Komitmen Riil Pemerintah Terhadap Kebijakan Pengembangan Program MP3EI
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peranan pemerintah dalam pengembangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih sangat minim akibat tidak memadainya dana yang dianggarkan pemerintah di APBN untuk MP3EI. Oleh karena itu, kebijakan MP3EI memerlukan komitmen riil dari pemerintah untuk dapat mewujudkannya.
“Rancangan kebijakan MP3EI ini sangat ideal, karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar guna pengembangan MP3EI sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah terhadap program MP3EI, sebelum mendapat komitmen dari pihak swasta,” kata Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto.
Menurut Ketua Umum Kadin.
Ia menyebutkan, sumber daya finansial APBN yang dimiliki pemerintah diharapkan dapat didedikasikan untuk pembangunan ekonomi secara efisien untuk mewujudkan MP3EI ini secara nyata. Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan “breakthrough” (terobosan) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”.
“Karena itu, pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator,” katanya.
Sejak diluncurkan sampai dengan akhir Desember 2011, pemerintah telah melaksanakan “groundbreaking” (pemancangan batu pertama) sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi sebesar Rp. 499,5 triliun.
Untuk tahun 2012, direncanakan “groundbreaking” terhadap 84 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total sebesar Rp. 536,3 triliun. Groundbreaking proyek pada umumnya merupakan investasi sektor swasta murni.
Menurut Suryo Bambang Sulisto, dalam Proyeksi Ekonomi 2013 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, kebutuhan infrastruktur terbengkalai karena kekurangan anggaran di APBN seperti adanya jalan baru yang hampir tidak dibangun dan infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan dan bandara.
Guna mendukung pelaksanaan MP3EI melalui perbaikan konektivitas domestik dan internasional, Bank Pembangunan Asia (ADB) telah memberikan pinjaman program senilai 300 juta dolar AS (sekitar Rp. 2,88 triliun).
Wakil Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia, Edimon Ginting, menyatakan bahwa, konektivitas yang kurang baik, kendala infrastruktur dan biaya logistik yang tinggi menghalangi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan melakukan upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. (Dari beberapa sumber, Keasdepan Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan)
