APBN Tidak Cukup, Presiden Jokowi Dorong Swasta, Asuransi, Dana Pensiun Biayai Proyek Prioritas
Presiden dan Wapres memimpin ratas Pembiayaan Investasi Non APBN, Rabu (26/10). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, program prioritas pembangunan nasional tidak harus selalu memakai Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kita harus membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada swasta.
“Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non anggaran pemerintah, baik yang bersifat dari swasta murni, baik yang berasal dari BUMN, dan juga dari PPP (Public Private Partnership) dengan jaminan non anggaran pemerintah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas membahas “Pembiayaan Investasi Non APBN”, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10) sore.
Presiden menegaskan, kita memerlukan swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi karena apapun loncatan APBN, seperti yang terlihat dalam 2 tahun ini, tidak mungkin untuk mengejar pembiayaan infrastruktur yang kurang lebih Rp 4.900 triliun.
“Kalau kita lihat di APBN kita perkiraan dalam 5 tahun hanya Rp 1.500 triliun. Sehingga kekurangan itulah yang harus diisi oleh swasta, oleh BUMN, oleh PPP,” tutur Presiden.
Presiden mengingatkan, sudah berulang kali ia sampaikan agar memberikan kepada pihak swasta kalau swasta mau langsung mengerjakan proyek-proyek prioritas.
“Kalau tidak mau berikan ke BUMN atau BUMD. Dan kalau BUMN dan BUMD tidak mau karena memang secara hitung-hitungan kalau secara ekonomi itu tidak sambung, baru APBN atau APBD yang mengerjakan,” kata Presiden Jokowi.
Namun Presiden mengingatkan, bahwa investasi non pemerintah terutama di sektor infrastruktur tidak muncul begitu saja. Harus didorong, harus disiapkan, harus difasilitasi, dan harus disiapkan upaya-upaya khusus.
“Saya kira semua kementerian lembaga juga harus betul-betul melakukan ini, mendorong, menyiapkan, memberikan fasilitas dan dilakukan dengan upaya-upaya khusus,” tutur Presiden.
Oleh sebab itu, lanjut Presiden, Pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan yang cepat. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan hanya bekerja bussines as usual, dan koordinasi, konsolidasi antar kementerian antar lembaga menjadi faktor kunci.
Menurut Presiden, swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi, yang akan ditawarkan itu apa. Gambaran-gambaran yang seperti ini sampai sekarang, kata Presiden, swasta belum bisa membaca. Artinya. hanya disuguhkan lokasi-lokasi, hanya disuguhkan rencana-rencana yang tidak disertai dengan kalkulasi-kalkulasi awal.
“Jika tertarik juga, dukungan untuk pengurusan izin, dukungan untuk menjamin kepastian usaha mereka juga harus dikawal dan diikuti, kalau tidak itu akan lepas lagi,” pesan Presiden.
Selain itu juga, lanjut Presiden, permasalahan umum dalam infrastruktur adalah penyediaan permodalan sehingga juga perlu diadakan terobosan mengenai sumber-sumber pembiayaan.
“Ini Pak Menko saya kira kita harus juga menuju, mengarah ke sana, seperti peningkatan penyertaan langsung dari lembaga pengelola dana pensiun misalnya atau dari asuransi,” tutur Presiden.
Namun, Presiden setuju setelah itu juga harus dipastikan bahwa investasi itu berjalan dengan baik. Baik dari sisi misalnya penyediaan, pembebasan lahan, dari ketersediaan listrik, ketersediaan energi, dan ini artinya bahwa dari awal sampai akhir harus betul-betul diikuti, difasilitasi, sehingga investasi non anggaran pemerintah ini betul-betul semakin meningkat.
“Saya melihat loncatan dalam dua tahun ini dapat dikatakan belum, padahal yang antri banyak, yang antri banyak. Sehingga kita harapkan ini menjadi evaluasi kita semuanya,” tutur Presiden.
Presiden mengakui, di BKPM memang yang berkaitan dengan urusan ini. Tapi di kementerian yang lain, menurut Presiden, Kementerian Pertanian ada investasi yang bisa digerakkan di sana. Kementerian Perhubungan ada yang bisa digerakkan di sana, di Kementerian BUMN banyak sekali yang bisa digerakkan di sana, Kementerian Perindustrian juga banyak sekali yang bisa digerakkan di situ, di Kementerian PUPR juga sama bisa. Sehingga betul-betul dengan menggerakkan investasi.
“Inilah saya meyakini pertumbuhan kita akan bisa naik. Kalau hanya tergantung APBN, jangan terlalu berharap,” pungkas Presiden Jokowi.
Ratas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekononian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjatan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto,, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pertanian Sulaiman, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (FID/SM/ES)
