{"id":3566,"date":"2013-01-18T14:04:34","date_gmt":"2013-01-18T14:04:34","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet-2\/"},"modified":"2016-08-16T11:13:38","modified_gmt":"2016-08-16T04:13:38","slug":"pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/","title":{"rendered":"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET"},"content":{"rendered":"

A. LATAR BELAKANG:<\/strong><\/p>\n

Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet.<\/p>\n

Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi, antara lain tumpang tindihnya fungsi unit kerja (overlapping<\/em>), belum adanya sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan dalam pelaksanaan tugas, formasi pegawai belum mencerminkan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya, sistem rekruitmen pegawai belum dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan, pengangkatan jabatan belum didasarkan pada standar kompetensi, dan belum adanya sistem remunerasi yang layak dan adil.<\/p>\n

Untuk itu, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat nasional, dalam kurun waktu tahun 2005-2009 Sekretariat Kabinet telah melakukan reformasi birokrasi walaupun sifatnya internal, yaitu meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, yang pelaksanaannya dilakukan secara terencana, komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan.<\/p>\n

B.\u00a0<\/strong>DASAR HUKUM:<\/strong><\/p>\n

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, antara lain:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
1.<\/td>\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
2.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
3.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
4.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, untuk mewujudkan tujuan bernegara dan menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
5.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (ICW Tahun 1925 Nomor 448).<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0 Untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, perbendaharaan negara untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
6.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nBagaimana pengelolaan keuangan negara, agar baik dan bagaimana pengawasannya.<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
7.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
8.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
9.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nSalah satu tujuan undang-undang ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta dasar pengambilan suatu keputusan publik.<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10.<\/td>\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nUntuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan setara meliputi pendidikan, pekerjaan, dan usaha, dan sebagainya.<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
11.<\/td>\nPeraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
12.<\/td>\nPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang\u00a0Grand Design\u00a0<\/em>Reformasi Birokrasi 2010-2025.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nUntuk menciptakan dan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi di sleuruh kementerian\/lembaga.<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nMenjadi acuan bagi K\/L dan daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dituangkan dalam road map 5 tahun.<\/em><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
13.<\/td>\nPeraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
14.<\/td>\nPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang\u00a0Road Map\u00a0<\/em>Reformasi Birokrasi 2010-2014.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
15.<\/td>\nPeraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n1.<\/td>\nPeraturan Sekretaris Kabinet No 1\/RB Tahun 2011 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014.<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n2.<\/td>\nKepseskab 4\/RB Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Sekretariat Kabinet;<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

C. KONDISI SETKAB SEBELUM ADANYA GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2015:<\/strong><\/p>\n

Pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu tahun 2005-2009 dapat dilihat dalam bidang kelembagaan, yaitu telah dilakukannya penggabungan lima kesekretariatan di lingkungan Lembaga Kepresidenan (Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Kabinet) menjadi dua kesekretariatan (Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet). Reorganisasi tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.<\/p>\n

Berpijak pada Peraturan Presiden No.31 Tahun 2005 tersebut, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet No.1 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreatariat Kabinet.<\/p>\n

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Lembaga Kepresidenan, maka melalui Peraturan Presiden No.12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet telah diberikan tunjangan remunerasi bagi pegawai di lingkungan Lembaga Kepresidenan.<\/p>\n

Dalam kurun waktu tahun 2010-2011 pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet terus berlanjut. Melalui Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden No.82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, dimana\u00a0 organisasi Sekretariat Kabinet lebih mandiri. Dengan kebijakan Presiden tersebut, upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet menjadi lebih mandiri, namun tetap terkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara karena sebelumnya merupakan satu organisasi dan memulai reformasi birokrasi dari\u00a0start<\/em>\u00a0yang sama.<\/p>\n

