web analytics

Blog

Sambutan Presiden Joko Widodo pada Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), 11 Februari 2019, di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 11 Feb 2019 ; 1492 Views Kategori: Transkrip Pidato

Logo-Pidato2Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Ketua Umum PHRI beserta seluruh jajaran pengurus dari pusat dan wilayah serta daerah,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja yang hadir: Pak Menteri Pariwisata, Menteri PU, Sekretaris Kabinet,
Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia.

Pertama, saya ingin menjawab apa yang jadi statement Mendagri dulu, statement-nya Mendagri. Tadi baru saja saya diberitahu, “sudah beres Pak, tidak akan ditindak lanjuti,” sudah. Baru saja ini tadi, coba langsung Bapak Mendagri langsung jawabnya, “tidak ditindaklanjuti.”

Yang kedua, yang berkaitan dengan harga tiket pesawat. Saya terus terang juga kaget dan malam hari ini saya juga baru tahu tadi dari Pak Chairul Tanjung mengenai avtur, ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli, oleh Pertamina sendiri. Sehingga ini nanti, besok pagi saya akan undang Dirut Pertamina. Pilihannya hanya: satu, harganya bisa sama dengan harga internasional tidak; yang kedua, kalau enggak bisa, berarti saya akan masukkan kompetitor yang lain sehingga terjadi kompetisi. Ya pilihan-pilihannya kan hanya itu, sudah enggak ada yang lain. Karena memang, ini sangat-sangat mengganggu sekali.

Saya ini memang kemarin melihat banyak keluhan itu tapi saya belum… Ini apa kok tahu-tahu kok naik dan naiknya setinggi itu. Saya belum sempat mengundang, memanggil, tadi sudah disampaikan dulu oleh Pak Haryadi. Sebetulnya lucu juga, dapat Penghargaan Bapak Pariwisata tapi harga tiketnya naik, kemudian ada menteri yang menyampaikan masalah rapat di hotel tapi yang jelas itu bukan presidennya.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Saya melihat bahwa peluang pariwisata  kita ini sangat besar sekali, sangat besar sekali. Kita masuk, kalau enggak keliru, masuk enam besar negara terindah di dunia. Kemudian kita juga masuk sepuluh besar negara yang wajib dikunjungi. Ini kan juga saya lihat sebuah brand yang kita punyai, brand yang ini tinggal kita menggarap agar pariwisata ini betul-betul bisa memberikan devisa yang paling banyak. Meskipun, 2018 kemarin devisa dari pariwisata seingat saya sudah USD17 miliar, sudah mengalahkan CPO, sudah mengalahkan kelapa sawit yang dulu paling tinggi. Pariwisata sekarang sudah paling tinggi.

Sehingga kalau tadi disampaikan masalah anggaran kita berikan kenaikan, saya pernah menyampaikan kepada Menteri Pariwisata, “sebetulnya butuhnya berapa sih untuk pemasaran, untuk marketing, untuk promosi berapa?” Pak Menteri  menyampaikan Rp7 triliun saat itu, dari Rp1 triliun  mau meloncat ke Rp7 triliun. Enggak apa-apa sebetulnya, dari Rp1 triliun meloncat Rp7 triliun enggak apa-apa tapi pertanyaan saya, produknya sudah pada siap belum? Tempat-tempat wisata kita ini sudah pada siap belum?

Saya melihat, mohon maaf, banyak yang masih belum siap. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada Menteri PU, Sepuluh Bali Baru itu kita konsentrasi sajalah di empat dulu. Empat saja, dikerjain semuanya. Saya kira di Mandalika sudah mulai dikerjakan. Plaza, selasar dikerjakan sehingga tahun ini dilanjutkan lagi. Kemudian di Toba, tahun ini akan dikerjakan. Kemudian juga di Labuan Bajo dan juga di Borobudur akan dimulai sehingga produk ini juga kualitasnya kalau didatangi oleh para wisatawan juga kelihatan menjadi lebih baik.

