Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung, pemerintah memandang perlu upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, serta  upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Atas hal tersebut, pada 7 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Guna memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan mutasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 1 Agustus 2019 telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Dalam SE tersebut, Kepala BKN membagi mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 3 (tiga) kelompok mutasi, yaitu: 1. Mutasi PNS dalam satu provinsi; 2. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi; dan 3. Mutasi PNS dari Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya dan mutasi antar Instansi Pusat.

Seskab Pramono Anung melantik Pejabat Administrator dan Pengawas di linkungan Setkab, di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (20/8) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung melantik 49 pegawai untuk jabatan Administrator (eselon III) dan jabatan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Sekretariat Kabinet, di Aula Serba Guna Lantai I Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (20/8) pagi.

Dalam sambutannya Seskab berharap para pejabat baru itu tidak bekerja secara rutinitas, karena apapun dalam perkembangan dunia saat ini perlu inovasi, perlu kreatifitas. Tidak semuanya seperti hal yang rutin.

Presiden Jokowi disambut Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI saat akan menyampaikan RUU APBN 2020 Beserta Nota Keuangannya, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) lalu. (Foto: Deny S/Humas)

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,748 triliun pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Buku I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 disebutkan, Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp21,428 triliun, yang terdiri atas:

Sebagian tokoh yang memperoleh apresiasi sebagai Ikon Pancasila 2017 yang diserahkan dalam Konser Kebangsaan BPIP, di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (19/8) malam. (Foto: Edi N/Humas)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Konser Kebangsaan “Apresiasi Prestasi Pancasila Tahun 2019,” yang dilaksanakan di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (19/8) malam.

Ada yang berbeda dalam acara kali ini saat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Haryono membacakan prosa liris, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan puisi Karya Presiden pertama RI Bung Karno berjudul “Aku Melihat Indonesia”.

Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan pers terkait kerusuhan di Papua, di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) petang. (Foto: AGUNG/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada ketersinggungan bagi warga Papua maupun Papua Barat terhadap kasus yang dialami saudara mereka di Surabaya maupun Malang beberapa hari terakhir, sehingga mereka emosi. Namun Kepala Negara mengingatkan, bahwa yang paling baik adalah saling memaafkan.

“Jadi, saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) petang.

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan di Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8) siang. (Foto: Humas Kemenko Polhukam)

Pemerintah menyesalkan adanya insiden yang berkembang tentang pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum, sehingga memicu aksi di beberapa daerah, terutama di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata mengganggu kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8) siang, menanggapi aksi unjuk rasa berbuntut kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Manokwari, Papua.

Menristekdikti Mohamad Nasir menjawab wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Diaspora, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengimbau masyarakat dan warga Indonesia yang berasal dari Papua untuk menjaga kondusifitas, dan tidak membesar-besarkan masalah.

“Kita kembali kepada ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi kita jaga,” pinta Menristekdikti kepada wartawan menanggapi aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan aksi pembakaran di Kota Manokwari, Papua, Senin (19/8).

Menristekdikti Mohamad Nasir menjawab wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Diaspora, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengemukakan, para prinsipnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju terhadap wacana penggunaan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri di Indonesia.

“Pada prinsipnya beliau setuju tapi regulasi-regulasinya  diminta ditata ulang kembali, jangan sampai kita benturan dengan undang-undang dan peraturan,” kata M. Nasir menjawab wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima Diaspora, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) siang.

Plt. Kepala BPIP Haryono berfoto bersama narasumber seminar nasional “Pancasila Sebagai Platform Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, di Kota Surakarta, Jateng, Senin (19/8) pagi. (Foto: Deny S/Humas)

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema, “Pancasila sebagai Platform Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” di Auditorium GPH Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (19/8).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Haryono menegaskan, bahwa pembangunan bangsa sesuai Pancasila, menurut Haryono, di masa depan bukan hanya milik orang tua tapi juga anak muda.  “Kami punya pogram Mutiara Pancasila. Salah satunya saat meninjau apa yang dilakukan oleh penemu ikan mujaer yang melakukan eksperimen sebanyak 11 kali sebelum sukses,” ujarnya.