Berpijak pada kebijakan Presiden mengenai Sekretariat Kabinet tersebut, salah satu langkah besar reformasi birokrasi yang dilakukan adalah dengan restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet No. 1 Tahun 2011 tentang\u00a0Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dengan Peraturan Sekretaris Kabinet No 1 Tahun 2011 \u00a0tersebut, fungsi-fungsi analisis kebijakan dan\u00a0legal drafting<\/em>\u00a0disinergikan dengan pembentukan kedeputian yang mencerminkan 3 (tiga) bidang pemerintahan, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan rakyat yang pada masing-masing kedeputian dibentuk asisten deputi bidang perancangan perundang-undangan (yang sebelumnya terkonsentrasi pada Deputi Bidang Hukum). Dengan pola seperti ini diharapkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dapat lebih maksimal dilakukan.<\/p>\n

D. CAPAIAN TAHUN 2011:<\/strong><\/p>\n

Pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet dalam kenyataannya telah memberikan manfaat dan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.<\/p>\n

Adapun capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setkab Tahun 2011, di antaranya sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
1.<\/td>\nBidang Manajemen Perubahan:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah diterbitkannya Perseskab No.1\/RB Tahun 2011 tentang\u00a0Road Map<\/em>\u00a0Reformasi Birokrasi.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah diterbitkannya Perseskab No.3\/RB Tahun 2011 tentang Program Percepatan (Quick Wins<\/em>) RB Setkab.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah diterbitkannya Perseskab No.4\/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Setkab.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah diterbitkannya Kepseskab No.1\/RB Tahun 2011 tentang Penunjukan\u00a0Role Model<\/em>Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Setkab.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah dilakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai Setkab tahun 2011.<\/td>\n<\/tr>\n
2.<\/td>\nBidang Peraturan Perundang-undangan:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nSudah ada 5 Standar Pelayanan (SP) terkait dengan penyusunan PUU eksternal.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah tersedia Indeks PUU yang dapat diakses melalui website www.setkab.go.id<\/td>\n<\/tr>\n
3.<\/td>\nBidang Penataan dan Penguatan Organisasi:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ada SIMPEG yang dapat diakses di Biro Kepegawaian.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nBerdirinya Asdep Humas dan Kelembagaan.<\/td>\n<\/tr>\n
4.<\/td>\nBidang Penataan Tata Laksana:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTerbangunnya\u00a0Grand Design\u00a0<\/em>SIM.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nDitetapkannya 27 SP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.<\/td>\n<\/tr>\n
5.<\/td>\nBidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nAdanya peningkatan perubahan terhadap peringkat jabatan (mengacu pada Permensesneg No.6 Tahun 2011).<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah tersedianya\u00a0database\u00a0<\/em>kepegawaian yang\u00a0update\u00a0<\/em>dan akurat.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah tersedia dokumen kompetensi jabatan.<\/td>\n<\/tr>\n
6.<\/td>\nBidang Penguatan Pengawasan:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nTelah diterbitkannya Kepseskab No.5\/RB Tahun 2011 tentang SPIP (Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah).<\/td>\n<\/tr>\n
7.<\/td>\nBidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\nMeningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, murah, aman, mudah dijangkau) pada Setkab melalui Standar Pelayanan Setkab yang telah ditetapkan melalui Perseskab No.SP 01 Tahun 2010.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

E. CAPAIAN TAHUN 2012:<\/strong><\/p>\n

Pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet saat ini mencakup upaya-upaya yang telah dilaksanakan serta target yang telah dapat dicapai.<\/p>\n

