web analytics

Home

BERITA

  • 28 February 2015
  • 2014 Views

Inilah Organisasi Baru Kementerian Sekretariat Negara Sesuai Perpres No. 24/2015

Setneg-1Sehubungan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahu 2014-2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Februari 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Adapun organisasi Kemensetneg terdiri dari: a. Sekretariat Kementeria; b. Sekretariat Presiden; c. Sekretariat Wakil Presiden; d. Sekretariat Militer Presiden; e. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan (sebelumya Deputi Bidang Perundang-undangan); f. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan; g. Deputi Bidang Administrasi Aparatur (sebelunya Deputi Bidang Sumber Daya Manusia); dan h. Staf Ahli.

  • 28 February 2015
  • 2950 Views

Prioritas Untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, menyampaikan keterangan kepada pers terkait pembagian lahan seluas 9 juta hektar, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Menteri Pertanian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, menyampaikan keterangan kepada pers, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin Rapat terbatas kabinet  mengenai ketersediaan lahan seluas 9 juta hektar yang akan dibagikan kepada rakyat, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) sore.

“Intinya kami diminta menjelaskan tentang program ketersediaan lahan 9 juta hektar sepanjang periode pemerintahan ini,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan kepada wartawan seusai rapat terbatas itu.

Ferry menjelaskan, yang mempunyai lahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengurus bagian administrasinya.

  • 27 February 2015
  • 5745 Views

Menkes: 30 Persen Dana BPJS Kesehatan Terserap Untuk Penyakit Berat

Menteri Kesehatan Nila Moeloek didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) sore

Menteri Kesehatan Nila Moeloek didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) sore

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moelok mengakui mendengar adanya keluhan terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, termasuk masalah kekurangan atau defisit yang diresahkan masyarakat. Karena itulah, pada rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) siang, dilakukan evaluasi kenapa itu terjadi, ataupun juga hal-hal yang dikelola selama 1 tahun ini memang perlu dievaluasi.

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai Ratas, Nila Moeloek mengemukakan, dalam masa 1 (satu) tahun sejak berlangsung 2014 lalu, sampai saat ini BPJS Kesehatan telah mengcover sekitar 90,2 juta warga.

“Ini adalah masa transisi, dan ternyata begitu banyaknya warga yang sudah menderita penyakit yang akhirnya datang ke rumah sakit mau tidak mau untuk dilakukan suatu pengobatan,” kata Nila.

  • 27 February 2015
  • 7553 Views

Ada Tambahan dan Perubahan: Sekretariat Kabinet Kini Punya 6 Deputi Dan 5 Staf Ahli

Seskab Andi Wijayanto bersama jajaran pejabat eselon I Sekretariat Kabinet

Seskab Andi Wijayanto bersama jajaran pejabat eselon I Sekretariat Kabinet

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Setkab).

Dalam Perpres itu disebutkan, bahwa Setkab adalah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan pimpin oleh Sekretaris Kabinet.

“Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

  • 27 February 2015
  • 7521 Views

Temui Banyak Masalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas BPJS Kesehatan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas BPJS Kesehatan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menemukan banyak masalah di lapangan terkait dengan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2) siang.

Presiden Jokowi juga mempersoalkan potensi masalah likuiditas pada BPJS Kesehatan itu. “Saya dengar sudah kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu, ada masalah disitu dan juga solvabilitasnya. Sebab itu, saya ingin mengerti masalah solvabilitas seperti apa?, kemudian masalah solvabililitasnya seperti apa?, dan penyebab timbul seperti apa?” katanya.

  • 27 February 2015
  • 7784 Views

Jelaskan Soal E-Budgetting dan Hak Angket, Ahok Hadap Presiden Jokowi

Gubernur Ahok

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjawab wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumar (27/2) siang.

Gubernur yang sedang menghadapi Hak Angket DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, kedatangannya ke Istana Merdeka adalah karena ia tidak datang saat rapat membahas transportasi massal. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, juga dibahas Asean Games, dimana Jakarta telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Asean Games ke-18, pada 2018 mendatang.

Namun Ahok tidak memungkiri jika dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, juga disinggung mengenai penerapan e-budgetting dalam pengelolaan anggaran pemerintah, serta masalah hak angket itu sendiri.

  • 27 February 2015
  • 8893 Views

Panggil Ruki Cs, Presiden Jokowi Minta KPK Percepatan Pemberantasan Korupsi

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno menerima Plt. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki bersama 4 pimpinan KPK yang lain, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2)

Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno menerima Plt. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki bersama 4 pimpinan KPK yang lain, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (27/2) sekitar pukul 10.30 WIB, di Istana Merdeka, Jakarta, memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lengkap, mulai dari Taufiqurrahman Ruki (Plt. Ketua), Johan Budi (Plt. Wakil Ketua), Indriyanto Senoadji (Plt. Pimpinan), Adnan Pandu Pradja (pimpinan), dan Zulkarnai (pimpinan).

Kepada wartawan seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Pelaksana Tugas (Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, kedatangannya bersama pimpinan KPK yang lain dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Presiden terkait perkembangan situasi di KPK setelah pelantikan 3 (tiga) Plt. Pimpinan, sehingga kini pimpinan KPK menjadi lengkap.

