Berpotensi Hemat Rp798 Triliun, Presiden Jokowi: Segera Selesaikan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berdikusi di sela Rapat Terbatas tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) sore. (Foto: Jay/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengembangkan teknologi kendaraan listrik. Selain karena ramah lingkungan, menurut Presiden, kendaraan bermotor listrik juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak), mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun, kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) sore.
Terkait dengan upaya membangun industri kendaraan bermotor listrik itu, Presiden menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, agar regulasi yang mengatur mengenai program kendaraan bermotor ini disiapkan dan segera diselesaikan sehingga kita dapat beralih lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik.
Kedua, Presiden juga minta perencanaan dan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.
Tentu saja jangan lupa melibatkan swasta baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya sampai dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, tutur Presiden.
Yang ketiga, Presiden Jokowi menekankan, agar pengembangan kendaraan bermotor listrik harus digunakan sebagai momentum untuk penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang mampu menguasai teknologi terkini, dan sekaligus digunakan untuk penciptaan nilai tambah efek multiflier melalui upaya memperbesar kandungan komponen dalam negeri TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan para pejabat eselon 1 lembaga kepresidenan. (MAY/EN/JAY/RSF/OJI/ES)
