4 Juli 2020
Peringatan ke-74 Hari Ulang Tahun Bhayangkara, 1 Juli 2020, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta
Arahan Presiden Republik Indonesia Terkait Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, 30 Juni 2020, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang, 30 Juni 2020, di Kawasan Industri Terpadu Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19, 29 Juni 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta
Dengan mempertimbangkan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Perjanjian Perdagangan Internasional yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia perlu pengaturan mengenai tata cara persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.
Dengan mempertimbangkan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) adalah rangkaian insentif untuk memberikan kehadiran negara di fiskal perpajakan dalam masa Covid-19.
Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020. Tautan: (https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176124/Inpres_Nomor_5_Tahun_2020.pdf)
Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kinerja diplomasi dan kerja sama luar negeri dengan negara-negara sahabat, khususnya di kawasan Afrika, serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perlu membuka kantor perwakilan diplomatik untuk Negara Republik Kamerun.
Sistem Informasi Perundang-Undangan
Sistem Pengesahan Perjanjian Internasional
Sistem Informasi Persidangan Kabinet
Jabatan Fungsional Penerjemah
Permohonan Informasi Hasil Peliputan
LAPOR! 
Survei 
PPID 
Reformasi Birokrasi 
GPR