Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palu
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2014 merupakan terobosan besar di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah. Kota Palu merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan JKN yang mencakup 206.883 jiwa.
Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, jumlah peserta JKN sebanyak 206.883 jiwa yang terdiri peserta Jamkesmas sebanyak 79.358 jiwa, peserta Jamkesda 24.304 jiwa, peserta Askes sebanyak 81.619 jiwa, TNI/Polri sebanyak 1.409, ditambah 794 pensiunan TNI/Polri, peserta Jamsostek sebanyak 15.851 jiwa, dan BPJS Mandiri sebanyak 3.548 jiwa. Para pemiliki kartu JKN mendapat pelayanan kesehatan secara gratis mulai dari Poskesdes/Puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Khusus peserta Jamkesmas dan Jamkesda, iurannya ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana Rp 35,5 miliar untuk membantu peserta Jamkesmas dan Jamkesda agar masuk dalam program JKN. Selain itu, pemerintah juga mengalokasi dana Rp 85,8 miliar untuk pelayanan kesehatan di RSUD.
Pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palu didukung tenaga kesehatan yang terdiri dari 173 orang dokter umum,45 orang dokter gigi, 75 orang dokter spesialis 1020 orang perawat, dan 185 orang bidan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di daerah ini meliputi 14 rumah sakit, 12 Puskesmas rawat dan 2 Puskesmas rawat inap, 29 Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 47Poskesdes, dan 220 Posyandu.
Pemerintah Kota Palu terus memperhatikan pengembangan kesehatan dengan meningkatkan anggaran kesehatan dari Rp 19,31 miliar tahun 2013 menjadi Rp 35,54 miliar pada tahun 2014. Anggaran kesehatan tersebut antara lain dipergunakan untuk pembangunan/rehab Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes, pengadaan obat, dan penyediaan sarana dan prasarana meliputi alat-alat kesehatan dan mobil ambulan.
Dalam rangka menyukseskan program ke-sehatan gratis di Kota Palu, Pemerintah menelurkan program unggulan bidang kesehatan yaitu membangun semangat Puskesmas Santun Lansia dan visum gratis pada korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dan untuk meningkatkan pelayanan seluruh Rumah Sakit Pemerintah secara otomatis melayani peserta JKN sedangkan untuk Rumah Sakit Swasta hanya bekerja sama dengan BPJS saja yang melayani peserta JKN. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pada tahun 2012 2013 dilakukan rehab Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes dengan total dana sebesar Rp 10,1 miliar yang berasal dari APBD Kota Palu. Beberapa strategi seperti peningkatan akses kesehatan dan gizi melalui kegiatan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Poskesdes, dan penanggulangan kasus gizi buruk dan gizi kurang melalui Therapuetic Feeding Center (TFC dan Community Feeding Center (CFC), peningkatan lainnya yaitu ipeningkatan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan penyehatan lingkungan, strategi lainnya adalah peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan, peningkatan pemerataan, keterjangkauan, jaminan kesehatan, mutu obat, dan peningkatan akses pelayanan KB berkualitas.
Kunjungan pasien ke rumah sakit rata-rata 150- 200 orang per hari, dan kunjungan pasien ke Puskesmas rata-rata 25 76 orang per hari. Sepuluh penyakit terbanyak yang diderita pasien adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), alergi, hipertensi, diare, asma, dan penyakit jaringan ikat.
Salah satu rumah sakit yang melaksanakan JKN adalah RSU Anutapura Palu yang mendapat anggaran sebesar Rp 158 miliar pada tahun 2013 dan Rp 85 miliar pada tahun 2014. RSU Anutapura didukung 26 dokter spesialis, 53 dokter umum, 417 tenaga bidan, 110 tenaga keperawatan, 7 orang penyuluh kesehatan, 4 orang perawat gigi, dan 49 tenaga gizi. Dalam pengamatan pasien-pasien JKN dilayani dengan baik dan mendapat perhatian dari tenaga kesehatan di RSU Anutapura.
Dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Palu RSU Anutapura yang menjadi rumah sakit rujukan dari kabupaten di Sulawesi Tengah, melakukan suatu terobosan dengan meminjam dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membangun gedung rawat inap dan poliklinik sebesar Rp 60 miliar. Gedung yang memiliki 5 lantai ini, selain untuk perawatan di lantai 2 akan disiapkan sebagai kamar operasi, ICU, ruang Hemodialisa dan ruang Fisioterapi, gedung ini direncanakan akan siap beroperasi di bulan April 2014 ini akan menambah kenyamanan dalam pelayanan kesehatan.
