web analytics

Blog

Dambaan Rakyat Menuju Sejahtera

Oleh: Alfurkon Setiawan ; Diposkan pada: 3 Apr 2014 ; 6428 Views Kategori: Pro People

file_1“Program Pro Rakyat yang menjadi ciri khas Pemerintahan Presiden SBY menjadi dambaan rakyat di seluruh Tanah Air, sehingga masyarakat sangat berharap program ini terus berlanjut dan berkesinambungan agar rakyat semakin sejahtera. Program Pro Rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster merupakan terobosan pemerintah dalam mengakselerasi atau mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.”

Menjadikan rakyat sejahtera merupakan tujuan utama dan harapan setiap pemimpin, termasuk Presiden SBY. Oleh karena itu, setiap pemimpin berusaha membuat berbagai terobosan agar tujuan mulia tersebut bisa tercapai. Dalam konteks ini, Presiden SBY telah menjadikan Program Pro Rakyat sebagai program unggulan pemerintahannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama membantu kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin membaik.

Setidaknya ada 7 Program Pro Rakyat utama yang dibingkai dalam 4 klaster yang selama ini terbukti membantu masyarakat miskin bisa hidup lebih baik. Pertama, Raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua Bantuan Operasional Sekolah (BOS), ketiga, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sekarang menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Keempat, Bantuan penyandang cacat, lansia terlantar serta korban bencana. Kelima,PNPM Mandiri untuk memberdayakan masyarakat perdesaan. Keenam, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketujuh,klaster 4 dengan program unggulannya Pembangunan Rumah Swadaya atau disebut juga bedah rumah.

Ketujuh Program Pro Rakyat tersebut diberikan secara terpadu, laksana ikan, kail atau pancing dan sekaligus perahunya. Melalui Program Pro Rakyat yang terpadu, masyarakat dibantu sekaligus diberdayakan agar lebih mandiri dan maju. Pemerintah sangat memperhatikan faktor-faktor utama yang menjadi indikator kesejahteraan antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur perdesaan, akses permodalan hingga penyediaan rumah layak huni.

Ketersediaan pangan bagi warga miskin diwujudkan dalam program Raskin, di mana setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mendapat bantuan Raskin 15 kg per bulan dengan harga subsidi sehingga hanya Rp 1.600/kg. Tak hanya itu, bagi masyarakat yang sangat miskin dan memiliki balita, anak sekolah serta ibu hamil diberikan bantuan uang tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga program ini juga disebut bantuan uang tunai bersyarat.

Masyarakat kurang mampu juga tidak lagi dipusingkan dengan biaya pendidikan anak-anaknya untuk jenjang SD hingga SMP dan dilanjutkan hingga SMA, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya dana BOS. Begitu juga pelayanan kesehatan hingga rawat inap di rumah sakit diberikan secara gratis melalui Jamkesmas yang sekarang disempurnakan dengan JKN melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Tahap berikutnya, adalah memberdayakan masyarakat terutama di perdesaan agar bisa membangun desanya dengan berbagai infrastruktur sekaligus membangun ekonomi desa. Dalam hal ini, PNPM Mandiri menjadi program unggulannya di mana masyarakat desa diberikan kebebasan dan hak penuh mengelola dana PNPM Mandiri. Dalam konteks ini, PNPM Mandiri dibaratkan pancing atau kail yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat.

Sepanjang Pemerintahan SBY, PNPM Mandiri telah membangun infrastruktur di 77.700 desa meliputi 6.914 kecamatan di 33 provinsi dengan alokasi dana mencapai Rp 82,9 triliun. PNPM Mandiri juga telah menyediakan dana bergulir hingga Rp 12,5 triliun dengan pemanfaat mencapai 6 juta orang. Fakta di lapangan menunjukkan, PNPM Mandiri juga telah mendorong jiwa gotong royong di kalangan masyarakat sekaligus melatih masyarakat untuk bersikap kritis.

Bantuan pemerintah tidak berhenti di situ, tetapi dilanjutkan dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diibaratkan laksana perahu. Masyarakat yang menjadi pelaku usaha diberikan kemudahan akses permodalan dari perbankan dengan jaminan dari pemerintah. Sepanjang usahanya layak, pelaku UMKM bisa mendapat kredit tanpa agunan hingga Rp 20 juta, sementara bagi usaha yang sudah lebih maju bisa mendapatkan kredit hingga Rp 500 juta dengan kemudahan bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, keringanan bunga hingga kemudahan persyaratan.

