web analytics

Home

BERITA

  • 31 May 2016
  • 1464 Views

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 8 Dubes Baru Negara Sahabat

Presiden Jokowi beramah tamah usai terima Surat Kepercayaan 8 Dubes Baru  di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/5) pagi. (Foto: Humas/Deni)

Presiden Jokowi beramah tamah usai terima Surat Kepercayaan 8 Dubes baru di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/5) pagi. (Foto: Humas/Deni)

Sebanyak delapan orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Indonesia (RI) menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/5) pagi.

Kedelapan Dubes LBBP tersebut adalah:

  • 31 May 2016
  • 1322 Views

Saat Menristekdikti Tenangkan Peserta Ujian SBMPTN di Semarang

Menristekdikti M. Nasir meninjau pelaksanaan SBMPTN 2016, di Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (31/5) pagi.

Menristekdikti M. Nasir meninjau pelaksanaan SBMPTN 2016, di Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (31/5) pagi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meninjau langsung pelaksanaan ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016, di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa (31/5) pagi.

Dalam kesempatan itu, Menristekdikti tidak hanya mengecek kesiapan panitia mulai dari dokumen-dokumen yang diperlukan, serta kesiapan sarana penunjang yaitu ruang ujian dan perangkat elektronik yang digunakan. Tetapi juga kut menjalankan tugas pengawas dengan membagikan bundel soal ke peserta ujian. Keberulan saat itu, soal-soal yang dibagikan adalah materi Tes Kemampuan Dasar (TKD) Sains dan Teknologi (Saintek).

  • 31 May 2016
  • 1344 Views

Ikuti Perkembangan, Seskab: Pemerintah Belum Bahas Perppu Peradilan

Seskab Pramono Anung didampingi Waseskab Bistok Simbolon terus ditanya wartawan saat menaiki golf car, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Seskab Pramono Anung didampingi Waseskab Bistok Simbolon terus ditanya wartawan saat menaiki golf car, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Pemerintah mengikuti mengikuti dengan seksama perkembangan yang terjadi di penegakan hukum kita, dengan banyaknya kasus tangkap tangan para hakim, kemudian juga para penegak hukum, sehingga ada hal yang memang perlu dilakukan perbaikan.

“Ini memperlihatkan kepada kita bahwa persoalan penegakan hukum, terutama dalam korupsi ini, masih belum berjalan dengan baik. Sehingga dengan demikian, reformasi di bidang ini perlu dipikirkan secara matang tanpa harus kemudian membuat apa yang terjadi sekarang ini semakin gaduh,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore.

  • 31 May 2016
  • 2621 Views

Minggu, Kemenag Gelar Sidang Itsbat Tentukan Awal Puasa Ramadlan 1437H

HilalKementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang itsbat (penetapan) awal bulan Ramadlan 1437H pada Minggu (5/6) mendatang. Melalui mekanisme sidang itsbat tersebut, Kemenag akan menetapkan kapan berakhirnya bulan Syaban dan kapan awal puasa Ramadlan  1437H.

Sidang itsbat itu akan dihadiri oleh perwakilan ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia, serta para duta besar negara sahabat. Proses sidang akan dimulai pukul 17.00 WIB, diawali dengan pemaparan dari Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tentang posisi hilal menjelang awal Ramadlan 1437H.

Adapun proses sidang itsbatnya, dijadwalkan berlangsung selepas salat Magrib setelah adanya laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan di seluruh Indonesia.

  • 30 May 2016
  • 13680 Views

Seskab: Presiden Sudah Mematok Harga Daging Harus Di bawah Rp 80 Ribu

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan usai rapat terbatas, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Seskab Pramono Anung menjawab wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara serius dan sungguh-sungguh ingin membalikkan image bahwa kalau mau puasa dan lebaran selalu harga-harga itu naik. Ia menyebutkan, sekarang ini memang ada upaya dari pasar yang tentunya dengan tangan-tangan yang kuat ingin mempermainkan harga tersebut.