Salah satu warga yang merasakan manfaat JKN adalah Hikmah (22 tahun) warga Bantilan Kelurahan Lere, Palu Barat yang mengalami sakit lambung akut yang menyebabkan pendarahan pada lambungnya. Cerita Hikmah orang tuanya yang bekerja hanya sebagai penjaga malam tidak mampu membiayai pengobatannya. Namun karena adanya Jamkesda, Hikmah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan tidak dibeda-bedakan dengan pasien lainnya. Bersyukur tidak harus memikirkan biaya, semuanya gratis, kata Hikmah. Senada dengan Hikmah, Jumriah (25 tahun) juga merasakan pelayanan kesehatan gratis di RSU Anutapura. Jumriah dirawat sejak 30 Januari karena sakit ginjal dan diharuskan cuci darah dengan biaya Rp 1,45 juta. Jumriah berharap proses pengurusan cuci darah gratis dari pemerintah segera selesai, jadi tidak lagi memikirkan urusan biaya. Jumriah mengaku bersyukur dengan kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
Pasien lain yang juga merasakan manfaat pelayanan kesehatan gratis adalah pasien Jampersal yaitu Fitriani (22 tahun) melahirkan dengan cara normal dan gratis di RSU Anutapura. Ibu yang melahirkan anak pertama ini mengaku senang dapat melahirkan dengan gratis dengan adanya program Jampersal. Suami saya buruh bangunan dan gajinya kecil, adanya program Jampersal membantu kami menutupi biaya persalinan, sangat membantu sekali, kata Fitriani.
Salah seorang warga yang berobat di Puskesmas Birobulli adalah Runi. Warga Tanjung Tururuka Kelurahan Lolu Selatan, Runi berusia 45 tahun dan sehari-harinya dibiayai oleh suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Runi ke Puskesmas mengantar anaknya yang sakit demam. Runi merupakan pasien Jamkesmas ini mengatakan kesenangannya dengan adanya program kesehatan gratis. Walaupun gratis tetap dilayani dengan baik, tidak pilih-pilih, ujarnya.
Secara nasional pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Pemerintah terus menaikkan anggaran pelayanan kesehatan gratis dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 8,2 triliun pada tahun 2013, atau meningkat hingga 400%. Dengan dana yang terus meningkat, sasaran pelayanan kesehatan gratis juga meningkat dari 36,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 86,4 juta jiwa pada tahun 2013 serta menjangkau 2,9 juta ibu hamil yang bisa mendapat persalinan gratis.
Pada tahun 2014 pelayanan kesehatan gratis diterapkan untuk seluruh penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan cakupan 121,6 juta jiwa. Indonesia menjadi negara terbesar yang memiliki jaminan kesehatan di bawah satu badan negara yaitu BPJS Kesehatan. Program ini tidak kalah dengan program jaminan kesehatan Amerika yang dikenal dengan Obamacare. Sudah sewajarnya program JKN disyukuri dan disukseskan bersama-sama demi Indonesia yang lebih sehat.
Sejalan dengan pelayanan kesehatan gratis yang semakin meluas, bahkan pada tahun 2014 ditargetkan menjangkau seluruh penduduk, pemerintah terus membangun dan mendorong tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Dalam satu dasawarsa terdapat peningkatan jumlah sarana kesehatan meliputi rumah sakit rujukan yang meningkat dari 1.246 unit pada tahun 2004 menjadi 2.184 unit pada tahun 2013 dan puskesmas meningkat dari 7.550 unit pada tahun 2004 menjadi 9.599 unit pada tahun 2013. Dengan demikian terdapat pembangunan 938 unit rumah sakit dan 2.049 unit puskesmas.
Tidak hanya itu, sarana kesehatan di desa-desa yang disebut Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) juga meningkat tajam dari 12.942 unit pada tahun 2006 menjadi 54.142 unit pada tahun 2013. Dengan demikian sepanjang 2006 2013 pemerintah telah membangun 41.200 unit Poskesdes atau meningkat 400% lebih. Khusus daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar, sejak tahun 2004 telah dioperasikan 24 Rumah Sakit Bergerak yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Pratama.
Dalam upaya memberikan layanan terbaik pada fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan juga semakin bertambah. Pada tahun 2004 tercatat jumlah dokter sebanyak 35.375 orang pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 94.407 orang pada tahun 2013, atau terdapat penambahan jumlah dokter sebanyak 59.032 orang. Begitu juga jumlah perawat meningkat dari 101.897 orang pada tahun 2004 menjadi 296.126 orang pada tahun 2013, atau meningkat hampir 300%. Tenaga bidan juga mengalami perkembangan pesat dari 48.044 orang pada tahun 2004 menjadi 136.917 pada tahun 2013 atau meningkat 280%.
(S.K & Yogi)
