web analytics

Blog

Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Cilacap

Oleh: Alfurkon Setiawan ; Diposkan pada: 3 Mar 2014 ; 6436 Views Kategori: Pro People

pelabuhan_perikanan_samudera_cilacap.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan berbagai terobosan dalam mendorong program industrialisasi kelautan dan perikanan, khususnya industrialisasi perikanan tangkap yang berbasis tiga komoditas, yakni tuna, tongkol, dan cakalang. Seiring dengan itu, KKP telah menempatkan Kabupaten Cilacap sebagai salah satu sentra pendaratan tuna yang terintegrasi dengan zona inti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap. Potensi perikanan laut Cilacap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti ikan tuna, tongkol, tengiri dan potensi ikan laut lainnya yang berada di laut lepas.

PPS Cilacap yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa, bersebelahan dengan pulau Nusakambangan dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, merupakan tempat yang sangat ideal untuk dijadikan pelabuhan pangkalan bagi kapal-kapal perikanan. PPS Cilacap selaku fasilitator sekaligus sebagai pengatur pelayanan khususnya bidang perikanan tangkap di pelabuhan seperti pelayanan tambat labuh, bongkar muat kapal, pelelangan, pelayanan pra produksi dan pasca produksi, selalu berusaha memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan murah dalam bentuk pelayanan prima.

Produksi ikan di PPS Cilacap meningkat tajam dari 6.995,43 ton tahun 2009 menjadi 11.226,58 ton pada tahun 2013. Volume ekspor ikan ke Jepang dan AS melalui PPS Cilacap meningkat dari  3.448,05 ton dengan nilai 16,84 juta dollar AS tahun 2009 menjadi 4.554,02 ton dengan nilai 29,79 juta dollar AS.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PPS Cilacap tahun 2012 dilakukan perbaikan bangunan pemecah ombak (break water), perbaikan dermaga bongkar, perbaikan pagar kawasan kantor, perbaikan gedung Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT), perbaikan pos satpam, dan penambahan daya jaringan listrik sentra pengolahan dengan total dana Rp 5,314 miliar yang berasal dari APBN. Tahun 2013 dilakukan kegiatan konsultasi (perencanaan dan pengawasan), pembangunan dinding pantai tahap I, dan pembangunan sarana ibadah dengan total dana Rp 4,391 miliar. Sedangkan tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp 28,907 miliar untuk pembangunan garasi, pembangunan rabat parkir dan saluran, perbaikan rumah dinas, perbaikan area parkir miniplant, pembangunan dinding pantai tahap II, pengerukan kolam dan alur pelayaran, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL), dan pembangunan jalan kawasan industri. Dengan demikian sepanjang 2012 – 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 38,612 miliar untuk pembangunan/perbaikan berbagai fasilitas di PPS Cilacap.

Jumlah nelayan di Kabupaten Cilacap tercatat 33.600 orang. Pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk me-ningkatkan kesejahteraan nelayan. Sepanjang tahun 2012 – 2013 bantuan yang diberikan kepada nelayan Cilacap adalah program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap kepada 22 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan anggota 220 nelayan senilai Rp 2,2 miliar, sertifikasi hak atas tanah nelayan sejumlah 675 bidang, kartu nelayan sejumlah 5.032 buah, dan pembangunan/rehabilitasi 4 Tempat Pelelangan Ikan senilai Rp 319 juta. Selain itu pemerintah juga memberikan 4 buah kapal penangkap ikan berbobot di atas 30 GT, 6 buah kapal penangkap ikan berbobot di bawah 3 GT, 150 pelampung, dan beras 40 ton. Bantuan lain yang diberikan adalah BBM bersubsidi, stimulan pengembangan usaha bagi taruna pesisir dan wanita pesisir sebanyak 75 orang senilai Rp 127,5 juta, 1 unit alat pengolah air bersih senilai Rp 1 miliar, peralatan pengolahan/sistem rantai dingin untuk 13 kelompok dengan anggota 39 orang senilai Rp 498,24 juta, dan pembangunan 1 unit Pos Nelayan senilai Rp 15 juta. Sejak 1 Januari 2010 Pemkab Cilacap tidak menarik retribusi pelelangan ikan. Pelelangan ikan dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi nelayan.

Nelayan memperoleh modal kerja dari  uang sendiri, program PUMP Perikanan Tangkap, KUD, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain-lain. Salah satu KUD yang memberikan pinjaman dana adalah KUD Mino Saroyo yang memiliki reputasi bagus. KUD Mino Saroyo meraih sejumlah prestasi, antara lain koperasi terbaik tingkat nasional tahun 2006. Selain itu KUD Mino Saroyo mendapat penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM tahun 2011, dan penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM tahun 2013.

Anggota KUD Mino Saroyo adalah nelayan dan jumlah anggotanya sebanyak 8.278 orang. Usaha pokoknya melayani kebutuhan sehari-hari nelayan, kebutuhan perbekalan melaut, menjual hasil tangkapan ikan di TPI, dan lain-lain. Sarana usaha yang dikelola KUD Mino Saroyo adalah 9 TPI, 1 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bungker (SPBB), 2 unit Solar Packer Dealer Nelayan (SPDN), 2 unit Premium Packed Dealer Nelayan (PPDN), 1 unit freezing center/cold storage, 2 unit warung serba ada (waserda), 500 buah keranjang ikan, 2 unit mesin fotokopi, dan lain-lain.