“Maka, Presiden sudah berulang kali memberikan instruksi, baik kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, untuk beberapa komoditas utama itu harus bisa turun, bukan lagi harga stabil, karena harganya sudah tinggi, tetapi harga harus diturunkan,” kata Pramono kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore.

  • 30 May 2016
  • 5924 Views

Asas Kepastian Hukum, Inilah Sikap Pemerintah Hadapi Konflik Partai Politik Dalam Pilkada

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjawab wartawan usai rapat terbatas, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjawab wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Mengenai kemungkinan adanya sengketa dalam tubuh partai politik terkait dengan pencalonan-pencalonan pada waktu pendaftaran calon kepala daerah oleh partai politik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menegaskan, pemerintah menganut asas kepastian hukum.

Menkumham menjelaskan, kalau pada pilkada serentak yang lalu ada pendekatan politik dalam penyelesaiannya, dalam pendaftaran, sehingga ada partai politik yang harus mendaftarkan calonnya harus didukung oleh dua kepengurusan. Sekarang ini berbeda.

  • 30 May 2016
  • 8093 Views

Revisi UU Pilkada, Pemerintah Minta Syarat Dukungan Calon Tidak Diubah

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Seskab dan Menkumham menyampaikan hasil rapat terbatas kepada wartawan, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Mendagri Tjahjo Kumolo didampingi Seskab dan Menkumham menyampaikan hasil Rapat Terbatas kepada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) sore. (Foto:Humas/Jay)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menilai, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) yang telah diterapkan dalam Pilkada Serentak tahun 2015 lalu telah berjalan dengan baik. Sampai hari ini semua yang terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih harus menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa.

Atas dasar itu, menurut Seskab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar apa yang sudah baik dari UU Pilkada itu untuk dipertahankan, termasuk di dalamnya yang menyangkut berapa persen partai yang boleh mencalonkan, dan juga berapa persen dukungan yang dibutuhkan bagi calon independen.

  • 30 May 2016
  • 9093 Views

Soal Revisi UU Pilkada, Presiden Jokowi: Jangan Sampai Yang Diputuskan Dibatalkan MK

Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Mensesneg, dan Menkumham berbincang sebelum rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) siang. (Foto: JAY/Humas)

Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Mensesneg, dan Menkumham berbincang sebelum Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) siang. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya mendapat informasi jika masih ada beberapa isu yang belum disepakati dan menjadi perdebatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada) di DPR-RI.

“Saya berharap beberapa isu krusial dalam RUU Pilkada itu bisa segera disepakati dalam waktu yang dekat ini, karena kehadiran RUU sudah ditunggu-tunggu untuk menjadi landasan, untuk menjadi payung hukum, untuk menjadi panduan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada serentak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas masalah RUU Perubahan atas UU Pilkada, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5) siang.

  • 30 May 2016
  • 8853 Views

Melalui Permen, Mendagri Hapus Ketentuan Soal Lingkungan Dari Izin Gangguan di Daerah

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Dengan pertimbangan, guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum, dan perlunya disesuaikan dengan perkembangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 28 April 2016 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 itu, Mendagri menghapus ketentuan mengenai masalah lingkungan dari kririterian gangguan dalam penetapan izin di daerah, yang semula masuk dalam Pasal 3 ayat 1 (a) Permendagri Nomor 27 Tahun 2009.

  • 30 May 2016
  • 13051 Views

Hasil Audit LKK/L 2015: Sejumlah K/L Dapat Opini TMP, Setkab Kembali Pertahankan WTP

gedung-bpk-riBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan laporan itu, sejumlah K/L berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada yang ‘naik kelas’ dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP), juga dari WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) menjadi WDP atau WTP.

Namun juga ada sejumlah K/L yang ‘turun kelas’ dari opini WTP pada tahun anggaran 2014, kini menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan ada yang sebelumnya WDP kini menjadi TMP (Tidak Menyertakan  Pendapat).

ARTIKEL

PERATURAN

  • PRORAKYAT
  • PERATURAN
  • NUSANTARA

  • NUSANTARA
  • INTERNASIONAL
  • TRANSKRIP PIDATO PRESIDEN