Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Sebagai Langkah Strategis Dalam Meningkatkan Multiplier Effect MP3EI
Suksesnya pelaksanaan MP3EI sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. MP3EI telah menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi (pilar) utama. Guna mewujudkan konektivitas nasional yang mandiri dan berdaya saing perlu pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional dalam konektivitas nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).
Konektivitas Nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.
Dengan visi konektivitas nasional Terintegrasi Secara Lokal, Terhubung Secara Global (Locally Integrated, Globally Connected) diharapkan simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi, kawasan pergudangan serta bandar udara) dapat saling terintegrasi secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.
Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah dalam rangka percepatan penguatan konektivitas dan meningkatkan multiplier effect dari MP3EI ini, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Sislognas berperan memberikan arah kebijakan dan strategi bagi pengembangan logistik dan konektivitas nasional.
Sislognas juga diharapkan dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan khususnya di bidang logistik dan infrastruktur, serta meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah.
Sislognas juga diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya melalui penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi dengan biaya yang kompetitif, meningkatkan peluang investasi bagi usaha besar, menengah, kecil dan mikro, serta membuka peluang bagi pelaku dan penyedia jasa logistik nasional untuk menggalang kerjasama dalam skala regional dan global.
Guna mendorong dan meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di koridor ekonomi Sumatera, Pemerintah berupaya meningkatkan keterhubungan (konektivitas) melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik (phisical connectivity). Pemerintah mendorong pengembangan infrastruktur di koridor ekonomi Jawa dan Sumatera antara lain melalui rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang penetapannya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Proyek Jembatan Selat Sunda ditargetkan akan mulai grounbreaking tahun 2014, proyek jembatan sepanjang 29 km tersebut direncanakan akan menelan dana lebih dari Rp. 100 triliun.
Dengan pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut, diharapkan kelancaran arus orang dan barang serta roda ekonomi antar pulau akan lebih meningkat, kemacetan (kongesti) di pelabuhan penyeberangan yang selama ini terjadi dapat terhindarkan (mengurangi kerugian ekonomi).
Selanjutnya, masih di koridor Sumatera, melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, Pemerintah akan segera melaksanakan pembangunan dan pengoperasian jalan tol trans Sumatera melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (PT. Hutama Karya (Persero)). Dalam Perpres tersebut Pemerintah memutuskan untuk mendahulukan pengusahaan pembangunan empat ruas tol, yaitu jalan tol Medan-Binjai yang mencapai 16,8 km dengan nilai investasi Rp. 2 triliun, ruas tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 km dengan nilai investasi Rp. 14,7 triliun, Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dengan investasi 1 triliun, dan Bakauheni-Terbangi Besar yang panjangnya mencapai 150 km dengan investasi Rp. 13,8 triliun.
Selain penguatan konektivitas di koridor ekonomi Sumatera melalui pembangunan infrastruktur jaringan jalan, baik di pusat industri hulu dan hilir maupun di pusat kegiatan, prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang menghubungkan antar daerah dimaksudkan agar konektivitas antar wilayah di kawasan Sumatera dapat segera terintegrasi, sehingga kegiatan ekonomi utama masyarakat Sumatera yakni dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, karet, batu bara dan industri besi baja dapat berkembang lebih pesat.
Pada tataran konektivitas regional dan global terdapat perkembangan kerjasama lintas batas yang perlu diperhatikan terutama adalah komitmen kerjasama pembangunan di tingkat ASEAN dan APEC. Meskipun target integrasi bidang logistik di kawasan ASEAN telah berakhir tahun 2013, Indonesia masih perlu mempersiapkan diri dan mengejar ketertinggalan khususnya dalam mencapai integrasi pasar tunggal ASEAN tahun 2015, sedangkan dalam konteks global WTO, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi pasar bebas global tahun 2020.
Mencermati ketertinggalan Indonesia saat ini, penguatan konektivitas nasional akan memastikan terintegrasinya Sistem Logistik Nasional secara domestik, terhubungnya dengan pusat-pusat perekonomian regional, ASEAN dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global (regionally and globally connected).
(Yulyati Kristina, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Setkab)