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, pemerintah juga memperhatikan kondisi rumah warga miskin melalui program rumah swadaya atau dikenal  juga dengan bedah rumah. Bantuan stimulan dari pemerintah ini ditujukan agar rumah keluarga miskin yang kurang layak, apakah karena rumahnya bocor, hampir roboh dan sebagainya, bisa diperbaiki sehingga layak huni, lebih aman dan lebih bersih. Sepanjang pemerintahan SBY telah dibangun rumah swadaya sebanyak 567.483 unit, baik perbaikan ringan maupun perbaikan berat. Selain itu, juga telah dibangun rumah khusus eks pengungsi Timor Timur sejumlah 12.722 unit serta rusunawa (rumah susun sederhana sewa) sebanyak 64.775 unit.

Program Pro Rakyat memang menjadi primadona pada era Presiden SBY, karena terbukti telah mendorong pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka kemiskinan yang pada tahun 2004 tercatat 16,7% turun menjadi 11,37% pada tahun 2013. Hal yang sama juga terjadi pada angka pengangguran yang menurun dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 6,25% pada tahun 2013.

Secara kasat mata kita bisa melihat bagaimana perkembangan kehidupan warga masyarakat termasuk warga miskin yang pada umumnya sudah memiliki telepon genggam atau handphone sebagai sarana komunikasi. Handphone kini bukan lagi barang mewah, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Para petani, nelayan, buruh dan pedagang menggunakan handphone untuk memperlancar usaha dan aktivitas mereka sehari-hari. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kepemilikan handphone tercatat mencapai 83,52% dari jumlah penduduk.

Hal yang sama juga terjadi pada kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya roda dua yang melonjak tajam. Meskipun termasuk warga kurang mampu, tetapi sudah  banyak yang memiliki sepeda motor, walaupun dibeli dengan cara kredit. Saat ini, sepeda motor boleh dibilang bukan lagi barang mewah, karena begitu mudah untuk mendapatkannya. Kepemilikan kendaraan baik roda dua maupun roda empat meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2004 jumlah kepemilikan sepeda motor tercatat 23,06 juta naik menjadi 76,38 juta. atau meningkat 300% lebih. Begitu juga kepemilikan kendaraan roda empat atau mobil meningkat dari 7,48 juta pada tahun 2004 menjadi 17,99 juta pada, atau meningkat 200% lebih.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat termasuk membaiknya kehidupan warga miskin semakin menunjukkan bahwa Program Pro Rakyat sangat dibutuhkan sehingga hal ini hendaknya menjadi perhatian agar Program Pro Rakyat terus berlanjut.

Secara rinci Program Pro Rakyat dalam 4 klaster dapat diuraikan di bawah ini. Pada Klaster 1, yakni Bantuan dan Perlindungan Sosial, pemerintah membantu keluarga miskin dengan Raskin, PKH, Jamkesmas dan kini JKN, BOS, bantuan lansia terlantar, penyandang cacat dan korban bencana.

Anggaran subsidi Raskin ditingkatkan dari Rp 4,8 triliun pada tahun 2004 menjadi 18,8 triliun pada tahun 2014, atau meningkat hampir 400%. Peningkatan jumlah subsidi ini seiring dengan peningkatan pelayanan penyaluran Raskin agar kualitas Raskin sesuai dengan standar yakni berkualitas medium, tidak apek, tidak bau dan tidak berkutu serta diberikan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Dari sisi jumlah penerima Raskin, secara bertahap dikurangi seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi para penerima Raskin. Hal ini juga sejalan dengan berkurangnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun, sehingga keluarga yang sudah membaik, tidak lagi diberikan Raskin. Jika tahun 2008, sasaran Raskin diberikan kepada 19,1 juta RTS, tahun 2014 jumlahnya berkurang menjadi 15,5 juta RTS. Sementara itu, jumlah Raskin yang disalurkan sepanjang 2004-2014 sebanyak 29,51 triliun.

