Home

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menjawab wartawan usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/7) sore. (Foto: OJI/Humas)

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan mengemukakan, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur masalah mobil listrik sudah hampir selesai. Saat ini draft Perpres itu ada di Menteri Keuangan untuk mendapatkan paraf persetujuan.

“Saya berharap bulan ini, sekali lagi. Nanti saya mau telepon Menteri Keungan karena  di luar kota mengenai paraf dia, tinggal paraf dia aja,” kata Luhut menjawab wartawan usai menghadiri rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/7) sore.

Menlu Retno Marsudi menjawab wartawan usai menghadiri rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/7) sore. (Foto: OJI/Humas)

Pangeran Mahkota Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia, Minggu depan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat terbatas untuk menyambut kunjungan tersebut.

“Jadi, hari ini, Presiden dan para menteri berbicara untuk persiapan rencana kunjungan Crown Prince (Putra Mahkota, red) Uni Emirate Arab, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Rencana kunjungan akan dilakukan minggu depan dengan delegasi yang cukup banyak, diikuti oleh menteri yang cukup banyak,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (19/7) sore.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Atas pertimbangan tersebut, pada 4 Juli 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Presiden Jokowi didampingi KSP dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka menjawab wartawan usai pelepasan kontingen Pramuka Indonesia ke Jambore Dunia, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Pencari Fakta (TPF) kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang sudah menyampaikan hasilnya secara terbuka ke masyarakat. Namun Presiden mengingatkan, bahwa hasil TPF itu mesti ditindaklanjuti  lagi oleh Tim Teknis untuk lebih menyasar pada dugaan-dugaan yang ada.

“Oleh sebab itu sekali lagi, kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu 6 bulan, saya sampaikan 3 bulan tim teknis ini harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai melepas kontingan Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia ke-24, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7) pagi.

Presiden Jokowi berfoto bersama kontingen Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Pramuka Dunia, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia ke-24 di Virginia Barat, Amerika Serikat, 22 Juli – 2 Agustus 2019, bahwa mereka bukan hanya sebagai wakil organisasi tapi juga merupakan duta bangsa dan duta negara Republik Indonesia untuk membawa nama baik, membawa citra, membawa wajah Indonesia dan semangat ke-Indonesia-an.

“Oleh sebab itu, Gerakan Kepanduan Indonesia harus berperan aktif dalam aktvitas Gerakan Kepanduan Se Dunia,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pelepasan Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia ke-24 di Virginia Barat, Amerika Serikat, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7) pagi.

Presiden Jokowi menyerahkan bendera Merah Putih kepada ketua kontingan saat melepas delegasi Pramuka Indonesia pada Jambore Pramuka Dunia, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (19/7) pagi, di Istana Negara, Jakarta, melepas Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Pramuka Dunia XXIV di Virginia Barat, Amerika Serikat, 27 Juli hingga 2 Agustus 2019 mendatang.

Pelepasan Kontingen Gerakan Pramuka Indonesia ini ditandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada Ketua Kontingen yang diberikan oleh Presiden Jokowi sebelum menyampaikan pengarahan.

Walikota Tangerang Arief Wismansyah berfoto bersama Sekjen Kemenkumham Bambang R. Sariwanto dan Sekjen Kemendagri, serta Gubernur Banten, usai proses mediasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

Setelah sempat saling lapor ke polisi, perseteruan antar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Walikota Tangerang, Kamis (18/7) siang, dinyatakan selesai. Kedua pihak sepakat akan mencabut laporan masing-masing yang diajukan kepada polisi.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukan mediasi oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Parbowo yang dihadiri oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting, Dirjen Bina Bangda M. Hudori, Plt Dirjen Otda Akmal Malik, Sekda Prov Banten Al Muktabar, dan Sekda Kota Tangerang, di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/7) siang.

Setelah bertahan sejak November 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps, dari 6 persen menjadi 5,75 persen. Selain itu, BI juga menurunkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

“Kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi dan perlunya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas eksternal yang terkendali,” bunyi siaran pers BI yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, Kamis (18/7).

Presiden didampingi Seskab, Menteri ESDM, dan Kepala SKK Migas menerima delegasi Inpex Corp terkait negosiasi Blok Masela, di Istana Merdeka, Selasa (16/7) lalu. (Foto: Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik selesainya negosiasi antara pemerintah dengan Inpec Corporation dalam rencana pengembangan blok kaya minyak, Blok Masela, di Kawasan Tanimbar, Maluku.

Rencana pengembangan Blok Masela yang termasuk di dalamnya soal kandungan lokal dan penggunaan tenaga kerja asli daerah setempat, menurut Presiden Jokowi, telah pula disepakati, dan dilaporkan kepadanya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7) lalu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakinkan, pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 4 (empat) dari 12 (dua belas) kota yang ditargetkan akan selesai tahun ini. Keempat PLTSa itu berada di Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Solo.

“Pembangunan PLTSa di kota-kota tersebut, termasuk Bali, dimonitor langsung oleh Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (18/7).