web analytics

Home

BERITA

  • 30 June 2016
  • 5637 Views

Berpotensi Banjir dan Longsor, BNPB Imbau Pemudik Waspadai Bencana Selama Lebaran

Banjir PanturaBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman dalam masa libur Lebaran kali ini agar tetap waspada. Pasalnya, ancaman bencana saat mudik lebaran pada Juni-Juli 2016 akan tetap tinggi, khususnya banjir, longsor, dan puting beliung karena adanya anomali cuaca.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bahwa hujan berintensitas ringan – sedang – lebat berpotensi selama masa mudik lebaran. Mengutip prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Sutopo mengimbau masyarakat agar mewaspadai peningkatan hujan selama mudik Lebaran di Jawa, Sumatera bagian selatan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

  • 30 June 2016
  • 7549 Views

Presiden Jokowi Ajak Menteri dan Pejabat Eselon I Tunaikan Zakat Lewat Baznas

Presiden Jokowi menerima Bukti Setor Zakat dan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat dari Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, Kamis (30/6), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi menerima Bukti Setor Zakat dan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat dari Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, Kamis (30/6), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak menteri Kabinet Kerja dan pejabat eselon 1 di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L)  untuk bersama-sama menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Kamis (30/6) pagi.

Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengemukakan, bahwa acara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo saat menunaikan zakatnya Selasa (28/6) lalu itu, merupakan keinginannya agar pembayaran zakat oleh menteri dan pejabat eselon 1 dilakukan secara serentak melalui BAZNAS.

  • 30 June 2016
  • 8289 Views

Presiden Jokowi Terbitkan Inpres Peringanan BPHATB dan Retribusi IMB Untuk MBR

pembangunan-perumahanDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman, serta dalam upaya melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2016 telah menandatangani instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Instruksi Presiden itu ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan para bupati/walikota .

  • 30 June 2016
  • 12461 Views

Penghasilan Sampai Rp 54 Juta/Tahun Kini Tidak Kena Pajak

pajak-130925bDengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besaran penghasilan tidak kena pajak. Atas dasar pertimbangan ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 22 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pasal 1 PMK No. 101/PMK.010/2016 itu menyebutkan, besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi:

  • 30 June 2016
  • 8057 Views

Sedang Diproses, Menteri PANRB Minta ASN Yang Belum Terima THR Agar Bersabar

PNSMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta agar aparatur sipil negara (ASN) yang belum mendapat gaji ke 13 dan 14 untuk bersabar. Ia menyebutkan, keterlambatan penerimaan gaji ke-13 dan 14 tersebut semata-mata karena proses pencairan anggaran ke unit kerja masing-masing membutuhkan waktu.

“Terkait THR, laporan dari Menteri Keuangan sampai dengan hari ini dari Rp 14 triliun anggaran yang ditransfer untuk THR dan gaji pokok ke 13 untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) sudah disalurkan lebih dari Rp11 triliun. Ada Rp3 triliun lagi yang sedang dalam proses pencairan pada unit kerja masing-masing, jadi kalau ada sebagian ASN yang belum terima THR jadi sabar saja karena sedang diproses,” kata Yuddy di Jakarta, Rabu (29/6).

  • 29 June 2016
  • 10766 Views

Pertahankan Predikat WTP, Waseskab: Kita Pertahankan Pengelolaan Anggaran Secara Prudent

Waseskab menerima penghargaan WTP bagi Setkab di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara III, Jakarta Rabu (29/6) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Waseskab menerima penghargaan WTP bagi Setkab di Auditorat Utama Keuangan Negara III, Jakarta Rabu (29/6) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Sekretariat Kabinet (Setkab) mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun 2015. Hasil opini WTP ini diserahkan oleh Ketua III BPK Prof. Eddy Moelyadi di Auditorat Utama Keuangan Negara III,  Rabu (29/6) sore.

Menanggapi hasil tersebut, Wakil Sekretaris Kabinet (Waseskab) Bistok Simbolon mengatakan, sudah bertahun-tahun Sekretariat Kabinet mendapat predikat WTP.

“Ini adalah tahun ke-4. Jadi kita tetap memelihara pengelolaan manajemen anggaran dan keuangan secara prudent,” jelas Bistok.

  • 29 June 2016
  • 10231 Views

Jadi Transit Penyelundupan Narkoba, Presiden Jokowi Perintahkan Menlu Dekati Sejumlah Negara

Seskab memberikan keterang usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6). (Foto: Humas/Deni)

Seskab memberikan keterangan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6). (Foto: Humas/Deni)

Pemerintah menengarai sejumlah negara tetangga telah menjadi tempat transit penyelundupan narkoba ke Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) berbicara dengan pemimpin negara tersebut.

“Presiden meminta kepada Ibu Menlu untuk berbicara kepada negara tersebut, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, dan sekaligus nota keberatan dari pemerintah RI (Republik Indonesia),” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti dua kali Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6) sore.

  • 29 June 2016
  • 19726 Views

Menko Maritim: Pemerintah Ingin Jadikan Natuna Kota Perikanan serta ‘Hub’ Gas dan Industri

Menko Kemaritiman memberikan keterangan kepada pers usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6). (Foto: Humas/Deni)

Menko Kemaritiman memberikan keterangan  usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (29/6). (Foto: Humas/Deni)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyampaikan bahwa laut Natuna adalah wilayah Indonesia. “Keberadaan dan integritas wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna dan sekitarnya itu diakui oleh PBB, oleh UNCLOS, dan kita tidak ada tawar-menawar soal itu,” ujar Rizal usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden Rabu (29/6).

Lebih lanjut Rizal menyampaikan bahwa untuk menegakkan integritas, kedaulatan wilayah kita di kawasan Natuna, maka perlu diambil dan dilakukan sejumlah langkah-langkah agar supaya Natuna juga bisa lebih cepat pembangunan ekonominya dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

  • 29 June 2016
  • 16886 Views

Presiden Jokowi Minta Pembangunan Infrastruktur Kepulauan Natuna Segera Dimulai

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berbicara sambil berbisik sebelum rapat terbatas membahas Kepulauan Natuna, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/6) siang. (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Jokowi dan Wapres JK berbisik sebelum Rapat Terbatas tentang Natuna, di Kantor Presiden, Rabu (29/6). (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, ada tiga fokus yang ingin dikerjakan pemerintah di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Ketiga fokus itu adalah: yang pertama yang berkaitan dengan industri perikanan. Yang kedua yang berkaitan dengan industri migas. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan pertahanan.

Terkait dengan pengembangan industri perikanan, Presiden mengaku dirinya mendapatkan laporan bahwa produksi di sektor sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9% dari potensi yang kita miliki. “Oleh sebab itu, ini perlu didorong lagi, dipercepat lagi, sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6) siang.

  • 29 June 2016
  • 14106 Views

Tindak Tegas Yang ‘Bermain’, Presiden Jokowi Minta Aparat Bersinergi Atasi Penyelundupan

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang penyelundupan, di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/6) siang. (Foto: Deny. S/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6) siang. (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, peta kerawanan penyelundupan sudah diketahui aparat pemerintah. Tinggal sekarang kuncinya adalah di aksi pencegahannya, di aksi pengawasannya, di aksi penegakan hukumnya.

“Ruang gerak penyelundupan harus dibatasi. Saya kira nanti wilayah yang paling besar dan rawan penyelundupan betul-betul harus dijaga, betul-betul harus diawasi, patroli harus terus dilakukan di daerah-daerah di wilayah itu,” pinta Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas masalah penyelundupan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6) siang.

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN