Perpaduan JKN dan Kartu Lebak Sehat

“Sejalan dengan amanat konstitusi, sejak 1 Januari 2014, Pemerintahan Presiden SBY membuat terobosan baru di bidang kesehatan dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Melalui program ini, pemerintah memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama kalangan kurang mampu. Secara bertahap pada periode 2014 – 2019, seluruh penduduk harus memiliki kartu jaminan kesehatan. Pemerintah daerah secara bertahap juga telah mengintegrasikan program kesehatan daerahnya dengan JKN, sebagaimana di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang mengintegrasikan Kartu Lebak Sehat dengan JKN.”

Cakupan jaminan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lebak terus meluas sejalan dengan pelaksanaan JKN yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Kartu Lebak Sehat yang menjadi salah satu program unggulan daerah. Hingga saat ini, sebanyak 768.668 jiwa atau 61,5% dari total penduduk Lebak yang berjumlah 1.247.906 jiwa, telah memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

Adapun perinciannya adalah sebanyak 675.221 jiwa merupakan peserta eks Jamkesmas, sebanyak 66.956 jiwa merupakan eks asuransi Askes PNS, TNI dan Polri serta eks Jamsostek, sebanyak 17.405 merupakan peserta mandiri dan 9.086 merupakan peserta Kartu Lebak Sehat yang terintegrasi dengan JKN.

Jumlah kepesertaan JKN di Lebak akan terus bertambah mengingat kuota Kartu Lebak Sehat yang tercatat 18.720 jiwa, hingga saat ini masih belum terpenuhi, sehingga warga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Selain itu, kepesertaan JKN di Lebak juga didukung antusiasme masyarakat yang secara mandiri mendaftarkan diri di Kantor BPJS Kabupaten Lebak. Setiap hari tercatat sekitar 100 orang yang mendaftarkan diri di BPJS Kabupaten Lebak.

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 155,97 miliar untuk membayar iuran premi bagi warga kurang mampu yang dulu terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. Kartu Jamkesmas yang saat ini dipegang masyarakat kurang mampu masih berlaku untuk pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit.

Sementara itu, Pemkab Lebak mengalokasikan dana sebesar Rp 4,4 miliar untuk kuota Kartu Lebak Sehat sebanyak 18.720 jiwa. Perinciannya sebanyak 16.436 jiwa untuk warga kurang mampu dan 2.284 untuk pimpinan pondok pesantren (1.853 jiwa), kepala desa (340 jiwa) dan sekretaris desa (94 jiwa) yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Kehadiran program JKN di Kabupaten Lebak mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi peserta JKN ke BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Hingga Agustus 2014, sebanyak 17.405 orang telah mendaftar secara mandiri. Mereka bisa memilih tiga tipe kelas yakni kelas III dengan membayar iuran Rp 25.500 per bulan, kelas II membayar Rp 42.500 per bulan dan kelas I membayar Rp 59.500 per bulan.

Proses pendaftaran di BPJS Kesehatan juga relatif mudah dan cepat. Masyarakat cukup membawa KTP, KK dan foto. Prosedur pendaftarannya adalah mulai dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian mendaftar dan akan mendapat nomor virtual account dilanjutkan membayar iuran sesuai dengan kelas yang diinginkan dan bukti pembayaran dijadikan untuk mencetak kartu. Berdasarkan peninjauan di lapangan, proses pendafataran hingga cetak kartu sekitar 1 jam, dan begitu kartu sudah tercetak, maka pada saat itu juga kartu tersebut sudah bisa digunakan untuk berobat.

Peserta juga bisa leluasa memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama baik Puskesmas maupuan klinik. Saat ini jumlah fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tercatat 42 Puskemas, 71 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 14 klinik swasta. Sementara untuk rujukan, bisa di RSUD Malingping maupun RSUD Dr. Adjidarmo.

Berdasarkan pengecekan di Puskesmas Mandala dan Puskesmas Kalanganyar, pemilik kartu JKN baik yang preminya dibayar Pemerintah Pusat, Pemkab, perusahaan/lembaga serta mandiri semuanya dilayani secara gratis. Jumlah kunjungan per hari rata-rata 100 hingga 120 orang di mana sekitar 70 persen menggunakan kartu JKN. Berbagai penyakit yang paling banyak diderita antara lain ISPA, sakit lambung, batuk, pilek, panas dan diare.

Puskesmas Mandala yang berlokasi di Kecamatan Cibadak, letaknya cukup strategis karena berada di jalan lintas kabupaten. Puskesmas ini melayani 29.898 penduduk di 6 desa, di mana jumlah peserta JKN tercatat 15.062 atau  50,37% dari total jumlah penduduk. Puskesmas ini memiliki 2 dokter umum, 2 dokter gigi dan 12 bidan. Secara bertahap, Puskesmas ini akan dikembangkan menjadi Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan), sehingga pasien bisa rawat inap di Puskesmas. Namun demikian, khusus untuk persalinan tersedia ruang perawatan dan dibuka 24 jam.

