{"id":98214,"date":"2016-08-30T09:42:16","date_gmt":"2016-08-30T02:42:16","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=98214"},"modified":"2016-08-30T09:42:16","modified_gmt":"2016-08-30T02:42:16","slug":"dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/","title":{"rendered":"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg\" rel=\"attachment wp-att-98215\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-98215 alignleft\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b-300x166.jpg\" alt=\"pajak-130925b\" width=\"300\" height=\"166\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b-300x166.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b-150x83.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b-600x333.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg 673w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepadaWajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady pada 29 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11\/PJ\/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.<\/p>\n<p>Dalam Peraturan Pajak itu ditegaskan, bahwa Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) berhak mendapatkan Pengampunan Pajak atau <em>Tax Amnesty<\/em>.<!--more--><\/p>\n<p>\u0093Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak,\u0094 bunyi Pasal 1 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak itu.<\/p>\n<p>Sebagaimana diketahui berdasarkan <strong>Peraturan Menteri Keuangan (PMK): Nomor 101\/PMK.010\/2016 <\/strong>adalah Rp 54 juta\/tahun\u00a0 untuk Wajib Pajak dengan status tidak kawin (TK\/0). Untuk Wajib Pajak dengan status kawin tanpa tanggungan\/anak (K\/0) nilai PTKPnya adalah Rp 58,5 juta\/tahun, dan Wajib Pajak dengan status kawin dengan dua tanggungan\/dua anak (K\/2) nilai PTKPnya Rp 67,5 juta.<\/p>\n<p>Dalam Peraturan Dirjen Pajak juga disebutkan, Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan tidak mempunyai penghasilan dari Indoensia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri, dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.<\/p>\n<p>Menurut Peraturan Dirjen Pajak ini, harta warisan bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila: a. Diterima ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP; atau b. Harta warisa sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.<\/p>\n<p>Adapun harta hibahan bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila: a. Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP; atau harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.<\/p>\n<p>Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, menurut Peraturan Dirjen Pajak ini, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh)\u00a0 atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.<\/p>\n<p>Sedangkan terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan PPh atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek PPh dan belum dilaporkan dalam SPT PPh, menurut Peraturan Dirjen Pajak, berlaku ketentuan sbb: a. dalam hal SPT PPh telah disampaikan, Wajib\u00a0Pajak dapat melakukan pembetulan SPT PPh; atau b. Dalam hal SPT PPh belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan harta tersebut dalam SPT PPh.<\/p>\n<p>\u0093Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan harta dan\/atau i nformasi yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT PPh, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan,\u0094 bunyi Pasal 3 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak itu.<\/p>\n<p>\u0093Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,\u0094 bunyi Pasal 6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-11\/PJ\/2016 yang ditetapkan pada 29 Agustus 2016 itu. <strong>(Ditjen Pajak\/ES)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepadaWajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady pada 29 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11\/PJ\/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":98215,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-98214","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepadaWajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady pada 29 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11\/PJ\/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-08-30T02:42:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"673\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"373\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092\",\"datePublished\":\"2016-08-30T02:42:16+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/\"},\"wordCount\":481,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/\",\"name\":\"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg\",\"datePublished\":\"2016-08-30T02:42:16+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg\",\"width\":673,\"height\":373},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepadaWajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteady pada 29 Agustus 2016 telah menandatangani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11\/PJ\/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2016-08-30T02:42:16+00:00","og_image":[{"width":673,"height":373,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092","datePublished":"2016-08-30T02:42:16+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/"},"wordCount":481,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/","name":"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092 - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg","datePublished":"2016-08-30T02:42:16+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/pajak-130925b.jpg","width":673,"height":373},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/dirjen-pajak-pensiunan-petani-penghasilan-di-bawah-ptkp-tidak-perlu-ikut-tax-amnesty\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Dirjen Pajak: Pensiunan, Petani, Penghasilan Di bawah PTKP Tidak Perlu Ikut \u0091Tax Amnesty\u0092"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/98214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=98214"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/98214\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98216,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/98214\/revisions\/98216"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/98215"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=98214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=98214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=98214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}