{"id":3563,"date":"2013-02-16T13:54:17","date_gmt":"2013-02-16T13:54:17","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3-2\/"},"modified":"2013-02-16T13:54:17","modified_gmt":"2013-02-16T13:54:17","slug":"pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/","title":{"rendered":"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3)"},"content":{"rendered":"

BAB I<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

PENDAHULUAN<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
A.<\/strong><\/td>\nLatar Belakang<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Di Indonesia pemahaman birokrasi lebih sering dikenal dengan istilah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata kepemerintahan yang baik (good governance<\/em>). Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, maka efektivitas birokrasi harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ukurannya antara lain adalah seberapa tinggi tingkat pelayanan kepada masyarakat \u00a0baik di bidang kesehatan maupun pendidikan dan lainnya (Gaspersz:203).<\/p>\n

Mengingat strategisnya kedudukan birokrasi, maka perlu untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, profesionalisme dan kemampuan birokrasi. Salah satu upaya dimaksud adalah dengan melakukan reformasi.<\/p>\n

Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Dari pengertian tersebut, aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari\u00a0change, improvement<\/em>, atau\u00a0modernization<\/em>.<\/p>\n

Dari pengertian ini, maka ruang lingkup reformasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being<\/em>). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.<\/p>\n

Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip-prinsip\u00a0clean government<\/em>\u00a0dan\u00a0good governance<\/em>\u00a0yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil – hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan\u00a0quick wins<\/em>.<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n1.<\/strong><\/td>\nQuick Wins<\/em><\/strong>\u00a0Reformasi Birokrasi<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Quick wins<\/em>\u00a0adalah sesuatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit dalam waktu yang kurang dari 12 bulan.\u00a0\u00a0Quick wins<\/em>\u00a0 bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif untuk selanjutnya melakukan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat itu merupakan inti dari suatu program besar tersebut. Quick win untuk setiap kementerian\/lembaga dan pemerintah daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa\u00a0organization quick wins<\/em>,\u00a0regulation quick wins<\/em>, atau\u00a0human resource quick wins<\/em>.Melalui\u00a0quick wins<\/em>\u00a0atau disebut juga\u00a0low hanging fruit<\/em>\u00a0diharapkan didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan\u00a0quick wins<\/em>\u00a0adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian\/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n2.<\/strong><\/td>\nProduk Utama Pelayanan Sekretariat Kabinet<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Menurut ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Pasal 2 Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.\u00a0 Selanjutnya dalam Pasal 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2010 dan Pasal 3 Perseskab Nomor 1 Tahun 2011, disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n1.<\/td>\nPenyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n2.<\/td>\nPerumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n3.<\/td>\nPenyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n4.<\/td>\nPemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n5.<\/td>\nPenyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri oleh Presiden dan\/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n6.<\/td>\nPenyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan, dan protokoler yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n7.<\/td>\nPenyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n8.<\/td>\nPenyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara\/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n9.<\/td>\nPengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n10.<\/td>\nPengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n11.<\/td>\nKoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pemberian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n12.<\/td>\nPenyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n13.<\/td>\nPengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dari 13 (tiga belas) fungsi di atas selanjutnya ditetapkan menjadi 10 (sepuluh) pelayanan, yaitu:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n1.<\/td>\nPerumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n2.<\/td>\nPenyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n3.<\/td>\nPemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n4.<\/td>\nPelayanan penyampaian, publikasi, dan diseminasi hasil Sidang Kabinet rapat\/pertemuan yang dipimpin\/dihadiri Presiden\/Wakil Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n5.<\/td>\nPenyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan, dan protokoler berkaitan dengan kegiatan kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n6.<\/td>\nPenyiapan, penyelenggaraan, dan pengadministrasian di bidang kepegawaian yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n7.<\/td>\nPenyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n8.<\/td>\nPengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n9.<\/td>\nKoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n10.<\/td>\nPengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sejalan dengan kebijakan Sekretariat Kabinet melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet \u00a0Tahun 2011 menyelenggarakan survey untuk mengindentifikasi produk utama pelayanan Sekretariat Kabinet dan apa harapan para pemangku kepentingan (stakeholders<\/em>) dalam pelayanan produk utama Sekretariat Kabinet. Survey yang dilaksanakan bulan Juli 2011 tersebut, menyatakan bahwa dari 10 (sepuluh) pelayanan Sekretariat Kabinet responden telah memilih 3 (tiga) produk utama pelayanan Sekretariat Kabinet, yaitu:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n1.<\/td>\nPelayanan penyampaian, publikasi, dan diseminasi hasil Sidang Kabinet rapat\/pertemuan yang dipimpin\/dihadiri Presiden\/Wakil Presiden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n2.<\/td>\nPenyiapan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n3.<\/td>\nPenyiapan, penyelenggaraan, dan pengadministrasian di bidang kepegawaian yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n3.<\/strong><\/td>\nPenetapan Program\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0Sekretariat Kabinet<\/strong>
\n<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Berdasarkan hasil survey tersebut maka ketiga produk utama tersebut dijadikan fokus program percepatan (quick wins<\/em>) dengan memperbaiki sistem mekanisme kerja serta kualitas produk utama pelayanan Sekretariat Kabinet sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (stakeholders<\/em>) Sekretariat Kabinet.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Penunjukan program percepatan (quick wins<\/em>) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3\/RB Tahun 2011, yakni meliputi:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n1.<\/td>\nProgram peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n2.<\/td>\nProgram peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai negeri sipil golongan IV\/c ke atas yang menjadi kewenangan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n3.<\/td>\nProgram peningkatan pelayanan hasil Sidang Kabinet dan\/atau rapat\/pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri Presiden\/Wakil Presiden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Untuk kelancaran pengelolaan\u00a0quick wins<\/em>\u00a0di Sekretariat Kabinet dengan Kepseskab Nomor 1\/RB Tahun 2012 \u00a0dibentuk pula Tim Pengelola\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. \u00a0Tim Pengelola\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan\u00a0quick wins<\/em>, memonitor perkembangan dan mengevaluasi kendala pelaksanaan\u00a0quick wins<\/em>, memberikan saran dan masukan atas permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan\u00a0quick wins<\/em>\u00a0di lingkungan Sekretariat Kabinet kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet untuk mendapat putusan penyelesaian, dan melaporkan hasil pelaksanaan\u00a0quick wins<\/em>\u00a0kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Pengelola\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0\u00a0menyusun rencana kerja memperbaiki sistem mekanisme kerja serta kualitas produk utama pelayanan Sekretariat Kabinet yang meliputi:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n1.<\/td>\nPenyusunan Standar Pelayanan di Bidang Perundang-undangan, Standar Pelayanan Bidang Kepangkatan dan Pensiun PNS, dan Standar Pelayanan Bidang Persidangan Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n2.<\/td>\nPerbaikan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU);<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n3.<\/td>\nPerbaikan Anjungan Layanan Mandiri (ALM);<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n4.<\/td>\nPengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n5.<\/td>\nPerbaikan tata cara penyusunan bahan wicara Sidang Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n6.<\/td>\nPerbaikan tata cara penyusunan transkripsi Sidang Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n7.<\/td>\nPerbaikan tata cara penyusunan risalah Sidang Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n8.<\/td>\nPerbaikan tata cara penyusunan Arahan dan Petunjuk Presiden (APP), dan;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n9.<\/td>\nPerbaikan tampilan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB).<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
B.<\/strong><\/td>\nDasar Hukum<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n1.<\/td>\nPeraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n2.<\/td>\nPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang\u00a0Road Map<\/em>\u00a0Raformasi Birokrasi 2010-2014;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n3.<\/td>\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan\u00a0Quick Wins<\/em>;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n4.<\/td>\nPeraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n5.<\/td>\nPeraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1\/RB Tahun 2011 tentang\u00a0Road Map<\/em>\u00a0Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n6.<\/td>\nPeraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3\/RB Tahun 2011 tentang Program Percepatan (Quick Wins<\/em>) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n7.<\/td>\nKeputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1\/RB Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengelola Percepatan (Quick Wins<\/em>) Reformasi Birokrasi Tahun 2012 Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
C.<\/strong><\/td>\nTujuan dan Sasaran<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n1.<\/td>\nTujuan<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nTujuan dari Program Percepatan (Quick Wins<\/em>) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet adalah untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (core business<\/em>) Sekretariat Kabinet, sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (stakeholders)<\/em>\u00a0Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n2.<\/td>\nSasaran<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n1.<\/td>\nTerwujudnya peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n2.<\/td>\nTerwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pemerintahan serta kepangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai negeri sipil golongan IV\/c ke atas yang menjadi kewenangan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n3.<\/td>\nTerwujudnya peningkatan pelayanan hasil Sidang Kabinet dan\/atau rapat\/pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri Presiden\/Wakil Presiden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
D.<\/strong><\/td>\nRuang\u00a0 Lingkup<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nPelaksanaan Program Percepatan (Quick Wins<\/em>) Reformasi Birokrasi \u00a0di lingkungan Sekretariat Kabinet dilakukan terhadap pelayanan di bidang Peraturan Perundang-undangan, bidang Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS, dan bidang Persidangan Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
E.<\/strong><\/td>\nSistematika Penulisan\u00a0<\/strong>Laporan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nSistematika penulisan laporan\u00a0\u00a0<\/em>ini adalah sebagai berikut :<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\n\n\n\n\n\n
Bab I<\/td>\n:<\/td>\nMenguraikan mengenai latar belakang pelaksanaan program percepatan (quick wins<\/em>) reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet.\u00a0 Selanjutnya bab ini menguraikan mengenai dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta ruang lingkup dan sistematika penulisan laporan.<\/td>\n<\/tr>\n
Bab II<\/td>\n:<\/td>\nMenggambarkan pelaksanaan program percepatan (Quick Wins<\/em>) reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet\u00a0 dari Bulan Agustus 2011 sampai dengan Juli 2012<\/td>\n<\/tr>\n
Bab III<\/td>\n:<\/td>\nBab penutup ini merupakan bab terakhir yang menggambarkan kesimpulan dan saran.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

