Arahan Presiden Joko Widodo Saat Menerima Pimpinan Bawaslu se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 24 Februari 2015

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu beserta seluruh pimpinan Bawaslu dan Sekjen, serta Bapak/Ibu semuanya, seluruh Bawaslu Provinsi maupun daerah.

Saya ingat, waktu masih jadi capres, ada surat ke saya, dipanggil Bawaslu, kemringet saya. Tetapi saat itu saya hadir, deg-degan, dan saya ingat yang bertanya waktu itu Pak Nelson. Saya ditanya, “apakah Bapak menyampaikan kalimat ini?” seingat saya iya. Banyak sekali pertanyaan yang saya jawab apa adanya saja. Ternyata, tidak ada masalah. Kalau ada masalah juga pasti menjadi ramai pada saat itu.

Itulah saya kira, ketegasan dari Bawaslu yang tentu saja dengan ketegasan dan integritas yang ada itu dihormati oleh capres dan cawapres kemarin. Saya kira di daerah juga sama. Asal ada ketegasan itu, dan peserta pilkada, peserta pemilu juga merasa bahwa Bawaslu pada posisi yang betul-betul netral, saya kira semuanya akan respect. Dipanggil siapapun pasti akan datang. Dan kalau tidak datang, asal ditegasi pun saya kira akan menerima. Karena memang itulah tugas Bawaslu, mengawasi penyelenggaraan pemilu, juga menerima laporan-laporan pelanggaran, menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi, dan juga menyesuaikan sengketa-sengketa pemilu.

Dan yang kami lihat, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad (Ketua Bawaslu) bahwa pilpres kemarin memang sebelumnya menjadi tanda tanya. Apakah berakhir dengan mulus atau dengan sebuah kerusuhan. Dan akhirnya kita melihat, bahwa memang masyarakat kita juga partai-partai, juga peserta semuanya sudah dewasa dalam politik. Dan itu betul, memang diapresiasi oleh negara-negara lain. Kepala-kepala negara yang bertemu dengan saya menyampaikan apresiasi itu.  Kelihatannya keras sekali, tapi setelah itu semuanya happy ending. Dan ini harus saya sampaikan apa adanya, berkat penyelenggara dan umum, Bawaslu maupun KPU yang betul-betul berada pada posisi yang menurut persepsi masyarakat, netral dan mempunyai integritas yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Kemudian tadi yang disampaikan Pak Ketua mengenai gedung Bawaslu yang tidak cukup. Kemarin KPU juga sama menyampaikan bahwa gedungnya tidak cukup. Padahal kita sekarang ini baru proses moratorium untuk pembangunan semua gedung pemerintah. Tetapi memang diberikan izin atas persetujuan presiden. Pada hal-hal yang sangat diperlukan dan itu merupakan sesuatu yang urgent memang diperbolehkan. Tetapi tidak terus semuanya bangun gedung, semua minta gedung. Sehingga infrastrukturnya justru menjadi nomor dua atau tiga yang dibutuhkan rakyat.

Gedung perlu, tetapi betul-betul dilihat urgensinya. Kalau memang misalnya, seperti tadi gedung Bawaslu provinsi, menurut saya kalau gedung KPU ada, semestinya Bawaslu juga ada yang di provinsi. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Kalau misalnya gubernur sudah menyiapkan lahan tanahnya, saya kira tidak ada masalah untuk yang provinsi. Tapi yang tadi gedung keuangan untuk Bawaslu, saya belum lihat kalau memang diperlukan Bawaslu dan keuangan juga tidak produktif saya bisa berikan.

Tetapi biasanya kalau sudah mau diberikan mesti jadi ramai. Dari keuangan terus di situ dirame-ramein. Tapi nanti akan kita lihat lagi.

Kemudian mengenai tunjangan kinerja yang berhubungan dengan tunjangan kehormatan, tentu juga akan kami lihat kalau memang institusi yang lain sudah diberikan, mestinya juga bisa diberikan

Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, saya kira yang paling penting nanti kita poto-poto di depan saja. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

(Humas Setkab)