Evaluasi

Penggunaan Tenaga Nuklir di Indonesia: Aspek Hukum

Dipublikasikan pada 10 Agustus 2015

Bagi kebanyakan orang, ketika mendengar kata “nuklir”, maka yang terbayang adalah asap besar bercampur debu membumbung tinggi ke angkasa disertai suara dentuman dahsyat. Korban berjatuhan akibat ledakan atau akibat radiasi. Ada yang mati seketika, luka, atau sakit bertahun-tahun. Bayangan dan persepsi itu merupakan kewajaran. Media masa yang seringkali  memberitakan nuklir dikaitkan dengan perang atau kebocoran […]

Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Dipublikasikan pada 24 Juli 2015

Monitoring Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Catatan Atas Renegosiasi Kontrak

Dipublikasikan pada 14 Juli 2015

1. Renegosiasi dalam Kontrak Pertambangan Dalam industri pertambangan, renegosiasi kontrak lazim dilakukan. Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain Chili, Kongo, Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Renegosiasi menjadi lazim karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan renegosiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada […]

Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Dipublikasikan pada 13 Juli 2015

Berdasarkan pantauan kami, terdapat pola umum pengaturan RPerda (Rancangan Peraturan Daerah) yang tidak tepat baik terkait dengan aspek hukum maupun terkait dengan substansi rencana tata ruang. Dari aspek hukum kesalahan umum yang terjadi antara lain ketentuan peralihan, ketentuan pidana, pembentukan PPNS, peran masyarakat, kelembagaan, dan peninjauan kembali.

Kewenangan Pengangkatan Pejabat Sejak Era Reformasi

Dipublikasikan pada 2 Juli 2015

Oleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Perundang-undangan Sejak era reformasi, terjadi perubahan kewenangan dalam pengangkatan pejabat negara dan pejabat tinggi lainnya. Sebelumnya, Presiden lebih dominan dalam menentukan pejabat-pejabat tersebut. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat ikut menentukan pejabat yang mengisi jabatan-jabatan publik. Keikutsertaan DPR tersebut dalam rumusan peraturan menggunakan berbagai istilah, seperti “memperhatikan pertimbangan”, “pertimbangan”, “persetujuan”, “diajukan oleh”, […]

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP RENCANA PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

Dipublikasikan pada 20 Mei 2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu […]

Arsip