Home

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana berbincang dengan SBY di ruang perawatan tempat Ibu Ani Yudhoyono dirawat di NUH, Singapura, Kamis (21/2) sore. (Foto: Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sekitar pukul 16.40 waktu setempat (WS) tiba di National University Singapore (NUH), tempat Ibu Ani Yudhoyono dirawat.

Kedatangan Presiden dan Ibu Iriana langsung disambut putra pertama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono dan besan SBY, Hatta Rajasa.

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menerima pengurus dan perwakilan FSPBUN, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/2) pagi. (Foto: Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar karyawan dari Perkebunan Nusantara yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas bisa mendapatkan lahan 1.000 meter persegi sehingga mereka mendapatkan ketenangan tinggal di sana dan punya tempat tinggal yang permanen.

Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menerima pengurus dan perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) yang dipimpin ketuanya Tuhu Bangun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/2) pagi.

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan KSP Moeldoko menyampaikan keterangan pers sebelum bertolak ke Singapura, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (21/2) siang. (Foto: Oji/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Singapura dengan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (21/2) siang, untuk menjenguk Ibu Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit negara tersebut.

Dalam konperensi pers menjelang keberangkatannya ke Singapura, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana dan Kepala Staf Khusus Presiden Moeldoko mengatakan, dirinya sengaja meluangkan waktu khusus hari ini, khusus untuk menjenguk Ibu Ani Yudhoyono yang harus menjalani perawatan terkait penyakit kanker darah yang dideritanya.

Wapres Jusuf Kalla didampingi Menhub dan Gubernur DKI menjajal MRT Jakarta, dari Bundaran HI ke Lebak Bulus PP, Kamis (20/2). siang. (Foto: Humas Kemenhub)

Pemerintah mengusulkan tarif Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta atau Ratangga Fase I yang pengoperasiannya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret depan pada kisaran angka Rp8.500–Rp10.000.

“Pemerintah mengusulkan untuk tarif dengan rute HI ke Lebak Bulus berada di kisaran Rp. 8.500–Rp. 10.000,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjajal MRT Jakarta Fase I dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Lebak Bulus dan Lebak Bulus ke Bundaran HI, Jakarta, Rabu (20/2) siang.

Kawasan permukiman nelayan di Kampung Beting, Pontianak, salah satu yang ditata pemerintah. (Foto: BKP Kementerian PUPR)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan, penataan kawasan permukiman nelayan tidak hanya dilakukan di Bengkulu, tetapi juga dilakukan di 10 daerah lainnya di tanah air.

“Lima diantaranya yakni Kampung Beting Kota Pontianak, Kawasan Sungai Kemuning Kota Banjarbaru, Kampung Nelayan Untia Kota Makassar, Kawasan Dufa-Dufa Kota Ternate, dan Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagaimana dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR, Kamis (21/2) pagi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan keterangan pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (20/2) siang. (Foto: Humas Kementerian ESDM)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengklarifikasi berbagai isu tidak bertanggung jawab terkait pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport.

Ia menegaskan, perundingan yang menghasilkan pengambilalihan 51 persen saham Freeport itu baru dihitung sejak dirinya memimpin langsung perundingan dengan CEO Freeport McMoran.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan laporan pada Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Ecovention Ocean Ecopark, di Jakarta, Rabu (20/2) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah isu bahwa pemerintah menunda kenaikan gaji perangkat desa. Justru, menurut Mendagri, pemerintah memastikan gaji perangkat desa akan naik pada tahun 2020.

“Pemerintah sudah menyetujui usulan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan II/a sebesar 100 persen,” kata Mendagri menjawab wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Ecovention Ocean Ecopark, di Jakarta, Rabu (20/2) siang.

Presiden Jokowi memberikan pengarahan pada Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Ecovention Ocean Ecopark, di Jakarta, Rabu (20/2) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dari Dana Desa yang telah disalurkan ke desa-desa selama 4 (empat) tahun terakhir sampai akhir 2018 telah dibangun 191.000 kilometer (km) jalan desa.

“Ada yang tanya enggak mungkin, 191.000 km itu panjang banget lho. Panjang gimana, kalau itu dikerjakan 4 tahun, desa kita itu 74.900 artinya 75.000. Artinya, per desa per tahun cuma ngerjain 600 meter, pendek banget dong, kurang, harusnya bisa lebih dari itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Ecovention Ocean Ecopark, di Jakarta, Rabu (20/2) siang.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Kementerian Perdagangan (Kemendag)  melakukan program revitalisasi pasar rakyat. Program ini merupakan salah satu dari tiga mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Tjahya Widayanti, mengemukakan dari target 5.000 pasar rakyat yang akan direvitalisasi selama periode 2015-2019, hingga tahun 2018, Pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 unit pasar rakyat yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.

Menaker Hanif Dhakiri mendampingi Presiden Jokowi dalam acara penandatangan Perjanjian BLK Komunitas Tahap I Tahun 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (20/2) siang. (Foto: Jay/Humas)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengemukakan, pembangunan Balai Latikan Kerja (BLK) Komunitas di pondok pesantren merupakan program pemerintah.

Program ini merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada di pesantren, dengan tambahan keterampilan atau hard skill.