata Pramono di ruang kerjanya di Gedung III lantai 2 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (6\/4) sore.<\/p>\n

Pramono menunjuk contoh yang sederhana tentang permasalah reklamasi yang masih belum terselesaikan di Bali, dimana izin reklamasi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat.<\/p>\n

Berkaitan reklamasi pantura Jakarta, Seskab menjelaskan pada tahun 1995 itu kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta, tetapi kemudian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2008 kewenangan itu dicabut.<\/p>\n

\u0093Yang dicabut apa? Yang dicabut adalah hal yang mengatur tata ruang. Tetapi kewenangan terhadap reklamasinya sendiri masih ada, masih diberikan. Nah, kemudian keluarlah Perpres Nomor 122 tahun 2012,\u0094 jelas Pramono.<\/p>\n

Dalam Pasal 16 Perpres Nomor 122 tahun 2012, lanjut Seskab, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi dan kegiatan reklamasi pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah.<\/p>\n

\u0093Kalau membaca ini maka, pasal 16 tersebut reklamasi pantura Jakarta bukan merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi ada hal yang berkaitan dengan KLHS, yaitu Kajian Lingkngan Hidup Strategis,\u0094 jelas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.<\/p>\n

Seskab menjelaskan, KLHS diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dimana dalam pasal 15 disebutkan UU, pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS.<\/p>\n

Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai mana dimaksud, lanjut Seskab, adalah dalam menyusun dan evaluasi: \u00a0a. Rencana tata ruang \u00a0tata wilayah RTRW beserta rencana rincian rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional provinsi dan kabupaten kota; b. \u00a0kebijakan perencanaan dan atau program berpotensi menimbulkan dampak dan atau lingkungan hidup.<\/p>\n

\u0093Nah yang diatur di sini adalah RTRW, jadi rencana tata ruang wilayah provinsi, sedangkan reklamasi yang kemarin sudah pada tahap pelaksanaannya,\u0094 jelas Seskab.<\/p>\n

Lebih lanjut, Seskab menjelaskan, dalam Pasal 69 Perpres Nomor 54 tahun 2008 diatur mengenai peraturan zonasi untuk kawasan pantura Jakarta. Ia menyampaikan, sepanjang tata ruang wilayah dan atau rencanan rinci tata ruang berikut zonasi belum ditetapkan, digunakan rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang. \u0093Artinya reklamasi jakarta juga bukan merupakan daerah yang masuk dalam zonasi,\u0094 terang Seskab kepada wartawan.<\/p>\n

Hal lain yang menjadi masalah adalah berkaitan pada konstribusi pengembang yang tidak diatur dalam Perpres. Inilah yang menurut Seskab menjadi persoalan.<\/p>\n

\u0093Mau 30 persen, mau 20 persen, mau 15 persen mau 5 persen, itu diatur dalam Perda. Perdanya yang\u00a0 belum ada, maka kemarin yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika Perda yang mengatur itu yang melibatkan DPRD provinsi,\u0094 ungkap Pramono.<\/p>\n

Untuk itu, lanjut Seskab dari penjelasan tersebut, memang Gubernur DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi pantura Jakarta, karena pemerintah pusat telah memberikan delegasi kepada pemerintah DKI Jakarta.<\/p>\n

Seskab juga menyampaikan, reklamasi pantura Jakarta tidak memerlukan izin Menteri Kelautan dan Perikanan karena bukan tiga hal tadi, di antaranya tidak memerlukan KLHS karena tahapannya bukan lagi tahapan RTRW provinsi tetapi sudah pelaksanaan. Kemudian, reklamasi Jakarta juga tidak memerlukan zonasi<\/p>\n

\u0093Nah sumber permasalahan dari reklamasi Jakarta ini adalah persoalan kontribusi pengembang. Memang itu tidak diatur dalam Perpres tadi. Harusnya itu diatur dalam perda. Jadi ini persoalan yang sebenarnya,\u0094 terang Seskab.<\/p>\n

Namun, berkaitan pelaksanaan di lapangan, Seskab mengatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ada benarnya karena masuk dalam wilayah yang overlapping.<\/em> \u00a0\u0093Maka supaya ini tidak menjadi persoalan dikemudian hari, lebih baik pemerintah daerah Jakarta dan Menteri Kelautan dan Perikanan duduk bersama dan dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memetakan secara keseluruhan. Karena kalau dilihat di lapangan pasti (bisa) pelaksanaannya apakah 100% sama dengan yang saya jelaskan tadi (dan) ada kemungkinan berbeda,\u0094 tutur Seskab.<\/p>\n

(FID\/JAY\/ES)<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan penjelasan terkait simpang siur perizinan reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta, menyusul penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi di Jakarta. Menurut Seskab, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995. Dalam Pasal 4 Keppres itu disebutkan, pasal 4, […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":89931,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-89930","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"\nReklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan penjelasan terkait simpang siur perizinan reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta, menyusul penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi di Jakarta. Menurut Seskab, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995. Dalam Pasal 4 Keppres itu disebutkan, pasal 4, […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-04-06T10:12:19+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-04-06T10:28:09+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"4224\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"2944\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda\",\"datePublished\":\"2016-04-06T10:12:19+00:00\",\"dateModified\":\"2016-04-06T10:28:09+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/\"},\"wordCount\":644,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/\",\"name\":\"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg\",\"datePublished\":\"2016-04-06T10:12:19+00:00\",\"dateModified\":\"2016-04-06T10:28:09+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg\",\"width\":4224,\"height\":2944,\"caption\":\"Seskab Pramono Anung\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan penjelasan terkait simpang siur perizinan reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta, menyusul penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi di Jakarta. Menurut Seskab, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995. Dalam Pasal 4 Keppres itu disebutkan, pasal 4, […]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2016-04-06T10:12:19+00:00","article_modified_time":"2016-04-06T10:28:09+00:00","og_image":[{"width":4224,"height":2944,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda","datePublished":"2016-04-06T10:12:19+00:00","dateModified":"2016-04-06T10:28:09+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/"},"wordCount":644,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/","name":"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg","datePublished":"2016-04-06T10:12:19+00:00","dateModified":"2016-04-06T10:28:09+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Pak-Pram.jpg","width":4224,"height":2944,"caption":"Seskab Pramono Anung"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/reklamasi-pantai-jakarta-seskab-wewenang-pemerintah-pusat-boleh-didelegasikan-ke-pemda\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab: Wewenang Pemerintah Pusat, Boleh Didelegasikan ke Pemda"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/89930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=89930"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/89930\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":89935,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/89930\/revisions\/89935"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/89931"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=89930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=89930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=89930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}