\u00a0BAB II<\/strong><\/p>\n

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS<\/em>)<\/strong><\/p>\n

REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
A.<\/strong><\/td>\nProgram\u00a0<\/strong>Peningkatan Kualitas Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Program peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh tiga Deputi yaitu Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Program peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka pelayanan penyiapan persetujuan prakarasa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden dilakukan oleh tiga Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan (PUU), yaitu Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,\u00a0 Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Perekonomian, dan Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n1.<\/strong><\/td>\nTugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ketentuan Pasal 3 huruf c Perpres Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Pasal 3 huruf c Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU \u00a0berdasarkan Pasal\u00a0 56, Pasal 124, dan Pasal 188 Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\na.<\/td>\nPenyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nb.<\/td>\nPenyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nc.<\/td>\nPenyiapan analisis pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nd.<\/td>\nPenyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\ne.<\/td>\nPenyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nf.<\/td>\nPemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\ng.<\/td>\nFungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden (untuk selanjutnya disebut RPerpres, RKeppres, dan RInpres) ketiga Asdep Bidang Perancangan PUU tersebut mengacu pada:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\na.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nb.<\/td>\nPeraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan R. Perpres, R. Keppres, dan R. Inpres;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nc.<\/td>\nSurat Menteri Sekretaris Negara Nomor B.257\/M.Sesneg\/D-4.03.2010 tanggal 30 Maret 2010, kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Para Pimpinan LPNK hal penyusunan RUU, RPerpu, RPerpres, RKeppres, RInpres yang intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian\/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin prakarsa Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nd.<\/td>\nSurat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE. 8\/Seskab\/I\/2012 tanggal 5 Januari 2012, kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara RI hal percepatan proses penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang intinya setiap pengusulan RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang akan diajukan ke Presiden agar dibahas dan disepakati bersama oleh para Menteri dan Kepala LPNK dalam koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator, Sekretaris Kabinet tidak akan melakukan rapat-rapat koordinasi\/harmonisasi apabila menemukan permasalahan substansi atau teknis namun akan mengembalikan kepada Menteri Koordinator dan\/atau Menteri terkait untuk dibahas dan diperbaiki. Pada kesempatan pertama, Menteri Koordinator menyampaikan RPerpres, RKeppres dan RInpres kepada Presiden.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n2.<\/strong><\/td>\nLangkah Kerja Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nLangkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut sebagai berikut:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\na.<\/td>\nRPerpres, RKeppres dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan Kementerian\/LPNK atau pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet atau Presiden, secara hierarkis diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nb.<\/td>\nStaf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan dan hasilnya disampaikan\/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nc.<\/td>\nDalam hal laporan\/hasil penelitian\/analisis menyatakan terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan:<\/p>\n
    \n
  1. Koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan\/persetujuan;<\/li>\n
  2. Penyampian laporan lebih lanjut tentang pokok-pokok masalah kepada pimpinan.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nd.<\/td>\nRPerpres, RKeppres dan RInpres yang tidak lagi mengandung permasalah disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan kepada Pimpinan guna mendapatkan persetujuan\/penetapan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\ne.<\/td>\nNaskah RPerpres, RKeppres dan RInpres yang telah mendapat persetujuan\/penetapan Presiden dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian LPNK, Gubernur, dan Bupati\/Walikota, serta Lembaga terkait lainnya, antara lain Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n3.<\/strong><\/td>\nUraian Pelaksanaan Program\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0Bidang Peningkatan Kualitas Proses Penyusunan Peraturan Perundang-udangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Secara lebih rinci pelaksanaan program\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0bidang peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundang-undangan diuraikan sebagai berikut:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\na.<\/strong><\/td>\nPenyusunan Standar Pelayanan Bidang Perundang-undangan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pelayanan bidang perundang-undangan dilaksanakan\u00a0 sesuai Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Deputi Seskab Bidang Hukum Nomor SP.01\/Setkab\/Dep-Hkm\/X\/2009 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Deputi Seskab Bidang Hukum. Peraturan Deputi tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor SP.01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Peraturan Deputi Seskab Bidang Hukum tersebut ada 3 (tiga) Standar Pelayanan yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan bidang\u00a0 perundang-undangan yakni:<\/p>\n
    \n
  1. Standar Pelayanan Penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.<\/li>\n
  2. Standar Pelayanan Penomoran, Pendokumentasian, Pendistribusian, Peminjaman dan Legislasi Peraturan Perundang-undangan.<\/li>\n
  3. Standar Pelayanan Informasi Peraturan Perundang-undangan secara elektronik.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pada tahun 2011 Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet mengidentifikasi bahwa dalam melaksanakan pelayanan di bidang Peraturan Perundang-undangan (PUU) dibutuhkan 7 (tujuh) Standar Pelayanan. \u00a0Mengingat kepastian proses pelayanan berperan penting dalam menentukan hasil dan kualitas pelayanan, maka kegiatan penyesuaian Standar Pelayanan di bidang perundang-undangan perlu disegerakan, dan dengan demikian ditetapkan sebagai bagian dari program\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0Reformasi Birokrasi Bidang Perundang-undangan.Penyusunan draf awal SP Bidang Perundang-undangan dilakukan oleh 3 (tiga) Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan. Dalam rangka menyelaraskan standar pelayanan masing-masing dilakukan pembahasan diantara ke-3 Asisten Deputi Perancangan PUU dalam beberapa kali pertemuan. Namun demikian mengenai substansi draft Rancangan SP tersebut masih terdapat perbedaan pandangan diantaranya, dalam penyusunan draft SP Penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres terdapat dua pandangan berbeda terkait dengan ketentuan mengenai unit pelayanan dan jangka waktu penyelesaian rancangan, sebagai berikut:<\/p>\n
    \n
  1. Standar Pelayanan Penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.<\/li>\n
  2. Standar Pelayanan Penomoran, Pendokumentasian, Pendistribusian, Peminjaman dan Legislasi Peraturan Perundang-undangan.<\/li>\n
  3. Standar Pelayanan Informasi Peraturan Perundang-undangan secara elektronik.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pada tahun 2011 Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet mengidentifikasi bahwa dalam melaksanakan pelayanan di bidang Peraturan Perundang-undangan (PUU) dibutuhkan 7 (tujuh) Standar Pelayanan. \u00a0Mengingat kepastian proses pelayanan berperan penting dalam menentukan hasil dan kualitas pelayanan, maka kegiatan penyesuaian Standar Pelayanan di bidang perundang-undangan perlu disegerakan, dan dengan demikian ditetapkan sebagai bagian dari program\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0Reformasi Birokrasi Bidang Perundang-undangan.Penyusunan draf awal SP Bidang Perundang-undangan dilakukan oleh 3 (tiga) Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan. Dalam rangka menyelaraskan standar pelayanan masing-masing dilakukan pembahasan diantara ke-3 Asisten Deputi Perancangan PUU dalam beberapa kali pertemuan. Namun demikian mengenai substansi draft Rancangan SP tersebut masih terdapat perbedaan pandangan diantaranya, dalam penyusunan draft SP Penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres terdapat dua pandangan berbeda terkait dengan ketentuan mengenai unit pelayanan dan jangka waktu penyelesaian rancangan, sebagai berikut:<\/p>\n

1) Unit Pelayanan<\/p>\n

Inti dari pandangan tersebut adalah untuk menentukan letak pelayanan unit Asisten Deputi bidang substansi dalam proses penyiapan peraturan perundang-undangan.\u00a0 Yang dimaksud dengan Asisten Deputi bidang substansi adalah 9 (sembilan) Asisten Deputi yang berada di bawah Deputi Politik Hukum dan Keamanan, Deputi Perekonomian, dan Deputi Kesejahteraan Rakyat.\u00a0 Sejak terbentuk dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2011, ke sembilan Asisten Deputi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a, Pasal 26 huruf a, Pasal 41 huruf a, Pasal 79 huruf a, Pasal 94 huruf a, Pasal 109 huruf a, Pasal 143 huruf a, Pasal 158 huruf a, dan Pasal 173 huruf a melaksanakan fungsi, \u00a0antara lain, penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik hukum, dan keamanan, bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan rakyat.\u00a0 Fungsi tersebut berimpitan dengan fungsi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan.<\/p>\n

Dalam pandangan alternatif pertama, diatur bahwa penyelesaian rancangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan. Namun, Deputi diberikan kewenangan untuk memberikan arahan kepada Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan untuk secara bersama-sama dengan Asisten Deputi bidang substansi menyelesaikan suatu rancangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres tertentu.<\/p>\n

Sedangkan dalam alternatif kedua, ditegaskan bahwa penyelesaian rancangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditangani oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan atau secara bersama dengan Asisten Deputi bidang substansi berdasarkan arahan Deputi.<\/p>\n

2) Jangka waktu Pelayanan<\/p>\n

Inti dari pandangan ini adalah untuk menentukan jangka waktu pelayanan penyiapan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan beberapa perkembangan yang terjadi sejak terbitnya SP Bidang Perundang-undangan pada bulan Oktober 2009.\u00a0 Perkembangan pertama adalah perubahan proses sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE.8\/Seskab\/I\/2012 tanggal 5 Januari 2012.\u00a0 Hal ini yang hendak diperhatikan adalah perlunya\u00a0benchmarking<\/em>dengan\u00a0 proses serupa yang dilakukan kementerian\/lembaga lain.<\/p>\n

Dalam pandangan alternatif pertama, penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditentukan paling lama 10 hari kerja. Sedangkan dalam \u00a0alternatif \u00a0kedua, penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres paling lama empat hari kerja dengan mengacu pada SP serupa di Kementerian Sekretariat Negara.<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Sehubungan dengan perbedaan pandangan tersebut maka disampaikan surat permintaan Ketua Tim Pengelola\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0RB kepada Deputi Bidang Administrasi agar dilakukan percepatan penyelesaian dan penetapan draf Rancangan SP Peraturan Perundang-undangan.Pada awal bulan April 2012 dilaksanakan Bimbingan Teknik Penyusunan SP oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi bagi perwakilan seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, dibentuk Tim Penyusunan Penyempurnaan Standar Pelayanan\u00a0 di Lingkungan Sekretariat Kabinet berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor Kep-39\/Adm\/IV\/2012\u00a0 tanggal 17 April 2012. Penyusunan draf SP Peraturan Perundang-undangan selanjutnya dilakukan oleh Tim Penyusun.<\/p>\n

Hasil kajian Tim Penyusun menyepakati bahwa untuk pelayanan bidang PUU ternyata setiap Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU memerlukan 7 (tujuh)\u00a0Standard Operational Procedures<\/em>\u00a0(SOP). Dengan demikian keseluruhannya diperlukan 21 buah SOP.<\/p>\n

Ke 21 SOP tersebut telah disusun sebagaimana terlihat dalam\u00a0Tabel.1<\/strong>\u00a0berikut:<\/p>\n

Tabel 1. SOP Peraturan Perundang-undangan<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
No<\/strong><\/td>\n\n

Standard Operational Procedurs<\/em><\/strong>\u00a0(SOP)<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