Sementara Puskesmas Kalanganyar melayani 34 ribu penduduk di 7 desa yang ada di Kecamatan Kalanganyar, di mana hampir 18 ribu merupakan peserta JKN termasuk Kartu Lebak Sehat. Puskesmas ini memiliki satu dokter umum, dua dokter gigi dan 7 bidan desa. Dampak pelaksanaan JKN telah memberikan semangat baru bagi para tenaga medis dan karyawan di Puskesmas ini. Maklum, setiap bulan Puskesmas ini menerima dana kapitas dari BPJS Kesehatan kurang lebih Rp 90 juta per bulan. Dari jumlah dana kapitasi tersebut, sebesar Rp 58 juta atau 60% digunakan untuk jasa dan sisanya untuk pembelian alat kesehatan dan operasional penunjang. Uang jasa ini diberikan kepada para tenaga medis dan karyawan secara proporsional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan di Rumah Sakit Dr. Adjidarmo, yang merupakan rumah sakit rujukan dan terbesar di Lebak, pelayanan terhadap peserta JKN  semuanya diberikan secara gratis termasuk oeprasi bedah dan cuci darah yang dikenal berbiaya mahal.

Rumah sakit ini memiliki 400 tempat tidur di mana sebanyak 75% untuk kelas III. Setiap hari pasien yang berobat di rumah sakit ini berkisar 300 hingga 400 orang. Menariknya, masyarakat yang berobat di rumah sakit ini bukan hanya warga Lebak, tetapi juga warga dari kabupaten tetangga seperti Pandeglang, Bogor, Serang dan Cilegon. Hal ini bisa dipahami, karena fasilitas di rumah sakit ini relatif lengkap. Rumah sakit ini tercatat memiliki 32 dokter spesialis antara lain spesialis penyakit dalam, bedah syaraf, obstetric dan ginekologi, orthopedic, anastesi, radiologi, jantung dan bedah mulut. Di rumah sakit ini juga tersedia fasilitas cuci darah sebanyak 22 unit, sehingga dalam sehari bisa memberikan fasilitas cuci darah bagi 44 orang yang terkena sakit ginjal.

Sepuluh penyakit tertinggi yang ditangani di rumah sakit ini antara lain tuberculosis, migren dan sindrom nyeri kepala lainnya, bronchitis empisema, nyeri punggung bawah, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) penyakit telinga, dan katarak.

Program JKN mendapat sambutan positif dari masyarakat, salah satunya Sinta Maulina yang sedang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Mandala. Ibu yang sedang mengandung 8 bulan ini rutin memeriksakan kehamilannya dengan berbekal kartu JKN. “Saya sudah lima kali periksa, mudah-mudahan persalinanya lancar,” ujarnya.

Sambutan positif juga dikemukakan Perdiansyah, warga Kampung Jelupang, Desa Keusik, Kecamatan Banjarsari yang sedang melakukan cuci darah di RSUD Dr. Adjidarmo. Seminggu dua kali ia harus menempuh perjalanan sekitar 10 km untuk sampai di RSUD. “Saya sudah 4 bulan mendaftar JKN ke BPJS Kesehatan, dan dengan kartu ini bisa cuci darah gratis,” tuturnya.

Pasien lainnya adalah Fitri yang melahirkan anak kembar di RSUD Dr. Adjidarmo. Dengan berbekal kartu JKN ia bisa operasi cesar secara gratis. “Dengan adanya kartu JKN, melahirkan jadi gratis,” ungkapnya.

Ungkapan positif juga disampaikan dr. Ikasari, Kepala Puskesmas Kalanganyar. Menurutnya kehadiran JKN telah memberikan semangat baru bagi para dokter dan perawat di Puskesmas karena adanya dana kapitasi. “Saya sangat senang dengan program JKN, karena para dokter mendapat tunjangan yang cukup dari jasa dana kapitasi dari BPJS Kesehatan. Saya harap program ini terus dilanjutkan siapapun presidennya,” tuturnya.

Secara nasional pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Pemerintah terus menaikkan anggaran pelayanan kesehatan gratis dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 8,2 triliun pada tahun 2013, atau meningkat hingga 400%. Pada tahun 2014 pelayanan kesehatan gratis diterapkan untuk seluruh penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan cakupan 121,6 juta jiwa. Indonesia menjadi negara terbesar yang memiliki jaminan kesehatan di bawah satu badan negara yaitu BPJS Kesehatan. (Firman dan Duha)