Adapun capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setkab Tahun 2012 masing-masing bidang di antaranya adalah sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
1.<\/td>\nBidang Manajemen Perubahan:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nAkan ditetapkan Keputusan Seskab mengenai Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setkab Tahun 2013.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nAkan ditetapkan Keputusan Seskab tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Setkab Tahun 2013.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ditetapkan kembali\u00a0Role Model<\/em>\u00a0Sekretariat Kabinet dengan Keputusan Sekretaris Kabinet No.54 Tahun 2012 pada tanggal 27 Desember 2012 yang merujuk kepada kriteria dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah dibuat kolom menu RB dalam website www.setkab.co.id.<\/td>\n<\/tr>\n
2.<\/td>\nBidang Peraturan Perundang-undangan:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\nDalam rangka program\u00a0Quick Wins\u00a0<\/em>Setkab Tahun 2012, telah ditetapkan Kepseskab tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) tentang:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nStandar Pelayanan (SP) Peraturan Perundang-undangan,<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nStandar Pelayanan (SP) Kepangkatan dan Pensiun, dan<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nStandar Pelayanan (SP) Pelayanan Penyelenggaraan Sidang Kabinet, yang merupakan Program\u00a0Quick Wins<\/em>\u00a0Setkab Tahun 2012.<\/td>\n<\/tr>\n
3.<\/td>\nBidang Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ditetapkan Perseskab No.12 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ditetapkan Perseskab No.15 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Setkab.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ditetapkan Perseskab mengenai\u00a0Grand Design<\/em>\u00a0Sistem Informasi Manajemen No.56 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, yang merupakan penyempurnaan\u00a0Grand Design<\/em>\u00a0yang sudah ada.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ditetapkan Kepseskab Nomor 51 Tahun 2012 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 29 November 2012.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nAkan ditetapkan logo baru Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
4.<\/td>\nBidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Akan ditetapkan peta profil kompetensi individu, yaitu dengan meningkatkan jumlah peserta uji kompetensi pegawai pada setiap tahap yang diharapkan dapat dilakukan secara serentak.<\/td>\n<\/tr>\n
5.<\/td>\nBidang Penguatan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja:<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ditetapkan Perseskab No.8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Setkab.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah ditetapkan Perseskab No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System<\/em>) Sekretariat Kabinet.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n–<\/td>\nTelah dilaksanakan sosialisasi \u00a0PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Setkab.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

 <\/p>\n

F. \u00a0 TAHUN 2013<\/strong><\/p>\n

Sekretariat Kabinet tetap berkomitmen untuk bersungguh-sungguh melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.<\/p>\n

Oleh: Drs. R. Beben Hurmansyah, M.H.<\/address>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A. LATAR BELAKANG: Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet. Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat […]<\/p>\n","protected":false},"author":30,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[],"class_list":["post-3566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-bureaucracy-reform"],"acf":[],"yoast_head":"\nPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A. LATAR BELAKANG: Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet. Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-01-18T14:04:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-08-16T04:13:38+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59\"},\"headline\":\"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET\",\"datePublished\":\"2013-01-18T14:04:34+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-16T04:13:38+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/\"},\"wordCount\":1509,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"articleSection\":[\"Bureaucracy Reform\"],\"inLanguage\":\"ENH\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/\",\"name\":\"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"datePublished\":\"2013-01-18T14:04:34+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-16T04:13:38+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"ENH\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"ENH\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ENH\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"ENH\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"description\":\"Berikan Yg Terbaik untuk NKRI\",\"sameAs\":[\"http:\/\/setkab.go.id\"],\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/en\/author\/alfurkon\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"A. LATAR BELAKANG: Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet. Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat […]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2013-01-18T14:04:34+00:00","article_modified_time":"2016-08-16T04:13:38+00:00","author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Written by":"Humas","Est. reading time":"8 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59"},"headline":"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET","datePublished":"2013-01-18T14:04:34+00:00","dateModified":"2016-08-16T04:13:38+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/"},"wordCount":1509,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"articleSection":["Bureaucracy Reform"],"inLanguage":"ENH"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/","name":"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"datePublished":"2013-01-18T14:04:34+00:00","dateModified":"2016-08-16T04:13:38+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/#breadcrumb"},"inLanguage":"ENH","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-sekretariat-kabinet\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"ENH"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ENH","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/d340d03dadbfc2104a0945bd010d2c59","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"ENH","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/288a7238e9ca1a1d41926c550283307fc83dd330982fa7515799dcdb71a904dd?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"description":"Berikan Yg Terbaik untuk NKRI","sameAs":["http:\/\/setkab.go.id"],"url":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/author\/alfurkon\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/posts\/3566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/users\/30"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/comments?post=3566"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/posts\/3566\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":97338,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/posts\/3566\/revisions\/97338"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/media?parent=3566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/categories?post=3566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/en\/api\/wp\/v2\/tags?post=3566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}