1.<\/td>\nPenyusunan Analisis atas Persetujuan Prakarsa Penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Polhukam<\/td>\n<\/tr>\n
2.<\/td>\nPenyusunan Analisis atas Persetujuan Prakarsa Penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Perekonomian<\/td>\n<\/tr>\n
3.<\/td>\nPenyusunan Analisis atas Persetujuan Prakarsa Penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Kesra<\/td>\n<\/tr>\n
4.<\/td>\nPenyampaian Persetujuan Prakarsa Penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Polhukam<\/td>\n<\/tr>\n
5.<\/td>\nPenyampaian Persetujuan Prakarsa Penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Perekonomian<\/td>\n<\/tr>\n
6.<\/td>\nPenyampaian Persetujuan Prakarsa Penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Kesra<\/td>\n<\/tr>\n
7.<\/td>\nPenyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Polhukam<\/td>\n<\/tr>\n
8.<\/td>\nPenyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Perekonomian<\/td>\n<\/tr>\n
9.<\/td>\nPenyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Kesra<\/td>\n<\/tr>\n
10.<\/td>\nPenyampaian dan Pendistribusian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Polhukam<\/td>\n<\/tr>\n
11.<\/td>\nPenyampaian dan Pendistribusian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Perekonomian<\/td>\n<\/tr>\n
12.<\/td>\nPenyampaian dan Pendistribusian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Kesra<\/td>\n<\/tr>\n
13.<\/td>\nPenyusunan Pendapat Hukum terhadap Substansi Permasalahan dalam RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Polhukam<\/td>\n<\/tr>\n
14.<\/td>\nPenyusunan Pendapat Hukum terhadap Substansi Permasalahan dalam RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Perekonomian<\/td>\n<\/tr>\n
15.<\/td>\nPenyusunan Pendapat Hukum terhadap Substansi Permasalahan dalam RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Kesra<\/td>\n<\/tr>\n
16.<\/td>\nPenyusunan Analisis atas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Polhukam<\/td>\n<\/tr>\n
17.<\/td>\nPenyusunan Analisis atas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Perekonomian<\/td>\n<\/tr>\n
18.<\/td>\nPenyusunan Analisis atas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Bidang Kesra<\/td>\n<\/tr>\n
19.<\/td>\nPenyusunan dan Penyampaian Analisis atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah (RKPP) dalam bentuk Perundang-undangan (PUU) Bidang Polhukam<\/td>\n<\/tr>\n
20.<\/td>\nPenyusunan dan Penyampaian Analisis atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah (RKPP) dalam bentuk Perundang-undangan (PUU) Bidang Perekonomian<\/td>\n<\/tr>\n
21.<\/td>\nPenyusunan dan Penyampaian Analisis atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah (RKPP) dalam bentuk Perundang-undangan (PUU) Bidang Kesra<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nHasil penyusunan SOP tersebut telah dihimpun oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet untuk disiapkan penetapannya dalam Peraturan Sekretaris Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nb<\/strong><\/td>\nPerbaikan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU)<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\nDatabase<\/em>\u00a0Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU) perlu disempurnakan karena banyak data perundang-undangan yang tidak lengkap. Agar evaluasi kelengkapan database SIPUU lebih komprehensif perlu didukung masukan dari para pengguna SIPUU melalui survey kepuasan pelanggan. Survey kepuasan pengguna SIPUU dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan pelayanan SIPUU.\u00a0 \u00a0\u00a0Hasil survey akan dijadikan masukan dalam rangka perbaikan tampilan data dan\u00a0retrieval<\/em>\u00a0SIPUU. Draft survey disusun 3 (tiga) Asisten Deputi Perancangan PUU bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).Metodologi yang dilakukan dalam kegiatan survey ini adalah dengan melakukan penyebaran\u00a0questioner<\/em>\u00a0yang diunggah di\u00a0website<\/em>\u00a0Sekretariat Kabinetwww.setkab.go.id<\/a>. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei s.d Juni 2012.Questioner\u00a0<\/em>(lampiran 3.a<\/strong>) terdiri dari pertanyaan tertutup\/pilihan dan \u00a0pertanyaan terbuka. Pertanyaan pilihan tersebut meliputi kelengkapan SIPUU dalam memuat peraturan perundang-undangan, kecepatan SIPUU dalam menyediakan peraturan perundang-undangan yang terbaru, kemudahan mekanisme pencarian peraturan perundang-undangan dalam SIPUU, masalah ketika mengunduh dokumen peraturan perundang-undangan dari SIPUU, dan perlu atau tidak menyertakan abstraksi setiap peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam SIPUU. Sedangkan pertanyaan terbuka disediakan untuk menampung saran\/masukan bagi perbaikan SIPUU yang hendak disampaikan responden.<\/p>\n

Data hasil survey diambil per tanggal 11 Juni 2012 pukul 11.15 WIB dan hasil pengolahan data survey tersebut menyatakan bahwa lebih dari setengah responden berpendapat bahwa pelayanan informasi yang terdapat pada SIPUU sudah sesuai dengan harapan pengguna SIPUU dengan penjelasan sebagai berikut:<\/p>\n

    \n
  1. 58% berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam SIPUU sudah lengkap;<\/li>\n
  2. 56% berpendapat bahwa SIPUU cepat menyediakan peraturan perundang-undangan yang terbaru;<\/li>\n
  3. 70% berpendapat bahwa mekanisme pencarian peraturan perundang-undangan dalam SIPUU cukup mudah; dan<\/li>\n
  4. 65% berpendapat bahwa dalam hal mengunduh dokumen peraturan perundang-undangan dari SIPUU tidak mengalami masalah.<\/li>\n<\/ol>\n

    Data di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berpendapat positif terhadap kelengkapan dan kemutakhiran data serta dalam mengakses data berjumlah antara 56%-70% atau rata-rata 61,5%. \u00a0Artinya, meskipun sebagian besar responden merasa puas terhadap layanan SIPUU, jumlah pengguna SIPUU yang belum sepenuhnya puas masih cukup besar yakni 38,5%. Dengan demikian masih terbuka ruang yang cukup besar untuk perbaikan layanan SIPUU guna meningkatkan kepuasan para\u00a0user<\/em>.<\/p>\n

    Data hasil survey juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap layanan SIPUU perlu diperbaiki.\u00a0 Secara spesifik sebanyak 64% responden menyarankan setiap peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam SIPUU perlu dilengkapi dengan abstraksi. Sedangkan, 199 responden memberikan masukan\/saran mengenai berbagai hal lain yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas SIPUU.<\/p>\n

    Menindaklanjuti masukan\/saran hasil survey tersebut ketiga Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan dan Kepala Pusat Data dan Informasi menyusun rencana perbaikan tampilan data dan\u00a0retrieval<\/em>\u00a0SIPUU dan menyepakati beberapa upaya perbaikan tampilan data dan\u00a0retrieval<\/em>\u00a0SIPUU. Disepakati, bahwa sebagian kegiatan perbaikan dapat dilakukan dalam jangka waktu singkat, sedang sebagian kegiatan lainnya membutuhkan persiapan yang lebih panjang terkait dengan proses pengambilan keputusan maupun ketersediaan SDM dan anggaran pembiayaannya. \u00a0Berdasarkan kesepakatan tersebut maka kegiatan perbaikan yang dapat segera dilakukan ditetapkan sebagai bagian dari program\u00a0Quick Wins<\/em>.<\/p>\n

    Perbaikan SIPUU yang dihasilkan adalah sebagai berikut:<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n1)<\/td>\nPenyeragaman format otentifikasi naskah PUU<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\nOtentifikasi adalah pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk menyatakan bahwa sebuah salinan dokumen PUU telah disalin sesuai dengan aslinya.\u00a0 Naskah asli PUU disimpan sebagai dokumen negara, dalam SIPUU yang dimuat adalah salinannya.\u00a0 Oleh karena itu naskah PUU yang dimuat dalam SIPUU perlu mencantumkan otentifikasi pada halaman terakhirnya.Selama ini ditemukan bahwa cara pencantuman tanda tangan otentifikasi di SIPUU berbeda-beda.\u00a0 Perbedaan tersebut menimbulkan keraguan bagi pengguna salinan naskah tersebut atas keaslian naskah yang bersangkutan dan dengan demikian, atas kebenaran isinya.\u00a0 Untuk itu diperlukan penyeragaman format otentifikasi. \u00a0Penyeragaman tersebut dilakukan dengan pencantuman \u0093ttd\u0094 pada naskah teks peraturan perundang-undangan dan lampirannya yang dimuat dalam SIPUU (kecuali pengesahan perjanjian\/ratifikasi). format tersebut mulai diterapkan bagi PUU yang terbit tanggal 1 Juli 2012 dan sesudahnya.<\/p>\n

Data otentifikasi yang telah diperbaiki antara tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 \u00a0adalah sebagaimana tergambar dalam\u00a0Tabel 2<\/strong>. \u00a0berikut:<\/p>\n

Tabel. 2 \u00a0\u00a0 Data otentifikasi yang telah diperbaiki antara tanggal 1 Juli 2012 s\/d\u00a0 31 Juli 2012<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

No<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Jenis<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Jumlah s\/d 31 Juli 2012<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Nomor PUU<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

1.<\/td>\nPeraturan Presiden<\/td>\nenam<\/td>\nPerpres Nomor 65, 66,67,68,69,70 Tahun 2012<\/td>\n<\/tr>\n
2.<\/td>\nKeputusan Presiden<\/td>\nsatu<\/td>\nKeppres Nomor 22 Tahun 2012<\/td>\n<\/tr>\n
3.<\/td>\nInstruksi Presiden<\/td>\nsatu<\/td>\nInpres Nomor 7 Tahun 2012<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n2)<\/td>\nPenyeragaman penyampaian\u00a0softcopy<\/em>\u00a0naskahBeberapa keluhan terhadap isi SIPUU adalah mengenai \u00a0format naskah dalam SIPUU yang berubah dari format naskah aslinya, bahkan sebagian formatnya menjadi tidak tertata.\u00a0 Juga muncul keluhan bahwa kolom abstraksi yang tersedia tidak ada isinya.\u00a0 Pengguna juga berharap dapat terbantu dengan pemutakhiran informasi mengenai status suatu peraturan perundang-undangan, apakah telah diubah atau bahkan sudah dicabut.<\/p>\n

Pembenahan untuk mengatasi hal itu dilakukan mulai dari menyepakati kembali jenis informasi yang dimuat dalam SIPUU, format naskah PUU dan prosedur penyampaiannya.<\/p>\n

Disepakati bahwa penyampaian\u00a0softcopy<\/em>\u00a0naskah peraturan perundang-undangan kepada Pusdatin dilakukan melalui alamat email\u00a0setkabpuu@gmail.com\u00a0dalam bentuk\u00a0format doc<\/em>\u00a0(bukan RTF atau PDF) dan dilengkapi dengan abstraksi (berupa uraian singkat mengenai maksud tujuan PUU) serta status PUU. Prosedur tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 2012.<\/p>\n

Hasil perbaikan abstraksi PUU adalah sebagaimana tergambar dalam\u00a0Gambar 1<\/strong>. berikut:<\/p>\n

Gambar 1 Contoh SIPUU Abstraksi PUU<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Hasil pemutahiran status PUU adalah sebagaimana terlihat dalam\u00a0Gambar 2.<\/strong>berikut:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Gambar 2. Contoh Pemutahiran Status PUU<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n3)<\/td>\nPeningkatan kapasitas\u00a0bandwith<\/em>Pengguna mengeluhkan respons SIPUU yang kadang-kadang lamban.\u00a0 Dari hasil pengamatan Pusdatin, ini terutama terjadi pada puncak kesibukan jam kerja.\u00a0 Untuk itu, Pusdatin menambah jaringan untuk mempermudah mengakses data dalam SIPUU, dengan melakukan peningkatan kapasitas\u00a0bandwidth<\/em>\u00a0dari 20 GB menjadi 30 GB<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n4)<\/td>\nKoreksi naskah PUU yang tidak lengkap atau salahBeberapa naskah peraturan perundang-undangan tidak dimuat lengkap, misalnya tidak dilengkapi naskah lampiran, atau naskah yang dimuat berbeda dengan judul dalam daftar SIPUU, atau bahkan terjadi\u00a0typing eror<\/em>\u00a0yang menganggu makna substansi aturan.\u00a0 Untuk mengkoreksi naskah yang demikian dan mencegah berulangnya kesalahan yang sama, maka disepakati, ke depan, dalam rangka pemuatan peraturan baru perlu dipertimbangkan membentuk\u00a0quality control system<\/em>yang lebih baik.\u00a0 Sedangkan untuk naskah yang saat ini telah dimuat dalam SIPUU perlu diperbaiki secara bertahap.<\/p>\n

Untuk koreksi tahap pertama, ketiga Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan\u00a0 melakukan ricek dan perbaikan data SIPUU baik teks peraturan perundang-undangan maupun lampirannya yang terbit dalam periode tanggal 24 Mei 2011 s.d 1 Juli 2012. Tanggal 24 Mei 2012 dipilih dengan pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut Asdep Perancangan PUU mulai berfungsi efektif dengan dilantiknya para Asdep yang bersangkutan berdasarkan struktur baru organisasi Sekretariat Kabinet yang diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

