Tag : #SaberPungli

Para menteri Kabinet Kerja seusai mengumumkan secara resmi pembentukan Satgas Saber Pungli, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) lalu. (Foto: Humas/Nia)

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.

Presiden Jokowi menyampaikan arahan pada rapat koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda se Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) melalui Rapat Koordinasi (Rakor), di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10). Dalam rakor ini, Presiden Jokowi akan memberikan arahan khususnya yang berkaitan dengan dua hal penting.

“Siang hari ini, saya ingin berbicara hanya dua hal. Yang berkaitan dengan pungutan liar, yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada acara tersebut.

Menko Polhukam, Seskab, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, dan Irwasum Polri usai memberi keterangan pers mengenai Satgas Saber Pungli di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) sore. (Foto: Humas/Nia)

Presiden Joko Widodo pada Jumat (21/10) telah menandatangani  Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sekaligus diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 21 Oktober ini juga.

Menko Polhukam Wiranto selaku penanggung jawab Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam keterangan kepada wartawan di Kantor Presiden, Jumat (21/10) siang, menjelaskan struktur organisasi Saber Pungli itu.

Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait Saber Pungli di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) sore. (Foto: Humas/Nia)

Menko Polhukam Wiranto yang memimpin langsung Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. Pemerintah juga cukup antusias karena tanggapan publik sungguh sangat luas dan mengisyaratkan adanya suatu dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah.

“Pungli di Indonesia yang seperti membudaya, karena dari semua lapisan terjadi pungutan liar yang di luar ketentuan yang telah ditentukan. Ini tentu meresahkan masyarakat. Dan ingat, pungli ini tidak hanya Rp10 ribu, Rp20 ribu, sampai milyaran ada. Tentu ini harus kita bersihkan,” kata Wiranto kepada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) siang.

Seskab memberikan keterangan pers terkait Saber Pungli di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) sore. (Foto: Humas/Nia)

Sebagaimana yang dijanjikan semula, pemerintah hari Jumat (21/10) secara resmi mengeluarkan payung hukum Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang untuk selanjutnya akan disingkat dengan Saber Pungli. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Jumat (21/10) ini, juga langsung diundangkan pada hari yang sama.

“Saber Pungli ini di bawah komando Menko Polhukam, dan berada langsung di bawah Presiden, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 2,” kata Pramono Anung kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) siang.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, bahwa instrumen pembentukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah disiapkan, namun secara infrastruktur dan sebagainya sudah terselesaikan. Karena itu, secara resmi dalam waktu dekat, mudah-mudahan besok akan diumumkan oleh Menko Polhukam.

“Karena yang bertanggung jawab menjadi komando untuk Saber Pungli ini adalah Menko Polhukam dibantu oleh Kapolri dan juga Jaksa Agung. Tetapi nanti akan ditunjuk ketua pelaksana, yang nantinya akan disampaikan oleh Menko Polhukam,” kata Pramono kepada wartawan usai rapat koordinasi Presiden dengan Gubernur seluruh Indonesia,  di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10) sore.

Jaksa Agung Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10) sore. (Foto: Humas/Jay)

Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan karena kalau tidak diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya.

“Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang diminta pungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka cenderung menjadi korban,” kata Prasetyo kepada wartawan usai rapat koordinasi Presiden dengan Gubernur seluruh Indonesia,  di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10) sore.

Seskab Pramono Anung menerima kehadiran wartawan, di ruang kerjanya lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (19/10) siang. (Foto: JAY/Humas)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, pemerintah saat ini sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum. Karena itu, mudah-mudahan hal yang berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)  segera bisa ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hampir satu minggu ini berada di luar kota.

“Jadi, Perpres itu belum bisa ditanda tangani  tapi sudah  siap untuk dilaksanakan. Untuk siapa, bagaimana, dan lainnya nanti akan disampaikan setelah ditandatangani oleh presiden,” kata Pramono kepada wartawan, di ruang kerjanya lantai 2 Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (19/10) siang.

Presiden dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (18/10) sore.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali kepada seluruh aparat yang bertugas di sektor pelayanan publik untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli).

“Sekarang sudah ada yang namanya Saber Pungli (Sapu Bersih Pungli), entah itu urusan sertifikat, SIM, KTP, STNK, izin-izin. Hati-hati. Sekali lagi saya titip ini untuk aparat, hati-hati,” kata Presiden dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Program Strategis Tahun 2016 di Pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (18/10) sore.