“Saya menjelaskan kondisi terkini KPK,” kata Johan Budi.

BERITA TERPOPULER

  • 5 January 2015
  • 120811 Views

Catatan Tentang Inflasi 2014

Seorang pedagang beras menjaga tokonya,  di Pasar Senen, Jakarta, Rabu  (22/7).Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Januari 2015 melaporkan, bahwa selama Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46 persen, lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya (1,5 persen). Dengan demikian, inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2014) mencapai 8,36 persen.

Nilai inflasi bulan Desember itu meleset dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 5,3 persen. Besarnya nilai inflasi tersebut disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada seluruh kelompok pengeluaran, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,06 persen.

  • 9 January 2015
  • 112632 Views

“Mengubah dan Membawa KPK ke Era dan Paradigma Baru” (Bagian I) (Visi dan Misi Saya sebagai Calon Pimpinan KPK)

Oleh: Roby Arya Brata, Staf Sekretariat KabinetSebagaimana sudah saya paparkan di depan Komisi III DPR, jika Allah SWT menakdirkan saya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saya akan mengubah dan membawa KPK pada era baru dengan paradigma baru (institutional reform). Saya akan membuat dan mengubah KPK menjadi lebih efektif dan memiliki reputasi internasional karena menerapkan strategi-strategi pencegahan dan penindakan antikorupsi yang memenuhi standar-standar internasional, lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia/HAM,  dan (lebih) menegakkan rule of law/due process of law.Visi tersebut saya rumuskan berdasarkan hasil kajian akademik dan kritik saya terhadap kekeliruan dan kelemahan strategi KPK (dan Pemerintah) dalam pemberantasan korupsi selama ini. Sebagian besar pemikiran ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dalam buku dan tulisan-tulisan saya, bahkan jauh sebelum saya mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Jadi visi misi saya itu dirumuskan bukan (semata-mata) agar didukung DPR dan Pemerintah.Indikasi kegagalan atau kurang efektifnya strategi tersebut dapat diukur dari tidak tercapainya misi dan tujuan-tujuan kebijakan pemberantasan korupsi KPK (dan Pemerintah). Sejauh ini pencapaian target-target indikator kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi jangka menengah (2010 – 2014) yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan KPK dalam road map dan rencana strategis tidak tercapai atau kurang memuaskan. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang
  • 8 January 2015
  • 112610 Views

Agar Dana Desa Terkawal

Oleh: Siko Dian Sigit Wiyanto, pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI

KadesDesa seakan terlupakan dari pembangunan selama ini. Tidak heran jika banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota besar yang ekonominya jauh lebih berkembang. Akibatnya, kemajuan desa tidak begitu signifikan, bahkan diantaranya cenderung mengalami kemunduran. Hal inilah sebenarnya merupakan cikal bakal berbagai masalah di kota-kota tujuan urbanisasi, mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar. Penjelasan motivasi penduduk desa melakukan urbanisasi adalah pertumbuhan tenaga kerja di desa tidak menambah output desa. Sebagai gambaran sederhana, penambahan satu tenaga kerja tidak menambah satu kilogram beras.

Dana desa sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah alokasi dana desa nasional adalah Rp 9,01 triliun. Sebagian kalangan mengatakan ini merupakan kebijakan politis. Pasalnya pada periode pemerintahan sebelumnya, ada berbagai program dari masyakarat yang berbasis desa seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

  • 2 February 2015
  • 102166 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN

    SUARA RAKYAT

    Suara Rakyat 9

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)


    Suara Rakyat 8

    Pertumbuhan ekonomi rata-rata hampir 6%, tertinggi kedua di dunia pada 2012 dan tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 pada tahun 2013. (9949)


    Suara Rakyat 7

    Selama Pemerintahan SBY, telah dikucurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 137,69 triliun bagi 10,03 juta pelaku UMKM.


    Suara Rakyat 6

    Pak SBY, tetap doa mohon "petunjuk, rahmat, karunia" dalam menjalankan roda Pemerintahan serta diberikan sehat, tenang, selaras dan semangat, amin, kami mendukung bapak.


    Suara Rakyat-5

    RI juara

    harland
    Suara Rakyat 4

    Selamat atas terpilihnya Bapak Jokowi sebagai presiden RI ke-7

    Harland
    Suara Rakyat 1

    Pak SBY, Pak tolong guru honor Daerah di Padang Lawas Utara yang sudah lama mengabdi yang masuk dalam K1 tapi belum di angkat jadi PNS sebanyak 81 orang. (08137630xxxx)

    Suara Rakyat 1
    nn
    Suara Rakyat 2

    Selama Presiden SBY, angka kemiskinan turun dari 16,7 (2004) menjadi 11,37% (2013) dan pengangguran dari 9,9% (2004) menjadi 6,25% (2013). (08128241xxxx)

    Suara Rakyat 2
    nn
    Suara Rakyat 3

    Pada masa Presiden SBY, pendapatan per kapita meningkat 300% lebih, dari Rp 10,54 juta (2004) menjadi Rp 36,5 juta (2013).(9949)

    Suara Rakyat 3
    hh

    Read More Testimonials »