18 Januari 2020
Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Penyelenggaraan PON XX di Papua Tahun 2020, 17 Januari 2020, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta
Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, 16 Januari 2020, di The Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman, Provinsi DKI Jakarta
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, 16 Januari 2020, di The Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman, Provinsi DKI Jakarta
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020.
Dengan pertimbangan dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, dan produktif, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang merupakan bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dengan pertimbangan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan […]
Atas pertimbangan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di LPP TVRI, pemerintah memandang perlu diberikan tunjangan kinerja.
Sistem Informasi Perundang-Undangan
Sistem Pengesahan Perjanjian Internasional
Sistem Informasi Persidangan Kabinet
Jabatan Fungsional Penerjemah
Permohonan Informasi Hasil Peliputan
LAPOR!
Survei
PPID
Reformasi Birokrasi
GPR