Pemerintah juga meningkatkan alokasi dana PKH dari Rp 507,9 miliar pada tahun 2007 atau ketika program inidiluncurkan pertama kalinya, menjadi Rp 3,6 triliun pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi Rp 5,5 triliun pada tahun 2014. Sementara itu, pada periode 2007 – 2014, dana PKH yang dikucurkan Pemerintahan Presiden SBY untuk warga miskin mencapai Rp 14,9 triliun. Cakupan kepesertaan PKH juga meningkat dari 383 ribu RTSM pada tahun 2007 menjadi 2,4 juta RTSM pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 3,2 juta RTSM.

Di bidang pendidikan, Pemerintahan Presiden SBY menorehkan sejarah penting dengan menggratiskan biaya pendidikan SD – SMP melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang untuk pertama kalinya diterapkan pada tahun 2005. Dana BOS terus ditingkatkan dari Rp 5,14 triliun pada tahun 2005, Rp 10,28 triliun (2006), Rp 9,84 triliun (2007), Rp 10,01 triliun (2008), Rp 16,4 triliun (2009), Rp 16,6 triliun (2010), Rp 19,86 triliun (2011), Rp 27,67 triliun (2012), Rp 27,48 triliun (2013) dan Rp 28,17 triliun (2014). Dengan demikian, sejak 2005 – 2014, dana BOS untuk membebaskan biaya operasional pendidikan mencapai Rp 171,45 triliun.

Besarnya dana BOS tersebut telah membantu puluhan juta siswa SD dan SMP yang bisa mengenyam pendidikan tanpa harus memikirkan biaya sekolah, termasuk buku pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, pada tahun 2012 juga sudah dimulai rintisan BOS untuk siswa tingkat SMA, dan secara penuh dilaksnakan BOS untuk SMA pada tahun 2014. Setiap siswa tingkat SMA mendapat dana BOS Rp 1  juta per tahun yang ditujukan untuk membebaskan biaya operasional sekolah.

Di bidang kesehatan, Pemerintahan Presiden SBY menorehkan catatan penting di mana untuk pertama kalinya menggratiskan biaya pelayanan kesehatan hingga ke rumah sakit kelas III, dari sebelumnya yang hanya sampai tingkat Puskesmas. Pelayanan kesehatan gratis yang terutama ditujukan bagi kalangan kurang mampu ini bisa terlaksana melalui Program Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin) yang kemudian disempurnakan dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Pada 1 Januari 2014, pelayanan kesehatan disempurnakan dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. JKN dan BPJS Kesehatan diresmikan Presiden SBY pada 31 Desember 2013 di Istana Bogor, Jawa Barat. Untuk tahap pertama menjangkau 121,6 juta jiwa. Indonesia akan menjadi negara terbesar yang memiliki jaminan kesehatan di bawah satu badan negara yaitu BPJS Kesehatan. Prgram ini tidak kalah dengan program jaminan kesehatan Amerika yang dikenal dengan Obamacare. Mari kita sukseskan bersama-sama demi Indonesia yang lebih sehat.

Anggaran kesehatan gratis meningkat dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 19,6 triliun pada tahun 2014, atau meningkat hingga 900%. Dengan dana yang terus meningkat, sasaran pelayanan kesehatan gratis juga meningkat dari 36,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 86,4 juta jiwa pada tahun 2013 serta menjangkau 2,9 juta ibu hamil yang bisa mendapat persalinan gratis. Pada tahun 2014, kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 121,6 juta jiwa dan ditargetkan nantinya akan mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Sejak tahun 2006, pemerintah memberikan bantuan uang tunai kepada lansia terlantar dan penyandang cacat berat yang besarnya Rp 200 ribu – Rp 300 ribu per bulan. Lansia yang dibantu adalah lansia yang tinggal di rumahnya sendiri atau di rumah orang lain dengan besarnya bantuan Rp 2,4 juta/orang/ tahun atau Rp 200.000/orang/bulan. Alokasi dana bantuan lansia meningkat tajam dari Rp 9 miliar untuk 2.500 orang di 10 provinsi pada tahun 2006 menjadi Rp 63,6 miliar untuk 26.500 orang yang tersebar di 33 provinsi pada tahun 2013.