KUD Mino Saroyo memiliki aset sebesar Rp 15,145 miliar tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 15,707 miliar pada tahun 2013. Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2011 sebesar Rp 94,041 juta dan meningkat menjadi Rp 110,363 juta pada tahun 2013. Simpanan pokok tahun 2011 sebesar Rp 314,192 juta dan meningkat menjadi Rp 345,655 juta pada tahun 2013. Simpanan wajib tahun 2011 sebesar Rp 2,580 miliar dan meningkat menjadi Rp 2,746 miliar. KUD ini memiliki cadangan dana sebesar Rp 1,159 miliar tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 1,223 miliar pada tahun 2013.

Aktivitas KUD Mino Suryo di bidang sosial adalah memberikan bantuan beras kepada nelayan di musim paceklik, sumbangan kematian, sumbangan pengobatan, sumbangan kecelakaan di laut, dan lain sebagainya. Sepanjang tahun 2011-2013 KUD memberikan dana sosial Rp 462,39 juta untuk sumbangan kematian, sumbangan pengobatan, sumbangan kecelakaan di laut, pembinaan nelayan, perayaan adat nelayan, dan lain-lain.

Tak sedikit nelayan yang taraf ekonominya meningkat, dan salah seorang di antaranya adalah Untung Jayanto. Untung berasal dari keluarga nelayan yang miskin. Karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, Untung  cuma mengenyam pendidikan SMP. Setelah tamat SMP ia membantu orang tuanya mencari nafkah menjadi buruh nelayan. Dari hasil kerjanya tersebut ia berikan kepada orang tuanya dan sebagian ditabung. Berkat kerja keras Untung kemudian berhasil membeli sebuah kapal, dan permodalan melaut ia peroleh dari KUD Mino Saroyo. Karena pandai bergaul dan memiliki jiwa kepemimpinan, Untung diangkat menjadi ketua umum KUD Mino Saroyo beberapa tahun lalu. Semua pengurus KUD dan anggotanya adalah nelayan. Di bawah kendali kepemimpinan Untung KUD itu mengalami kemajuan dan asetnya meningkat dari tahun ke tahun. “Berbagai bantuan dari pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini dirasakan besar manfaatnya oleh nelayan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata Untung.

Kepedulian pemerintah terhadap nasib nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya juga diwujudkan dalam penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Tahun 2006-2007 dan tahun 2007 – 2008  dibangun Rusunawa Tegalkamulyan 2 Twin Blok (TB) yang terdiri dari 192 unit, dan tahun 2012 dibangun Rusunawa Pandanarang 2 TB yang terdiri dari 196 unit. Rusunawa Tegalkamulyan Unit I khusus nelayan, sedangkan Rusunawa Tegalkamulyan Unit II dan Rusunawa Pandanarang  khusus untuk MBR yang bekerja sebagai buruh, tukang parkir, pedagang asongan, dan lain-lain.

Tarif sewa Rusunawa Tegalkamulyan Unit I adalah lantai 1 Rp 105.000/bulan, lantai 2 Rp   94.500/bulan, dan lantai 3 Rp   84.000/bulan. Sedangkan tarif sewa Rusunawa Tegalkamulyan Unit II adalah lantai 1 Rp 157.500/bulan, lantai 2  Rp 130.200/bulan, lantai 3 Rp 115.500/bulan. Sementara itu tarif sewa Rusunawa Pandanarang adalah lantai 1  Rp 180.000/bulan, lantai 2 Rp 148.800/bulan, dan lantai 3 Rp 132.000/bulan.

Fasilitas yang tersedia di Rusunawa adalah air PDAM, listrik dari PLN, genset, fasilitas umum, taman, tempat parkir, mushola, tempat sampah, dan lain sebagainya. Sebelumnya para nelayan dan MBR lainnya tinggal di perumahan dan permukiman kumuh.  Kondisi Rusunawa terpelihara karena Pemkab Cilacap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,350 miliar tahun 2013 untuk pemeliharaan sarana.

Salah seorang nelayan yang menyewa Rusunawa Tegalkamulyan Unit I di lantai 3 adalah Sukri. Tiap bulan ia membayar sewa Rp 84.000 dan membayar listrik Rp 125.000. Sukri tinggal bersama isteri dan seorang anaknya. Ia dan keluarganya tinggal di Rusunawa sejak tahun 2009. Sebelumnya tinggal di rumah mertuanya di perkampungan kumuh. “Waktu tinggal di rumah mertua susah mendapat air bersih, sedangkan di rusunawa airnya bagus. Enak tinggal di rusunawa, kayak tinggal di hotel,” katanya.

Sukri tiap hari melaut dan penghasilannya rata-rata Rp 50 ribu/hari. Sebagian penghasilannya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sebagian lagi ditabung untuk membayar biaya sewa rusunawa dan listrik. “Dulu waktu tinggal di rumah mertua saya tidak pernah menabung, karena gratis tinggal di sana. Tapi, semenjak saya tinggal di rusunawa saya harus menabung karena saya punya kewajiban membayar uang sewa dan listrik tiap bulan,” katanya. (Fajar Ilham dan Arif Rahman Hakim)

Artikel lainnya :