Pusdatin melakukan perbaikan data peraturan perundang-undangan sesuai koreksi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan.<\/p>\n

Data PUU yang terbit antara tanggal 24 Mei 2011 s\/d 31 Juli 2012 dan telah dikoreksi adalah sebagaimana terlihat dalam\u00a0Tabel 3<\/strong>. berikut:<\/p>\n

Tabel 3. \u00a0\u00a0 Data yang telah dikoreksi terbit antara tanggal
\n<\/strong>24 Mei 2011 s\/d 31 Juli 2012<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

No<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Jenis<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

\n

Jumlah<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

1.<\/td>\nPeraturan Presiden<\/td>\n\n

134<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

2.<\/td>\nKeputusan Presiden<\/td>\n\n

46<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

3.<\/td>\nInstruksi Presiden<\/td>\n\n

14<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Total<\/p>\n<\/td>\n

\n

194<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
B.<\/strong><\/td>\nProgram Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi\u00a0<\/strong>Kepangkatan\u00a0<\/strong>d<\/strong>an Pensiun<\/strong>\u00a0PNS Yang Menjadi Kewenangan Presiden<\/strong>Program bidang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pensiun PNS Golongan IV\/c ke atas yang menjadi kewenangan Presiden dilaksanakan oleh Biro Administrasi Aparatur, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n1.<\/strong><\/td>\nTugas dan Fungsi Biro Administrasi Aparatur<\/strong>\u00a0<\/strong>Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011, Biro Administrasi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan\/atau pegawai negeri sipil pusat dan daerah, serta penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden atau memerlukan persetujuan Presiden.<\/p>\n

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Administrasi Aparatur menyelenggarakan fungsi:<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n<\/td>\na.<\/td>\npenyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, jabatan pada badan usaha milik negara, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nb.<\/td>\npenyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat pejabat dan\/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nc.<\/td>\npenyelenggaraan dan pengadministrasian pemberhentian dan pensiun pejabat dan\/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nd.<\/td>\npenyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden;<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\ne.<\/td>\npenyelenggaraan koordinasi dengan lembaga\/instansi\/ unit\/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Aparatur; dan<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nf.<\/td>\npelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nBiro Administrasi Aparatur terdiri dari:<\/p>\n
    \n
  1. Bagian Mutasi Jabatan;<\/li>\n
  2. Bagian Kepangkatan;<\/li>\n
  3. Bagian Pemberhentian dan Pensiun;<\/li>\n
  4. Bagian Administrasi Umum; dan<\/li>\n
  5. Kelompok Jabatan Fungsional<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nTugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Biro Administrasi Aparatur adalah sebagai berikut:<\/p>\n
    \n
  1. Bagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden, penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden.<\/li>\n
  2. Bagian Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kenaikan pangkat, penetapan alih status anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil atau pengangkatan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden.<\/li>\n
  3. Bagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden.<\/li>\n
  4. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan persuratan, penyajian data, reproduksi dan ekspedisi yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil serta administrasi kepegawaian lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden.<\/li>\n<\/ol>\n

    Struktur organisasi Biro Administrasi Aparatur dapat dilihat dalam\u00a0Gambar 3.<\/strong>\u00a0Berikut:<\/p>\n

    Gambar. 3 Struktur Organisasi Biro Administrasi Aparatur<\/strong><\/p>\n

     <\/p>\n

    \"\"<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n2.<\/strong><\/td>\nLangkah Kerja \u00a0Penyiapan dan Pengadministrasian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS<\/strong>
\n<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nPenyelenggaraan dan pengadministrasian kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan\/ atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan rancangan Keputusan Presiden terkait kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun bagi PNS golongan IV\/c ke atas.Langkah kerja penyiapan rancangan Keputusan Presiden tentang kepangkatan, pemberhentian pensiun, adalah sebagai berikut:<\/p>\n
    \n
  1. Adanya data usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah\/Instansi Pengusul. Data usulan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam database kepegawaian, pengolahan data selanjutnya menunggu pertimbangan BKN.<\/li>\n
  2. Apabila pertimbangan teknis BKN telah terbit, namun usulan belum diterima maka usulan tidak dapat diproses lanjut, sehingga Sekretariat Kabinet berkoordinasi dengan BKN dan Instansi Pengusul untuk melengkapi usulannya.<\/li>\n
  3. Melakukan penelitian dan analisis terhadap usulan baik mengenai jabatan maupun kepangkatan dan pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah\/Instansi Pengusul, secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<\/li>\n
  4. Apabila usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah\/Instansi Pengusul tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dilakukan langkah-langkah koordinatif guna penyelesaian dan perbaikannya.<\/li>\n
  5. Apabila berdasarkan penelitian, usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan atau Daerah\/Instansi Pengusul tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau telah memenuhi persyaratan, maka segera disiapkan Rancangan Keputusan Presiden untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.<\/li>\n
  6. Naskah rancangan yang telah mendapatkan penetapan dari Presiden, dibuatkan salinan dan petikan yang selanjutnya disampaikan kepada\u00a0 pejabat yang bersangkutan melalui pimpinan instansi\u00a0 masing-masing.<\/li>\n<\/ol>\n

    Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden dan penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga\/instansi\/unit\/pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet<\/p>\n

    Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut adalah memberikan dukungan penyelesaian penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, pengurusan administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pejabat dan\/atau Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah, serta penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada di tangan atau memerlukan persetujuan Presiden, antara lain penatausahaan persuratan beserta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara, pengiriman dan distrubusi Keputusan Presiden, pengelolaan kearsipan, pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, dan tugas lainnya dalam rangka memberikan dukungan teknis pelaksanaan tugas biro.<\/td>\n<\/tr>\n

<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\u00a03.<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/td>\nUraian\u00a0<\/strong>Pelaksanaan Program\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0Bidang\u00a0<\/strong>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi\u00a0<\/strong>Kepangkatan\u00a0<\/strong>d<\/strong>an Pensiun<\/strong>\u00a0PNS Yang Menjadi Kewenangan Presiden<\/strong>Secara lebih rinci pelaksanaan program\u00a0Quick Wins\u00a0<\/em>bidang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pensiun PNS yang menjadi kewenangan Presiden diuraikan sebagai berikut:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n\u00a0\u00a0<\/strong>a.<\/strong><\/td>\n<\/td>\nPenyusunan Standar Pelayanan\/Standar Operasional Prosedur (SP\/SOP)<\/strong>Berdasarkan buku Standar Pelayanan Unit Kerja\u00a0 di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2009, terdapat 2 Standar Pelayanan pada Biro Administrasi Aparatur, yaitu:<\/p>\n
    \n
  1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Jenjang Utama;<\/li>\n
  2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pangkat Pembina Utama Muda (Golongan Ruang IV\/c) Ke Atas.<\/li>\n<\/ol>\n

    Sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Administrasi Aparatur, dipandang perlu untuk memecah standar pelayanan terkait kenaikan pangkat pemberhentian dan pensiun PNS Gol. IV\/c ke atas menjadi 2 standar pelayanan, sehingga secara keseluruhan jumlah SP menjadi 3 buah, yaitu:<\/p>\n

      \n
    1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dan Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Jenjang Utama.<\/li>\n
    2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pangkat Pembina Utama Muda (Golongan Ruang IV\/c) Ke Atas.<\/li>\n
    3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pangkat Pembina Utama Muda (Golongan Ruang IV\/c) Ke Atas.<\/li>\n<\/ol>\n

      Tim Penyusunan Penyempurnaan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Kabinet telah dibentuk berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor Kep-39\/Adm\/IV\/ 2012 tanggal 17 April 2012.<\/p>\n

      Sesuai dengan arahan hasil rapat intern Tim Penyusunan Penyempurnaan Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabinet, diputuskan untuk dibuatkan juga SOP (Standard Operation<\/em>al<\/em>\u00a0Procedure<\/em>) di masing-masing unit kerja di Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

      Masing-masing unit kerja Eselon III di lingkungan Biro Administrasi Aparatur menyusun SOP yang diperlukan. Seluruhnya, terdapat 41 SOP yang sudah dibuat draftnya, dengan uraian sebagaimana terlihat dalam \u00a0dalam\u00a0Tabel 3<\/strong>. berikut:<\/p>\n

      Tabel 3. Susunan draft SOP pada unit kerja Eselon III<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      \n

      No.<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      Unit kerja<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      Jumlah SOP<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      1.<\/p>\n<\/td>\n

      		Bagian Kepangkatan<\/td>\n\n

      4 SOP<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      2.<\/p>\n<\/td>\n

      		Bagian Pemberhentian dan Pensiun<\/td>\n\n

      5 SOP<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      3.<\/p>\n<\/td>\n

      		Bagian Mutasi Jabatan<\/td>\n\n

      24 SOP<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      \n

      4.<\/p>\n<\/td>\n

      		Bagian Administrasi Umum<\/td>\n\n

      8 SOP<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Dikarenakan banyaknya SOP yang disusun, maka penyusunan SP tidak lagi diutamakan.\u00a0 Pertimbangannya, 2 SP yang ada untuk saat ini masih dapat diberlakukan tanpa perlu memecahnya menjadi 3 SP. Draft 41 SOP tersebut telah diajukan kepada pimpinan untuk penetapannya.<\/td>\n<\/tr>\n

      <\/td>\n<\/td>\nb.<\/strong><\/td>\n<\/td>\nPerbaikan\u00a0<\/strong>Anjungan Layanan Mandiri<\/strong>\u00a0\u00a0(ALM)<\/strong><\/strong>Anjungan Layanan Mandiri (ALM) merupakan media yang terdapat di websitewww.setkab.go.id<\/a>\u00a0yang digunakan untuk memantau proses penyelesaian kenaikan pangkat dan pensiun PNS golongan IV\/c ke atas yang diajukan oleh pejabat Pembina kepegawaian.\u00a0 Melalui ALM ini Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian\/Lembaga\/Daerah dapat mengecek sejauh mana proses penyelesaian usul kenaikan pangkat dan pensiun PNS golongan IV\/c ke atas di Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

      Informasi yang ditampilkan dalam ALM yaitu data pegawai, data perubahan pangkat, data instansi\/lembaga, data BKN, dan data Keppres.\u00a0 Informasi data BKN akan muncul dalam ALM setelah BKN menyampaikan pertimbangan teknis kepada Presiden.\u00a0 Data Keppres ditampilkan setelah RKeppres ditandatangani oleh Presiden.<\/p>\n

      Sebelum dilakukan pengembangan ALM, terlebih dahulu dilakukan survey untuk mendapatkan masukan dan saran dari pengguna ALM. Metodologi survey yang dilakukan adalah pemuatan\u00a0questioner<\/em>\u00a0form<\/em>\u00a0pada halaman ALM situs \u00a0beralamat di www.simpeg.setkab.go.id. \u00a0Kegiatan survey dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Juni 2012. Pengantar survey ALM adalah sebagaimana terlihat dalamGambar<\/strong>\u00a04<\/strong>. berikut:<\/p>\n

      Gambar.4 Pengantar Survey<\/strong>\u00a0ALM<\/strong><\/strong><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Questioner disusun dalam bentuk enam petanyaan tertutup\/pilihan dan satu pertanyaan terbuka.\u00a0 Pertanyaan tertutup dimaksudkan untuk mengetahui perlunya ALM sebagai media informasi, kemudahan mengakses dan mengoperasikan ALM, kelengkapan informasi yang dimuat, kelengkapan petunjuk penggunaan serta kecepatan informasi yang ditampilkan.\u00a0 Sedangkan pertanyaan terbuka dimaksudkan untuk mengundang masukan dan saran bagi perbaikan kualitas ALM.<\/p>\n

