Presiden Tugaskan Hutama Karya Bangun Jalan Tol Trans Sumatera
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui penugasan PT Hutama Karya untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut rencana, peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada awal Oktober mendatang, bersamaan dengan ground breaking ruas tol Kuala Namu-Tebing Tinggi.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung dalam jumpa pers usai sidang kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9), mengatakan Presiden SBY setuju Hutama Karya dengan pertimbangan perusahaan itu merupakan , BUMN yang seratus persen dimiliki negara.
Jadi nanti saya beseta Menteri PU dan menteri-menteri ekonomi lainnya
akan me-launcing jalan tol Trans Sumtaera ini bersamaan dengan ground breaking ruas tol Kuala Namu-Tebing Tinggi, kata Chairul Tanjung.
Chairul Tanjung menambahkan, Hutama Karya akan membangun jalan Tol Trans Sumater, khususnya pada empat prioritas. Prioritas pertama adalah Medan-Binjai dan Palembang-Simpang Indralaya. Ini dua, jadi prioritas itu empat ruas tapi ada super prioritas dua ruas. Jasi artinya bukan empat-empatnya dikerjakan bersama, dua ini jalan dulu baru nanti setelah itu dua yang lain, katanya.
Pemerintah menargetkan membangun empat ruas jalan. Yakni Medan-Binjai panjangnya 16,8 km, Pekanbaru-Dumai 135 km, Palembang-Inderalaya 22 km dan Bakauheni Lampung-Terbanggi Besar 150 km. Total investasi yang diperlukan untuk membangun mega proyek itu sekitar Rp 330 triliun.
Menurut Chairul Tanjung, pola pembangunan jalan tol Trans Sumatera itu adalah bangun dan jual. Artinya, begitu pembangunan selesai akan langsung dijual.
Dengan demikian uang hasil penjualannya itu untuk membangun ruas yang lainnya.
Jadi dengan demikian tidak perlu ada modal pemerintah yang terlalu besar terkait dengan pembangunan ruang jalan tol Trans Sumatera ini. Hak pengusahaan jalan tolnya 40 tahun, katanya.
Dia menambahkan bahwa pemerintah membuka seluas-luasnya alternatif pendanaan proyek tol ini. Sumber dana itu antara lain bisa dari penyertaan modal negara, penerusan pinjaman pemerintah dari luar atau dalam negeri, penerbitan obligasi oelh PT. Hutama Karya sendiri, pinjaman Hutama Karya dari lembaga keuangan termasuk multilateral dan pinjaman dan atau pendanaan lain dari badan investasi pemerintah, dan atau pendanaan lainnya.
Chairul tanjung mengatakan pemerintah menetapkan batas waktu bagi Hutama Karya dalam menangani proyek ini Apabila dalam jangka waktu tertentuHutama Karya tidak bisa menyelesaikan, maka pemerintah dapat mengalihkan kepada pihak yang lain, ini tadi merupakan keputusan sidang kabinet terbatasnya. (Humas Setkab/ES)