Yang kedua, saya ingin bercerita mengenai infrastruktur terlebih dahulu. Karena ini nanti kaitannya dengan wisata. Kenapa kita bangun infrastruktur secara besar-besaran dalam lima tahun ini, baik yang namanya jalan tol, baik yang namanya airport, baik yang namanya pembangkit listrik? Saya setiap menginap di hotel di daerah-daerah di 2014-2015, yang masuk ke kuping saya paling banyak adalah listrik yang biarpet, listrik biarpet. Bahkan ada hotel di Sumatra, saya enggak usah sebutkan nama hotel dan nama provinsinya, setengah hari hidup, setengah hari mati. Bagaimana bisa berkembang hotel itu? Tapi di 2018 kemarin, provinsi-provinsi, kabupaten, dan kota yang dulunya merah biarpet, biarpet sekarang sudah hijau semuanya. Sudah hijau semuanya. Bahkan listrik kita ini sekarang sudah melimpah. Dulu target kita 35.000 megawatt, agak kita rem karena memang pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang kita hitung dan kita inginkan.

Kembali lagi kepada infrastruktur. Jadi memang kita dalam lima tahun ini konsentrasi di infrastruktur, baik jalan tol, baik pembangkit listrik, baik pembangunan airport dan memperpanjang runway, memperbaiki terminal, memperbesar terminal, dan membangun pelabuhan. Apa yang kita inginkan dari pembangunan-pembangunan ini? Yang pertama, kita tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Sebetulnya kalau sebagai orang politik, kalau saya sebagai orang politik, membangun yang paling benar ya di Jawa saja. Iya, tinggal nambahin sedikit-sedikit, mungkin membuat super koridor ekonomi di Jawa bagian utara; tol juga tinggal sambung-sambung, enggak banyak; airport juga tinggal perbaiki, tinggal ekspansi agak-agak tambah terminal, tambah runway. Tetapi, sekali lagi, kita ingin Indonesia sentris karena ini adalah membangun negara bukan kita, kembali lagi, ke urusan politik.

Kalau hitung return politik, ya paling cepat membangun di Jawa saja. Return ekonomi, ya membangun di Jawa saja. Jelas itu paling cepat karena 149 juta penduduk itu ada di Jawa dari 260 juta yang kita miliki, 149 juta ada di Jawa. Sudah bangun saja di sini, return politiknya ada gede, return ekonominya juga cepat. Tetapi sekali lagi, kita ini membangun negara. Membangun negara berbeda. Membangun perusahaan berbeda, membangun korporasi beda, membangun negara juga beda. Oleh sebab itu, kenapa kita bangun juga di luar Jawa.

Saya berikan contoh misalnya di Papua, contoh, nanti mungkin bisa dihubungkan dengan pariwisata. Papua, bagaimana kita yang di sini bisa menikmati jalan yang bagus, jalan yang baik entah di Sumatra, Jawa,  atau pulau-pulau besar yang lain tetapi saudara kita yang ada di Papua jalan seperti ini. Ini jalan utama Merauke menuju ke Boven, ini jalan. Ini kalau di Jakarta, Sudirman-Thamrin-nya. Bagaimana kita berbicara masalah biaya transportasi, berbicara masalah biaya logistik, atau berbicara mengenai mengembangkan pariwisata di Papua kalau jalannya seperti ini? 140 kilometer ditempuh dalam tiga hari. 140 kilometer kadang-kadang ditempuh dua hari-tiga hari, enggak jelas. Harus memasak di jalan. Inilah kenapa kita bangun trans Papua karena kondisinya seperti ini. Kayaknya tidak ada rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau kita banding-bandingkan itu. Kalau kita membandingkan, sedih kita. Dan sekarang ini. Saya sudah coba sendiri yang di pegunungan tengah saya  naik motor, yang di Merauke sampai ke Sota, ke Boven saya naik mobil.

Yang kedua, saya ingin bercerita lagi masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Papua lagi. Akhir 2014, saya datang ke kabupaten yang namanya Wamena. Saya sudah empat kali datang ke sana. Saat itu malam-malam saya keluar hotel, saya tanya kepada rakyat, “harga BBM di sini berapa?” Saya tanya enggak satu, dua, tiga,  saya tanya ke empat orang.  Jawabnya sama, “Pak di sini harga BBM Rp60.000 per liter.” Rp60.000 per liter, kita di sini Rp6.450. “Tapi Pak, kalau pas cuaca tidak baik harga di sini bisa mencapai Rp100.000 per liter.” Ya inilah sebuah perbedaan yang sangat mencolok, sepuluh kali lipat lebih. Di sini kita Rp6.450, naik Rp500 perak saja demonya empat bulan. Iya betul saya mengalami, di depan Istana tiga bulan dema-demo, dema-demo. Saudara kita di Papua Rp60.000 sudah bertahun-tahun enggak pernah yang namanya demo di depan Istana.