      Hasil questioner ditutup pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 15.16 WIB, terdapat 357 responden yang mengisi questioner. Mayoritas responden ALM adalah Pelaksana Bidang Kepegawaian BKD Provinsi\/Kabupaten\/Kota (89%). \u00a0Hasil questioner terlihat dalam\u00a0Gambar 5.<\/strong>\u00a0sebagai berikut:<\/p>\n

      Gambar 5. \u00a0Hasil Questioner ALM<\/strong><\/p>\n

      \"\"
      \nAdapun informasi yang didapat sebagai berikut:<\/p>\n

        \n
      1. ALM masih sangat diperlukan sebagai media informasi perihal kenaikan pangkat dan pensiun PNS golongan IV\/c ke atas, dipilih oleh 100% responden;<\/li>\n
      2. ALM mudah untuk diakses, dipilih oleh 88% responden;<\/li>\n
      3. 19% responden menyatakan kurang puas terhadap kemudahan menggunakan ALM;<\/li>\n
      4. Mengenai kelengkapan informasi yang ditampilkan dalam ALM, 21% responden menyatakan kurang puas;<\/li>\n
      5. 84% responden merasa sangat puas terhadap kelengkapan petunjuk penggunaan ALM;<\/li>\n
      6. Informasi yang ditampilkan dalam ALM cepat, dipilih oleh 85% responden.<\/li>\n<\/ol>\n

        Hasil lengkap survey adalah sebagaimana terlampir dalam\u00a0Lampiran 3b.<\/strong><\/strong><\/p>\n

          \n
        1. Perubahan tampilan ALM agar lebih informatif;<\/li>\n
        2. Melengkapi informasi-informasi yang ditampilkan dalam ALM;<\/li>\n
        3. Sosialisasi kepada pengguna ALM.<\/li>\n<\/ol>\n

          Perbaikan ALM berjalan seiring dengan pengembangan SIMPEG yang dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi.<\/p>\n

          Hasil perbaikan ALM tersebut, sudah disiapkan ALM baru yang:<\/p>\n

            \n
          1. lebih informatif dan simpel dengan menyerdehanakan tampilannya;<\/li>\n
          2. Melengkapi informasinya sesuai dengan informasi yang dibutuhkan olehstakeholders;<\/em><\/li>\n
          3. Dapat diakses oleh setiap PNS golongan IV\/c ke atas dengan menggunakan baik Nomor Induk Pegawai (NIP) lama ataupun NIP baru (NIK nasional).<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      <\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      <\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      <\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      <\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      <\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
      <\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

       <\/p>\n

      Penggunaan ALM yang baru dapat dilakukan setelah migrasi data dari Simpeg lama ke Simpeg yang baru selesai.<\/p>\n

      Tampilan ALM baru yang sudah dapat diakses dengan menggunakan Nomor Induk Kepegawaian yang berlaku nasional (18 digit) adalah sebagaimana terlihat dalam\u00a0Gambar 6<\/strong>berikut:<\/p>\n

      Gambar 6. Tampilan ALM yang bisa diakses dengan NIP baru<\/strong><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Sosialisasi ALM dilakukan dengan memberikan demo pengoperasian ALM secara langsung kepada para pelaksana kepegawaian Kementerian\/Lembaga\/Daerah yang hadir dalam rangka menyampaikan usul kenaikan pangkat dan pensiun PNS Gol. IV\/c ke atas ke Sekretariat Kabinet, dan dengan menempatkan satu unit ALM dalam bentuk monitor layar sentuh berukuran besar di lobby gedung Sekretariat Kabinet lantai I.<\/p>\n

      c. \u00a0\u00a0 Pengembangan\u00a0<\/strong>Sistem<\/strong>\u00a0Informasi<\/strong>\u00a0Kepegawaian<\/strong>\u00a0(SIMPEG)<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

      Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) PNS Golongan IV\/c ke atas adalah sistem informasi yang mengelola administrasi kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun PNS Golongan IV\/c ke atas. Sistem ini dikembangkan sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. \u00a0SIMPEG dibangun guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian dan administrasi kenaikan pangkat dan pension PNS golongan IV\/c ke atas.\u00a0 Output yang dihasilkan oleh SIMPEG adalah:<\/p>\n

      1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Data\/informasi PNS golongan IV\/c ke atas yang diajukan kenaikan pangkat dan pensiun;<\/p>\n

      2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Data\/informasi surat pertimbangan teknis BKN tentang kenaikan pangkat dan pensiun PNS golongan IV\/c ke atas;<\/p>\n

      3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Data\/informasi yang dibutuhkan PNS dan pejabat pengelola kepegawaian pusat dan daerah dalam memantau sejauh mana proses penyelesaian:<\/p>\n

      a)\u00a0\u00a0\u00a0 Administrasi kenaikan pangkat dan pensiun PNS golongan IV\/c ke atas;<\/p>\n

      b)\u00a0\u00a0\u00a0 RKeppres tentang kenaikan pangkat dan pensiun PNS golongan IV\/c ke atas,<\/p>\n

      melalui website\u00a0www.setkab.go.id<\/a>.<\/p>\n

      Dalam rangka penyempurnaan sistem ini, maka pada tahun 2012 dibentuk Tim Penyempurnaan Penyajian Data Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, Pensiun Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang IV\/c Ke Atas dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor KEP.35\/ADM\/IV\/2012, KEP.36\/ADM\/IV\/2012, dan KEP.37\/ADM\/IV\/2012, tanggal 2 April 2012. Tim bertugas melakukan:<\/p>\n

      1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 perubahan Tampilan Anjungan Layanan mandiri agar lebih lengkap dan lebih informatif; dan<\/p>\n

      2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 penyederhanaan proses pengelolaan data agar pemutakhiran data dapat dilakukan dengan lebih cepat.<\/p>\n

      Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam Pengembangan SIMPEG adalah sebagai berikut:<\/p>\n

      1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 melakukan identikasi kebutuhan ulang dan melakukan perbaikan bisnis proses pengolahan data mulai dari mengumpulkan data, menginput\u00a0<\/em>data sampai dengan penyajian data agar menjadi lebih efisien;<\/p>\n

      2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 melakukan pengembangan sistem agar lebih mudah dalam melakukan\u00a0updating<\/em>\/pemutahiran data dan tidak memakan waktu yang terlalu lama;<\/p>\n

      3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 perbaikan terhadap tampilan ALM agar lebih informatif dan simpel dengan menyerdehanakan tampilan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh\u00a0stakeholders,\u00a0<\/em>\u00a0baik dengan menggunkan NIP lama maupun NIP baru; dan<\/p>\n

      4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 melakukan migrasi data dari sistem yang lama ke sistem yang baru, diikuti dengan validasi agar data yang ditampilkan akurat.<\/p>\n

      Saat ini, penyempurnaan telah sampai pada tahap migrasi dan validasi data dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Selanjutnya, untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, selain melalui Anjungan Layanan Mandiri pada website, informasi proses usulan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, dan Pensiun juga ditampilkan melalui monitor di lobi Gedung Setkab yang disiapkan Biro Umum. Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan terlihat dalam\u00a0Gambar 7.<\/strong>\u00a0berikut:<\/p>\n

      Gambar\u00a0<\/strong>7<\/strong>. Sistem Informasi Kepegawaian\u00a0<\/strong>yang\u00a0<\/strong>dikembangkan<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Sosialisasi SIMPEG hasil pengembangan dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis kepada para operator di lingkungan Biro Administrasi Aparatur. Bimbingan teknis dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 26 April 2012 dan 18 Mei 2012 dalam bentuk presentasi dan uji coba langsung ke sistem yang baru.<\/p>\n

      C.\u00a0\u00a0 Program<\/strong>\u00a0<\/strong>Bidang<\/strong>\u00a0Peningkatan Pelayanan Hasil Sidang\u00a0<\/strong>Kabinet<\/strong>\u00a0dan\/atau Rapat\/Pertemuan Yang Dipimpin dan\/atau Dihadiri Presiden\/Wakil Presiden<\/strong><\/p>\n

      \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Program Bidang peningkatan pelayanan hasil Sidang Kabinet dan\/atau rapat\/pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri Presiden\/Wakil Presiden dilaksanakan oleh Deputi Bidang Persidangan Kabinet yang dibantu tiga Asisten Deputi yaitu Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan, Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan, dan Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan.<\/p>\n

      \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 1.\u00a0\u00a0\u00a0 Tugas dan Fungsi Deputi Persidangan Kabinet<\/strong><\/p>\n

      Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pada angka (1) disebutkan bahwa Deputi Bidang Persidangan Kabinet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang persidangan kabinet yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.<\/p>\n

      Deputi Bidang Persidangan Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam :<\/p>\n

        \n
      1. Penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan\/atau Wakil Presiden.<\/li>\n
      2. Penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan\/atau Wakil Presiden.<\/li>\n
      3. Pengumpulan, pengolahan dan pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet.<\/li>\n<\/ol>\n

        Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Persidangan Kabinet menyelenggarakan fungsi:<\/p>\n

          \n
        1. Penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri Presiden dan\/atau Wakil Presiden;<\/li>\n
        2. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri oleh Presiden dan\/atau Wakil Presiden;<\/li>\n
        3. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri oleh Presiden dan\/atau Wakil Presiden;<\/li>\n
        4. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan kabinet;<\/li>\n
        5. Penyelenggaraan\u00a0 protokol persidangan dan kegiatan Sekretaris Kabinet; dan<\/li>\n
        6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.<\/li>\n<\/ol>\n

          Dalam membantu Deputi Bidang Persidangan Kabinet melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dibantu Asdep Bidang Materi Persidangan, Asdep Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan, dan Asdep Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 206, Pasal 207, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 236, dan Pasal 237 Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.\u00a0<\/strong><\/p>\n

          Sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Sekretariat Kabinet di bidang persidangan kabinet, khususnya dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan\/atau Wakil Presiden, maka pelaksanaan tugas ini mengacu pada:<\/p>\n

            \n
          1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1967 tentang Tata Persidangan Kabinet Ampera;\n
              \n
            1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan Di Tingkat Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;<\/li>\n
            2. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B. 436\/Seskab\/VII\/2012 tentang hari Kamis sebagai agenda rutin acara Sidang Kabinet.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

              \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.<\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Langkah \u00a0Penyelenggaraan, Pengadministrasian, dan Pengelolaan Sidang Kabinet<\/strong><\/p>\n

              Langkah yang dilakukan dalam penyelenggaraan, pengadministrasian, dan pengelolaan sidang-sidang kabinet tersebut sebagai berikut:<\/p>\n

                \n
              1. Sekretaris Kabinet menginformasikan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet tentang rencana penyelenggaraan sidang kabinet, rapat maupun pertemuan;<\/li>\n
              2. Deputi Bidang Persidangan Kabinet secara hirarkis sampai dengan kepada staf, menginformasikan rencana penyelenggaraan sidang kabinet, rapat maupun pertemuan tersebut yang disertai dengan petunjuk;<\/li>\n
              3. Staf melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaporkannya secara hirarkis sampai dengan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet, tentang kesiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, maupun pertemuan, yang meliputi :<\/li>\n<\/ol>\n

                1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pembuatan undangan;<\/p>\n

                2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 penyampaian undangan;<\/p>\n

                3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 konfirmasi peserta;<\/p>\n

