web analytics

Kategori : Artikel

Artikel


  • 8 January 2016
  • 45783 Views

Transformasi Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan di Era Reformasi

Johan KurniawanPenulis: Johan Kurniawan, S.Sos, Staf pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

Reformasi dan demokratisasi di Indonesia hampir menapaki usianya yang ke-18 tahun. Dalam masa tersebut, perubahan demi perubahan telah dilakukan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, hukum serta politik. Salah satu perubahan menonjol yang sekaligus menjadi konsekuensi logis dari negara demokrasi adalah jaminan terhadap hak-hak individu, termasuk hak dalam menyampaikan pendapat.

  • 6 January 2016
  • 48106 Views

Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan

khusnulPenulis: Kusnul Nur Kasanah, Kepala Subbidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Tata Ruang Kedeputian Bidang Kemaritiman.

Presiden Jokowi mengatakan ”Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban Kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk.

  • 5 January 2016
  • 41480 Views

12 LUKISAN ISTANA KEPRESIDENAN PILIHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pemandangan Gunung, Yap Thian Tjay (Sumber: Bagian Pengelolaan  Seni Budaya dan Tata Graha, Sekretariat Presiden) Oleh: Kukuh Pamuji

Perjalanan sejarah seni rupa modern Indonesia sangat terkait erat dengan koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang dikumpulkan oleh para Presiden RI, yang dimulai oleh Ir. Soekarno yang dikenal dengan sebutan Bung Karno. Bahwa sebagian besar koleksi yang bermutu milik Istana Kepresidenan merupakan warisan Bung Karno, harus kita akui. Namun demikian, para presiden setelahnya turut juga menyumbang cindera mata yang diperoleh dari luar negeri yang semakin menambah jumlah koleksi lukisan Istana.

  • 30 December 2015
  • 48300 Views

Quo Vadis Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Indonesia

IMG_20150529_145950_edit JPEGMuhammad Agvian Megantara, S.H.

Analis Hukum pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sekretariat Kabinet

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 pada tanggal 4 November 2015 (Perpres 131/2015). Dalam Perpres,ditetapkan 122 Kabupaten sebagai Daerah Tertinggal. Perpres tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 (PP 78/2014) tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

  • 21 December 2015
  • 51202 Views

Dukungan Data Beras Yang Akurat Agar Langkah Kebijakan Tepat

OktaOleh: Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si*)

Begitu beragam penjelasan dan analisa yang dikemukakan oleh banyak kalangan mengenai awal penyebab gejolak harga beras di penghujung tahun 2014 dan di awal tahun 2015. Tak ada satupun dari analisa-analisa tersebut mampu menjelaskan secara gamblang mengenai penyebab adanya votalitas harga sangat tinggi yang dirasakan di seluruh pasar-pasar sentra beras di Indonesia.

  • 17 December 2015
  • 51842 Views

Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejumlah teknisi melakukan proses perakitan produk Alut Sista pada hanggar PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jawa Barat, Senin (11/10).Oleh : Tri Achya Ngasuko, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*)

Harian surat kabar Kompas tanggal 25 November 2015 melansir berita bahwa Institute of Management Development (IMD) yang merupakan lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Swiss melaporkan hasil penelitiannya berjudul IMD World Talent Report 2015. Penelitian ini berbasis survei yang menghasilkan peringkat tenaga berbakat dan terampil di dunia tahun pada tahun 2015. Tujuan dari diadakannya pemeringkatan oleh IMD adalah untuk menilai sejauh mana negara tersebut menarik dan mampu mempertahankan tenaga berbakat dan terampil yang tersedia di negaranya untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian di suatu negara.

  • 11 December 2015
  • 55178 Views

APBN 2016 dan Tantangan Bagi BUMN

Waskita KaryaOleh: Hendi Kristiantoro, pegawai Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu

Penyertaan modal negara untuk 24 BUMN dalam APBN 2016 resmi ditunda. Penundaan menjadi jalan tengah demi mencegah ancaman deadlock. Jeda yang diambil adalah kesempatan untuk menguji seberapa pantas penyertaan modal Rp39,42 triliun tersebut dapat diberikan.

  • 8 December 2015
  • 58710 Views

Industrialisasi dan Transformasi Ekonomi

Oleh: Eddy Cahyono, Tenaga Profesional Pada Kantor Kepala Staf Presiden

eddy_cahyono_sugiartoKemajuan ekonomi suatu bangsa  dapat dicermati dari  seberapa besar konstribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonominya. Industri dan pertumbuhan ekonomi  ibarat dua sisi mata uang,  karena industri identik dengan nilai tambah, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi.

Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri  lebih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya,  sektor industri memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan  ekonominya.

  • 3 December 2015
  • 58415 Views

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

ListrikOleh: Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*)

Rencananya per 1 Januari 2016, pemerintah akan mencabut subsidi listrik secara proporsional, sehingga nantinya yang berhak menerima subsidi listrik hanyalah kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Sontak kebijakan tersebut akan menghapuskan sekitar 23,3 juta pelanggan PLN dari total 48 juta pelanggan rumah tangga R1/450 VA dan R1/900 VA. Pencabutan subsidi listrik tersebut juga berdampak pada penurunan besaran subsidi listrik dari Rp66 triliun menjadi 37,3 triliun.

  • 1 December 2015
  • 48941 Views

Strategi Pencegahan Korupsi Sistemik

RobiOleh: Roby Arya Brata *)

Satu per satu para wakil Negara Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) melaporkan perkembangan  implementasi UNCAC.  Dalam  Konferensi  dunia   yang diselenggarakan di St. Petersburg, Rusia, 2 – 6 November 2015 tersebut, delegasi dari 177 negara sepakat pentingnya strategi pencegahan dalam pemberantasan korupsi sistemik.