Sementara itu, kriteria penerima bantuan penyandang cacat berat adalah yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi baik secara medis maupun sosial serta aktivitas kehidupan sehari-harinya sangat tergantung kepada bantuan orang lain. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 3,6 juta/tahun/orang atau Rp 300 ribu/orang/bulan. Jumlah bantuannya meningkat tajam dari Rp 11,7 miliar untuk 3.250 orang di 5 provinsi pada tahun 2006 menjadi Rp 79,2 miliar untuk 22.000 orang di 33 provinsi pada tahun 2013.

Pada Klaster 2, Pemerintahan Presiden SBY sejak tahun 2007, menggalakkan pembangunan infrastruktur perdesaan melalui PNPM Mandiri. Pada tahun 2007, anggaran PNPM Mandiri tercatat Rp 3,6 triliun kemudian Rp 6 triliun (2008), Rp 9,4 triliun (2009), Rp 13,1 triliun (2010), Rp 12,8 triliun (2011) dan Rp 14,05 triliun (2012), Rp 9,7 triliun (2013) dan Rp 14,4 triliun (2014). Dengan demikian pada periode 2007 – 2014, dana PNPM Mandiri yang dikucurkan mencapai Rp 82,9 triliun yang sebagian besar ditujukan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di perdesaan serta pemberian kredit bergulir.

Hasilnya, PNPM Mandiri telah berhasil membangun jalan sepanjang 1,13 juta km, jembatan 322.302 unit, irigasi 319.818 unit, sarana air bersih 358.438 unit, MCK 252.544 unit, Pasar Desa 2.733 unit, Listrik Desa 3.666 unit, Sarana Pendidikan 80.617 unit, Sarana kesehatan 14.084 unit, Drainase 77.555 unit dan lain sebagainya. Sasaran PNPM Mandiri terus meningkat dari 2.287 kecamatan pada tahun 2007 menjadi 6.914 kecamatan pada tahun 2014 yang meliputi 77.700 desa di 33 provinsi.

Pada Klaster 3, sejak tahun 2007, pemerintah memberikan kemudahan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR diperluas dari semula hanya 6 bank kini menjadi 33 bank meliputi 7 bank nasional dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sejak diluncurkan pada November 2007 hingga tahun 2013, dana KUR yang sudah dikucurkan mencapai Rp 137,69 triliun dengan penerima manfaat mencapai 10,03 juta pelaku UMKM.

Pada tahun 2012, pemerintah menyempurnakan Program Pro Rakyat dengan Klaster 4 yang meliputi 6 program yakni pertama, Program Rumah Swadaya untuk Penyediaan Rumah Layak Huni di mana tahun 2012 telah dibangun 248.134 rumah swadaya dengan anggaran Rp 1,6 triliun. Pembangunan rumah swadaya tersebut meliputi 230.000 unit merupakan peningkatan kualitas dan 18.134 unit pembangunan baru yang tersebar di 224 kabupaten/kota di 33 provinsi. Pada tahun 2013 pemerintah juga telah membangun untuk membangun 230.000 unit dengan anggaran Rp 2,29 triliun rumah di 33 provinsi dan 268 kabupaten/kota. Pembangunan rumah swadaya dilanjutkan pada tahun 2014 dengan anggaran Rp 1,7 triliun untuk membangun 200 ribu unit rumah.

Kedua, Program Kendaraan Umum Angkutan di mana tahun 2012 anggarannya sebesar Rp 50 miliar untuk penyediaan alat-alat produksi. Tahun 2013 anggarannya ditingkatkan menjadi Rp 2,07 triliun. Ketiga, Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 571 desa, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 275 kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 131 kecamatan, 418 desa dan 205 kawasan khusus dengan anggaran Rp 2, 164 triliun. Tahun 2013 anggarannya ditingkatkan menjadi Rp 5,576 triliun. Keempat, Program Listrik Murah dan Hemat dengan anggaran sebesar Rp 338 miliar dan tahun 2013 anggarannya Rp 200 miliar. Kelima, Peningkatan Kehidupan Nelayan dengan anggaran sebesar Rp 1,157 tirliun dan tahun 2013 anggarannya Rp 901 miliar. Keenam, Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan dengan anggaran Rp 74,77 miliar dan tahun 2013 anggarannya Rp 133,2 miliar.

Artikel lainnya :