                4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 penyusunan acara;<\/p>\n

                5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 penyusunan denah tata tempat;<\/p>\n

                6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 penyiapan bahan wicara;<\/p>\n

                7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 penyusunan laporan tentang persiapan penyelenggaraan;<\/p>\n

                8)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 penyiapan tempat\/ruang penyelenggaraan;<\/p>\n

                9)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pengecekan alat-alat kelengkapan (sound system, laptop, alat perekam, dsb);<\/p>\n

                10)\u00a0 penerimaan peserta;<\/p>\n

                11)\u00a0 pembagian bahan sidang di tempat\/ruang sidang;<\/p>\n

                12)\u00a0 perekaman dan pencatatan jalannya sidang;<\/p>\n

                13)\u00a0 pembuatan transkripsi, risalah, dan arahan dan petunjuk Presiden;<\/p>\n

                14)\u00a0 pendistribusian risalah;<\/p>\n

                15)\u00a0 pendokumentasian hasil-hasil sidang;<\/p>\n

                16)\u00a0 penyebaran luasan hasil-hasil sidang;<\/p>\n

                17)\u00a0 penyebarluasan hasil-hasil sidang melalui media komunikasi (website<\/em>).<\/p>\n

                  \n
                1. Deputi Bidang Persidangan Kabinet melapor kepada Sekretaris Kabinet tentang seluruh persiapan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat maupun pertemuan;\n
                    \n
                  1. Bilamana terdapat perubahan pelaksanaan sidang kabinet, rapat maupun pertemuan baik tanggal, jam, tempat, peserta, dan sebagainya, maka secara hierarki Deputi Bidang Persidangan Kabinet menginformasikan hal tersebut;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                    f.Dalam hal perubahan (tanggal, jam, tempat, dan peserta, dsb) yang disampaikan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet, maka Deputi Bidang Persidangan Kabinet meneruskannya atau melaporkannya kepada Sekretaris Kabinet.<\/p>\n

                    3.\u00a0 Uraian Pelaksanaan Program Quick Wins Bidang\u00a0<\/strong>Peningkatan Pelayanan Hasil Sidang<\/strong>Kabinet<\/strong>\u00a0dan\/atau Rapat\/Pertemuan Yang Dipimpin dan\/atau Dihadiri Presiden\/Wakil Presiden<\/strong><\/strong><\/p>\n

                    Berikut uraian secara lebih rinci tentang peningkatan pelayanan hasil Sidang Kabinet dan\/atau Rapat\/Pertemuan yang dipimpin dan\/atau dihadiri Presiden\/Wakil Presiden.<\/p>\n

                      \n
                    1. a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Penyusunan\u00a0<\/strong>\u00a0Standar Pelayanan\/Standar Operasional Prosedur (<\/strong>SP<\/strong>\/SOP)<\/strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                      Penyusunan SP\/SOP dimulai dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penyusun SP Kedeputian Persidangan Kabinet yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 dengan tugas mengevaluasi SP yang telah ada. Dalam perkembangan selanjutnya, Tim\u00a0 ini kemudian dikuatkan menjadi Tim Penyusunan Penyempurnaan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Kabinet berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor Kep-39\/Adm\/IV\/2012 tanggal 17 April 2012.<\/p>\n

                      Di dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1\/RB Tahun 2011 tentangRoad Map<\/em>\u00a0Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu keluaran dari program dan kegiatan peningkatan kualitas\u00a0 pelayanan sidang kabinet yaitu 2 (dua) SP:<\/p>\n

                      1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SP Penyelenggaraan Sidang Kabinet;<\/p>\n

                      2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SP Pelayanan Dokumentasi, Pengolahan Data Hasil Sidang, dan Guntingan Berita.<\/p>\n

                      Ketika mengevaluasi ke 2 (dua) SP lama ini diketahui bahwa terdapat ketidaktepatan khususnya dalam menentukan kegiatan yang harus dibuatkan SP. Standar Pelayanan hanya diperlukan untuk kegiatan pelayanan kepada\u00a0stakeholder<\/em>\u00a0(pemangku kepentingan) di luar Sekretariat Kabinet.\u00a0 Kegiatan pelayanan yang sifatnya terbatas pada kegiatan internal atau tidak melibatkan\u00a0stakeholder<\/em>\u00a0 di luar Sekretariat Kabinet prosedur pelaksanaannya cukup diatur dengan SOP.<\/p>\n

                      Penyelenggaraan Sidang Kabinet yang kegiatannya meliputi persiapan dan pelaksanaan sidang, hanya terbatas pada kegiatan internal, seperti,\u00a0 pembuatan dan pendistribusian undangan, pelaksanaan konfirmasi kehadiran, penyusunan acara dan denah tata tempat, penyusunan acara, dan penerimaan peserta sidang\/rapat, dipandang cukup dibuatkan SOP. Begitu juga halnya dengan pelayanan dokumentasi, pengolahan data hasil sidang, dan guntingan berita yang dalam prakteknya lebih banyak bersifat internal, prosedur pelaksanaannya \u00a0juga cukup dalam bentuk SOP.<\/p>\n

                      Langkah berikutnya dilakukan rapat-rapat koordinasi internal di lingkungan Kedeputian Persidangan Kabinet yang menghasilkan susunan 1 (satu) \u00a0buah draft SP baru yaitu draf SP Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet, Rapat dan Pertemuan. Draf SP ini dibuat dengan dasar pemikiran bahwa permohonan salinan risalah sidang kabinet, rapat maupun pertemuan berkaitan dengan pelayanan kepada para\u00a0stakeholder<\/em>\u00a0yang berada di luar Sekretariat Kabinet yaitu para Menteri dan para Ketua\/Kepala Lembaga, dsb. Draf SP ini telah mendapat persetujuan dari Deputi Bidang Persidangan Kabinet dan telah disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi yang selanjutnya menunggu penetapannya oleh Sekretaris Kabinet.<\/p>\n

                        \n
                      1. b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Perubahan Tata Cara Penyusunan\u00a0<\/strong>Bahan Wicara Sidang Kabinet<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                        Perubahan tata cara penyusunan Bahan Wicara Sidang Kabinet dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Dalam evaluasi penyusunan Bahan Wicara yang telah ada, disimpulkan perlu adanya perubahan dalam mendefinisikan Bahan Wicara. Pada mulanya yang dimaksudkan dengan bahan wicara adalah \u00a0beberapa dokumen persiapan sidang yang terdiri dari memorandum persiapan penyelenggaraan sidang, daftar acara sidang, daftar peserta sidang, tata tempat, dan daftar kehadiran. Kini, Bahan Wicara bukan lagi berupa beberapa dokumen persiapan sidang melainkan berupa sebuah\u00a0briefing sheet\u00a0<\/em>(lembar pengarahan), yaitu rangkuman berbagai bahan sidang dari Kementerian\/Lembaga dan sumber lainnya guna disajikan kepada Presiden.<\/p>\n

                        Perubahan pengertian Bahan Wicara membutuhkan penyesuaian dalam tata cara penyusunannya. Kini, Kementerian\/Lembaga harus mengirimkan bahan sidang lebih awal karena diperlukan proses perangkuman materi sidang sebelum disajikan sebagai Bahan Wicara.<\/p>\n

                        Semula, bahan sidang yang diterima tidak perlu diolah melainkan cukup diperbanyak untuk peserta sidang, sehingga lamanya waktu antara saat penyampaian bahan dan saat sidang bukan hal yang krusial.<\/p>\n

                        Dalam pelaksanaannya, upaya menyusunan bahan wicara berupa\u00a0briefing sheet<\/em>,<\/em>\u00a0<\/em>mengalami kendala-kendala yaitu sulitnya mendapatkan bahan-bahan sidang secara cepat dan tepat waktu dari Kementerian\/Lembaga dan hal ini menyebabkan kurang maksimalnya penyusunan Bahan Wicara. Disamping itu, penyelenggaraan sidang yang secara mendadak juga merupakan kendala untuk dapat tersusunnya bahan wicara yang maksimal dan tepat waktu.<\/p>\n

                        Dengan mempertimbangkan kendala-kendala di atas, tata cara baru penyusunan\u00a0briefing sheet<\/em>\u00a0belum dilaksanakan menyeluruh saat ini. Tata cara baru penyusunan bahan wicara telah disosialisasikan secara terbatas kepada Kementerian\/Lembaga. Saat ini, tata cara baru tersebut diujicobakan dengan cara meminta agar Kementerian\/Lembaga mempersiapkan dan mengirimkan bahan-bahan sidang\u00a0 ke Kedeputian Persidangan Kabinet lebih awal dari tanggal sidang yang diinformasikan. \u00a0Peningkatan ketajaman substansi materi setiap bahan wicara\u00a0(briefing sheet)<\/em>\u00a0juga terus dilakukan.<\/p>\n

                        Untuk mengetahui kepuasan peserta sidang terhadap tata cara penyusunan bahan wicara yang baru tersebut, dilakukan survey kepuasan pelanggan.<\/p>\n

                        Survey kepuasan terhadap tata cara penyusunan bahan wicara sebagai bagian dari survey kepuasan penyelenggaraan sidang. \u00a0Dalam kuesioner survey kepuasan penyelenggaan sidang dimasukkan butir pertanyaan yang terkait dengan bahan wicara yaitu pertanyaan tertutup\/pilihan yang dimaksudkan untuk mengetahui kepuasan responden atas pendistribusian materi dan penayangan materi sidang kabinet yang telah dilaksanakan. Survey ini ditujukan dan dikirimkan kepada para Menteri dan Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

                        Hasil survey menunjukkan bahwa:<\/p>\n

                        1)\u00a0\u00a0\u00a0 92,86% responden berpendapat bahwa pendistribusian materi sidang\/rapat telah dilakukan dengan baik;<\/p>\n

                        2)\u00a0\u00a0\u00a0 87,50% responden berpendapat bahwa penayangan materi sidang\/rapat telah dilaksanakan dengan baik.<\/p>\n

                        Hasil lengkap survey dapat dilihat dalam\u00a0Lampiran 3.c.1<\/strong><\/p>\n

                          \n
                        1. c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Perbaikan Tata Cara Penyusunan\u00a0<\/strong>Transkripsi Sidang Kabinet<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                          Evaluasi terhadap penyusunan transkripsi yang ada dilaksanakan melalui rapat internal di lingkungan Kedeputian Persidangan Kabinet. Berdasarkan evaluasi tersebut di peroleh kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan dalam tata cara penyusunan transkripsi sidang kabinet yang telah ada.<\/p>\n

                          Perbaikan tata cara penyusunan transkripsi dimulai dengan terlebih dahulu merubah tata cara penyusunan transkripsi yang ada saat ini. Sejalan dengan perbaikan tata cara penyusunan transkripsi dilakukan juga perbaikan terhadap naskah transkripsi yaitu dengan cara memperbaiki format transkripsi, menyesuaikan\/mengganti kata-kata asing (kata yang tidak umum\/sulit dipahami) dengan kata yang menggunakan atau bersandar pada kaidah Bahasa Indonesia yang benar (Ejaan Yang Disempurnakan),\u00a0 mencantumkan nama lengkap setiap pembicara serta dilaksanakannya pembagian tugas secara merata kepada staf untuk tercapainya target kecepatan dalam penyusunan transkripsi.<\/p>\n