Inilah yang saya perintahkan 2015 saat itu. Saya beri waktu satu tahun untuk bisa menyamakan harga di Papua sama dengan harga yang ada di Jawa. Tapi baru berhasil setelah hampir dua tahun, baru bisa sama. Ternyata enggak mudah juga, enggak mudah. Kuncinya beli pesawat khusus untuk BBM.

Tapi yang jelas bahwa inilah yang sering saya sampaikan di mana-mana, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalau BBM di sini Rp6.450 di sana harusnya juga Rp6.450. Kalau beda sedikit enggak apa-apa tapi kalau sampai disini Rp6.450, di sana Rp60.000, betul-betul tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang ketiga, kita ingin setelah airport terbangun, kita ingin setelah jalan tol terhubung Jakarta-Semarang-Surabaya sudah sambung dan nanti tahun depan insyaallah sudah akan sambung sampai di Banyuwangi, jadi dari Merak sampai ke Banyuwangi akan sambung tahun depan, kita harapkan juga tol ini, saya sudah sampaikan kepada bupati, wali kota, gubernur, “tolong tol ini disambungkan dengan kawasan-kawasan wisata yang ada di daerah Bapak-Ibu sekalian. Kalau tidak sanggup membangun konektivitas itu, tolong sampaikan kepada Pak Menteri PU agar yang membangun pemerintah pusat.  Tapi jangan semuanya dong diberikan kepada pusat, ada kewajiban-kewajiban daerah yang juga harus membangun konektivitas setelah jalan tolnya ini kita selesaikan.” Sambungkan dengan kawasan-kawasan wisata yang ada. Ini akan betul-betul akan menggerakkan ekonomi pariwisata kita akan jauh lebih cepat.

Kita ini sekarang dengan angka tadi yang disampaikan oleh Pak Haryadi, pertumbuhan growth-nya 22 persen, sebuah growth yang betul-betul hampir tiga kali lipat dari pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya enam atau tujuh persen, kita 22 persen. Ini perlu terus ditindaklanjuti secara pararel dengan menyiapkan infrastruktur, dengan memperbaiki kawasan-kawasan wisata. Sehingga, sekali lagi, kami ingin mendapatkan masukan-masukan sebanyak-banyaknya nanti lewat Pak Arief Yahya agar tempat-tempat mana yang diprioritaskan, infrastruktur apa yang harus dikerjakan ini betul-betul tepat, tepat sasaran. Artinya yang dibangun infrastruktur itu betul-betul ada manfaatnya.

Saya berikan contoh tadi Pak Haryadi sampaikan, Silangit. Silangit saya datang pertama kali ke sana pakai pesawat, terminalnya kayak kelurahan. Iya benar kayak kelurahan. Yang terbang ke sana sama sekali enggak ada. Saat itu saya suruh perbaiki. Oke, perbaiki runway-nya,  perpanjang runway-nya, terminalnya diperbaiki. Rampung, perintah ke Garuda. Dijawab… Ada yang dari Garuda  enggak? Enggak ada? Supaya ingat perintah saya saat itu. Saya minta, saya beri waktu satu bulan untuk satu pesawat Garuda terbang ke Silangit. Dijawab saat itu, “Pak kemungkinan yang naik enggak ada, kita rugi”. “Coba dulu baru nanti menjawab, coba dulu baru nanti jawab. Coba dulu tiga bulan, enam bulan setelah itu baru jawab.” Terbang trett ke sana. Enggak ada satu bulan omong ke saya, “Pak, penuh terus”. Begitu enam bulan sekarang sudah ada lima flight ke Silangit. Tapi memang dipaksa dulu yang pertama. Yang sulit memang awal, mengawali. Begitu penuh, maskapai yang lain pasti rebutan sudah.

Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Saya mulai hafal, ini harus dipaksa, ini harus dipaksa, ini harus dipaksa. Ya kalau memang rugi betul enggak ada yang naik ya sudah setop, silakan, tidak apa-apa. Ini urusan bisnis, enggak mungkin saya menyuruh Garuda untuk merugi terus juga enggak mungkin. Tapi kalau enggak dipaksa seperti itu, kita enggak tahu apakah ada passenger-nya atau tidak enggak mengerti kita.

Saya rasa itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke-50 untuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Semoga kita terus bisa bekerja sama dengan pemerintah sehingga masukan-masukan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum ini bisa menjadi koreksi, menjadi arah kebijakan kita bersama-sama untuk memperbaiki pariwisata Indonesia.

Saya tutup.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Artikel lainnya :