30 Maret 2020
Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19, 30 Maret 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat
Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Antisipasi Mudik Lebaran, 30 Maret 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat
Keterangan Pers Presiden RI mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemik COVID-19
Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Pembiayaan BPJS Kesehatan, 24 Maret 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta
Dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga dan kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.
Mempertimbangkan agar pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkesinambungan dan dapat berjalan dengan optimal, perlu ditetapkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk periode tahun 2020-2024.
Dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional, maka pada tanggal 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.(Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176074/Perpres_Nomor_44_Tahun_2020.PDF)
Dengan mempertimbangkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Sehubungan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antarKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Sistem Informasi Perundang-Undangan
Sistem Pengesahan Perjanjian Internasional
Sistem Informasi Persidangan Kabinet
Jabatan Fungsional Penerjemah
Permohonan Informasi Hasil Peliputan
LAPOR!
Survei
PPID
Reformasi Birokrasi
GPR