                          Pelaksanaan penyusunan transkripsi dengan format naskah dan tata cara penyusunan yang baru tersebut, setelah berjalan beberapa waktu dipandang perlu\/dievaluasi kembali. Evaluasi kinerja penyusunan transkripsi dilaksanakan dengan cara membandingkan jumlah transkripsi dan tingkat kecepatan penyelesaian transkripsi yang ada saat ini dengan jumlah dan tingkat kecepatan penyelesaian transkripsi sebelumnya. Evaluasi kinerja penyusunan transkripsi ini pada akhirnya menghasilkan sejumlah saran perbaikan lebih lanjut.\u00a0 Menindaklanjuti saran-saran tersebut dilakukan penyusunan draf SOP Penyusunan Transkripsi Sidang Kabinet. \u00a0Draft draf SOP Penyusunan Transkripsi Sidang Kabinet\u00a0 telah diajukan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet.<\/p>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Perbaikan Tata Cara Penyusunan\u00a0<\/strong>Risalah Sidang Kabinet<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                            Evaluasi terhadap penyusunan risalah yang ada dilaksanakan melalui rapat internal di lingkungan Kedeputian Persidangan Kabinet. Berdasarkan evaluasi tersebut di peroleh kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan dalam tata cara penyusunan risalah sidang kabinet yang telah ada.<\/p>\n

                            Evaluasi kinerja penyusunan risalah dilaksanakan dengan cara membandingkan jumlah dan tingkat kecepatan penyelesaian risalah yang ada saat ini dengan jumlah dan tingkat kecepatan penyelesaian risalah sebelumnya.<\/p>\n

                            Perbaikan tata cara penyusunan risalah dimulai dengan terlebih dahulu menata mekanisme penyusunan risalah yang ada saat ini, khususnya dengan menata pembagian tugas penyelesaian penyusunan risalah agar tercapai peningkatan kecepatan penyelesaian risalah yang mengacu pada RKT. Disamping itu, perbaikan tata cara penyusunan risalah dilakukan pola dengan memperbaiki naskah risalah yaitu dengan cara:<\/p>\n

                            1)\u00a0\u00a0\u00a0 Setiap kata-kata asing (bahasa daerah\/asing, tidak umum untuk didengar dan tidak baku dalam EYD) diganti dengan yang sesuai dengan EYD, sehingga mudah dipahami oleh penerima risalah;<\/p>\n

                            2)\u00a0\u00a0\u00a0 Format risalah dilengkapi dengan masukan dan saran dari Wakil Presiden, para Menko, para Menteri dan peserta sidang lainnya serta disusun secara berurutan sehingga memperlihatkan alur jalannya sidang kabinet, dimulai dari Pengantar Presiden sampai dengan arahan dan petunjuk Presiden.<\/p>\n

                            Tata cara penyusunan risalah selanjutnya dibakukan sebagai SOP Penyusunan Risalah Sidang Kabinet.<\/p>\n

                            Sosialisasi tata cara penyusunan risalah telah dilakukan kepada pejabat\/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan dengan cara menyosialisasikan draf SOP Penyusunan Risalah Sidang Kabinet dan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet.<\/p>\n

                            Setelah tata cara baru penyusunan risalah tersebut diterapkan untuk beberapa kali sidang\/rapat, dipandang perlu untuk dilakukan survey terhadap kepuasan pengguna risalah.<\/p>\n

                            Penyusunan survey kepuasan pengguna risalah telah dilaksanakan dengan memasukkan butir kuesionernya ke dalam survey Kepuasan Penyelenggaran Sidang Kabinet dan telah pula disebarluaskan.<\/p>\n

                            Pada penyusunan survey kepuasan penyelenggaan sidang telah dimasukkan butir pertanyaan yang terkait \u00a0dengan Risalah Sidang Kabinet \u00a0yaitu apakah Risalah Sidang Kabinet telah digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan. \u00a0Survey ini ditujukan dan dikirimkan kepada para Menteri dan Eselon 1 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

                            Hasil survey menunjukkan 83,33% responden berpendapat bahwa Risalah Sidang Kabinet telah digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.<\/p>\n

                            Hasil lengkap survey dapat dilihat dalam\u00a0Lampiran 3c.1<\/strong><\/p>\n

                              \n
                            1. e.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Perbaikan Tata Cara Penyusunan\u00a0<\/strong>Arahan dan Pe<\/strong>tunjuk<\/strong>\u00a0Presiden (APP)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                              Evaluasi terhadap penyusunan Arahan dan Petunjuk Presiden (APP) yang ada dilaksanakan melalui rapat internal di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan. Berdasarkan evaluasi tersebut di peroleh kesimpulan bahwa perlu adanya perbaikan dalam tata cara penyusunan APP sidang kabinet yang telah ada.<\/p>\n

                              Perbaikan tata cara penyusunan APP dimulai dengan terlebih dahulu merubah mekanisme penyusunan transkripsi yang ada saat ini. Disamping itu, perbaikan tata cara penyusunan APP yang dilakukan terhadap naskah APP yaitu dengan cara memperbaiki format APP, yang semula berbentuk transkripsi menjadi bentuk poin-per poin, menyesuaikan\/mengganti kata-kata asing (kata yang tidak umum\/sulit dipahami) dengan kata yang menggunakan atau bersandar pada kaidah Bahasa Indonesia yang benar (Ejaan Yang Disempurnakan).<\/p>\n

                              Evaluasi kinerja penyusunan APP dilaksanakan dengan cara membandingkan jumlah APP dan tingkat kecepatan penyelesaian APP yang ada saat ini dengan jumlah dan tingkat kecepatan penyelesaian APP sebelumnya. Evaluasi kinerja penyusunan transkripsi ini pada akhirnya menghasilkan draf SOP tentang Penyusunan Arahan dan Petunjuk Presiden pada Sidang Kabinet dan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Persidangan Kabinet. Contoh traskripsi, APP yang dimuat di\u00a0website<\/em>\u00a0terlihat dalam\u00a0Gambar 8.<\/strong>\u00a0Berikut:<\/p>\n

                              Gambar 8. Contoh Transkip yang dimuat di\u00a0website<\/em><\/strong><\/p>\n

                              \"\"<\/p>\n

                                \n
                              1. f.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Perbaikan Tampilan\u00a0<\/strong>Sistem Informasi Sidang Kabinet<\/strong>\u00a0(SISKAB)<\/strong>\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) adalah merupakan sistem informasi yang mampu menyajikan informasi seputar Sidang Kabinet dan memberikan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet.<\/p>\n

                                SISKAB dimaksudkan sebagai sarana pendukung bagi pimpinan dalam memperoleh data dan informasi sidang kabinet secara cepat, tepat, dan akurat dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet.<\/p>\n

                                Adapun tujuan dari SISKAB adalah :<\/p>\n

                                1.\u00a0\u00a0\u00a0 Memelihara dan mengamankan dokumen-dokumen negara, sehingga tetap terjaga dan terpelihara.<\/p>\n

                                2.\u00a0\u00a0\u00a0 SISKAB dibangun dalam rangka mendokumentasikan data-data sidang kabinet secara komputerisasi.<\/p>\n

                                3.\u00a0\u00a0\u00a0 Memudahkah dalam pencarian dan penemuan kembali data-data sidang, sehingga memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat terhadap pimpinan.<\/p>\n

                                4.\u00a0\u00a0\u00a0 Dapat mendukung dalam proses penyelenggaraan sidang kabinet, sehingga berbagai informasi yang berkaitan dengan sidang kabinet, baik pada saat pra sidang maupun pasca sidang kabinet yang berupa putusan sidang dan informasi hasil sidang kabinet dapat disajikan dan diakses dengan cepat oleh para pengguna SISKAB.<\/p>\n

                                Dalam\u00a0grand design<\/em>\u00a0pengembangan\u00a0information technology<\/em>\u00a0 (IT) Sekretariat Kabinet, SISKAB sebagai sebuah sistem yang berdiri sendiri direncanakan untuk dikoneksikan dengan sistem-sistem informasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet khususnya manjadi satu kesatuan infrastruktur tetap IT Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

                                Evaluasi terhadap SISKAB yang dilaksanakan dalam serangkaian rapat internal di lingkungan Kedeputian Persidangan Kabinet yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

                                Dalam evaluasi SISKAB disimpulkan bahwa sebagian besar data informasi yang ada dalam SISKAB bersifat rahasia. Untuk itu SISKAB hanya boleh diakses oleh pejabat tertentu di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui jaringan\u00a0Local Area Network<\/em>\u00a0(LAN) yang ada di Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

                                Sehubungan dengan hal tersebut, maka perencanaan awal bahwa seluruh informasi SISKAB secara utuh akan\u00a0 semula dimuat dalam\u00a0website<\/em>\u00a0Sekretariat Kabinet diubah, menjadi hanya sebagian informasi saja yang akan dimuat.\u00a0 Dalam website yang akan dimuat adalah tajuk Informasi Persidangan Kabinet yang isinya hanya menginformasikan tentang jenis sidang\/rapat\/petemuan, agenda sidang, tempat dan waktu, peserta sidang dan pointers Pengantar Presiden.<\/p>\n

                                Saat ini Informasi Persidangan Kabinet telah dapat diakses publik berbagai informasi terkait Persidangan Kabinet, sebagaimana terlihat dalam\u00a0Gambar 9.<\/strong>\u00a0berikut:<\/p>\n

                                Gambar 9. Informasi Persidangan Kabinet<\/strong><\/p>\n

                                \"\"<\/p>\n

                                \u00a0<\/strong><\/p>\n

                                Untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap informasi yang tersedia dalam tajuk Informasi Persidangan Kabinet dilakukan survey kepuasan pengguna, dengan menyusun kuesioner yang diunggah dalam\u00a0website<\/em>\u00a0Sekretariat Kabinet, sebagaimana terlihat pada\u00a0Gambar 10<\/strong>. berikut:<\/p>\n

                                Gambar 10. Survey Manfaat Informasi Sidang Kabinet<\/strong><\/p>\n

                                \"\"<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                Hasil survey kepuasan pengguna Informasi Persidangan Kabinet adalah sebagai berikut:<\/p>\n

                                1)\u00a0\u00a0\u00a0 44% responden berpendapat bahwa pernah mengakses informasi persidangan kabinet;<\/p>\n

                                2)\u00a0\u00a0\u00a0 50% responden berpendapat bahwa pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah;<\/p>\n

                                3)\u00a0\u00a0\u00a0 42% responden berpendapat bahwa informasi sidang kabinet sudah lengkah;<\/p>\n

                                4)\u00a0\u00a0\u00a0 49% responden berpendapat bahwa informasi persidangan kabinet selalu\u00a0up to date<\/em>; dan<\/p>\n

                                5)\u00a0\u00a0\u00a0 65% responden berpendapat bahwa informasi persidangan kabinet bermanfaat.<\/p>\n

                                Hasil lengkap survey dapat dilihat dalam\u00a0Lampiran 3c.2<\/strong><\/p>\n

                                Sosialisasi terhadap Informasi Sidang Kabinet telah pula dilaksanakan kepada pejabat\/pegawai di lingkungan Kedeputian Persidangan Kabinet.<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                BAB III<\/strong><\/p>\n

                                PENUTUP<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

                                \u00a0<\/strong><\/p>\n

                                  \n
                                1. A.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Kesimpulan<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                   <\/p>\n

