{"id":96910,"date":"2016-08-09T14:23:28","date_gmt":"2016-08-09T07:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=96910"},"modified":"2016-10-03T13:41:16","modified_gmt":"2016-10-03T06:41:16","slug":"ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/","title":{"rendered":"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_96912\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg\" rel=\"attachment wp-att-96912\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-96912\" class=\"size-medium wp-image-96912\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri-300x195.jpg\" alt=\"Mendagri dan KPU menyampaikan keterangan kepada pers di Kantor Presiden, Jakarta (9\/8). (Foto: Humas\/Jay)\" width=\"300\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri-300x195.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri-150x98.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri-768x500.jpg 768w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri-1024x667.jpg 1024w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri-600x391.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-96912\" class=\"wp-caption-text\">Mendagri dan KPU menyampaikan keterangan kepada pers di Kantor Presiden, Jakarta (9\/8). (Foto: Humas\/Jay)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih memproses peraturan mengenai kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk mengenai perlu tidaknya pejabat kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) mengambil cuti saat masih kampanye.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua KPU Juri Ardiantoro mengaku bahwa proses penyelesaian Peraturan KPU (PKPU) mengenai kampanye itu termasuk konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang membuat Undang-Undang. \u0093Nanti kita tunggu saja formulasinya,\u0094 kata Juri kepada wartawan usai bersama komisioner KPU lainnya menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9\/8) siang.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diakui Ketua KPU itu, pada pengaturan yang lama, pengaturan pilkada yang lama, kepala daerah atau petahana itu mengambil cuti pada saat dia melaksanakan kampanye. Dia akan mengambil cuti pada saat dia turun ke lapangan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara\u00a0pada pengaturan kampanye untuk pilkada 2017, lanjut Juri, sekarang ada Undang-Undang baru, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan bagaimana konsekuensi dari pengaturan mengenai hal tersebut, itu yang sedang disusun KPU dan Pemerintah yang telah mengesahkan UU bersama DPR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Pak Menteri sudah berulang kali menyampaikan mengenai tafsir dari ketentuan mengenai kampanye bagi petahana. Ya nanti Pak Menteri bilang,\u0094 pungkasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Serahkan ke KPU<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan, kalau petahana mencalonkan kembali, tidak cuti dengan alasan dia mau konsentrasi mengelola pemerintahannya. Itu sah-sah saja.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tapi Mendagri mempertanyakan, bagaimana kalau selama masa kampanye, dia tidak kampanye, tapi dia meresmikan proyek, mempersiapkan proyek-proyek pembangunan pada hari-hari kampanye. Apakah itu tidak masuk kategori kampanye?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Ini adalah Undang-Undang dan nanti tergantung bagaimana KPU, kami tidak ikut campur biarlah KPU nanti menafsirkan sendiri, menjabarkan keputusan Undang-Undang,\u0094 tegas Tjahjo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mendagri mengambil contoh saat Pilkada Gubernur Sulawesi Tengah, dimana gubernur petahana hanya cuti pada saat dia kampanye. Setelah dia tidak kampanye, ya dia kembali lagi memimpin daerah. \u0093Saya pikir itu saja,\u0094 ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>T<\/em><em>api nggak ada kewajiban harus cuti gitu enggak ada ya Pak? \u0093<\/em>Undang-Undang mengatakan begitu sih, nanti bagaimana KPU menjelaskan dengan peraturan KPU. Siang ini, KPU akan konsultasi dengan DPR Komisi II, salah satunya tentunya bagaimana membuat jalan yang terbaik bahwa setiap keputusan KPU saya yakin tidak menyimpang dari Undang-Undang, saya yakin. Tetapi juga mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada,\u0094 terang Tjahjo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mendagri meyakini, KPU akan menjelaskan secara detil. Sama juga tadi diberikan kewenangan calon independen. Sekarang yang baru muncul yang lolos Aceh tiga sedang diverifikasi, Gorontalo satu, tapi delapan calon independen DKI gagal semua. Banten juga muncul lima calon sedang diverifikasi. Jadi tinggal muncul calon independen dari Aceh tiga, Gorontalo satu, kemudian Banten empat, DKI delapan gagal semua.