Terima Komisi II DPR-RI, Gubernur Kalbar Usulkan Pengangkatan 733 Bidang PTT

Komisi II DPR RI mengajak  Pemprov Kalimantan Barat untuk memperhatikan, membangun, serta menjaga daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan.

“Wilayah perbatasan merupakan etalase, martabat bangsa sekaligus garda terdepan NKRI, maka harus dibangun. Dan kalau tidak dijaga, maka kepentingan nasional akan terancam,” kata Komisi II DPR RI, Mujib Rohmat, dalam  kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat. Setiba di Pontianak, Senin (16/3).

Tim Kunker Komisi II langsung mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Bale Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Rombongan Tim Kunker diterima oleh Gubernur Kalbar, Cornelis, yang didampingi Perwakilan DPRD Kalbar, Forkompimda Kalbar, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Kubu Raya, Bupati Sintang, Bupati Mempawah, Wakil Bupati Bengkayang, dan seluruh kepala SKPD Pemprov Kalbar.

“Kunker kami ini, selain di Kalbar, juga ke Aceh, dan Riau. Dengan membawa isu aktual seperti, masalah pilkada, perbatasan, desa, konflik pertanahan, dan lainnya. Dalam artinya sesuai dengan tugas Komisi II sendiri,” ungkap Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Wahidin Halim.

Pertemuan juga membahas  kependudukan, menyoroti,  E-KTP dan Kepegawaian, terutama masalah pegawai tidak tetap (PTT) K1 dan K2.

PTT Jadi CPNS

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengusulkan agar PTT yang sudah memiliki masa Kerja 4-9 tahun diangkat  menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Ada 733 Bidan PTT di Kalimantan Barat yang kalau tidak ditindaklanjuti setelah kontrak, mereka habis akan kebingungan. Mau mengikuti tes regular CPNS, ada yang umurnya sudah lewat. Jangan buat bidan PTT seperti sampah, mereka juga punya suami, dan anak yang harus dinafkahi”, kata Cornelis.

Terkait persiapan Pilkada serentak di Kalbar, Cornelis menyatakan bahwa Pemprov Kalbar belum menyiapkan anggaran secara khusus.

“Untuk anggaran pengamanan Pilkada dan sebagainya, kita belum siapkan karena masih menunggu lamanya keputusan Pilkada dari pusat,” ujar Cornelis.

Di Kalbar tahun ini, akan ada tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada, yaitu Kabupaten Sambas, Sekadau, Bengkayang, Melawi, Sintang, Ketapang, dan Kapuas Hulu.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Sukiman menyatakan bahwa masalah Pilkada serentak sudah dipastikan tahun 2015 ini.

“Kami akan melakukan sosialisasi kepada KPU, baik provinsi maupun kota/kabupaten, terkait masalah Pilkada serentak di tahun 2015 ini,” ucap Sukiman.

Tolak Penghapusan PBB

Sementara itu Walikota Pontianak Sutarmidji menolak  wacana Menteri Agraria/BPN terkait penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan NJOP.

“Kalau pemerintah benar-benar menghapus PBB, maka kami akan kehilangan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pontianak,” ujar Sutarmidji saat menerima Tim Kunker Komisi II DPR RI di Kantor Walikota Pontianak,Pontianak, Selasa (17/3),

Sutarmidji mengungkapkan bahwa dari sekitar Rp350 miliar PAD Pemkot Pontianak, sekitar 41 persen diantaranya bersumber dari PBB, NJOP dan BPHTB.

“Properti masyarakat setiap tahunnya memiliki kenaikan harga sekitar 10 persen. Masyarakat juga menikmati berbagai fasilitas infrastruktur jalan dan lainnya yang telah disediakan oleh Pemkot Pontianak. Oleh karena itu mereka harus membayar pajak agar pembangunan kota tetap berjalan,” kata Sutarmidji.

Anggota Komisi II DPR  Budiman Sujatmiko mengatakan dia akan membahas keluhan Walikota Pontianak tersebut dalam prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2015.

Menurutnya, sumbangan dari PBB untuk pemerintah kota di Indonesia cukup besar, berbeda halnya dengan pemerintah kabupaten, terutama yang daerahnya belum terlalu maju.

“Pemerintah perlu memperhatikan besaran PBB antara perkotaan dan kabupaten, karena di perkotaan sumbangan PBB pada PAD cukup besar,” kata Budiman.

Dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi Kalbar atas penghargaan yang mereka terima sebagai KPU Provinsi Beprestasi Kategori Penyelengaraan Pemilu Berintegritas.

Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawaty menyampaikan beberapa kendala dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2015, antara lain anggaran, batas wilayah desa antar kabupaten, status desa pemekaran yang belum mendapat nomor kode, serta kepengurusan ganda partai politik. “Masih banyak masyarakat yang belum terekam dalam sistem E-KTP dan banyaknya penduduk dari luar daerah di Kalimantan Barat,” ujar Umi.

Rombongan Komisi II DPR RI juga melihat pelaksanaan pelayanan publik di  Kantor BPPT Kalimantan Barat, seperti pengurusan izin gangguan, izin operasional, penanaman modal, serta SIUP dan TDP. Beberapa anggota melakukan dialog dengan petugas BPPT dan masyarakat.

Anggota Komisi II DPR yang mengikuti kunker ini adalah Wahidin Halim, Mustafa Kamal, Budiman Sudjatmiko, Mujib Rohmat, Bambang Riyanto, Sukiman, Syarif Abdullah Alkadrie, Asep Ahmad Maosul Affandy, E.E. Mangindaan.

Turut mendampingi mitra kerja Komisi II DPR RI adalah para pejabat Setkab, Setneg, Dukcapil Kemendagri, BPN. (Humas Setkab/ES)