                                    \n
                                  1. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan selama bulan Agustus 2011 s\/d Juli 2012 meliputi:\n
                                      \n
                                    1. Penyusunan Standar Pelayanan di Bidang Perundang-undangan, Standar Pelayanan Bidang Kepangkatan dan Pensiun PNS, dan Standar Pelayanan Bidang Persidangan Kabinet;<\/li>\n
                                    2. Perbaikan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU);<\/li>\n
                                    3. Perbaikan Anjungan Layanan Mandiri (ALM);<\/li>\n
                                    4. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);<\/li>\n
                                    5. Perbaikan tata cara penyusunan bahan wicara Sidang Kabinet;<\/li>\n
                                    6. Perbaikan tata cara penyusunan transkripsi Sidang Kabinet;<\/li>\n
                                    7. Perbaikan tata cara penyusunan risalah Sidang Kabinet;<\/li>\n
                                    8. Perbaikan tata cara penyusunan Arahan dan Petunjuk Presiden (APP); dan<\/li>\n
                                    9. Perbaikan tampilan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB).<\/li>\n
                                    10. Penyusunan Standar Pelayanan (SP) di Bidang Perundang-undangan, SP Bidang Kepangkatan dan Pensiun PNS, dan SP Bidang Persidangan Kabinet, dilakukan sebagai penyempurnaan terhadap SP yang telah ada, sehubungan dengan perubahan struktur organisasi, dan perubahan\u00a0business process,\u00a0<\/em>sebagai berikut:\n
                                        \n
                                      1. SP Penyusunan Peraturan\u00a0 Perundang-undangan telah selesai disusun oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tujuh buah Standar Operasional Prosedur \u00a0(SOP) bidang peraturan perundang-undangan telah disusun oleh Tim Penyusunan Penyempurnaan Standar Pelayanan. Tujuh SOP tersebut telah disetujui \u00a0oleh Deputi Bidang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat. \u00a0Mengingat perancangan perundang-undangan dilakukan oleh tiga Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan, maka keseluruhan SOP yang disusun menjadi 21 SOP;<\/li>\n
                                      2. SP Bidang Kepangkatan dan Pensiun PNS yang telah ada dipandang masih memadai, sehingga belum perlu diperbarui. Disusun 41 SOP oleh Tim Penyusunan Penyempurnaan Standar Pelayanan dan telah disetujui Deputi Bidang Administrasi;<\/li>\n
                                      3. SP Bidang Persidangan Kabinet yang direncanakan disusun meliputi SP Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan SP Pelayanan Dokumentasi, Pengolahan Data Hasil Sidang, dan Guntingan Berita. Namun mengingat sebagian besar substansi dalam kedua SP tersebut cukup dibakukan dalam bentuk SOP, maka SP yang disusun diubah menjadi \u00a0SP Permohonan Salinan Risalah Sidang Kabinet, Rapat dan Pertemuan. SP tersebut telah disetujui Deputi Bidang Persidangan Kabinet.<\/li>\n
                                      4. Perbaikan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU) dilakukan untuk memperbaiki tampilan SIPUU dan data retrieval SIPUU. Hasilnya telah disusun:\n
                                          \n
                                        1. Penyeragaman format otentifikasi naskah PUU;<\/li>\n
                                        2. Penyeragaman penyampaian\u00a0softcopy<\/em>\u00a0naskah;<\/li>\n
                                        3. Peningkatan kapasitas bendwith dari 20 GB menjadi 30 GB;<\/li>\n
                                        4. Koreksi naskah PUU yang tidak lengkap atau salah yang terbit antara tanggal 24 Mei 2011 s\/d 31 Juli 2012.<\/li>\n
                                        5. Perbaikan Anjungan Layanan Mandiri (ALM) dilakukan agar lebih informatif dan\u00a0simple\u00a0<\/em>serta dapat diakses oleh setiap PNS golongan IV\/c ke atas dengan menggunakan NIP lama maupun NIP baru. \u00a0Penyederhanaan \u00a0tampilan data meliputi data pegawai, data perubahan pangkat, data instansi\/lembaga, data BKN, dan data Keppres.\u00a0 Informasi data BKN akan muncul dalam ALM setelah BKN menyampaikan pertimbangan teknis kepada Presiden.\u00a0 Data Keppres ditampilkan setelah RKeppres ditandatangani oleh Presiden.<\/li>\n
                                        6. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) telah dilakukan dalam dua tahap.\u00a0 Tahap pertama adalah penyempurnaan penyajian data kenaikan pangkat PNS golongan IV\/c ke atas.\u00a0 Sedangkan tahap kedua adalah penyempurnaan penyajian data pensiun PNS golongan IV\/c ke atas.\u00a0 Penyempurnaan telah sampai pada tahap migrasi dan validasi data dari sistem lama ke sistem yang baru.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                                          6.\u00a0\u00a0\u00a0 Perubahan Tata Cara Penyusunan Bahan Wicara Sidang Kabinet dilakukan untuk meningkatkan kegunaan Bahan Wicara bukan semata sebagai kumpulan dokumen persiapan sidang melainkan sebagai\u00a0briefing sheet<\/em>\u00a0(lembar pengarahan), yaitu rangkuman berbagai bahan sidang dari Kementerian\/Lembaga dan sumber lainnya guna disajikan kepada Presiden. Dengan perubahan tersebut, pengiriman bahan sidang dari Kementerian\/Lembaga harus lebih awal guna \u00a0proses perangkuman materi sidang.<\/p>\n

                                          7. \u00a0\u00a0 Perbaikan Tata Cara Penyusunan Transkripsi Sidang Kabinet dilakukan dengan perbaikan format transkripsi, pencantuman nama setiap pembicara secara lengkap, dan mengganti ucapan peserta sidang yang tidak baku \u00a0dengan padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menata ulang pembagian tugas kepada staf secara merata guna tercapainya target kecepatan dalam penyusunan transkripsi.<\/p>\n

                                          8.\u00a0\u00a0\u00a0 Perbaikan Tata Cara Penyusunan Risalah Sidang Kabinet dilakukan dengan menata ulang mekanisme penyusunan risalah agar tercapai peningkatan kecepatan penyelesaian risalah, \u00a0memperbaiki naskah risalah dengan mengganti kata-kata asing dengan padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan melengkapi \u00a0format \u00a0risalah dengan masukan dan saran dari Wakil Presiden, Menteri, dan peserta sidang lainnya, \u00a0dengan susunan sesuai alur jalannya sidang kabinet, mulai dari Pengantar Presiden sampai dengan Arahan dan Petunjuk Presiden.<\/p>\n

                                          9. \u00a0\u00a0 Perbaikan Tata Cara Penyusunan Arahan dan Petunjuk Presiden (APP) dilakukan dengan mengubah mekanisme penyusunan transkripsi, dan memperbaiki format APP, yang semula berbentuk transkripsi menjadi bentuk pointers, serta \u00a0mengganti kata-kata yang tidak baku dengan padanannya dalam\u00a0 bahasa Indonesia yang baik dan benar.<\/p>\n

                                          10. Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) sebagai sebuah sistem yang semula berdiri sendiri, dikoneksikan dengan sistem-sistem informasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet menjadi satu kesatuan infrastruktur IT Sekretariat Kabinet. \u00a0Dengan memperhatikan kerahasiaan sebagian besar informasi dalam SISKAB, maka perbaikan tampilan SISKAB dalam website Sekretariat Kabinet dilakukan dengan memuat informasi yang tidak bersifat rahasia, yakni \u00a0tentang jenis sidang\/rapat\/pertemuan, agenda sidang, tempat dan waktu, peserta sidang, serta pointers Pengantar Presiden.<\/p>\n

                                           <\/p>\n

                                            \n
                                          1. B.\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong>Saran<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

                                             <\/p>\n

                                            Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait program percepatan (Quick Wins<\/em>) Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:<\/p>\n

                                              \n
                                            1. Perlu segera menetapkan SP\/SOP Peraturan Perundang-undangan, SP\/SOP Bidang Kepangkatan dan Pensiun, dan SP Penyelenggaraan Sidang Kabinet, dengan Peraturan Sekretaris Kabinet;<\/li>\n
                                            2. Perbaikan tampilan dan data SIPUU harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan baik terhadap peraturan perundang-undangan yang baru maupun peraturan perundang-undangan yang lama. Khusus untuk perbaikan peraturan perundang-undangan yang lama perlu dibentuk Tim untuk\u00a0backdated<\/em>\u00a0pengisian abstraksi dan status peraturan perundang-undangan.<\/li>\n
                                            3. Perlu adanya kerjasama yang baik antara ketiga Asisten Bidang Perancangan Perundang-undangan dengan Pusat Data dan Informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil perbaikan tampilan dan data retrieval SIPUU;<\/li>\n
                                            4. Perlunya percepatan pengembangan Simpeg oleh Pusat Data dan Informasi dan untuk itu perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur sistem\/jaringan untuk Simpeg di Biro Administrasi Aparatur;<\/li>\n
                                            5. Perlunya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk menggunakan database SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)\u00a0online<\/em>;<\/li>\n
                                            6. Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) yang terkoneksi lewat jaringan LAN perlu segera dibenahi oleh Pusdatin, terutama terkait dengan keamanan data sidang sebagai informasi yang sangat rahasia;<\/li>\n
                                            7. Agar Sistem Informasi SISKAB dapat pula diakses oleh para eselon I Sekretariat Kabinet dan pihak lainnya, perlu ada ketetapan Sekretaris Kabinet tentang hak akses terhadap informasi sidang tersebut.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                              BAB I   PENDAHULUAN\u00a0   A. Latar Belakang \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Di Indonesia pemahaman birokrasi lebih sering dikenal dengan istilah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata kepemerintahan yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":30,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[],"class_list":["post-3563","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-bureaucracy-reform"],"acf":[],"yoast_head":"\nPelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3) - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3) - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"BAB I   PENDAHULUAN\u00a0   A. Latar Belakang \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Di Indonesia pemahaman birokrasi lebih sering dikenal dengan istilah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata kepemerintahan yang […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-02-16T13:54:17+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"52 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59\"},\"headline\":\"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3)\",\"datePublished\":\"2013-02-16T13:54:17+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/\"},\"wordCount\":10319,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg\",\"articleSection\":[\"Bureaucracy Reform\"],\"inLanguage\":\"ENH\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/\",\"name\":\"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3) - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg\",\"datePublished\":\"2013-02-16T13:54:17+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ENH\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ENH\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"ENH\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ENH\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ENH\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"description\":\"Berikan Yg Terbaik untuk NKRI\",\"sameAs\":[\"http:\/\/setkab.go.id\"],\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/author\/alfurkon\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3) - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3) - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"BAB I   PENDAHULUAN\u00a0   A. Latar Belakang \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Di Indonesia pemahaman birokrasi lebih sering dikenal dengan istilah aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata kepemerintahan yang […]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2013-02-16T13:54:17+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg","type":"","width":"","height":""}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Written by":"Humas","Est. reading time":"52 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59"},"headline":"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3)","datePublished":"2013-02-16T13:54:17+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/"},"wordCount":10319,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg","articleSection":["Bureaucracy Reform"],"inLanguage":"ENH"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/","name":"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3) - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg","datePublished":"2013-02-16T13:54:17+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ENH","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ENH","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/media\/images\/2013\/02\/18\/a\/b\/abstraksi_puu.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-quick-wins-reformasi-birokrasi-di-sekretariat-kabinet-3\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (3)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"ENH"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ENH","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ENH","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"description":"Berikan Yg Terbaik untuk NKRI","sameAs":["http:\/\/setkab.go.id"],"url":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/author\/alfurkon\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/posts\/3563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/users\/30"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/comments?post=3563"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/posts\/3563\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/media?parent=3563"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/categories?post=3563"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/tags?post=3563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}