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Ya sudah&#8230; itu kan Undang-Undang sudah memberikan kesempatan peluang. Saya kira itu saja,\u0094 kata Tjahjo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Targetnya kapan soal peraturan ketentuan kepala daerah cuti petahana, Pak Juri? \u0093Y<\/em>a, kita&#8230; hari ini kita menyampaikan atau ingin mempresentasikan lima peraturan KPU, lima rancangan peraturan KPU ke DPR dan Pemerintah. Tapi dari lima itu belum menyangkut peraturan KPU tentang kampanye,\u0094 kata Tjahjo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jadi mengenai cuti petahana itu, lanjut Mendagri, akan di atur dalam peraturan kampanye. \u0093Jadi\u00a0 hari ini akan kami masukkan draf peraturan KPU nya, paling lambat minggu ini akan kami masukkan draf Peraturan KPU nya tentang Kampanye, dan kita menunggu respon dari Pemerintah dan DPR untuk membahas peraturan itu,\u0094 tegas Tjahjo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengenai draf KPU sendiri, menurut Mendagri, masih sama dengan apa yang diatur Undang-Undang, Cuma teknisnya seperti apa, nanti kita lihat keputusan akhirnya,\u0094 pungkas Mendagri. <strong>(DNA\/ES)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih memproses peraturan mengenai kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk mengenai perlu tidaknya pejabat kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) mengambil cuti saat masih kampanye. Ketua KPU Juri Ardiantoro mengaku bahwa proses penyelesaian Peraturan KPU (PKPU) mengenai kampanye itu termasuk konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":96912,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-96910","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih memproses peraturan mengenai kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk mengenai perlu tidaknya pejabat kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) mengambil cuti saat masih kampanye. Ketua KPU Juri Ardiantoro mengaku bahwa proses penyelesaian Peraturan KPU (PKPU) mengenai kampanye itu termasuk konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-08-09T07:23:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-10-03T06:41:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"5408\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"3520\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\"},\"headline\":\"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada\",\"datePublished\":\"2016-08-09T07:23:28+00:00\",\"dateModified\":\"2016-10-03T06:41:16+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/\"},\"wordCount\":567,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/\",\"name\":\"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg\",\"datePublished\":\"2016-08-09T07:23:28+00:00\",\"dateModified\":\"2016-10-03T06:41:16+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg\",\"width\":5408,\"height\":3520,\"caption\":\"Mendagri dan KPU menyampaikan keterangan kepada pers di Kantor Presiden, Jakarta (9\/8). (Foto: Humas\/Jay)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih memproses peraturan mengenai kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk mengenai perlu tidaknya pejabat kepala daerah yang sedang menjabat (petahana) mengambil cuti saat masih kampanye. Ketua KPU Juri Ardiantoro mengaku bahwa proses penyelesaian Peraturan KPU (PKPU) mengenai kampanye itu termasuk konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2016-08-09T07:23:28+00:00","article_modified_time":"2016-10-03T06:41:16+00:00","og_image":[{"width":5408,"height":3520,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01"},"headline":"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada","datePublished":"2016-08-09T07:23:28+00:00","dateModified":"2016-10-03T06:41:16+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/"},"wordCount":567,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/","name":"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg","datePublished":"2016-08-09T07:23:28+00:00","dateModified":"2016-10-03T06:41:16+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/KPU-Mendagri.jpg","width":5408,"height":3520,"caption":"Mendagri dan KPU menyampaikan keterangan kepada pers di Kantor Presiden, Jakarta (9\/8). (Foto: Humas\/Jay)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/ini-kata-kpu-dan-mendagri-soal-perlu-tidaknya-petahana-cuti-kampanye-pilkada\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ini Kata KPU dan Mendagri Soal Perlu Tidaknya Petahana Cuti Kampanye Pilkada"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/da311fca3f88df6ee138f0159fcc6c01","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/79f392d60e763a917dedac5d6fa75a1b3ac69334b9d6980bb8800f774c4d744c?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/edinur\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/96910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=96910"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/96910\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":100101,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/96910\/revisions\/100101"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/96912"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=96910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=96910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=96910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}